Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik pada kualitas audit dalam pelaksanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Variabel independen yang di uji adalah keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik. Sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit. Model analisis yang dipergunakan adalah regresi linear berganda, analisa ini didasarkan pada hasil kuesioner yang dijadikan sampel sebanyak 78 responden terhadap kuesioner yang kembali dan dapat diolah dari 122 responden. Penelitian membuktikan bahwa keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik secara simultan berpengaruh signifikan pada kualitas audit dalam pelaksanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.  Secara parsial, keahlian, independensi dan kecermatan profesional berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan kepatuhan terhadap kode etik tidak berpengaruh pada kualitas audit dalam pelaksanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum disarankan menyelenggarakan pelatihan untuk  meningkatkan keahlian. Selain itu Inspektorat Jenderal harus memelihara independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik serta menyelesaikan penyusunan pedoman audit berbasis risiko.

---

This thesis aims to examine the influence of proficiency, independency, due professional care and act upon code of ethics on audit quality in the implementation of risk based audit at The Inspectorate General of Ministry of Public Works. The independent variables examined is proficiency, independency, due professional care and act upon code of ethics. Meanwhile, dependent variable is audit quality. Model Analysis that used is multiple linear regression, this  analysis is based on questionnaires result used as sample regarding to returnable questionnaires and can be examined from 78 respondents included on 122 responden.  These research result, proved that proficiency, independency, due professional care and act upon code of ethics simultanously have significant influence on audit quality in the implementation of risk based audit at The Inspectorate General of Ministry of Public Works. Partially, the proficiency, independency and due professional care are have significant influence on audit quality in the implementation of  risk based audit at The Inspectorate General of Ministry of Public Works. Meanwhile, act upon code of ethics doesn’t have influence on audit quality in the implementation of risk based audit at The Inspectorate of Ministry of Public Works. The Inspectorate General of Ministry of Public Works is suggested to improve the auditor proficiency through training. Beside that Inspectorate General is maintaining independency, due professional care and act upon code of ethics and finishing the arrangement of manual of risk based audit."

"Penelitian ini meneliti pengaruh kualitas audit, efektivitas dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba pada emiten manufaktur antara periode 2009 hingga 2012 dengan ukuran perusahaan, leverage dan struktur kepemilikan sebagai variabel kontrol. Variabel dependen manajemen laba pada penelitian ini dibagi ke dalam dua yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Variabel independen kualitas audit diukur menggunakan hasil pemeriksaan PPAJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kualitas audit. Variabel independen efektivitas dewan komisaris dan komite audit diukur berdasarkan daftar pertanyaan untuk mencari efektivitas keduanya berdasarkan informasi yang terdapat pada laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba akrual maupun manajemen laba riil. Kualitas audit terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba akrual, namun berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba riil. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang baik mampu menekan terjadinya manajemen laba.

---

This study researched the influence of audit quality, effectiveness of board of directors and audit committee on earnings management in listed manufacturing companies from 2009 through 2012 with company size, leverage and ownership structure as control variables. The dependent variables, earnings management, in this study were divided into two categories which are accrual earnings management and real earnings management. The independent variable of audit quality was measured using review of PPAJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia which considered giving better picture of audit quality. The independent variables of the effectiveness of board of directors and audit committee were measured using questionnaire based on annual reports information. The results showed that the effectiveness of board of directors and audit committee have a negative significant influence to accrual earnings management and real earnings management. Audit quality is proven to have a negative significant to accrual earnings management, while it has a positive significant influence to real earnings management. This result implies that proper supervision could prevent earnings management."

"Penelitian ini membahas tentang penerapan audit internal berbasis risiko (Risk Based Internal Audit – RBIA), khususnya pada kondisi pandemi Virus Corona di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemerintah bersama regulator telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Penurunan kinerja Bank selama pandemi dan perluasan wewenang LPS menimbulkan peningkatan profil risiko LPS. Kondisi ini mendorong LPS untuk memperkuat pelaksanaan audit internal melalui pendekatan audit internal berbasis risiko (risk based internal audit – RBIA). Penerapan RBIA pada beberapa area yang berisiko akan memperkuat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. Pada masa pandemi, terdapat beberapa area yang menjadi prioritas, antara lain: Penerapan RBIA pada proses pengelolaan likuiditas dana LPS, khususnya terkait pendanaan dalam rangka melaksanakan fungsi lembaga.Penerapan RBIA pada proses penerimaan dan pengelolaan data dan informasi, khususnya terkait data dan informasi dalam rangka memutuskan penyelamatan Bank Selain Bank Sistemik (BSBS).

---

This research discusses about the implementation of risk-based internal audit (RBIA), especially during the Corona Virus pandemic study case at Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). The government and regulators have issued various policies, regulations to restore the Indonesian economy. Declining in Bank performance and the expansion of IDIC powers led to an increase in the risk profile of IDIC. This condition encourages IDIC to strengthen internal audit through risk based internal audit (RBIA) approach. The application of RBIA in several areas at risk will strengthen and increase the effectiveness of the implementation of the functions and tasks of the institution. During a pandemic, there are several priority areas, among others:

Implementing RBIA in IDIC liquidity management process, particularly in relation to funding in order to carry out coorporate functions.

Implementing RBIA in the process of receiving and managing data and information, particularly in relation to data and information in order to decide to save banks other than systemic banks."

"Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai denganstandar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RItelah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaiantingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatanaudit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu penelitimerasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untukmemperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasipengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metodekualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dantelaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yangdiperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaahdokumen.Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistemkendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnyadilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai denganstandar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan programpenjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untukevaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar auditserta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belumoptimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masihbelum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksanakebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yangmelaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yangmengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkaladan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlumelengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminanmutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapatperhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalahperlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan.

---

In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditingstandards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI hasestablished an audit quality control system, but based on the assessment of APIPcapability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fullyimplemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need toperform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepthinformation related to how the implementation of quality control audit in ItjenKemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniquesthrough in depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done bycomparing the information obtained from several different informants and comparing theresults of the document review.

The result of the research shows that Itjen Kemenkes hasbuilt an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fullyimplemented according to audit quality control measures in PER PAN RB Number 19 of2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, ithas not yet designed and has not established the quality assurance and improvementprogramme so that there is no mechanism for evaluation review and assessment on theconformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on theapplication of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal theimplementation of audit quality control is from the aspect of communication is still notoptimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementingthe policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs themain task of its function so that the need for a section team that coordinate to conductmonitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to theimplementation of quality control of audit, besides need to complete guidance SOPwhich arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitmentof all policy implementers.Key words Audit quality control Inspectorate General Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009 PKMA."

"Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan implementasi audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum beserta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori COSO dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi audit berbasis risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU belum berjalan optimal dengan faktor pendukung adanya anggaran yang mencukupi, serta adanya fasilitas dan infrastruktur, juga faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dalam pemetaan risiko, kurangnya penyelarasan dengan insentif dan sanksi, jumlah auditor dengan satuan kerja yang diperiksa tidak seimbang, kurangnya komunikasi dan konsultasi terhadap data pendukung dalam identifikasi dan proses manajemen risiko, keterbatasan waktu dalam proses pemeriksaan, dan kurangnya kepedulian dari pihak satuan kerja.

---

The research aims to know the implemantation risk based audit and the factors that affect in Inspectorate General Ministry of Public Works. This research basically uses a descriptive method enriched with the approach of qualitative analysis. To analyze substantial problem in this research, it was used a theory as analytic instrument, which mainly used is COSO theory and Government Regulation 60/2008 about The Government Internal Control System. The result of this research is the implementation is not working optimally with the supporting factors consist of the availability of budget, the availability of facilities and infrastructures. While the inhibiting factors consist of the lack of competence auditor, the lack of balanced insentive and punishment, the unbalanced ratio between the number of controlling apparaturs with the auditor, the lack of comunication and cordination of supporting data in risk assessment process, the lack of awareness from auditee concerning of risk management, there is time limitation in doing control, and the lack of responses from the auditor."

"Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi prosedur audit internal atas Divisi Credit Risk yang dilakukan PT NCT untuk ruang lingkup tahun 2018-2020. PT NCT adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur dimana Credit Risk adalah salah satu divisi di dalamnya. Evaluasi dilakukan berdasarkan prosedur audit internal yang dilakukan PT NCT khususnya terhadap Divisi Credit Risk dan dibandingkan dengan pelaksanaan audit internal sesuai International Professional Practice Framework (“IPPF”) dan teori-teori pendukung terkait audit internal dari berbagai sumber. Prosedur audit internal meliputi pembuatan Audit Program, pelaksanaan field survey, pelaksanaan field work, dan penyusunan draft Laporan Audit. Berdasarkan evaluasi tersebut, terdapat prosedur dan detail pelaksanaan yang masih belum sesuai dengan IPPF dan teori pendukung lain, untuk prosedur pembuatan Audit Program, pelaksanaan field survey, dan pelaksanaan field work

---

This report aims to evaluate internal audit procedures for the Credit Risk Division carried out by PT NCT for the scope of year 2018-2020. PT NCT is a national private company engaged in infrastructure financing where Credit Risk is a division within it. The evaluation is carried out based on the internal audit procedures conducted by PT NCT especially for the Credit Risk Division and compared with the implementation of internal audit according to the International Professional Practice Framework (“IPPF”) and supporting theories related to internal audit from various sources. The Internal Audit procedures include creating the Audit Program, conducting field surveys, conducting field work, and preparing the draft of Audit Report. Based on this evaluation, there are procedures and implementation details that are still not in accordance with the IPPF and other supporting theories for the Audit Program procedures, field survey procedures, and field work procedures."

"Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis penerapan pemeriksaan bersama(joint audit) oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama pada industri hulu minyakdan gas bumi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.03/2018 (PMK34/2018). Joint audit merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintahuntuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kepastian hukum bagi Kontraktordimana sebelumnya pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Satuan Kerja KhususPelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secaraterpisah pada suatu tahun buku yang sama dengan pendekatan dan dasarpemeriksaan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan sengketa danketidakpastian hukum. Penelitian berupa studi kasus yang dilakukan denganmetode kualitatif deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis penerapan joint auditdengan batasan metode, pembentukan tim Satgas Pemeriksaan Bersama, konsepdan fokus area audit.

---

The study aims to analyze the application of joint audits by Satuan Tugas

Pemeriksaan Bersama in the upstream oil and gas industry in accordance with the

Minister of Finance Regulation No. 34/PMK.03/2018 (PMK 34/2018). A joint audit

is an innovation carried out by the Government to increase efficiency and provide

legal certainty for Contractors where previously audits were carried out by Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) and Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi (SKK Migas) separately in the same financial year with a different approach

and basis for audit, thus potentially causing a dispute and legal uncertainty. The

research was case study conducted using descriptive qualitative methods. This

research analyzes the implementation of the joint audit with the limitations of the

method, the formation of the Satgas Pemeriksaan Bersama, the concept and focus

of the audit area"

"

Penelitian ini menganalisis peranan audit internal dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan zakat yang bersifat nasional setelah diterbitkannya Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Seiring dengan berkembangnya BAZNAS penerapan prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk diterapkan sesuai dengan aturan-aturan syariah serta mematuhi standar dan hukum yang berlaku. Audit Internal berperan sebagai watchdog, konsultan dan katalis dalam memastikan aktivitas kinerja BAZNAS efektif sesuai dengan tujuan, prinsip - prinsip yang dipercayai.

 

 

 

 

---

This study analyzes the role of internal audit in the implementation on sharia principles on Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS is a non-structural body formed by the government aimed to facilitate zakat management after the issuance of Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 on Zakat Management. As the organizations develops the implementation sharia principles in BAZNAS is very important to be applied in accordance with the rules of shariah and adheres to the standards and applicable law. Internal Audit act as watchdog, consultant and catalyst in ensuring the effectiveness of BAZNAS performance activity in accordance with the purpose, principles believed.

 

 

 

 

"

"Laporan magang ini disusun untuk mengevaluasi prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP SUKSES. Fokus pembahasan terletak pada prosedur audit atas akun beban operasional umum dan administrasi milik PT EPIK yang bergerak di bidang perhotelan. Secara umum, KAP SUKSES telah melaksanakan prosedur audit atas beban operasional umum dan administrasi sesuai dengan standar audit yang berlaku, antara lain proses audit menurut Hayes, SA 315, SA 500, dan SA 530. Tidak terdapat temuan salah saji material sehingga dapat disimpulkan bahwa akun beban operasional umum dan administrasi PT EPIK telah disajikan dengan wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Selain itu, laporan magang ini bertujuan untuk memberikan refleksi diri atas pengalaman yang telah didapatkan selama menjalankan program magang, rencana perbaikan diri untuk masa depan.

---

This internship report was prepared to evaluate the audit procedures carried out by KAP SUKSES. The focus of the discussion lies in the audit procedures for operating expense general and administration expense accounts belonging to PT EPIK which is engaged in the hospitality sector. In general, KAP SUKSES has carried out audit procedures operating expense general and administration expense in accordance with applicable auditing standards, including the audit process according to Hayes, SA 315, SA 500, and SA 530. There were no findings of material misstatements so that it can be concluded that the accounts PT EPIK’s operating expense general and administration expense have been presented fairly and in accordance with Indonesian standards. In addition, this internship report aims to provide self-reflection on the experiences that have been gained during the internship program, self-improvement plans for the future."

"Laporan magang ini membahas mengenai peran dan fungsi unit internal audit pada PT FI, terkait dengan posisinya dalam struktur perusahaan. Laporan ini memberikan penekanan pada apakah peran dan fungsi unit internal audit perusahaan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan The Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (SPPIA) dan peraturan pemerintah, yakni KEP-496/BL/2008. Hasil dari analisis yang dilakukan dalam laporan ini menunjukkan bahwa fungsi unit internal audit pada PT FI belum sesuai dengan aturan yang ada.

---

This internship report discusses the role, the function and the position of internal audit unit at PT FI. This report will emphasize on whether the position and the functions of internal audit unit of the company has been going well according to The Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (SPPIA) and government regulations, which is KEP-496/BL/2008. The results of the analysis conducted in this report indicate that the function of the internal audit unit at PT FI didn?t met the standards and government regulations."