Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Many challenges confront the efforts to build procurement fraud risk management in Industry 4.0. This study aims to assess the risk of procurement fraud in industry 4.0 and disclose strategies to optimize the role of internal auditors in mitigating these risks. The mixed-method has been conducted with data on procurement fraud risks generally accepted by government agencies. A survey involving 140 respondents and interviews with five experts have been completed. The risk assessment in the research findings involved seven procurement fraud risks, with "collusion between providers in e-tendering" ranking the highest. Procurement management must detect and prevent fraud by creating anti-hacker applications, conducting data analytics on business ownership, and ongoing monitoring. Internal auditors must undertake fraud prevention by improving their ability in data analytics, encouraging probity plans, and procurement assistance. Fraud detection is carried out through performance audits using computer-assisted audit techniques, probity audits, information technology governance audits, continuous audits, data analytics, and internal auditor integrity assessments through surveys to the auditee."

"Cost overruns merupakan masalah serius bagi perusahaan konstruksi, termasuk di Indonesia. Fraud adalah salah satu penyebab utama proyek konstruksi mengalami cost overruns. Korupsi, termasuk penyuapan, penggelapan, dan fraud menyebabkan biaya konstruksi menjadi jauh lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab fraud, menilai tingkat maturitas risiko fraud, dan mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko fraud di perusahaan konstruksi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari tinjauan literatur. Menggunakan teori fraud triangle untuk mengidentifikasi penyebab risiko fraud, model fraud risk maturity oleh EY untuk menilai tingkat maturitas risiko fraud, dan konsep fraud risk management oleh KPMG untuk mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko fraud, penelitian ini memberikan tiga hasil: Studi tentang penyebab fraud, penilaian tingkat maturitas risiko fraud, dan kerangka kerja manajemen risiko fraud untuk perusahaan konstruksi.

---

Cost overruns is a serious issue for construction companies, including in Indonesia. Fraud is one of the main causes of construction projects experiencing cost overruns. Corruption, including bribery, embezzlement, and fraud causes construction costs to be significantly higher. This research aimed to evaluate the causes of fraud, to assess the maturity level of the fraud risk, and to develop fraud risk management framework in a construction company in Indonesia. This research used qualitative methods to analyse primary data obtained from interviews and observations, and secondary data obtained from a literature review. Using the fraud triangle theory to identify the cause of fraud risks, the fraud risk maturity model by EY to assess the fraud risk maturity level, and the fraud risk management concept by KPMG to develop a fraud risk management framework, this research provided three results: A study of causes of fraud, fraud risk maturity assessment, and fraud risk management framework for a construction company."

"Bagi umumnya perusahaan, aktivitas pengadaan (procurement) hanyalah aktivitas pendukung dalam rantai nilai, namun tidak demikian untuk PT. Platinum Resins Indonesia, yang sejauh ini menghadapi permasalahan strategis untuk masalah pengadaan. PT. Platinum Resins Indonesia yang memproduksi Resin Resin Sintetik untuk industri Coating (pelapis) yang sangat bergantung dari bahan baku impor yang mebutuhkan Lead Time panjang dan banyak unsur ketidak pastian. Keterlambatan pada proses pengadaan bahan baku akan berdampak langsung kepada pemenuhan pesanan konsumen sehingga apabila terjadi keterlambatan pemenuhan pesanan akan mengakibatkan perusahaan memiliki risiko kehilangan pelanggan. Melalui identikasi dengan metode manajemen risiko, diketahui bahwa potensi risiko terbesar dalam pengadaan adalah masalah kelambatan yang kemudian menyebabkan stok bahan baku sering kosong. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko yang ditimbulkan akibat kelambatan dalam pengadaan; dalam mengelola resiko yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko dan pengendalian risiko, metode PERT dapat membantu menemukan aktivitas-aktivitas yang perlu mendapatkan perhatian sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan pemesanan. Metode PERT akan menganalisis jalur rangkaian kegiatan procurement dan menemukan letak lintasan kritis (Critical Path)-nya; sehingga dapat diberikan saran atas masalah kelambatan pengadaan tersebut secara manajemen operasional. Penelitian pada PT. Platinum Resins Indonesia menggunakan pendekatan penelitian Kuantitatif dan dengan Teknik pengumpulan dan pengolahan data merupakan kombinasi kuantitatif berupa observasi, wawancara mendalam (in-depth interview), studi dokumen internal perusahaan, dan studi kepustakaan Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko paling besar dalam aktivitas pengadaan di PT. Platinum Resins Indonesia adalah masalah kelambatan dalam pengadaan (procurement delay). Melalui perhitungan PERT dapat diketahui jalur kritis (critical path) pada aktivitas pengadaan. Strategi yang direkomendasikan oleh penelitian ini adalah agar setiap aktivitas yang termasuk dalam jalur kritis, lebih dipercepat prosesnya, karena pada aktivitas-aktivitas tersebut tergantung keberhasilan/ dari perusahaan.

---

For most companies, the activity of procurement is only as supporting activities in the value chain, but not so for PT. Platinum Resins Indonesia, which has so far faced a strategic problem for the procurement issue. PT. Platinum Resins Indonesia which produces Synthetic Resins for coatings industry are highly dependent on imported raw materials that need long the Lead Time and many elements of uncertainty. Delays in the process of procurement of raw materials will have a direct impact to the fulfillment of customer orders so that in case of delay in fulfillment of the order would result in the company at risk of losing customers. Through identification of the risk management methods, it is known that the potential risk is greatest in the procurement slowness problems which led to the stock of raw materials is often empty.

Based on the these issues, this study aims to determine the risks posed due to delays in procurement; in managing risk includes risk identification, risk assessment and risk control, PERT method can help find activities that need attention so as to reduce the possibility of delays in booking. PERT method will analyze pathways series of procurement and locate the critical path; so it can give advice on the issue of procurement delays in operational management. Research at PT. Platinum Resins Indonesia is an quantitative research approaches wile data collection and processing analyzing techniques are a combination of quantitative and qualitative wich using form of observation, in-depth interviews (in-depth interviews), the study of internal company documents, and the study of literature.

The results showed that the greatest risk in procurement activities at PT. Platinum Resins Indonesia is the problem of delays in procurement. PERT calculation result can be seen through the critical path (critical path) in the procurement activity. The strategy recommended by this study is that all activities included in the critical path, further accelerated the process, because in such activities depends success / of the company."

"Proyek EPC memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Keterlambatan dan cost overrun merupakan permasalahan yang sering terjadi pada proyek. Keterlibatan subkontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sangat tinggi sehingga pengaadaan subkontraktor mempunyai pengaruh cukup besar pada proyek EPC. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor risiko yang berpengaruh, penyebab dan dampak risiko tersebut, dan tindakan preventif dan korektifnya. Metode penelitian ini melalui studi literatur, survey kuesioner, dan validasi pakar. Hasil penelitian menunjukkan faktor risiko yang berpengaruh terhadap kinerja waktu yaitu "Subkontraktor tidak memahami konsep proyek dengan baik" dan "Tidak lengkapnya klausal kontrak antara pihak kontraktor EPC dengan subkontraktor" sedangkan untuk kinerja biaya yaitu "Kurang lengkapnya kriteria penilaian teknis dalam menilai kualifikasi peserta lelang", "Pembayaran subkontraktor yang telat dan tidak sesuai", dan "Kekurangan tenaga kerja pada pihak subkontraktor".

---

EPC project has high risk level. Delay and cost overrun are problems that usually happen. Subcontractor’s high involvement in execution of construction work so that provision of services has a considerable influence on the risk that may occur in the EPC Project. The purpose of this research are to identification risk factor that influenced, cause and effect, preventive and corrective action from risk factor. Method in this research through literature review, survey by using questionnaire, and expert judgement. The result obtained in this research is the risk factor that affect time performance are "Subcontractor do not understand the concept of project well" and "Incomplete clause of the contract between EPC contractor and subcontractor" while risk that affect cost performance are "Incomplete technical assessment criteria in assessing the bidders qualifications", "Subcontractor payments are late and do not suitable", and "lack of labor on the part of subcontractor"."

"Proses pengadaan peralatan dan material di dalam proyek EPC dapat mencapai 60% dari waktu keseluruhan proyek. Salah satu masalah yang sering timbul adalah peralatan dan material yang belum/tidak sesuai dengan PO/spesifikasi proyek dikirim ke Site. Hal ini menimbulkan adanya pekerjaan ulang atau pekerjaan tambahan. Adanya tambahan waktu penyelesaian masalah ini dapat menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyelesaian proyek. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek adalah dengan mendeteksi dan mengendalikan risiko pada tahap pengadaan peralatan dan material. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekomendasikan pengembangan perencanaan pengadaan peralatan dan material dengan menerapkan Equipment Criticality Rating pada tahap pengadaan sebagai alternatif tindakan pencegahan dan perbaikan untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian peralatan dan material terhadap spesifikasi proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan strategi penelitian berupa analisa arsip, survei, studi kasus serta validasi pakar. Instrument penelitian ini adalah interview para pakar profesional dan kuesioner pada profesional yang telah lama bekerja dalam proyek EPC fasilitas oil & gas. Risk analysis digunakan untuk mengetahui tingkat risiko dan analytical hierarchy process digunakan untuk menentukan keputusan alternatif penanganan faktor penyebab ketidaksesuaian. Hasil penelitian ini akan diperoleh pengembangan proses perencanaan pengadaan peralatan dan material dengan peningkatan inspection level pada saat fabrikasi dapat menurunkan terjadinya pengiriman peralatan dan material yang tidak atau belum sesuai spesifikasi sehingga mendukung meningkatkan kinerja waktu.

---

The procurement process of equipment and materials in the EPC project are able to reach 60% to the overall project time. Problems that often arises are equipment and materials which not yet or is not conform to the PO or Project Specification are sent to the site. This condition results an additional work or rework. The additional time to resolve this problem could be one of the causes of project completion delays. One of the way to prevent project completion delays is to detect and control risks at the procurement stage.

The purpose of this study is to recommend the improvement procurement planning for the equipment and materials by implementing Equipment Critical Rating at the procurement stage as an alternative preventive and corrective action for the factors which cause equipment and material unconformity to project specifications.

The research method is quantitative descriptive method with a research strategy in the literature review, surveys, case studies and expert validation. The instrument of this research is interviewing experts and questionnaires to professionals who have worked in the EPC project for oil & gas facilities.

The results of this study are the improvement procurement planning process of equipment and materials by increasing inspection levels at fabrication or manufacturing stage able to reduce delivery of non-conform equipment and materials to specifications and so it supports improving project time performance."

"Besarnya alokasi dana dan tingginya intensitas kegiatan pengadaan serta kurangnya perhatian terhadap risiko kecurangan yang disebabkan oleh hubungan pihak eksternal memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan dan pengelolaan risiko. Due diligence merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menelusuri pihak eksternal seperti pemasok atau vendor. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba mendeskripsikan peran due diligence dalam mencegah atau mengurangi risiko kecurangan dalam kegiatan pengadaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan dari PT. NI sebagai penyedia dan perusahaan SP sebagai klien yang menggunakannya. Menggunakan penipuandiamond theory oleh Wolfe dan Hermanson (2004), penelitian menunjukkan bahwa due diligence tracking dapat membantu memprediksi motif dan rasionalisasi pelaku, baik yang berbentuk badan usaha maupun individu, serta menekan unsur kapabilitas.untuk dapat berkembang. Secara keseluruhan, adanya due diligence juga turut memperkuat kelemahan sistem pengendalian perusahaan yang merupakan penjabaran dari unsur peluang. Tiga dari 25 teknik pencegahan kejahatan situasional oleh Cornish danClarke (2003), yaitu kontrol akses ke fasilitas, perluasan perwalian, dan pengawasan formal juga membantu menjelaskan bagaimana uji tuntas bersama dengan budaya risiko perusahaan SP membantu meningkatkan efek pencegahan uji tuntas.The large allocation of funds and the high intensity of procurement activities as well as the lack of attention to the risk of fraud caused by external party relationships force companies to consider risk prevention and management measures. Due diligence is one of the efforts made to trace external parties such as suppliers or vendors. Through a qualitative approach, this study attempts to describe the role of due diligence in preventing or reducing the risk of fraud in procurement activities. Primary data were obtained through interviews with three informants from PT. NI as a provider and SP company as a client that uses it. Using deceptionDiamond theory by Wolfe and Hermanson (2004), research shows that due diligence tracking can help predict the motives and rationalization of actors, both in the form of business entities and individuals, and suppress the element of capability.to be able to develop. Overall, due diligence also strengthens the weakness of the company's control system, which is the elaboration of the element of opportunity. Three of the 25 situational crime prevention techniques by Cornish andClarke (2003), namely control of access to facilities, extension of trustees, and formal oversight also help to explain how due diligence together with SP corporate risk culture helps to enhance the preventive effect of due diligence."

"Perwujudan peran APIP yang efektif yaitu untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah sesuai mandat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam mewujudkan peran tersebut, APIP mendorong peningkatan level maturitas SPIP dan level penilaian kapabilitas APIP melalui penetapan kebijakan manajemen risiko dan aktivitas audit internal. Namun implementasi manajemen risiko belum berdampak optimal dalam mengantisipasi permasalahan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan masih terdapat temuan kelemahan atas SPIP dan peran APIP yang belum memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi. Evaluasi dilakukan untuk memberikan perbaikan atas peran APIP dalam manajemen risiko sesuai dengan prinsip COSO Internal Control Framework (ICF) dan Institute of Internal Auditors (IIA) Standard. Metode penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan analisa perbandingan dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan kelemahan bahwa praktik manajemen risiko baru dalam tahap penerapan dan belum menjadi budaya dalam organisasi, kurangnya kompetensi SDM terkait manajemen risiko, proses manajemen risiko sudah didokumentasikan namun belum terintegrasi dengan proses bisnis dan belum dilakukan tepat waktu. Aktivitas audit internal belum optimal dalam menjamin kualitas manajemen risiko. Diharapkan hasil penelitian memberikan perbaikan peran APIP dalam proses manajemen risiko melalui pedoman, aktivitas audit internal, dan prosedur audit yang tepat.

---

The embodiment of an effective APIP role is to provide early warning and increase the effectiveness of risk management in carrying out the duties and functions of government agencies according to the mandate in Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP). In realizing this role, APIP encourages an increase in the level of SPIP maturity and the level of APIP capability assessment through the establishment of risk management policies and internal audit activities. However, the implementation of risk management has not had an optimal impact in anticipating organizational problems in achieving its goals with findings of weaknesses in SPIP and the role of APIP which have not added value to improving organizational control. The evaluation is carried out to provide improvements to APIP's role in risk management in accordance with the principles of the COSO Internal Control Framework (ICF) and the Institute of Internal Auditors (IIA) Standard. The research method was carried out in a qualitative descriptive and comparative analysis using a case study approach. The results of the study found weaknesses that risk management practices were only in the implementation stage and had not yet become a culture within the organization, lack of HR competency related to risk management, risk management processes had been documented but had not been integrated with business processes and had not been carried out on time. Internal audit activity is not yet optimal in guaranteeing the quality of risk management. It is hoped that the research results will improve APIP's role in the risk management process through guidelines, internal audit activities and appropriate audit procedures."

"Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan fraud risk assessment pada kegiatan belanja barang dan jasa Pemerintah Kota Palopo sebagai salah satu strategi mengantisipasi terjadinya fraud yang dapat menimbulkan pemborosan dan kerugian keuangan pemerintah. Melalui fraud risk assessment, pemerintah dapat menetapkan prioritas pengendalian dan upaya-upaya pencegahan yang tepat untuk skema fraud dengan tingkat risiko paling tinggi. Fraud Risk Assessment dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian Risiko yang disusun oleh BPKP (2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kasus. Hasil fraud risk assessment menunjukkan bahwa bukti pertanggungjawaban fiktif dalam pelaksanaan perjalanan dinas adalah risiko fraud dengan tingkat paling tinggi, sehingga perhatian dan upaya untuk mengantisipasi risiko ini harus diprioritaskan. Rekomendasi strategi untuk mengantisipasi risiko fraud ini dirancang berdasarkan pada penerapan pencegahan dan pendeteksian fraud yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya fraud, mencegah pemborosan dan kerugian keuangan pemerintah, dan melindungi keuangan pemerintah.

---

The purpose of this research was to conduct the fraud risk assessment on procurement of goods and services on Government of Palopo City as one of strategies to anticipate fraud that threatens government finance. Through the Fraud Risk Assessment, government can set priority controls and appropriate prevention strategy for each fraud scheme based on the highest level of risk. The Fraud Risk Assessment in this study was conducted in accordance with the guidelines in BPKP Risk Assessment Guide (2012). This study used qualitative approach with field study data collection technique. Assessment result showed false invoicing documents in official business trip is the highest level of risk, so attention and effort to anticipate this risk must be prioritized. The recommended strategies to anticipate this fraud, which is designed based of the applications of fraud prevention and detection, can be used by government to anticipate the possibility of fraud risk, prevent financial loss, and secure the government finance."

"

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memberikan pandangan mengenai

inherent fraud risk pada satu organisasi pengawasan industri di Indonesia. Analisisinherent fraud risk yang akan diteliti menggunakan langkah-langkah yangmerupakan kombinasi dari standar ISO 31000:2018 dan COSO:2016. Berdasarkanobservasi terhadap tugas pokok dan unit kerja organisasi diidentifikasi 18 skemafraud. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 4 skema fraud tertinggi yaitu“Pemerasan kepada pihak ke-3”, “Benturan kepentingan perizinan”, “Benturankepentingan pengaturan eksternal”, dan “Benturan kepentinganPenindakan/pemeriksaan”. Terkait tugas pokok terdapat 3 hal yang harusdiperhatikan yaitu pengelolaan sistem informasi, logistik, dan pengawasan industri.

---

This research aims to analyze and provide views on inherent fraud risk of an

Industrial Supervisory in Indonesia. The inherent fraud risk analysis will beexamined using the combination of the methods presented in ISO 31000:2018 andCOSO: 2016. Based on observations of the main tasks and work units of theorganization, there are 18 fraud schemes identified. The results of this study indicatethat the four highest fraud schemes are "Extortion to the 3rd party", "Conflict ofinterest in licensing", "Conflict of interests in external arrangements", and "Conflictof interest in Enforcement/inspection". As for related tasks, there are three thingsthat must be considered: management of information systems, logistics, andindustrial supervision.

"

"PT. Bank A telah menerapkan Kebijakan Strategi Anti Fraud, dalam kurun waktu yang cukup lama, namun fraud pada perusahaan tersebut masih tetap terjadi. PT.Bank A belum melakukan pemetaan risiko fraud secara komprehensif, salah satunya karena PT. Bank A belum memiliki rancangan penilaian risiko fraud Fraud Risk Assesment/FRA.Penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah dalam perancangan penilaian risiko fraud dan penerapan FRA dalam pelaksanaan audit internal dan strategi anti fraud serta memetakan risiko fraud berdasarkan unit-unit dan proses bisnis pada PT.Bank.A.Metode yang digunakan dengan menggunakan pendekatan matrik, yang dimulai dengan mengidentifikasi indikator faktor risiko dan kasus-kasus fraud yang pernah dilakukan audit internal guna menyusun inherent risk berdasarkan atas Dampak dan Kecenderungan. Selanjutnya melakukan asesmen terhadap internal control masing masing cabang guna mendapatkan residual fraud risk.Berdasarkan penelitian dari 16 kantor cabang diperoleh hasil residual risk sebanyak 2 kantor cabang memiliki risiko fraud dengan kategori moderate to high, 3 kantor cabang memiliki kategori risiko moderate, 5 kantor cabang dengan kategori low to moderate, 6 kantor cabang dengan kategori low dan tidak terdapat kantor cabang dengan kategori high.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa rancangan fraud risk assessment ini dapat dijadikan model bagi PT. Bank A atau lembaga keuangan atau non keuangan lainnya sebagai dasar menetapkan unit dan proses bisnis yang perlu perhatian lebih dibanding lainnya terutama untuk auditor saat melakukan audit umum dan dalam penerapan Strategi Anti Fraud.

---

PT. Bank A has implemented the Anti Fraud Strategy Policy, for a considerable period of time, but the fraud on the company still persists. PT.Bank A has not conducted comprehensive fraud risk mapping, one of them is because PT. Bank A does not yet have a Fraud Risk Assessment FRA design.

This research was to determine the steps in planning a fraud risk assessment and application of fraud risk assessment in the implementation of internal audit anti fraud strategy and mapping fraud risk based on units and business process at PT. Bank A.

Method used by using matrix approach, which starts by identifying indicators of risk factors and fraud cases of internal audited to establish inherent risk based on impact and likelihood. Then, conduct the assessment of internal control of each branch office to obtain residual fraud risk.

Based on research from 16 sixteen branch offices, the result of residual risk is 2 two branch offices have fraud risk with moderate to high category, 3 three branch offices have moderate risk category, 5 five branch offices with low category to moderate, 6 six branch offices with low category and no branch office with high category.

The conclusion of this research is that the design of fraud risk assessment can be used as a model for PT. Bank A or other financial or non financial institution as the basis for establishing units and business processes that need more attention than others especially for auditors when conducting internal audits and in applying Anti Fraud Strategy."