Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kualitas layanan dalam transportasi umum merupakan kebutuhan utama bagi seluruh masyarakat pengguna transportasi umum Indonesia. PT. Kereta Api Indonesia dan PT. KCJ merupakan organisasi penyedia transportasi umum yang terus meningkatkan segala macam bentuk pelayanannya dalam berbagai sektor, terutama dalam sektor ticketing. Salah satu bentuk perwujudan pelayanan ticketing oleh PT. Kereta Api Commuter Jabodetabek adalah e-ticket THB. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif untuk mengetahui bagaimana kepuasan pengguna Commuterline Jabodetabek atas pelayanan THB. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui kuesioner yang dipertajam dengan wawancara. Hasil dari analisis penelitian ini membuktikan bahwa pengguna commuterline jabodetabek tidak merasa puas dengan pelayanan THB yang telah dikelola oleh PT. Kereta Api Commuter Jabodetabek.

---

The quality of service in public transportation is a major requirement for all users in Indonesia. PT. Kereta Api Indonesia and PT. KCJ are the public transportations provider organizations that continue to improve all kinds of services in various sectors, especially in the ticketing sector. One embodiment of ticketing services by PT. Kereta Api Commuter Jabodetabek e-ticket is THB. This research was carried out by using descriptive quantitative approach to determine how the user satisfaction with the services Commuterline Jabodetabek THB. The data was collected through a questionnaire survey method are sharpened with the interview. Based on the result of this research conclude that all of  Commuterline Jabodetabek users are not satisfied with the service of THB which is managed by PT. Kereta Api Commuter Jabodetabek."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan commuterline di Stasiun Tanah Abang. Covid-19 adalah penyakit yang dapat menular dari individu terhadap individu lain dan juga Stasiun Tanah Abang ini juga memiliki tingkat kerawanan dalam penyebaran virus Covid-19 dikarenakan banyaknya penumpang yang menggunakan Commuterline melalui stasiun Tanah Abang yang akan berdampak terjadinya penumpukan atau kerumunan di stasiun tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut,. Penerapan kebijakan dalam transportasi publik ini perlu ditingkatkan salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan di stasiun tanah abang. Kebijakan tersebut menagcu kepada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan ­­post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil dari implementasi kebijakan transportasi di commuterline masih kurang efektif. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya, tidak adanya ukuran indicator keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya yang minim, komunikasi yang belum dilakukan secara efektif, Hambatan dari pelaksanaan kebijakan transportasi ini adalah masih banyaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan KRL sehingga menimbulkan kerumunan di Stasiun Tanah Abang. Berdasarkan faktor-faktor dan hambatan yang sudah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan ini masih belum dapat dilaksanakan secara efektif.

---

The purpose of this study is to analyze how the factors that influence the implementation of commuterline policies at Tanah Abang Station. Covid-19 is a disease that can be transmitted from individuals to other individuals and this Tanah Abang Station also has a level of vulnerability in the spread of the Covid-19 virus due to the large number of passengers using the Commuterline through the Tanah Abang station which will have an impact on congestion or crowds at the station. Therefore, to overcome this, The implementation of policies in public transportation needs to be improved, one of which is the application of health protocols at Tanah Abang stations. This policy refers to Circular Number 14 of 2020 concerning Guidelines and Technical Instructions for Railway Transportation Control in the Adaptation Period for New Habits to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) The theory used in this study is the theory of implementation of the Van Meter and Van Horn policies. . This study uses a post-positivism approach with qualitative data collection methods, namely by in-depth interviews, literature study, and observation. The results of the implementation of transportation policies on the commuterline are still ineffective. There are factors that influence this, including the absence of a measure of the success indicator of policy implementation, minimal resources, communication that has not been carried out effectively, The obstacle to the implementation of this transportation policy is that there is still a large number of community mobility using KRL, causing crowds at Tanah Abang Station. Based on the factors and obstacles that have been explained, it can be said that the implementation of this policy has not been implemented effectively."

"Program pembayaran dengan tiket terintegrasi antar moda transportasi umum di DKI Jakarta diharapkan dapat menarik warga untuk lebih memanfaatkan transportasi umum . Namun, penerapan sistem tiket terintegrasi masih belum optimal mulai dari perjalanan belum sepenuhnya lancar karena banyak kendala, seperti proses pembelian tiket hingga permasalah teknis seperti pemindaian barcode. Jika program ini diimplementasiakan dengan baik maka akan mewujudkan transportasi yang efektif, efisien, murah, cepat dan nyaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan kuisioner yang disebarkan secara online. Hasil penelitian menunjukan adanya keinginan masyarakat terhadap implementasi sistem tiket terintegrasi pada transportasi umum di DKI Jakarta. Efisiensi perjalanan pada transportasi umum dipengaruhi oleh variable penelitian tarif yang terjangkau, sosialisasi program sistem integrasi dan sistem yang berfungsi dengan baik. Sedangkan kesiapan infrastruktur yang handal dipengaruhi oleh variable alat pembaca kartu BCT dan server serta internet yang handal. Dalam konteks pelayanan integrasi transportasi kunci keberhasilan adalah efsiensi; semakin efsien sistem transportasi, semakin berkurang biaya transportasi yang dikeluarkan dan semakin cepat perjalanan yang ditempuh

---

The payment program with integrated tickets between public transportation modes in DKI Jakarta is expected to attract residents to make more use of public transportation. However, the implementation of the integrated ticketing system is still not optimal, starting from the journey that has not been completely smooth due to many obstacles, such as the ticket buying process to technical problems such as barcode scanning. If this program is implemented properly, it will create effective, efficient, cheap, fast and comfortable transportation. This study uses a descriptive quantitative approach by collecting data using questionnaires distributed online. The results of the study show that there is a public desire for the implementation of an integrated ticketing system for mass public transportation in DKI Jakarta. Travel efficiency on public transportation is influenced by affordable fare research variables, socialization of system integration programs and systems that function properly. Meanwhile, reliable infrastructure readiness is influenced by reliable BCT card reader and server and internet variables. In the context of transportation integration services, the key to success is efficiency; the more efficient the transportation system, the lower the transportation costs incurred and the faster the journey.

"

"Kebijakan pengelolaan moda transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek di era pandemi COVID-19 telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 serta Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 sebagai peraturan turunannya yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kebijakan ini hadir untuk memberlakukan pembatasan jam operasional, pembatasan kapasitas penumpang, dan juga penerapan protokol kesehatan di moda transportasi KRL Commuter Line Jabodetabek sebagai upaya untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19 di transportasi publik dan mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Akan tetapi, masih ditemukan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan yang ditetapkan. Hal ini membuat peneliti ingin menganalisis mengenai bagaimana pemerintah merancang kebijakan ini untuk kemudian diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desain kebijakan pengelolaan moda transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek di era pandemi COVID19 dengan menggunakan elemen-elemen Policy Design, yaitu tujuan kebijakan, model kausal, instrumen kebijakan, sasaran kebijakan, dan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskripstif serta teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara mendalam sebagai data primer serta studi literatur dan studi lapangan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan ini telah didesain berdasarkan elemen-elemen desain kebijakan yang ada. Namun, ditemukan beberapa permasalahan dalam elemen tujuan kebijakan (tujuan yang berganda dan bertentangan), elemen model kausal (tidak dilibatkannya pengguna KRL sebagai stakeholder dalam desain kebijakan); elemen instrumen kebijakan (tidak mencantumkan sanksi tertulis yang ditujukan kepada pengguna KRL); sasaran kebijakan (timbulnya resistensi terhadap kebijakan); dan implementasi kebijakan (ketidakselarasan antara kebijakan WFH dengan pembatasan jam operasional dan pembatasan kapasitas penumpang yang dilakukan). Sehingga, desain kebijakan yang dirancang belum sepenuhnya matang yang pada akhirnya dapat menyebabkan pencapaian tujuan utama kebijakan, yaitu untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19 dan mencegah penyebaran COVID-19 meluas, menjadi terhambat.

---

The policy for managing the Electric Rail Train (KRL) Commuter Line Jabodetabek transportation mode in the era of the COVID-19 pandemic has been stated in the Minister of Transportation Regulation Number 41 of 2020 as well as Circular Letter Number 14 of 2020 and Circular Letter Number 15 of 2020 as derivative regulations issued by the Ministry of Transportation and the Directorate General of Railways. This policy exists in order to impose limitations on operating hours, limitation on passengers capacity, and to implement health protocols in the KRL Commuter Line Jabodetabek transportation mode as an effort to minimize the risk of COVID-19 transmission in public transportation and prevent the spread of COVID-19. However, there are some problems that can hinder the achievement of the goals that have been set. This makes the researcher want to analyze how the government designs this policy to then be implemented as an effort to overcome the COVID-19 pandemi. Therefore, this study aims to describe the policy design for the management of the KRL Commuter Line Jabodetabek transportation mode in the COVID-19 pandemic era by using the Policy Design elements, namely the goals of the policy, causal model of the policy, the tools of the policy, the target of the policy, and the implementation of the policy. This study uses a post-positivist approach with descriptive research and qualitative data collection techniques in the form of in-depth interviews as primary data and literature studies and field studies as secondary data. The result of this research is that this policy has been designed based on the existing policy design elements. However, several problems were found in the elements, such as the goals of the policy (multiple and potentially conflicting goals); the causal model (the absence of KRL users as stakeholders in the policy design); policy instruments (does not include written sanctions aimed at KRL users); policy targets (the emergence of resistance to policies); and implementation of policies (inconsistency between WFH policies and restrictions on operating hours and restrictions on passenger capacity). Thus, the design of the policies that have been designed has not been fully matured, which in the end can cause the achievement of the main policy goals, that is to minimize the risk of COVID-19 transmission and prevent the spread of COVID-19 from spreading, to be hampered."

"Bus Rapid Transit (BRT) Busway ditujukan untuk menjadi backbone sistem tranportasi di Jakarta. Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor kunci pelaksanaan BRT. Karena itu penting untuk dilakukan peningkatan pelayanan dalam sistemnya. Salah satu koniponen dalarn sistem tersebut adaiah halte. Contoh pelayanan yang dilakukan di halte adaiah menjaga agar tingkat kepadatan halte tidak berlebihan dan waktu tunggu penumpang di dalam halte tidak lama. Komponen pengendalian kedua macam pelayanan tersebut adalah headway (waktu antar kedatangan bus). Tujuan penelitian ini adaiah menentukan headway bus ideal untuk mengatasi kedua masalah tersebut pada rancangan Harmoni Central Busway (HCB) sebagai salah satu halte transit terbesar antara 3 koridor busway. Fokus penelitian ini adaiah pada waktu sibuk transportasi. Penelitian ini diawali dengan survey lapangan pada 3 halte transit pengganti HCB sebelum fungsi transit ketiganya digabungkan dalam HCB. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan simulasi komputer. Aplikasi komputer yang digunakan adaiah Promodel. Penggunaan simulasi komputer dalam pemecahan masalah rancangan sistem memiliki beberapa keunggulan, antara lain memiliki biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan apabila percobaan dilakukan pada dunia nyata dan menggambarkan lebih jelas mengenai masalah-masalah yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak terdapat masalah pelayanan pada waktu sibuk pagi hari sementara waktu sibuk sore akan mengalami masalah pada kedua pelayanan yang akan diberikan. Untuk mengatasinya, headway bus koridor 1, 2 dan 3 berturut-turut perlu dipercepat hingga 155 detik, 94 detik dan 91 detik pada jam sibuk sore. Output lainnya dalam penelitian ini adalah kombinasi penggunaan pintu-pintu menuju bus dengan tipe bus yang berhenti di pintu tersebut.

---

Bus Rapid Transit (BRT) Busway will be used as transportation backbone system in Jakarta. Service is one of the key factors in implementing BRT. Therefore it is important to improve the system service. One of the components in the system is bus stop place, called halte. The seivices to be done in halte are to keep the pedestrian density in halte and pedestrian waiting time within a certain level of service. The component used to control both of the services is bus headway (bus inter-arrival time). The purpose of this research is to determine the ideal bus headway to solve the two problems at Harmoni Central Busway (HCB) system design. HCB is one of the biggest transit halte between 3 corridors of busway. The research focused on rush hour season. First the research is conducted by holding direct surveys in the current HCB substitute transit halte before the data from the survey were brought to the computer simulation. The computer application used is Promodel. Computer simulation has a great advantage in lower experiment cost than conducting the real time research, and in visualizing a better perspective to the problem faced. This research showed that there is no service problem during the morning rush hour, while on the other hand, there will be a bad service given during the afternoon rush hour for both of the services type. To solve the problem, the bus headway for 1st, 2nd and 3rd corridors, respectively, need to be accelerated to 155 sec., 94 sec., and 91 sec. during the afternoon rush hour. The other output from this research is the combination the doors lead to the buses with the bus type stopped in front of the door."

"Perkembangan sebuah kota tergantung dari seberapa mudahnya daerah tersebut dapat diakses. Peran pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana sebagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah sebuah tanggung jawab. Pemerintah Kota Tangerang adalah salah satu kota yang mengadakan kebijakan BRT sebagai transportasi publik sejak Desember 2016. Namun dalam pengoperasiannya dinilai sepi peminat.  Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis kinerja pelayanan BRT Trans Kota Tangerang. Penelitian menggunakan metode kuantitatif menggunakan 5 dimensi servqual berdasarkan standar pelayanan angkutan umum SK Dirjen no.687 Tahun 2002, Permenhub no. 10 Tahun 2012, perubahannya no. 27 Tahun 2015, BRT Standard ITDP 2016. Tujuan penelitian ini menganalisis tingkat kepentingan, tingkat kepuasan dan faktor utama yang mempengaruhi kinerja pelayanan BRT Trans Kota Tangerang dinilai dari persepsi dan harapan pengguna BRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepentingan yang harus diutamakan adalah dimensi tangible pada item informasi pelayanan halte yang akan dilewati berupa visual/audio di dalam halte berfungsi dengan baik. Pengguna BRT memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Dimensi Tangibel menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan BRT Trans Kota Tangerang.

---

City development depends on being easily accessible. The role of the government to provide facilities and infrastructure as a means for community needs is the responsibility. The Tangerang City Government is one of the cities that has implemented BRT policy as public transportation since December 2016. However, its operations consider it quiet BRT Trans Kota Tangerang. This study uses quantitative methods using servqual 5 dimensions based on the standards of public transport services SK Dirjen No. 687 of 2002, Permenhub no. 10 of 2012, amendment no. 27 of 2015, ITDP 2016 BRT Standard . The purpose of this research is to analyze the level of importance, level of satisfaction and the main factors that improve the performance of BRT Trans Kota Tangerang services assessed from the perceptions and expectations of BRT users. The results of the study show that the level of importance that must be prioritized is the Tangible dimension of the item information on the stop service that will be passed in the form of visual / audio in a well-used stop. BRT users have a high level of satisfaction. The Tangibel dimension is the main factor that influences the performance of BRT Trans Kota Tangerang service."

"Layanan Transjakarta Cares merupakan wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bekerjasama dengan BUMD PT Transportasi Jakarta untuk memberikan hak kepada penyandang disabilitas yang ada di Jakarta sesuai Undang – Undang no 8 tahun 2016. Selain itu tujuan dari layanan ini adalah untuk memberikan kemudahan pada kaum disabilitas dalam aksesibilitas dan mobilitasnya. Perannya menjadi salah satu alternatif transportasi publik ramah disabilitas, dengan angka disabilitas di kota DKI Jakarta yang cukup banyak, maka peneliti tertarik untuk menganalisis kualitas layanan Transjakarta Cares. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data kuantitatif, survey, dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan, observasi, dan dokumentasi yang keseluruhannya dikaitkan dengan konsep Perceived Quality yang dikemukakan oleh Gronroos yang memiliki tiga dimensi, yaitu outcome-related dimension, image-related dimension, dan process related dimension dan tujuh sub dimensi diantaranya adalah professionalsm and skill, reliability and trustworthiness, service recovery, dan servicescape. Setelah penelitian dilakukan menggunakan 100 sampel, hasil penelitian ini didasarkan berdasarkan indikator yang dijadikan instrumen dalam penelitian dan menunjukkan bahwa kualitas layanan Transjakarta Cares baik. Berdasarkan penjabaran dan penelitian yang telah dilakukan rekomendasi yang dapat diberikan.

---

The service’s of Transjakarta Cares is a form of concern of the Provincial Government of DKI Jakarta in collaboration with BUMD PT Transportasi Jakarta to provide rights to people with disabilities in Jakarta in accordance with Law No. 8 of 2016. In addition, the purpose of this service is to provide convenience to people with disabilities in accessibility and mobility. Its role is one of the one of the alternatives to disability friendly public transportation, with a considerable number of disabilities in the city of DKI Jakarta, so researcher are interested in analiyzin the quality of Transjakarta Cares ServicesThe research was conducted using quantitative methods with quantifiable data collection, survey, and qualitative data collection techniques by conducting in-depth interviews with informants, observations, and documentation that are all associated with the concept of Perceived Quality put forward by Gronroos that has three dimensions, namely outcome-related dimension, image-related dimension, and process related dimension and seven sub-dimensions including professionalsm and skill, reliability and trustworthiness, service recovery, and servicescape. After the research was conducted using 100 samples, the results of this study were based on indicators that were used as instruments in the study and showed that the quality of Transjakarta Cares services was good. Based on the description and research that has been done recommendations that can be diberfish"

"Dukuh Atas adalah salah satu kawasan transit tersibuk yang memiliki banyak pilihan transportasi umum di Jakarta, yang ditempati oleh berbagai pengguna. Studi ini mengkaji bagaimana unsur fisik, sensorik, dan emosional berkontribusi terhadap pembentukan identitas tempat di Dukuh Atas sebagai pusat transportasi umum. Pemahaman konsep identitas tempat, ciri-ciri fisik, pengalaman sehari-hari, dan kenangan pribadi membentuk ruang perkotaan yang unik. Hal ini dieksplorasi melalui pengalaman pribadi untuk menegaskan pentingnya elemen-elemen ini dalam menjadikan transportasi umum tidak hanya sekedar ruang fungsional tetapi juga tempat yang bermakna dan dapat dikenali oleh penggunanya.

---

Dukuh Atas is one of the most notable transit areas between public transportation options in Jakarta, occupied by a variety of commuters and other users everyday. This study examines how physical, sensory, and emotional elements contribute to the formation of place identity in Dukuh Atas as a public transportation hub. Understanding the concept of place identity, these physical features, daily experiences, and personal memories shapes unique urban spaces. This is explored through personal experiences to highlight the importance of these elements in making public transportation hubs not just functional spaces but also meaningful and recognizable places for their users."

"Terintegrasinya layanan Mikrotrans dalam sistem BRT dan Program Jaklingko menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mode share masyarakat pada transportasi publik yang dimana tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan layanan Mikrotrans yang didukung dengan opini dari masyarakat selaku pengguna Mikrotrans dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dibawakan oleh Merilee. S. Grindle dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan The Policy Implementation Assessment Tools yang dikemukakan oleh Bhuyan, Jorgensen, dan Sharma (2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan Teknik pengumpulan data mixed method yaitu survei dan wawancara mendalam. Teknis analisis yang digunakan untuk data kuantitatif adalah teknis analisis univariat dan teknis analisis illustrative untuk data kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa implementasi kebijakan layanan Mikrotrans di DKI Jakarta dapat dikatakan baik dikarenakan telah sesuai dengan tujuan dan desain kebijakan, meskipun masih ditemukan beberapa hal yang harus ditinjau kembali dan ditingkatkan kualitasnya agar implementasi kebijakan layanan Mikrotrans ini dapat mencapai target dan hasil yang maksimal.

---

The integration of Mikrotrans services in the BRT system and the Jaklingko Program is one of the government's efforts to increase public mode share in public transportation, where the long-term goal is to overcome congestion in DKI Jakarta. Therefore, this study aims to find out how the implementation of Mikrotrans service policies is supported by opinions from the public as Mikrotrans users by using the theory of policy implementation presented by Merilee. S. Grindle and the theory of factors influencing policy implementation in The Policy Implementation Assessment Tools put forward by Bhuyan, Jorgensen, and Sharma (2010). This research uses a descriptive quantitative approach and mixed method data collection techniques, namely surveys and in-depth interviews.The analysis technique used for quantitative data is univariate analysis technique and illustrative analysis technique for qualitative data. The results of this study found that the implementation of Mikrotrans service policies in DKI Jakarta can be said to be good, although there are still some things that need to be reviewed and improved in quality so that the implementation of Mikrotrans service policies can achieve targets and maximum results."

"Kota Bogor sebagai salah satu kota yang sedang berkembang dihadapkan pada permasalahan transportasi. Salah satu yang menjadi masalah transportasi adalah angkutan umum yang ada di Kota Bogor. Angkutan umum yang ada tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga pertumbuhan kendaraan pribadi cukup tinggi yang menyebabkan jalan di Kota Bogor semakin padat. Melihat permasalahan itu, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan penataan angkutan umum yang bertujuan agar mengalihkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan teori konsep implementasi kebijakan dari Bhuyan, Jorgensen, dan Shara (2010, p.6) dalam mengalisis implementasi kebijakan penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan penataan angkutan telah dilaksanakan dengan mengacu kepada mengembangkan angkutan massal, namun dalam pelaksanaan di lapangan dihadapkan pada sejumlah hambatan yang membuat implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal-hal yang menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran dan SDM, komunikasi yang tidak menyeluruh diantara stakeholder serta sejumlah tantangan yang tidak diperkirakan dalam perencanaan sehingga pengembangan angkutan massal belum berhasil dicapai.

---

Bogor City as one of the developing city is faced with transportation problems. One of the problems of transportation is public transportation in Bogor City. Existing public transportation is not able to provide maximum services so that the growth of private vehicles is high enough to cause roads increasingly crowded in Bogor City. Seeing the problem, the Local Government of Bogor City issued a policy of arrangement of public transportation that aims to divert private transport users to public transport. This study aims to describe the implementation of public transportation adjustment policy. This research uses the theory of policy implementation concept from Bhuyan, Jorgensen, and Shara (2010, p.6) in analyzing the implementation of public transportation adjustment policy. This research uses post-positivist approach. Data were obtained from interviews, and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the transportation adjustment policy has been implemented with reference to the development of mass transportation, but in the field, implementation faced with a number of problems that make the implementation of the policy did not run well. The obstacles are limited budget and human resources, lack of communication among stakeholders and a number of unexpected challenges in planning so that mass transportation development has not been achieved."