Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya jumlah pendeta Protestan yang merambah ke dunia politik merupakan sebab keprihatinan di Sinode Gereja Masehi Injili di Timor. Studi kualitatif ini menggunakan dalam analisis data wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana konflik peran pendeta-politisi terjadi. Dalam kasus di mana seorang individu dikaitkan dengan kedua peran tersebut, konflik peran akan terjadi. Ditemukan juga bahwa terjadinya konflik peran sebenarnya mencerminkan proses role exit dari peran sebagai seorang pendeta. Namun, jika proses peran keluar tidak selesai, dapat menyebabkan kerusakan terhadap aktor yang terkait dengan pendeta, yaitu jemaat gereja dan Sinode.

---

The rising numbers of protestant pastors venturing into politics is a cause of concern in the Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Synod. This qualitative study used in-depth interview data analysis and field observation in order to explain why and how the role conflict of pastor-politicians happened. In the case where an individual is associated with both roles, a role conflict will occur. It was also found that occurrence of role conflict actually reflects the process of role exit from the role as a pastor. However, if the process of role exit is not completed, it might cause harm towards the actors associated with a pastor, which is the congregation and the Synod."

"Tulisan ini berusaha memahami musik gereja Kristen Protestan dalam sudut pandang pemusik gereja volunteer. Sebagai pendahuluan, saya menekankan aspek keragaman dalam komunitas dan musik Kristen. Hal itu menjadi jalan masuk untuk memahami bahwa musik gereja tidak dilihat sebagai sebuah konsep atau pengetahuan abstrak melainkan tertanam dalam keseharian dan transformasi yang dimaknai di dalam sebuah rangkaian pengalaman. Penelitian ini menggunakan sudut pandang fenomenologi dengan artikulasi antara konsep pengalaman dan teori lifeworld. Penelitian dilakukan melalui pengamatan dan wawancara mendalam dengan tiga informan yang merupakan pemusik gereja ‘tanpa bayaran’. Berdasarkan hasil penelitian, ada lima aspek yang membentuk hubungan intersubjektivitas antara seorang pemusik dengan lingkungan di mana individu bermain, yaitu (1) proses skill mastering; (2) ambivalensi perasaan; (3) improvisasi; (4) regenerasi pemusik; (5) transformasi makna. Lima aspek ini mempengaruhi pemusik dalam memaknai ekspresi musik dalam konteks bermain maupun mendapat imbalan yang berujung pada nilai pemusik volunteer.

---

This research tries to understand Christian Protestant Music from the perspective of volunteer church musician. As the beginning, i emphasizes aspects of diversity in Christian community and music. This is an entry point to understand that church music is not seen as a concept or abstract knowledge but embedded in everyday life and transformation that interpreted in a series of experiences. This study uses a phenomenological point of view with articulation between the concept of experience and theory of lifeworld. The research was conducted through observations and in-depth interviews with three informants who are church musicians 'without payment'. Based on the result of the study, there are five aspects that form the intersubjectivity relationship between a musician and environment in which individual play, namely (1) the process of mastering skills; (2) ambivalence of feeling; (3) improvisation; (4) musician regeneration; (5) transformation of meaning. These five aspects influence musicians in interpreting musical expressions in context of playing and getting rewards that result in the value of volunteer musicians."

"Penelitian ini mengeksplorasi pengalaman tiga transpuan dalam lingkungan Gereja Protestan di tiga gereja berbeda, yaitu Gereja Y, Gereja Z. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana identitas gender para transpuan ini dipersepsikan, diakui, dan dihadapi dalam konteks religius yang seringkali patriarkis dan heteronormatif. Metode yang digunakan adalah Narrative analysis dimana penelitian ini menganalisis secara mendalam terhadap isi dan bentuk kisah yang disampaikan oleh transpuan dan pendeta. Hasil temuan data penelitian ini bahwa pendeta dan gereja X, Y, dan Z memiliki perlakuan berbeda-beda terhadap transpuan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan dukungan dan ruang bagi transpuan dalam gereja, norma-norma heteronormatif dan patriarkal tetap menjadi hambatan utama yang perlu diatasi

---

This study explores the experiences of three transgender women within Protestant Church environments in three different churches, namely Church Y, Church Z. The purpose of this research is to analyze how the gender identities of these transgender women are perceived, recognized, and addressed within a religious context that is often patriarchal and heteronormative. The method used is narrative analysis, where this research deeply examines the content and form of stories conveyed by the transgender women and the pastors. The findings indicate that pastors and churches X, Y, and Z have varying approaches towards transgender women. Overall, the research shows that although there are efforts to provide support and space for transgender women within the church, heteronormative and patriarchal norms remain the main obstacles that need to be overcome."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis peran urang-urang lapau sebagai calo politik dalam membantu kandidat legislatif untuk memenangkan kursi dalam pemilihan legislatif Pariaman 2014. Secara khusus, penelitian ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana urang-urang lapau berperan sebagai calo politik dalam menavigasi kandidat legislatif yang mereka dukung untuk memenangkan pemilihan. Bassicaly penelitian ini berpendapat bahwa urang-urang lapau memainkan peran penting dalam memediasi kandidat legislatif dan pemilih mereka. Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menerapkan teori broker politik seperti yang diusulkan oleh Auyero, Komito, dan Zarazaga. Selain itu, tesis ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti surat kabar, peraturan, dan publikasi media online. Penelitian ini menemukan bahwa urang-urang lapau memainkan peran pialang mereka di empat akun. Pertama, mereka menggambarkan jaringan dukungan politik. Kedua, mereka memberikan informasi mengenai kondisi sosial, peluang politik dan ancaman. Ketiga, mereka memberikan layanan kepada masyarakat. Keempat, mereka bertindak sebagai propagandis yang disewa untuk para kandidat. Sebagai ganti layanan oleh urang-urang lapau kepada kandidat legislatif, mereka menerima manfaat seperti pekerjaan dan uang. Itulah empat peran yang membantu kandidat legislatif memenangkan pemilu.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the role of urang-urang lapau as political brokers in helping legislative candidates to win the seats in 2014 Pariaman legislative election. In particular, this research asks the question of how urang-urang lapau play a role as political brokers in navigating their supported legislative candidates to win the election. This research bassicaly argues that urang-urang lapau plays significant role in mediating legislative candidates and their voters. In order to answer the above question, this research applies the theories of political brokerage as proposed by Auyero, Komito, and Zarazaga. In addition, this thesis employs qualitative and case study method and gathers the data through in-depth interviews and analyses of secondary data such as newspapers, regulations, and media online publication. This research finds that urang-urang lapau play their brokerage roles in four accounts. First, they portray networks of political support. Second, they provide information concerning societal conditions, political opportunities and threats. Third, they provide services to the society. Fourth, they act as hired propagandist for candidates. In exchange of the services by urang-urang lapau to legislative candidates, they receive benefits such as jobs and money. Those are four roles that help legislative candidates won the election."

"Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa terjadi penyatuan jemaat dalam Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB), antara jemaat berbahasa Belanda dan jemaat berbahasa Indonesia. Terjadinya kegiatan pelayanan jemaat dalam dua bahasa telah terjadi sebelum GPIB terbentuk dan masih dikelola sepenuhnya oleh Gereja Protestan di Indonesia (GPI) sejak masa kolonial. Terjadinya pemisahan yang disebabkan perbedaan bahasa, terus diupayakan untuk dipersatukan semenjak GPIB terbentuk pada tanggal 31 Oktober 1948. Namun kelompok Jemaat berbahasa Belanda tetap menginginkan terjadinya pemisahan karena adanya perbedaan pola pikir dan tingkah laku dengan Jemaat berbahasa Indonesia. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan dan sosial antara kedua bagian jemaat sebagai pengaruh kehidupan kolonial. Sebaliknya jemaat berbahasa Indonesia tidak memiliki masalah jika jemaat dipersatukan. Usaha untuk rnempersatukan tidak pernah sungguh-sungguh tercapai hingga tahun 1958 ketika terjadinya pemulangan besar-besaran warga negara Belanda kembali ke negaranya. Pemulangan tersebut disebabkan mernburuknya hubungan politik kedua negara (Belanda dan Indonesia) karena kasus Irian Barat. Pulangnya warga negara Belanda berdampak terhadap berkurangnya anggota jemaat berbahasa Belanda. Akibatnya proses ke arah kesatuan jemaat dapat segera diwujudkan. Pada Sidang Sinode V GPIB (1958) diputuskan untuk menyatukan kedua bagian jemaat. Faktanya penyatuan itu baru terwujud hingga 1 Juni 1961 ketika Jemaat Jakarta mengakhiri ibadah/kebaktian berbahasa Belanda."

"In this article, the writer states the presence and struggles of Protestant churches in Indonesia doing God’s mission within world’s largest Muslim population country. Firstly, the writer explains the challenges and strives of Protestant churches from the time of Dutch colonialism, Japanese colonization, until Indonesian independence which includes the Old Order and the New Order. This article also highlights Indonesian churches’ struggle of independence to release themselves from the control of Dutch government, fully leaning to Christ, as well as the strategic role of Christianity in preventing nation’s disintegration to make Indonesia one. After that, the writer then performs critical reflection on the struggles of Protestant churches in Indonesia from the perspective of Reformed theology. The writer found that the presence of Christian mission in Indonesia is far from the force of arms and economic greed. However, churches in Indonesia cannot detach themselves from various challenges and suffering in God’s mission which includes Evangelical Mandate and Cultural Mandate. Therefore, while they are still entrusted by Christ, churches in Indonesia ought to perform their dutiful calling faithfully and joyfully"

"Penelitian ini merupakan upaya dalam melihat memori kolektif yang terdapat pada Gereja Protestan Indonesia Barat Tugu dan Makam Tugu di Cilincing, DKI Jakarta. Pada gereja dan makam ini terdapat ragam arsitektural yang melatarbelakangi pendirian gereja dan makam ini serta menyimpan memori yang sebagian besar diingat juga dilupakan oleh jemaat keturunan portugis di Tugu. Memori kolektif ini diwujudkan dalam bentuk sebuah mimbar gereja beserta nisan khas umat kristiani. Metode penelitian yang digunakan adalah sumber data yang berupa informasi serta observasi langsung juga studi literatur. Hasil bukti dari data tersebut dianalisis menjadi interpretasi yang menjadi kajian kali ini. Hasil penelitian menunjukkkan bahwasanya pada Gereja Protestan Indonesia Barat Tugu dan Makam Tugu terdapat memori kolektif dari jemaat keturunan portugis di Tugu yang layak diingat dan dikenang serta perwujudan memori kolektif tersebut melalui sebuah representasi sehingga terjadi keterkaitan satu sama lain.

---

This research is an attempt to look at the collective memory contained in the Gereja Protestan Indonesia Barat Tugu and Makam Tugu in Cilincing, DKI Jakarta. In this church and cemetery, there are various architectural backgrounds behind the construction of this church and tomb as well as storing memories that are mostly remembered and forgotten by the congregation of Portuguese descent in Tugu. This collective memory is manifested in the form of a church pulpit along with a tombstone with a Christian name. The research method used is a data source in the form of information and direct observation as well as literature studies. The results of the evidence from the data were analyzed to become the interpretation that became the study this time. The results of the study show that in the Gereja Protestan Indonesia Barat Tugu and Makam Tugu, there is a collective memory of the congregation of Portuguese descent in Tugu which is now remembered and remembered and the embodiment of this collective memory through a representation so that there is a connection with one another."

"ABSTRAKAgenda desentralisasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat pasca Reformasi 1998. Berbagai aturan diterapkan untuk memperkuat agenda-agenda desentralisasi itu sendiri secara institusional. Namun, meskipun penguatan terus dilakukan, masalah dalam pengelolaan daerah otonom tetap muncul, dengan salah satu kasus terbaru adalah konflik dalam penunjukan figur Sekda di Kota Bandung. Dengan berlatar belakang kasus tersebut, penelitian ini mencoba menyelidiki kekurangan dari berbagai program institusionalisasi desentralisasi yang telah diberlakukan selama ini dengan meneliti baik aktor-aktor yang terlibat dalam kasus tersebut hingga ragam aturan perundangan yang telah ditetapkan.Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian tesis ini adalah: Mengapa konflik antara Ridwan Kamil dan Oded Danial dalam memperebutkan posisi Sekda Kota Bandung ini terjadi, dan apa yang sebenarnya mereka perebutkan?Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah birokrasi dan politik Smith dan Hill, dan teori konflik Simon Fisher dan Maurice Duverger. Dalam menemukan jawabannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Penelitian ini menemukan bahwa dalam kasus penunjukan Sekda Kota Bandung, telah terjadi politisasi birokrasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik lokal yang bekerjasama dengan aktor-aktor politik pusat, kepada birokrat-birokrat senior baik di tingkat lokal maupun pusat. Politisasi tersebut terjadi dikarenakan dua faktor. Faktor pertama adalah motif politik elit politik lokal Bandung dan Jawa Barat untuk mengamankan posisi Sekda Bandung sebagai sumberdaya politik dan politik balas jasa. Adapun faktor kedua adalah masih ditemukannya celah dalam sistem perundangan yang mengatur keberjalanan pemerintahan di daerah, baik dalam UU 23/2014, UU 5/2014, PP 11/2017, dan UU 10/2016. Celah tersebut terlihat di dalam bab yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah terkhusus di masa transisi kekuasaan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundangan yang mengatur tata kelola administrasi pemerintahan daerah di Indonesia masih membutuhkan banyak perbaikan, terkhususnya perbaikan dalam bab yang mengatur aturan main kekuasaan di masa transisi pemerintahan. Tidak hanya itu, peraturan perundangan yang mengatur ata kelola birokrasi di negara ini juga masih menyimpan celah politisasi yang bisa dimanfaatkan para elit politiknya. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa laju agenda desentralisasi di Indonesia terbukti masih sangat bergantung pada kemauan dan motif politik aktor-aktor elit politiknya, terutama di level pusat.

---

ABSTRACTThe decentralization agenda in Indonesia has progressed quite rapidly after the Reformation in 1998. Various rules were implemented to strengthen the decentralization agenda itself institutionally. However, despite continued reinforcement, problems in the management of autonomous regions continue to emerge, with one of the most recent cases being conflict is the appointment of local primary secretary figures in the city of Bandung. With this background, this study tries to investigate the shortcomings of various decentralization institutionalization programs that have been implemented so far by examining both the actors involved in the case and the various rules that have been established.The research question to be answered in this research is: Why did the conflict between Ridwan Kamil and Oded Danial over the position of Local Primary Secretary of the Bandung City occur, and what were they actually fighting for?The main theories used in this study were Smith and Hill's bureaucracy and politics, and conflict theory by Simon Fisher and Maurice Duverger. In finding the answer, this study uses qualitative research methods with a case study approach.This study found that in the case of the appointment of the Secretary of the City of Bandung, there had been a politicization of bureaucracy carried out by local political actors who collaborated with central political actors, to senior bureaucrats both at the local and national levels. The politicization occurred due to two factors. The first factor was the political motives of the local political elite of Bandung and West Java to secure the position of the Bandung Regional Secretary as a political resource in return. The second factor is the fact that there are still gaps in the regulatory system that regulate the running for local government, both in Law 23/2014, Law 5/2014, PP 11/2017, and Law 10/2016. The gap is seen in the chapter that regulates regional governance especially in the transition period of power.This study concludes that the legislation which governing the governance of local government administration in Indonesia still requires a lot of improvement, especially the improvement in the chapter that regulates the rules of play of power in the transition period. Not only that, the laws and regulations governing the management of bureaucracy in this country also still hold a gap in the politicization that can be utilized by the political elite. The theoretical implication of this research is that the pace of the decentralization agenda in Indonesia is proven to still depend heavily on the political will and motives of the actors of the political elite, especially at the central level."