Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perubahan laba pendanaan pertanian KUR, Ijon dan Salam akibat perubahan harga dan tingkat kegagalan panen pada satu kali masa panen dengan menjadikan laba sebagai unsur perbandingan, serta membandingan penerapannya di lapangan untuk masing-masing jenis pendanaan pertanian. Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat pertanian di kabupaten Lampung Selatan (Single Case Study) dengan menganalisis pola pendanaan pertanian (Single Unit Analysis) berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ijon dan Salam (Syariah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi perubahan harga, metode pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi alternatif terbaik, sedangkan untuk kondisi tingkat kegagalan panen metode Salam menjadi alternatif terbaik, dari segi pelaksanaan salam lebih memberikan kestabilan pada kegiatan pertanian. Penelitian ini menawarkan sistem pendanaan pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan peteni, memberikan kepastian harga jual, jaminan ketersediaan alat produksi pertanian serta perlindungan gagal panen.

---

This study aims to compare changes in agricultural funding profit between KUR, Ijon and Salam due to price changes and harvest failure rate at one harvest time by making profit as an element of comparison as well as comparing its application in the field for each type of agricultural funding. This research was conducted on agricultural society in Lampung Selatan District (Single Case Study) by analyzing agricultural funding pattern (Single Unit Analysis) in the form of People's Business Credit (KUR), Ijon and Salam (Syariah). The result of the research shows that in the condition of price change, financing method of People's Business Credit (KUR) becomes the best alternative, while for the condition of harvest failure rate, Salam method becomes the best alternative. In terms of execution,  Salam gives more stability to agricultural activity. This study offers an agricultural funding system that can improve farmers’ welfare, provide assurance of selling price, guarantee the availability of agricultural production equipment, and protection of crop failure."

"Kerugian klaim penjaminan KUR sebagai salah satu risiko operasional berpotensi memberikan dampak kerugian diluar yang diperkirakan. Penetapan strategi dan kebijakan yang tepat diharapkan dapat untuk meminimalkan risiko. Penelitian dengan pendekatan Quantitave Strategic Planning Matrix (QSPM) dilakukan untuk melakukan analisis strategi dan metode OpVaR GEV dan GPD untuk melakukan analisis kebijakan pencadangan klaim. Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan pendekatan QSPM strategi yang dipilih oleh PT Askrindo sesuai dengan strategi terpilih yaitu penetrasi pasar. Metode yang dipilih untuk menentukan besarnya pencadangan klaim penjaminan KUR dari hasil pengukuran yang dilakukan adalah metode OpVaR GEV dengan pendekatan estimasi parameter PWM, karena memiliki nilai yang paling kecil selisihnya dengan realisasi klaim yang terjadi dan terbukti valid berdasarkan hasil back testing pada a = 1% dan 5%. Selisihnya dengan realisasi kerugian klaim penjaminan KUR untuk tahun 2012 hanya 26% dari realisasi, lebih kecil jika dibandingkan dengan metode regulator yaitu sebesar 60%.

---

Loss of KUR claims guarantee as one kind of the operational risk have potential impact of losses beyond that predicted. Determination of appropriate strategies and policies can be expected to minimize the risk. Research with approach to Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) is conducted to analyse the strategies, while methods of OpVaR GEV and GPD is conducted to analyse  claims reserves policies. Results of this study prove that with the QSPM approach strategy chosen by PT Askrindo is appropriate with the chosen strategy, i.e. market penetration. The method chosen to determine the amount of KUR claim reserves from measurements taken is OpVaR GEV method with the PWM parameter estimation approach, because it has the smallest difference with the actual claims incurred and proved to be valid based on the results of back testing at a = 1% and 5%. The difference with the realization of loss of KUR claims in 2012 is only 26% of the actual, smaller when compared with the regulator method that is equal to 60%.

"

"KUR Pertanian merupakan salah satu inisiatif pemerintah guna mengembangkan sektor pertanian di Indonesia yang bertujuan memperkuat permodalan bagi petani. KUR Sektor Pertanian adalah pembiayaan modal kerja kepada debitur perseorangan, kelompok usaha produktif dan layak serta belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3% khusus untuk penyaluran KUR di sektor pertanian yang dapat digunakan untuk modal usaha, operasional, penyediaan alsintan. Melalui KUR ini, petani dapat mendukung pengembangan produksi pertanian dari hulu hingga hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Terkait Dengan Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, serta Pertanggungjawaban Hukum Apabila Kelompok Petani Wanprestasi. Adapun bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini mengintegrasikan ke pendekatan normatif dengan melihat peraturan-peraturan hukum tertulis yang berkaitan dengan pemberian KUR dan mengungkap latar belakang diperlukannya KUR sebagai salah satu pembiayaan bagi kelompok petani. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan gambaran secara menyeluruh terkait dengan mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat di sektor pertanian. Hasil dari penelitian ini adalah Proses pemberian KUR terdapat beberapa langkah, mulai dari pengajuan kredit oleh calon nasabah, identifikasi data, survei dan peninjauan lapangan, analisis data keuangan calon debitur, pengambilan keputusan kredit, pembuatan perjanjian kredit, hingga pencairan kredit. Setelah perjanjian ditandatangani, terjadi kesepakatan antara kedua pihak, yang menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Bank X dan Y dalam penyelesaian permasalahannya dengan debitur menggunakan non ligitasi daripada ligitasi. Apabila semua upaya bentuk penyelamatan tersebut tidak dapat teratasi maka pemenuhannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dengan  mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk memenuhi pelaksanaan kewajibannya.

---

KUR Agriculture is one of the government's initiatives to develop the agricultural sector in Indonesia which aims to strengthen capital for farmers. KUR Agriculture Sector is working capital financing to individual debtors, productive and feasible business groups and do not have additional collateral or insufficient additional collateral. The government provides an additional interest subsidy of 3% specifically for KUR distribution in the agricultural sector which can be used for business capital, operations, provision of alsintan. Through this KUR, farmers can support the development of agricultural production from upstream to downstream. This research aims to find out the KUR Disbursement Procedure for Farmer Groups, the Rights and Obligations of the Parties Related to KUR Disbursement for Farmer Groups, and Legal Liability if the Farmer Group Defaults. The form of research in this thesis is normative or doctrinal legal research. This research integrates a normative approach by looking at written legal regulations relating to the provision of KUR and revealing the background of the need for KUR as one of the financing for farmer groups. In this research, the data used are primary data and secondary data. Data collection in this research was carried out through literature studies and interviews. The data processing method in this research uses a qualitative descriptive method that explains the overall picture related to the mechanism of distribution of people's business credit in the agricultural sector. The result of this research is that the process of granting KUR has several steps, starting from applying for credit by prospective customers, identifying data, surveys and field observations, analysing the financial data of prospective debtors, making credit decisions, making credit agreements, and disbursing credit. After the agreement is signed, there is an agreement between the two parties, which gives rise to rights and obligations that must be fulfilled by both. Bank X and Y in resolving their problems with debtors use non-ligitation rather than ligitation. If all efforts to form a rescue cannot be resolved, the fulfilment is subject to the provisions of Article 1131 of the Civil Code by filing a civil lawsuit to the District Court to fulfil the implementation of its obligations."

"Penelitian ini mempelajari posisi perempuan petani kopi dalam menjalankan kerja reproduksi sosial dan produksi kopi. Studi ini bertujuan untuk memperlihatkan kerja perempuan yang seringkali tidak terlihat dan dihargai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan kerangka teori ekonomi politik feminis, dan teori akses dengan perspektif feminis sebagai lensa analisis. Hasil penelitian menujukan kehidupan perempuan petani kopi di Desa Tribudisyukur tidak dapat dilepaskan dari kesehariannya melakukan kerja reproduksi sosial dan produksi kopi. Kerja perempuan dalam reproduksi sosial di ranah keluarga inti, keluarga besar dan komunitas memiliki kontribusi yang signifikan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan sistem produksi kopi. Untuk menjalankan kerja tersebut, relasi perempuan petani kopi dengan sesama perempuan serta keanggotannya dalam organisasi membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan reproduksi sosial. Selain itu, perempuan memiliki strategi dan negosiasinya untuk menjalankan kerja reproduksi sosial di keseharian mereka. Dalam menjalankan sistem produksi kopi, perempuan membutuhkan akses atas lahan, modal, dan pasar. Akan tetapi, akses mereka atas sistem produksi kopi sangat dipengaruhi oleh dinamika relasi kuasa dari berbagai lapisan relasi sosial. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan produksi kopi tidak dapat berjalan tanpa kerja reproduksi sosial yang dikerjakan perempuan petani kopi di keseharian mereka. Penelitian ini merekomendasikan agar perempuan petani kopi diposisikan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan terkait produksi kopi.

---

This research examines how women farmers do social work and coffee production. This research aims to show the work of women who are often not seen and appreciated. This study uses a qualitative approach and uses a feminist political economy theory framework and access theory with a feminist perspective as the lens of analysis. The results showed that the lives of the women coffee farmers in Tribudisyukur Village were inseparable from their daily social reproduction and coffee production activities. The role of women in social groups in the realm of the nuclear family, extended family, and society has a significant contribution to the coffee production systems sustainability. The relations of women coffee farmers with other women and their membership in organizations help them meet social reproduction needs to carry out this work. Also, women have strategies and negotiations to carry out social reproduction work in everyday life. In running a coffee production system, women need access to land, capital, and markets. However, their access to the coffee production system is very reliable by the dynamics of power relations from various layers of social relations. This studys conclusions indicate that coffee production cannot be carried out without women coffee farmers social reproduction work in their daily lives. This study aims to position women, coffee farmers, as subjects in making decisions related to coffee production."

"Tesis ini membahas kebijakan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di DI Way Pematang I, Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan melalui proyek Participatory Irrigation Sector Project (PISP) yang didanai oleh pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank (ADB). Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah menganalisa kesesuaian antara desain pemberdayaan P3A yang dijalankan pemerintah daerah dalam proyek PISP dengan kondisi masyarakat DI Way Pematang I. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan menyarikan jawaban hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden. Dengan metode ini diharapkan informasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi serta implikasi pemberdayaan yang dilakukan dapat diperoleh secara akurat dan komprehensif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa desain pemberdayaan P3A yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum sesuai dengan kondisi DI Way Pematang I, dan belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut karena keterbatasan dana. Rekomendasi yang disarankan dalam penelitian adalah peningkatan alokasi dana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pemberdayaan P3A melalui optimalisasi pendapatan daerah pada sektor perpajakan dengan adanya desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga perlu melakukan upaya pengaktifan kembali organisasi P3A di DI Way Pematang I, penanaman pemahaman kembali kepada masyarakat petani akan pentingnya organisasi P3A dengan menggunakan media pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, dan peningkatan sistem monitoring dan evaluasi atas pelaksanan kegiatan pemberdayaan P3A didaerahnya.

---

This thesis discusses the policy analysis on the empowerment of Water Users Association (WUA) in Way Pematang I Irrigation Area, South Lampung, which is implemented through Participatory Irrigation Sector Project (PISP) funded by foreign loan from Asian Development Bank (ADB). The purpose of this study is to analyze the suitability of WUA empowerment policy design that has been practiced by the local government with the condition of community in Way Pematang I Irrigation Area, South Lampung District.

This research uses qualitative descriptive analysis method to summarize the interviews conducted by reashercer to the respondents. With such method, it is expected that the data and informations can be obtained accurately and comprehensively.

From the results of this study, it was concluded that the policy design which has been executed by the local government does not conform to the conditions of community in Way Pematang I Irrigation Area. Researcher also found that the local government did not carry out all the empowerment activities in this irrigation area due to limited budget.

Researcher suggests problem on local budget constraint can be overcome by optimizing revenue through taxation sector on decentralization of local property tax. WUA’s management needs to be reactivated to run the WUA organization. Moreover, local government should increase the understanding of the farmers on the importance of WUA organization, using the media which is suitable by the condition of local community. Local government also needs to escalate the monitoring and evaluation system on the empowerment activities."

"Laporan karya akhir ini dibuat untuk menganalisis penerapan PSAK 71 dalam menghitung Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE). Objek penelitiannya adalah Piutang IJP KUR di PT Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan. Analisis dilakukan dengan menganalisis Prosedur CKKE perusahaan, dibandingkan dengan skema penjaminan berdasarkan peraturan pemerintah. Berdasarkan hasil pengkajian, PT Jamkrindo telah menerapkan Prosedur CKKE berdasarkan PSAK 71 terhadap Piutang IJP KUR atas KUR Gen 1 secara individual (Pemerintah) dan KUR Gen 2 secara kolektif (Mitra Penyalur KUR). Namun penentuan bobot Cash Shortfall KUR Gen 1 dan pemilihan metode CKKE KUR Gen 2 belum mencerminkan kondisi yang ada pada perusahaan.

---

This final report is made to analyze the implementation of PSAK 71 in calculating Expected Credit Loss (ECL). The research object is IJP KUR Receivables in PT Jamkrindo as a guarantee company. The analysis was conducted by analyzing the company's ECL Procedures, compared to the guarantee scheme based on government regulations. The conclusion is that PT Jamkrindo has applied ECL Procedures based on PSAK 71 against IJP KUR Receivables on KUR Gen 1 individually (Government) and KUR Gen 2 collectively (KUR Channeling Partners). However, the determination of the KUR Gen 1 Cash Shortfall and the selection of the CKKE KUR Gen 2 method do not reflect the existing conditions in the company."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode pembiayaan syariah dengan akad Bai' Salam dapat digunakan sebagai alternatif untuk pembiayaan sektor pertanian di Kabupaten Bogor dan untuk mengukur profitabilitas yang dihasilkan dari usaha pertanian di Kabupaten Bogor, serta menganalisis pengaruh Sikap (Attitudes), Norma Subjektif (Subjective Norm) dan Harga dari pembiayaan dengan akad Bai' Salam (Price of Bai' Salam) terhadap Penerimaan (Acceptance) untuk menggunakan akad Bai' Salam. Penelitian menggunakan desain riset deskriptif dengan metode survei. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode nonprobability sampling dengan teknik convenience sampling dengan 100 (seratus) responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi logistik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebanyak 70% petani membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan input pertanian, Sebanyak 43% petani menyatakan bahwa tengkulak adalah pembeli yang paling sering membeli hasil panen, sebanyak 60% petani mendapatkan modal dari sumber informal, dan sebanyak 59% menyatakan cara jual beli Salam bagus serta hampir 50% petani bersedia memberikan harga jual dengan persentase margin untuk pembeli yaitu lebih dari 10%. Rata-rata pendapatan bersih petani (net farm income) adalah Rp 3.055.500,- dengan Net Return on Investment (Net ROI) yang diperoleh yaitu 39%. Dari hasil analisis regresi logistik diperoleh hasil bahwa Sikap, Norma Subjektif dan Harga dari Bai' Salam relatif terhadap sistem ijon berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan untuk menggunakan akad Bai' Salam, sedangkan Harga dari Bai' Salam relatif terhadap pinjam modal tidak berpengaruh terhadap Penerimaan untuk menggunakan akad Bai' Salam.

---

The purpose of this study is to explore sharia financing method with Bai' Salam that can be used as financing alternative for agricultural sector in Bogor Regency, to assess the profitability of agricultural production enterprises in Bogor Regency and to examine variables 'Attitude', 'Norm Subjective' and 'Price of Bai' Salam' as factors that determine Bai' Salam acceptance.

This research use descriptive research design with survey method. Non probability sampling with convenience sampling were used to collect 100 (one hundred) samples. Descriptive Analysis and Logistic Regression technique applied to achieve the objective of this research.

Empirical findings conclude that 70% of the farmer need financing for purchase agricultural input, 43% of the farmer declare that middlemen are the larger buyers of crops in the rural economy, 60% of the farmer participate in the informal credit market, 59% of the farmer declare that Bai' Salam contract is good, and almost 50% of the farmer willing to sell crops with selling price with margin percentage for buyers is more than 10% using Bai' Salam contract. Result of the farmer's profitability show that average of net farm income is IDR 3,055,500 with Net Return on Investment is 39%. Result from Regression Logistic analysis found that 'Attitude', 'Norm Subjective' and 'Price of Bai' Salam relative towards ijon system' were important determinant to influence farmer's perception of accepting Bai' Salam financing, whereas 'Price of Bai' Salam relative towards debt' factors does not influence farmer's perception of accepting Bai' Salam financing."

"Sukaraja merupakan desa yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa antara lain suku bangsa Sunda dan suku bangsa Lampung. Dua suku bangsa tersebut merupakan suku bangsa terbesar di desa Sukaraja. Suku bangsa Lampung dan suku bangsa Sunda hidup berdampingan dan saling mempengaruhi kebudayaan satu sama lain. Hal ini terlihat pada penggunaan bahasa Lampung disana yang tersisipi oleh penegas kata (fatis) atuh, jing, dan geh. Ketiga fatis tersebut berasal dari bahasa Sunda. Bahasa Lampung tersisipi ketiga fatis tersebut karena adanya interaksi yang terjadi antar suku bangsa Lampung dan suku bangsa Sunda setiap harinya.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Teknik penelitian yang digunakan yaitu pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Hal ini digunakan untuk mengetahui mengapa bahasa Lampung di desa Sukaraja tersisipi oleh fatis dari bahasa Sunda. Kajian pustaka dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami fatis dan fungsi dari fatis itu sendiri serta membantu peneliti memahami mengapa fatis bahasa Sunda dapat menyisipi bahasa Lampung. Selain itu, peneliti juga mempresentasekan jumlah fatis atuh, jing, dan geh yang muncul dalam bahasa Lampung.Penelitian ini mengkategorikan informan menjadi dua kriteria yaitu informan kunci (key informan) dan informan pendukung. Informan kunci terdiri dari tiga orang. Ketiganya menggunakan nama asli atau peneliti tidak menggunakan nama samaran. Sedangkan informan pendukung adalah beberapa masyarakat suku bangsa Lampung yang tinggal di desa Sukaraja.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fatis atuh, jing, dan geh dapat menyisipi bahasa Lampung karena pengucapan ketiga fatis tersebut sesuai dengan sumber bunyi dalam bahasa Lampung. Ketiga fatis tersebut juga memiliki fungsinya sendiri. Tiap-tiap fatis memiliki fungsi yang berbeda dari fatis-fatis yang ada dalam bahasa Lampung. Selain itu, faktor kebiasaan juga membuat fatis atuh, jing, dan geh menjadi lazim digunakan di desa Sukaraja.Kerukunan antar suku bangsa yang terjadi di desa Sukaraja juga membuat masyarakat suku bangsa Lampung dapat menerima dengan baik keberadaan fatis atuh, jing, dan geh dalam bahasa Lampung. Keberadaan ketiga fatis tersebut dalam bahasa Lampung telah disadari oleh suku bangsa Lampung dan membuat mereka merasa semakin kaya dalam berbahasa.

---

Talbot is a village made up of various ethnic groups such as ethnic and tribal Sundanese Lampung. The two tribes are the largest ethnic group in the village of Talbot. Lampung tribes and ethnic groups coexist and Sundanese culture mutually influence each other. This is seen in the use of language by the Lampung there are shells confirmation word (phatic) atuh, jing, and geh. Phatic third comes from the language. Phatic three shells Lampung language, because of the interaction between Lampung tribes and tribal Sundanese every day.

The approach used in this study is a qualitative approach and quantitative approach. Research techniques used were participant observation and in-depth interviews. It is used to determine why the language of Lampung in Talbot village by the shells of phatic language. Literature review conducted to facilitate researchers in understanding the function of phatic phatic and themselves and to help researchers understand why phatic Sundanese language can menyisipi Lampung. In addition, the researchers also mempresentasekan number phatic atuh, jing, and geh which appeared in Lampung.

This study categorizes the informant to two criteria: the key informants (key informants) and supporting informants. Key informants consisted of three people. All three use real names or the researchers did not use a pseudonym.While informants are supporting some ethnic communities living in rural Lampung Talbot.

Based on the survey results revealed that phatic atuh, jing, and can geh menyisipi third language pronunciation phatic Lampung because according to the source of sound in the language of Lampung. Phatic Third also has its own function. Phatic each having different functions of phatic-phatic that exist in Lampung. In addition, the habit also makes phatic atuh, jing, and geh became prevalent in rural Talbot.

Harmony among ethnic groups occurred in the village of Talbot also made Lampung ethnic communities may welcome the presence of phatic atuh, jing, and geh in Lampung language. The existence of the third phatic language has been recognized by the Lampung Lampung tribe and make them feel even richer in the language."

"Pemenuhan kebutuhan pangan adalah salah satu masalah dunia termasuk Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan yang membuat produksi yang ada tidak mencukupi lagi. Upaya yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan pangan adalah dengan meningkatkan produksi melalui program intensifikasi, yaitu dengan penggunaan benih unggul, pupuk dan pestisida kimia sintetis, dan sistem pertanaman monokultur. Pada awalnya usaha tersebut mendatangkan hasil, yaitu dengan tercapainya swasembada beras, namun hal itu temyata hanya berjalan lima tahun. Setelah itu produktivitas menurun kembali dan malah kemudian timbul dampak yang disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap keamanan pangan dan kesehatan lingkungan.Berdasarkan keprihatinan pada hal tersebut di atas, ditambah lagi dengan berkembangnya gaya hidup sehat maka timbulah gerakan untuk menerapkan kembali pertanian organik.Pertanian organik adalah pertanian yang tidak menggunakan input yang berbahan kimia, serta menerapkan manajemen yang berupaya memelihara ekosistem untuk mencapai produktivitas yang berkelanjutan. Teknologi yang digunakan dalam pertanian organik adalah pertanian yang sesuai dengan kaidah alam, seperti pendaurulangan limbah pertanian, rotasi tanaman, pembuatan guludan, terasering, pengendalian hama secara mekanis dan biologis, dan lain-lain.Melalui teknologi seperti tersebut diatas, membuat pertanian organik dapat meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi.Meskipun pertanian organik mempunyai banyak kegunaan, akan tetapi penerapannya di Indonesia masih sangat sedikit (1%). Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan.Berdasarkan hal tersebut di atas maka secara umum tujuan penelitian adalah mendapatkan informasi tenting pertanian organik, manfaat serta biayanya, kelayakannya serta hambatan-hambatan dalam penerapannya untuk kemudian dicarikan jalan keluamya berupa strategi pengembangan pertanian organik. Untuk itu tujuan khusus penelitian adalah (1) mendeskripsikan penerapan pertanian organik pada lahan sawah, (2) rnelihat perbandingan manfaat biaya ants a pertanian organik dengan pertanian anorganik, (3) menganalisis kelayakan penggunaan pertanian organik berdasarkan manfaat dan biayanya, (4) mengapaiisis faktor-faktor yang menghambat penerapan pertanian organik oleh petani, (5) menganalisis Iangkah-langkah dalam upaya mengembangkan pertanian organik.Penelitian dilakukan dengan pendekatan with and without, berlokasi di Desa Patoman sebagai lokasi penerap pertanian organik, dan Desa Panutan, Bumi Ratu dan Tugusari sebagai lokasi pertanian anorganik. Semua berlokasi di Kecamatan Pagelaran, Propinsi Lampung.Penelitian bersifat deskriptif analitis, sedangkan dilihat dari kejadiannya maka metode yang digunakan adalah metode ex post facto. Pengambilan data dilakukan melalui studi literartur, observasi langsung dan wawancara dengan menggunakan kuesioner.Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yang dilakukan digunakan untuk tujuan pertama dari penelitian ini. Analisis kuantitatif yang digunakan antara lain analisis usahatani, Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BJC Rasio), analisis sensitivitas, analisis SWOT.Kesimpulan penelitian yang diperoleh sebagai berikut (1) penerapan pertanian organik di Desa Patoman belum sepenuhnya mengacu pada pedoman umum pertanian organik yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian, sehingga belum bisa dikatakan sebagai penerap pertanian organik secara murni, (2) selain manfaat secara langsung, ada manfaat lain yang dperoleh dari penerapan pertanian organik, yaitu manfaat tidak langsung berupa peningkatan kesuburan tanah, kesehatan lingkungan kerja, serta manfaat lainnya seperti manfaat pilihan yang berupa meningkatnya keanekaragaman hayati, (3) berdasarkan analisis finansial yang dilaksanakan dengan periode waktu 5 tahun dan suku bunga 15% diperoleh hasil bahwa pertanian anorganik lebih Iayak dilaksanakan daripada pertanian organik, namun jika berdasarkan analisis ekonomi dan lingkungan terpadu diperoleh hasil bahwa pertanian organik lebih layak dilaksanakan daripada pertanian anorganik (4) hambatan-hambatan yang dialami dalam pengembangan organik adalah: ketersediaan pupuk dan pestisida organik; terbatasnya informasi mengenai teknologi terapan, pembuatan pupuk dan pestisida organik yang praktis dan cepat; status kepemilikan lahan; prosesnya dianggap kurang praktis; terjadi penurunan produksi pada awal penerapannya; tidak adanya perbedaan harga antara produk organik dengan anorganik dan kurangnya dukungan pemerintah (5) strategi kebijakan yang dapat ditempuh dalam pengembangan pertanian organik adalah mengatasi adanya penurunan produksi pada awal penerapannya dengan memanfaatkan sifat pertanian organik yang dapat menyuburkan tanah; mengatasi adanya hambatan informasi baik dalam hal teknologi, pasar maupun harga serta memperbaiki jaringan pemasaran dengan memberdayakan program pemerintah dan LSM-LSM yang peduli pada pertanian organik; Melengkapi kurangnya sarana dan prasarana pertanian organik;Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan sebagai berikut: (1) pertanian organik perlu dikembangkan lebih lanjut mengingat dalam jangka panjang lebih Iayak dilaksanakan dan dapat membuat keberlanjutan pertanian (2) dalam pengembangan pertanian organik diperlukan dukungan yang nyata dari berbagai pihak terutama pemerintah, lembaga penelitian, LSM dan mayarakat; perlu adanya suatu pedoman penerapan perianian organik yang praktis dan mudah dilakukan serta mudah diperoleh oleh masyarakat luas; diperlukan adanya penelitian-penelitian lebih lanjut dan memadai tentang pertanian organik (3) untuk memasyarakatkan kembali pertanian organik dapat dilakukan dengan penyuluhan pada para petani dan sosialisasi pada masyarakat tentang produk organik.Daftar Kepustakaan 43, (1971-2004)

---

One of the issues that the world, and Indonesia, is facing is to meet human population's demand for food. The rapid population growth result in the increasing demand for food which cannot be fulfilled sustained by the prevailing production system food production. Thus far to increase food production has been met through agricultural intensification. This Programmed includes the use of high-yielding seed, synthetic chemicals fertilizers and pesticides, and monoculture. In the beginning, the programmed seemed to be successful when Indonesia achieved rice self-sufficiency. However, the success only lasted five years, and rice productivity has been declining since. Furthermore, adverse impact have emerged as result of the excessive use chemical fertilizers and pesticides.

The decline in productivity is caused by the decreasing fertility of agricultural land as due to the overuse of synthetic chemical fertilizers and pesticides. This overuse of synthetic chemicals also affects food safety and environmental health.

Based on these concern along with the need for more healthy public lifestyle, a movement to return to organic farming emerged.

Organic farming is a type of farming, which excludes chemical inputs, and practices management that protects ecosystems achieve sustainable productivity. Technologies in organic farming support an agricultural system suitable with the principles of nature, such as recycling of agricultural wastes, plant rotations, the making of guludan, terasering, mechanical and biological pest control.

By using these technologies, organic farming raises soil fertility, biological diversity, environmental quality, and produce products that are safe for human consumption.

Despite the various benefits of organic farming, its application in Indonesia remains low (1 percent), which then raises an important issue of why.

The objective of this research is to obtain information about organic farming, its benefits as well as its costs, its feasibility, and the obstacles in applying it. This information is used to formulate a strategy of organic farming development. The specific objectives of this research are (1) to describe the application of organic farming on rice field, (2) to draw benefit-cost comparison between organic farming and anorganic farming, (3) to analyze the feasibility of the application of organic farming based on its benefits and cost, (4) to analyze factors that restrain the application of organic farming by farmers, and (5) to analyze the needed measures to develop organic farming.

This research uses a 'with' and `without' approach, in Patoman Village with organic farming, and Panutan village, Bumi Ratu and Tugu Sari without organic farming. The research area is located in Pagelaran District, Lampung Province.

The research is descriptive-analytical, and use the ex-post facto method. Data collection has been carried out through interviews using questionnaire, direct observation and literature study.

Data analysis is conducted qualitatively and quantitatively. The qualitative analysis is used to meet the first objective of this research. The quantitative analysis includes farming business analysis (analsis usahatani), Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (WC Ratio), Sensitivity analysis, and SWOT analysis.

The results of this research are as follows: (1) the application of organic farming in Patoman Village has not completely been in accordance with the general guidelines of organic farming issued by the Indonesian Ministry of Agriculture, and hence does not meet the tuff requirements of organic farming; (2) besides the direct benefits, there are other benefits from organic farming, such as increased soil fertility, increased health condition of the work environment, and increase of biological diversity. In terms of the cost, there is a reduction of cost if organic farming Is implemented; (3) the financial analysis of the application of organic farming within a five-year period, using an interest rate of 5 percent, proves anorganic farming is more feasible than organic farming; however based on the integrated economic and environmental analysis, it proves that organic farming is more feasible than anorganic farming; (4) the obstacles in developing organic farming include the provision of organic fertilizers and pesticides; the limited information of applied technology for a practical and fast production of organic fertilizers and pesticides; land tenure status; the impracticality of the process; the decline of production at the initial stage of the application; the absence of price differences between organic and anorganic products, and the minimum support from the government; (5) the policy strategy which can be implemented in developing organic farming is to overcome the production decline at the initial stage of the application by taking advantage of the nature of the organic farming that can increase soil fertility; to overcome information bafflers regarding technology, market and price; to improve the marketing network by making efficient use of government programs as well as non-governmental organizations that support organic farming; and to equip farmers with adequate facilities for organic farming.

Based on results of this research, it is recommended that: (1) organic farming needs to be further developed knowing that in the long run it is more feasible than anorganic fanning to create sustainable agriculture; (2) to develop an organic farming, significant support is needed from different parties, particularly from, the government, research institutions, non-governmental organizations, and the public as producers and consumers,; it is also necessary to develop practical and easily obtainable guidelines in organic farming. Further appropriate research on organic farming is needed (3) to promote organic farming, educating and training the farmers as well as socialization to the public are necessary.

References 43, (1971-2004)"

"ABSTRAKPerkembangan saat ini tentang energi fosil yang merupakan roda penggerak perekonomian Indonesia adalah energi yang tidak dapat diperbaharui dan perlu di ketahui kapan dia habis sehingga segera diganti dengan energi yang dapat diperbaharui. Sistem pembangkit listrik di Indonesia masih banyak yang menggunakan sistim konvensional yaitu dengan memanfaatkan energi fosil sebagai energi primer dalam proses pembangkitan energi listrik. Terjadinya krisis energi listrik yang ditandai dengan pemadaman aliran listrik di beberapa wilayah di provinsi Sumatera selatan secara bergilir, fenomena padamnya listrik secara bergilir merupakan bukti bahwa kapasitas daya yang terpasang sudah melebihi dari kapasitas daya pembangkitan. Interkoneksi antara beberapa pulau yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Bali yang sudah terinterkoneksi dengan sistem loop tertutup melalui jaringan transmisi belum mampu mengatasi krisis energi listrik. Penelitian ini bertujuan menentukan potensi energi alternatif di provinsi Sumatera selatan secara berurutan/rengking dengan menggunakan metode kuantitatif dengan model Sequential explanatory yang diformulasikan dalam penentuan alternatif strategi energi maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode AHP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi energi Air memperoleh nilai tertinggi sehingga menjadi prioritas alternatif strategi energi di Provinsi Sumatera selatan.

---

ABSTRACTThe current development of fossil energy, which is the driving force of the economy in Indonesia, is a non renewable energy and is in need to know when it will be exhausted so it may be replaced with renewable energy. Many powerplantsystems in Indonesia are still using conventional system that utilizes fossil energy as the primary energy in the process of electricity generation. The occurrence of electrical energy crisis is marked by blackout of electricity in some areas in South Sumatera province in rotation. Electricity blackout rotation phenomenon is proof that the installed power capacity has exceeded the generation power capacity. Interconnection among several islands, namely Java Island, Sumatera Island, and Bali Island which has been interconnected with closed loop system through transmission network has not been able to overcome the electrical energy crisis. This paper aims to create alternative energy potential scenarios in the province of South Sumatera in sequence ranking by using quantitative methods with sequential explanatory model formulated in the determination of alternative energy strategies then analyzed by usingAnalitycal Hierarchy Process AHP method. The simulation results from this research indicate that water energy potentials get the highest value so that it becomes the priority of alternative energy strategy in South Sumatera Province."