Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas environmental justice pada kawasan pertambangan emas di tambang Pongkor. PETI dianggap sangat merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar. PETI sebagai polemik yang besar untuk masyarakat dan penambang itu sendiri karena membahayakan keselamatan serta lingkungan mereka, dimana penggunaan material berbahaya yang tidak mereka ketahui dampaknya, serta kurangnya pengetahuan tentang penambangan. Hasil analisis menunjukan bahwa PETI tambang Pongkor sebagai tindakan (1) melanggar peraturan yang ada dan regulasi lingkungan; (2) telah teridentifikasi dapat membahayakan lingkungan; dan (3) tindakannya asli dilakukan oleh manusia, sehingga hilangnya keadilan lingkungan. Karena pada dasarnya environemntal justice memastikan bahwa lingkungan hidup bebas dari bentuk pengerusakan, persamaan hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk memanfaatkan lingkungan, memberikan proteksi terhadap lingkungan dari berbagai ancaman yang ada.

---

This article is going to examine environmental justice in Pongkor gold mining area using PETI study. PETI is considered disadvantageous for the environment. PETI is also considered as a polemic for both the local communities and the miners, as they have lack of knowledge in environmentally friendly mining techniques. The analysis shows that PETI Pongkor mine as action (1) may violate existing environmental regulations; (2) has identified as environmentally harmful; and (3) the act is done by human, so loss environmental justice. Because basically, environmental justice ensure that environment is free from degradation, have the equality of rights that every individual has to utilize th environment, and give protection from various threats."

"A comprehensive introduction to green criminology, this book is a discussion of the relationship between mainstream criminal justice and green crimes. Focused on environmental harm within the context of criminal justice this book takes a global perspective and  • Introduces students to different theoretical perspectives in green criminology  • Looks at the victims of environmental crime throughout  • Covers topics such as; wildlife crimes, animal abuse, the causes of environmental crime, regulation, exploitation, environmental activism, policing, prosecution and monitoring. Designed to help readers develop a thorough understanding of the principles of environmental justice and green criminology, as well as contemporary developments, this book will be excellent support to student of green criminology and environmental crime."

"ABSTRAKTulisan ini membahas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat alih fungsi kawasan hutan lindung. Lebih jauh tulisan ini menunjukkan kejahatan lingkungan oleh perusahaan. Kejahatan lingkungan pada kasus ini akan dibuktikan menggunakan analisis konsep environmental crime, environmental justice, dan corporate environmental crime. Data yang digunakan dalam penulisan tugas karya akhir ini adalah data sekunder terkait dengan pemasalahan penulisan. Hasil analisis menunjukkan bahwa alih fungsi kawasan hutan lindung telah merusak lingkungan dan mengancam hak-hak lingkungan.

---

ABSTRACT

This paper explains about environmental harm caused functional shift of protected forest. Further understand this paper will explain environmental crime by corporate. Environmental crime on this case will evidenced using environmental crime concept, environmental justice and corporate environmental crime. This paper used secondary data that related to the issues. The analysis shows that functional shift of protected forest lead to environmental harm which then threatening environmental rights."

"Pemulihan lingkungan merupakan tindakan yang harus dilakukan ketika suatu pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi. Namun, kerapkali hal ini terhambat karena masalah pendanaan, baik mengenai masalah pengelolaan, penyaluran dana, maupun sumber dananya. Peraturan di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, yang mengatur lebih lanjut mengenai pendanaan pemulihan lingkungan hidup, belum mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. Maka dari itu, skripsi ini akan melakukan analisis terhadap peraturan terkait pendanaan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia serta mencoba memberikan solusi yang tepat melalui penelitian yuridis normatif, dengan melakukan studi kepustakaan serta perbandingan dengan sistem pendanaan pemulihan lingkungan hidup di Amerika yang diatur dalam Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 CERCLA . CERCLA membentuk suatu sistem pendanaan pemulihan lingkungan yang disebut Superfund Trust Fund yang dibiayai melalui pajak serta ganti rugi dari pencemar. Melalui sistem tersebut dan dengan berpegang pada asas pencemar membayar, diharapkan permasalahan pendanaan pemulihan lingkungan di Indonesia dapat diperbaiki, sehingga tindakan pemulihan atas lingkungan yang rusak dan tercemar bisa segera dilaksanakan.

---

Restoration is an action that need to be performed when environmental damage occurred. However, this action is frequently hampered by compensation problems, such as the issue of management, distributions, or the source itself. Many regulations in Indonesia, particularly Regulation Number 46 Year 2017 on Environmental Economic Instrument, which expected to be the answer of the compensation issue, failed to accomplish it. Therefore, this thesis will analyze towards the regulations of compensation for environmental damage and provide a proper solution through normative juridical research, by conducting literature studies and comparison with compensation systems in America under Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 CERCLA . CERCLA established a system of compensation for environmental damage called Superfund Trust Fund which is financed through taxes and damage from polluters. Using that compensation system and implemented the polluter pays principle, hopefully the compensation for environmental damage in Indonesia can be improved. "

"Penelitian ini berfokus pada analisis kritis serta upaya menawarkan teori Etika Keadilan Ekologis sebagai landasan filosofis dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibilities (CSR) oleh perusahaan. Pemikiran etika keadilan ekologi dari Holmes Rolston III menjadi teori yang dianalisa dan direfleksikan pada tulisan ini. Pelaksanaan CSR yang mayoritas masih terpaku dengan paradigma antroposentrisme dan pandangan dualistik yang berakibat pada kerusakan lingkungan, memerlukan transformasi paradigma yang lebih ekosentris tanpa merusak suprastruktur ekonomi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada kajian pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika keadilan ekologis dapat menjadi landasan filosofis serta kerangka kerja yang komprehensif serta inovatif dalam pelaksanaan CSR. Etika ini tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

---

This research focuses on critical analysis as well as efforts to offer ethical theories of ecological justice as a philosophical foundation in the implementation of Corporate Social Responsibilities (CSR) by companies. The ethical thought of ecological justice from Holmes Rolston III is a theory that is analyzed and reflected in this paper. The implementation of CSR, the majority of which is still fixated on the anthropocentric paradigm and dualistic views that result in environmental damage, requires a more ecocentric paradigm transformation without damaging the economic superstructure. In this paper, the author uses qualitative research methods based on the review of relevant literature. The results show that the ethics of ecological justice can be a philosophical foundation as well as a comprehensive and innovative framework in the implementation of CSR. This ethic focuses not only on economic gain, but also on environmental justice and sustainability."

"Aktivitas praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) masih terus terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Aktivitas praktik PETI tersebut telah menyebabkan kerusakan/pencemaran lingkungan, menurunkan pendapatan/ ekonomi masyarakat sekitar, dan perubahan sosial kemasyarakatan. Aktivitas praktik PETI tersebut juga terjadi di wilayah Gunung Botak dan sekitarnya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Langkah konkrit negara sebagai pemegang kuasa pengelolaan sumber daya alam sangat dibutuhkan. Polri sebagai representasi negara yang memiliki kewenangan utama/pokok penertiban aktivitas praktik tersebut, perlu memastikan perannya baik secara formal maupun nonformal untuk mencapai situasi absennya inklusivitas aktivitas PETI guna mendorong terwujudnya pertambangan rakyat berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan dalam praktik pertambangan rakyat berkelanjutan. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif melalui uji SEM dan kualitatif berdasarkan hasil uji SEM, obeservasi lapangan, wawancara mendalam, FGD, dan hasil review studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan peran pokok Polri, yakni Harkamtibmas, Gakkum, dan Linyomyan dalam penertiban PETI di Gunung Botak berpengaruh terhadap pencapaian absennya aktivitas PETI. Pencapaian aspek-aspek tersebut semakin besar dengan kehadiran peran non-formal Polri, yakni peran pengaruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Polri (formal) dan peran pengaruh (non-formal) berpotensi terciptanya inklusivitas absennya praktik PETI untuk mewujudkan pertambangan rakyat berkelanjutan di Gunung Botak dan sekitarnya.

---

Illegal artisanal and small-scale gold minings (ASGM) have continued to spread in Indonesia, as if they are out of control. On the other hand, people's minings should be able to improve the welfare of the community. In fact, ASGM have caused environmental damages and pollution, reduced the economy of the surrounding community, as well as created social changes. Such conditions have occurred in the area of the Mount Botak, Buru Regency, Maluku Province. Indeed, concrete steps from the state as the holder of the power of natural resource management are needed. Indonesian National Police (Polri) as one of the representatives of the state needs to ensure its role in creating and maintaining the situation of the absence of illegal ASGM activities in order to encourage the realization of sustainable community minings. The research aims to achieve a sustainable development agenda in sustainable community mining practices. The author employs the qualitative approach using quantitative and qualitative data collections. Quantitative analysis is carried out through SEM test and qualitative analysis is done descriptive exposure through SEM test, observations, deep interviews, FGDs, and documentations studies. The results of the study reveal that the main roles of Polri, namely harkamtibmas (maintaining security and public order), gakkum (law enforcement), and linyomyan (protecting, sheltering and servicing) in controlling illegal ASGM on the Mount Botak affect the achievement of the absence of illegal ASGM activities. The achievement of these aspects is even greater with the presence of the non-formal role of Polri, namely the role of pressure. The study concludes that the role of Polri (formal) and the role of pressure (non-formal) has the potential to create inclusiveness in the absence of illegal ASGM practices and to realize a sustainable gold mining governance in the Mount Botak and its surrounding areas."