Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini memaparkan pemilihan presiden 2014 terhadap perekonomian negara khususnya di bagian kebijakan fiskal dan perpajakan. Dalam penulisan ini juga terdapat berbagai aspek-aspek perpajakan di Indonesia. Calon presiden 2014 harus memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan fiskal. Setelah terpilih, calon presiden yang terpilih harus melaksanakan komitmen serta visi misinya sebaik mungkin salah satunya pada bidang fiskal dan perpajakan.

---

This paper describes the 2014 presidential election against the country's economy , especially in the fiscal and taxation policies . In this study, there are also many aspects of taxation in Indonesia . 2014 presidential candidate must have a commitment to carry out fiscal policy . Once elected , the candidate elected president should implement the commitment and vision of one of the best mission in the fiscal and taxation .
"

"Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka mendukung industri properti yang melemah beberapa tahun terakhir, sehingga menyebabkan harga ndash; harga properti melambung tinggi yang salah satu penyebabnya adalah tingginya pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan dan menyebabkan investor enggan berinvestasi di Indonesia serta masyarakat berpenghasilan rendah semakin tidak mampu membeli properti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui justifikasi dan implikasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa justifikasi penurunan tarif pajak penghasilan ini adalah untuk kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, dan melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, implikasi penurunan tarif pajak penghasilan ini bagi penerimaan pajak adalah menurunnya penerimaan pajak dan implikasi bagi perusahaan real estate adalah tidak adanya penurunan harga properti setelah penurunan tarif pajak penghasilan dan penjualan properti juga sampai saat ini juga belum menunjukkan peningkatan.

---

In 2016 the government issued a policy to reduce the income tax rate on the transfer of land and buildings through Government Regulation No. 34 of 2016. This regulation was issued in order to support the property industry that weakened in recent years, causing property prices to soar which one of the causes is the high income tax to be borne by companies and causing investors reluctant to invest in Indonesia as well as low income people are increasingly unable to buy property. The purpose of this study is to find out the justification and implication of the policy of decreasing income tax rate on the transfer of land and buildings. This research is a qualitative research with descriptive design.

The results show that the justification of the reduction of income tax rates is for ease of business, increase investment, and protect low income communities. In addition, the implication of this reduction in income tax rates for tax revenues is the decline in tax revenues and the implications for real estate firms is the absence of declining property prices after the decline in income tax rates and property sales has also not shown an increase."

"Kebijakan Pemberian Insentif Pajak berupa Pengurangan Tarif PPh Pasal 21 bagi Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu yang dikeluarkan pada Oktober 2016 tidak mendapatkan respon yang baik dari para pelaku industri TPT dan alas kaki karena tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh Pasal 21 bagi Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh Pasal 21 belum terpenuhi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Tujuan dari kebijakan pemberian insentif pajak yakni untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan mendukung program Pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan tidak tercapai.

---

Tax incentive policy in the form of tax rate reduction income tax article 21 for employee from employer with specific criteria enacted issued in October 2016 did not get a good response from the TPT and footwear industries because it did not provide significant benefits for the company.

This study aims to evaluate Tax incentive policy in the form of tax rate reduction income tax article 21 for employee from employer with specific criteria. This research is quantitative with mixed method.

Research result indicate that the evaluation of tax incentive policy in the form of tax rate reduction Income Tax Article 21 has not been accordance with the theory of evaluation policy William N. Dunn. The objectives of the tax incentive policy to improve the competitiveness of national industries and to support goverment programs to expand job opportunities are not achieved."

"ABSTRAKPengampunan Pajak merupakan instrument kebijakan Indonesia untuk menaikan pendapatan Negara dalam waktu singkat. Indonesia setidaknya telah melaksanakan program pengampunan pajak selama 5 lima kali, mulai dari tahun 1964,1984,2008 sunset policy , 2015 Tahun Pembinaan Wajib Pajak dan yang terakhir tahun 2016. Tesis ini membahas pengampunan pajak di Indonesia, tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2016. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah perkembangan pengampunan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun dan manfaat serta kelemahan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dalam implementasinya sehingga tercipta kepastian hukum di Indonesia. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun mempunyai berbagai macam tujuan, pengampunan pajak Tahun 1964 bertujuan untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara dan membiayai pembangunan nasional, Tahun 1984 bertujuan untuk mendukung sistem perpajakan baru dimana terdapat perubahan dari official assessment menjadi self assessment, pada Tahun 2008 bertujuan agar wajib pajak melaporkan semua asetnya sehingga Pemerintah memiliki database dan administrasi perpajakan yang lebih baik sebagai fundamental penerimaan pajak pada masa depan. Tahun 2015 pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat dan terakhir pengampunan pajak Tahun 2016 bertujuan untuk sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi asset, perluasan basis data perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak.

---

ABSTRACTTax Amnesty is an Instrument of Indonesia policy which can stimulate an immediate increase in tax revenue. Indonesia has granted Tax Amnesty Program at least five times. Started from 1946,1984, 2008 Sunset Policy , 2015 Years of development Tax Payers and the last tax amnesty policy in 2016. This thesis discusses about the implementation of tax amnesty in Indonesia Juridicial Review Toward Law Number 11 of 2016 Concerning Tax Amnesty. As the issues discussed in this thesis are the development of tax amnesty in Indonesia over the years and the usefulness and weaknesses of Implementation law number 11 of 2016 concerning Tax amnesty thereby Legal Certainty in Indonesia. This juridical ndash normative research concludes that implementation of tax amnesty in Indonesia over the years has various objective. Tax amnesty in 1964 is aimed to overcome nation financial needs and finance national development. In 1984 is aimed to support new taxation systems which there was a change from official assessment become self assessment. In 2008 is aimed to make taxpayers reported all their assets so government had a database and better tax administration as fundamental tax revenue in the future. In 2015 is aimed to increase nation revenues and develop a tenacious tax base and last tax amnesty in 2016 is aimed to source of economic growth through repatriation assets, expansion of taxation data bases and increase tax revenue. "

"ABSTRAKPerusahaan membutuhkan inovasi untuk dapat bersaing dengan kompetitornya. Untuk melahirkan suatu inovasi dibutuhkan beberapa cara, salah satunya adalah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan adalah proses yang penting untuk melahirkan inovasi. Pemerintah memberikan dukungan untuk mendorong kegiatan ini, salah satunya melalui insentif pajak berupa super tax deduction. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini akan meninjau adanya pemberian super tax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dari konsep kebijakan dan prinsip perpajakan, dan teori insentif pajak. Adanya pemberian fasilitas ini menunjukan adanya pemenuhan konsep kebijakan supply-side tax policy, prinsip certainty, neutrality, dan revenue adequacy. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait dengan adanya pemberian fasilitas ini, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam membuat peraturan teknis fasilitas ini supaya perusahaan di Indonesia dapat terdorong untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia.

---

ABSTRACT

Companies need innovation to be able to compete with competitors. To give birth to innovation requires several ways, one of which is through research and development activities. Research and development activities are important processes for giving birth to innovation. The government provides support to encourage this activity, one of which is through tax incentives in the form of super tax deduction. This study uses a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. This research will review the existence of super tax deduction for research and development activities from the concept of tax policy and principles, tax incentive theory and research and development. The existence of the facility shows the fulfillment of the concept of supply-side tax policy, certainty neutrality and revenue adequacy principle. Furthermore, this research is expected to provide input to parties related to the provision of this facility, namely the Directorate General of Tax, the Fiscal Policy Agency, the Ministry of Industry, and the Ministry of Research Technology and Higher Education in making technical regulations for this facility so that companies in Indonesia can be encouraged to conduct research and development activities in Indonesia."

"Di PD Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam penetapan penagihan PBB tahun 1991 s/d 1997 terdapat 67,570 lembar tagihan dengan nilai Rp 1,062, 970,800.00 dan tahun 1998 15,743 lembar SPPT dengan nilai penetapan Rp 357,169,145.00. Pembebanan penagihan tersebut didistribusikan ke Pasar-Pasar di Jakarta Selatan. Realisasi penagihan PBB di Kantor Cabang Jakarta Selatan merupakan fokus studi penelitian ini dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penagihan dalam rangka pencapaian penerimaan PBB yang optimal, dan untuk mengetahui hambatan serta upaya dalam mencairkan tunggakan serta penerapan sanksl terhadap penunggak PBB. Saiah satu prinsip untuk mengoptimalkan penerimaan pajak didasarkan pada prinsip yang terdapat pada asas-asas pemungutan pajak yaitu "convinience?, saat wajib pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan wajib pajak. Kebijakan pelaksanaan (Policy Implementation) dalam penagihan PBB didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur KDKI Nomar 14 Tahun 1992.

Dalam penyusunan tesis lni akan digunakan metode penelitian dengan tinjauan kepustakaan yang merupakan studi kasus, suatu studi deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif dengan mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan Pegawail KP-PBB Jakarta Selatan, menyampaikan kuesioner kepada Pegawai PD.Pasar Jaya dan kepada pemakai tempat usaha serta dengan observasi dilapangan. Variabel yang diteliti adalah penetapan SPPT PBB, Realisasi tagihan PBB dan penerapan sanksi pada pedagang PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan.

Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penagihan PBB 1991/ 1997 data sampai dengan bulan Mei 1999 baru mencapai tagihan 45,97%. Hal ini merupakan salah satu tanda ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai penanggung beban pajak terhadap kewajiban perpajakan. Sebagai warga negara yang memanfaatkan Tempat Usaha dalam lnkasi Pasar yang dikelola PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan seyogiyanya pedagang dengan kesadaran yang tinggi mau membayar PBB tepat pada waktunya.

Meskipun banyak kendala yang harus dihadapi oleh PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam penagihan tunggakan PBB namun intensifikasi penagihan disertai pemberian sanksi yang tegas tetap harus dilakukan. Apabila tagihan pajak tidak dibayar pada saat tanggal jatuh tempo, penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa Jadwal waktu pembayaran PBB sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan harus dilunasi selambat-Iambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan denda 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (Pasal 11 ayat 3).

Tunggakan PBB 1991-1997 yang belum tertagih 54.03% dan tahun 1998 realilsasi pembayaran PBB adalah 50,20% dan sisa tunggakan masih 49,80% menunjukkan bahwa kebiljakan dalam pelaksanaan penagihan belum efektif dan hasilnya belum optimal. Penerapan sanksi kepada penunggak PBB belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelayanan PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam administrasi PBB masih perlu ditingkatkan demi kenyamanan (convinience) dan keringanan dapat mengangsur pembayaran tunggakan PBB, dengan harapan kepatuhan Wajib Pajak meningkat untuk membayar pajak tepat pada waktunya."

"Tulisan berikut ini akan berusaha mengelaborasi beberapa asumsi pokok mengapa pemerintah menetapkan pajak dalam masyarakat dan perkcmbangan kondisi signifikannya di masa sekarang tenitama setelah merebaknya isu liberalisasi perdagangan dunia. Kebijakan pemerintah secara umum dalam tutisan ini menipakan kebijakan politis (political policy) yang merupakan out-put dari proses pengaturan masyarakat dalam sebuah negara. Bagaimana masyarakat diatur dan kebijakan perencanaan perabangunan yang dilakukan pemerintah akan sekaligus merupakan sebuah pola pertahanan pemerintah untuk menjaga kelanggengan kdniasaan. Di sini, artinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan kebijakan untuk mengatur agar tidak terjadi ketidakseimbangan (disequilibrium), jurang atau kesenjangan sosial (social inequality) dan, pada akhinrya, kekacauan politik (chaos)."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak manfaat dan biaya revaluasi fiskal aset tetap terhadap pengambilan keputusan perusahaan untuk penerapan PMK 191/PMK.010/2015. Manfaat penggunaan PMK 191/PMK.010/2015 bagi entitas ekonomi antara lain revaluasi aset tetap dapat meningkatkan kinerja posisi keuangan, meningkatkan nilai saham, meningkatkan kepercayaan para kreditur, dan meningkatkan biaya depresiasi sehingga dapat mengurangi biaya pajak. Biaya penggunaan PMK 191/PMK.010/2015 bagi entitas ekonomi antara lain revaluasi fiskal menimbulkan biaya administrasi internal entitas untuk pengurusan dokumen permohonan izin revaluasi fiskal, terdapat biaya ketidakpastian waktu atau opportunity cost sampai dengan keputusan persetujuan izin didapatkan, adanya aspek likuiditas atas ketersediaan uang tunai untuk pembayaran PPh Final revaluasi aset tetap, adanya standar akuntansi yang mengatur perlu dilakukan revaluasi aset tetap secara berkala, dan adanya biaya penilaian untuk menaksir nilai aset tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner terhadap 29 Wajib Pajak Badan yang dianalisis menggunakan uji statistik model regresi logit dan independent sample t-test. Berdasarkan hasil analisis utama pembuktian hipotesis didapat kesimpulan bahwa manfaat dan biaya yang diberikan revaluasi fiskal berpengaruh pada perusahaan dalam melaksanakan insentif pajak revaluasi aset tetap PMK 191/PMK.010/2015. Manfaat trust for creditor memiliki pengaruh yang paling besar diantara manfaat lainnya

---

ABSTRACTThe objective of this study is to determine the impact of cost and benefit fiscal revaluation of fixed asset to implementation of PMK 191/PMK.010/2015 in the company. Benefits of using the PMK 191/PMK.010/2015 for economic entities include revaluation can improve the performance of financial position, increase the value of shareholders, increasing trust for creditors, and increasing the depreciation costs so that reduce the cost of taxes. Costs of using the PMK 191/PMK.010 /2015 for economic entities, include fiscal revaluation raises the entity's internal administrative costs to permit application documents, there is a time of uncertainty costs or opportunity costs for waiting of the permitting letter, the aspect of liquidity of money to paid PPh Final (income tax) firstly, the accounting standard governing revaluation needs to be done on a regular basis, and the appraisal cost to assess the value of fixed assets. The method used of this research is by distributing questionnaires to 29 taxpayer analyzed using logit regression model and independent sample t-test. Based on primary analysis results to prove the hypothesis concluded that both costs and benefits provided by fiscal revaluation take effect on decision to implementing tax incentives revaluation of fixed asset of PMK 191/PMK.010/ 2015 in the company. One of the benefits there is trust for creditor has the greatest impact among others."

"Laporan ini memaparkan studi kasus Banding mengenai Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pasal 26 PT B. PT B merupakan klien dari PT Q. Pembahasan mengenai studi kasus Banding ini dimulai dari kronologis terjadinya sengketa banding dalam PT B tersebut, dimana yang menjadi fokus utama adalah adanya koreksi fiskal terhadap PPh 26 PT B. Penjelasan dari terjadinya pemeriksaan, keberatan dan banding pun dipaparkan. Dijelaskan pula bagaimana alur prosedur banding pajak dari dikeluarkannya surat banding hingga jalannya persidangan. Perbandingan alasan terjadinya koreksi yang memperlihatkan bahwa terdapat beberapa pajak lain yang terkait selain PPh 26 oleh Terbanding maupun tanggapan dari pihak PT B dipaparkan dan didukung pula oleh analisis akhir yang memperlihatkan kekurangan dan kelebihan tanggapan dari masing-masing pihak. Hasil penelitian memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan alasan dari pihak Terbanding terkait koreksi fiskal yang dikenakan terhadap PPh 26 tersebut.

---

This report describes the case study of Fiscal Correction Income Tax Article 26 of PT B. PT B is a client of PT Q. The explanation of this Tax Appeal case study is started from the chronology of the beginning of the tax appeal process in PT B, the main focus of this case is the appearance of the fiscal correction. The explanation from the arising of the tax audit, tax objection and the tax appeal is presented. This report also presents how the flow of the tax appeal procedure from the issuance of the appeal letter until the series of the appeal defense in tax court. The comparison of the reason for the fiscal correction from both Taxpayer and Directorate General of Tax is also explained with the addition of the explanation of other taxes related and the final analysis which shown the good and bad point of the analysis from each parties. The results from this report show that there is an inconsistency in the reasons explained by the Directorate General of Tax according to the fiscal correction."

"Proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri di bidang infrastruktur jalan raya merupakan salah satu proyek yang dilaksanakan pemerintah guna menunjang pembangunan berkelanjutan. Pajak menerapkan kebijakan khusus berupa insentif berupa Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah dan Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut yang timbul dari transaksi di dalam pengerjaan proyek tersebut. Prinsip equality dipilih karena perlakuan pajak berbeda dengan proses pengerjaan proyek pemerintah lainnya sehingga dengan menggunakan perbandingan apple to apple guna melihat aspek horizontal equality. Pemberian insentif pajak tersebut tidak memenuhi horizontal equality karena beban pajak yang diterima berbeda pada kondisi yang sama.

---

Government projects financed with borrowed funds abroad in the field of road infrastructure is one of the projects implemented by the government to support sustainable development. Taxes implementing specific policies in the form of incentives such as income tax paid by the government and is free of Value Added Tax arising from transactions in the execution of the project. The principle of equality have been selected for the tax treatment is different from the process of other government projects that by using apple to apple comparison to see the horizontal aspect of equality. The tax incentives do not meet the horizontal equality because different tax burden acceptable under the same conditions."