Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"pages 269"

"Perbankan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang demikian pesat. Khususnya untuk orang-orang yang tidak menginginkan adanya sistem riba yang diharamkan dalam Hukum Islam, keberadaan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional membuat masyarakat dengan leluasa memilih produk perbankan yang diinginkan sesuai manfaat dan tujuan. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan, maka untuk bidang pembiayaan yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun usaha, ada yang disebut dengan Murabahah. Tesis ini membahas tentang aspek hukum dan penerapan akad pembiayaan al Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia, sebagai salah satu state-owned bank di Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, juga wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan al Murabahah di Bank Rakyat Indonesia - Unit Usaha Syariah telah berusaha menerapkan prinsip syariah Islam bersama-sama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan al Murabahah tersebut. Akad pembiayaan al Murabahah ini biasanya dibuat dalam bentuk notariil. Setiap orang dapat menikmati fasilitas ini, dengan cara mengajukan permohonan pada bank dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya, format akad pembiayaan al Murabahah masih banyak mengadopsi pasal-pasal pada perjanjian kredit dari bank konvensional, yang cenderung lebih melindungi kepentingan bank. Untuk mengatasi hal ini, maka akan lebih baik apabila pihak bank lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan bank dan nasabah, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih seimbang."

"Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagian besar masih merupakan "produk" pemerintah kolonial Belanda yang kemudian "diterjemahkan" ke dalam perundang-undangan Indonesia. Namun dalam perkembangannya, banyak dari peraturan perundang-undangan tersebut yang sampai sekarang masih dipakai akan tetapi tidak pernah dirubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang. Dan ada juga hal-hal yang dalam praktek sehari-hari sering dipakai namun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Salah satunya adalah pemberian atau pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam beberapa perbuatan hukum seperti dalam pembuatan akta notariil oleh Notaris maupun pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah.Dalam hal ini pokok permasalahanya yaitu apakah pembubuhan cap ibu jarilcap jempol dapat diartikan sama dengan penandatanganan dan sampai sejauh mama pembubuhan cap ibu jarilcap jempol mempunyai akibat hukum dalam pembuatan suatu akta notariil maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini meliputi ; tujuan penelitian adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, jenis penelitian adalah deskriptif analisis dengan pendekatan juridis normatif, jenis data yang dipakai adalah data primer berupa hukum positif tertulis dan data sekunder tehnik pengumpulan data adalah studi dokumen dan pengamatan terhadap praktek yang ada.Kesimpulanya adalah pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak pernah diatur secara tegas namun dalam prakteknya sering diartikan sama dengan penandatanganan. Dan dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkannya, maka terlihat bahwa tindakan pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dapat diartikan sama dengan tindakan penandatanganan dan hal tersebut dalam prakteknya masih tetap berlaku sampai sekarang, sehingga sudah seharusnya dibuatkan suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya."