Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Batubara sangat dibutuhkan untuk pembangkitan energi di negara-negara berkembang. Namun demikian, proses pertambangan batubara sering dikaitkan dengan pemicu utama deforestasi karena metode pertambangan yang dilakukan. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan luas sekaligus produsen batubara utama memberlakukan kebijakan status Clean and Clear yang menandakan tidak adanya masalah kewilayahan dan administratif dalam aspek perijinan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh wilayah ijin usaha pertambangan batubara dengan luas kawasan hutan dengan menggunakan metode data panel fixed effect pada periode tahun 2010 hingga 2019 di 110 kabupaten di Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa wilayah ijin konsesi pertambangan batubara berkorelasi negatif pada luas kawasan hutan. Studi merekomendasikan status Clean and Clear tidak hanya dapat diterapkan saat perijinan, namun juga dapat diterapkan pada kegiatan pasca tambang untuk dapat menjamin kegiatan reklamasi lahan telah selesai dilaksanakan.

---

Coal is needed for generating energy in developing countries. However, the coal mining process is often associated with the main driver of deforestation due to the mining method used. Indonesia as a country that has extensive forests as well as a major coal producer applies a Clean and Clear status policy which indicates that there are no regional and administrative problems in the aspect of mining permits. This study aims to determine the effect of the coal mining business permit area with a forest area using the fixed effect panel data method in the period 2010 to 2019 in 110 districts. The estimation results show that the coal mining concession area is negatively correlated with the forest area. The study recommends that the Clean and Clear status can not only be applied during licensing, but can also be applied to post-mining activities to ensure that land reclamation activities have been completed."

"Batubara mempunyai peran utama sebagai sumber energi dalam upaya menyediakan pasokan listrik global, terhitung hampir 40% dari konsumsi global. Indonesia masih bergantung kepada batubara sebagai bahan bakar PLTU karena ketersediaannya yang melimpah, harga batubara yang murah dan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan biaya produksi menggunakan bahan bakar lain. Namun, kelemahan pemanfaatan batubara adalah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan polusi udara. Salah satu emisi terbesar yang dihasilkan PLTU batubara adalah emisi CO2 yang dapat mengakibatkan Global Warming Potential (GWP) atau pemanasan global dan emisi SO2 yang dapat mengakibatkan Acidification Potential (AP) atau pengasaman kondisi udara. Total emisi GWP di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 889 MT CO2 eq, Indonesia perlu mengurangi tingkat emisi hingga dibawah 662 MTCO2 eq pada tahun 2030 dan dibawah 51 MTCO2 eq pada tahun 2050, agar berada dalam kisaran 'fair-share' yang kompatibel dengan skenario Paris Agreeement. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi emisi GWP dan AP dari sektor kelistrikan adalah dengan meningkatkan peran energi baru dan terbarukan dalam bauran energi Indonesia dari 11.4% pada tahun 2019 menjadi 23% pada tahun 2028. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh nilai emisi CO2 dan SO2 serta dampak lingkungannya, yaitu GWP dengan parameter ton CO2-eq / GWh dan AP dengan parameter ton-SO2 eq / GWh. Metode LCA terdiri dari tujuan dan definisi ruang lingkup, Life Cycle Inventory (LCI), Life Cycle Impact Assessment (LCIA) dan interpretasi. Batasan sistem LCA pada penelitian ini adalah gate to gate LCA. Objek penelitian ini adalah salah satu PLTU batubara terbesar di Indonesia yang menggunakan batubara kalori sedang. Simulasi LCA dengan menggunakan SimaPro 9.0 mendapatkan nilai Global Warming Potential sebesar 783-ton CO2e/GWh dan Acidification Potential sebesar 0.599-ton SO2e/GWh. Berdasarkan nilai GWP hasil perhitungan LCA, didapat total emisi GWP dari PLTU batubara tahun 2019 sebesar 138,6 MT CO2 eq. Jika Indonesia tidak melakukan upaya yang optimal (business as usual), maka pada tahun 2030 emisi GWP Indonesia akan mencapai 1.817 MT CO2e. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya agar kenaikan emisi GWP, khususnya dari PLTU batubara yang memberikan kontribusi yang cukup besar agar sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreeement.

---

Coal has a major role as an energy source in an effort to provide global electricity supply, accounting for nearly 40% of global consumption. Indonesia still depends on coal as the fuel for PLTU because of its abundant availability and the price of production which is cheaper than other fuels. However, the disadvantage of using coal is that it has a significant impact on increasing air pollution. One of the biggest emissions produced by coal-fired power plants is CO2 which can cause Global Warming Potential (GWP) and SO2 which can lead to Acidification Potential (AP) which results in acidification of air conditions. Total GWP emissions in Indonesia in 2019 amounted to 889 MT CO2eq, Indonesia needs to reduce its emissions to below 662 MT CO2eq in 2030 and 51 MT CO2eq in 2050 to be within the 'fair-share' range compatible with the Paris Agreement scenario global 1.5 ° C. One of the efforts made by the government to reduce GWP emissions from the electricity sector is by increasing the share of new and renewable energy in Indonesia's energy mix from 11.4% in 2019 to 23% in 2030. This study aims to obtain the amount of emissions (CO2, CO2) and the environmental impact of GWP and AP with the parameters tones CO2eq / GWh and ton-SO2 eq / GWh from electrical energy generated from the electricity production process at coal-fired power plants based on LCA study with SimaPro 9.0 software. The LCA method consists of the objectives and scope definition, Life Cycle Inventory (LCI), Life Cycle Impact Assessment (LCIA) and interpretation. The limitation of the LCA system in this study is the gate to gate LCA. The object of this research is one of the largest coal power plants in Indonesia which uses medium calorie coal as its fuel. The LCA simulation with SimaPro 9.0 obtained a Global Warming Potential value of 783-ton CO2eq / GWh and an Acidification Potential of 0.599-ton SO2eq / GWh. Total GWP emissions from coal-fired power plants in 2019 amounted to 138.6 MT CO2 eq or 15.5% of Indonesia's total GWP emissions of 889 MT CO2eq. If the government does not make optimal efforts (business as usual), then in 2030 Indonesia's GWP emissions will reach 1,817 MT CO2e. Therefore, it is necessary to make efforts to increase GWP emissions, especially from coal-fired power plants, which make a large enough contribution in line with Indonesia's commitment in the Paris Agreement."

"Kebijakan Clear and Clean pada awalnya bertujuan untuk menata Izin Usaha Pertambangan IUP Mineral dan Batubara dikarenakan permasalahan administrasi dan kewilayahan yang ditemukan dalam proses penerbitan IUP tersebut oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ditemukan permasalahan lainnya dalam proses penerbitan IUP salah satunya adalah tidak lengkapnya dokumen lingkungan sebagai syarat untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Maka, Pemerintah setelah itu mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur bahwa penataan IUP dilakukan dengan mengevaluasi tata cara penerbitan IUP Mineral dan Batubara melalui 5 kriteria aspek, yakni administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial.Hasil dari evaluasi 5 kriteria aspek atas IUP ini yang selanjutnya menghasilkan status dan sertifikat Clear and Clean bagi pemegang IUP yang telah dinyatakan memenuhi 5 kriteria aspek tersebut. Sebagai kebijakan yang bertujuan untuk menata, kebijakan ini di sisi lain juga memaksakan ketaatan/kepatuhan compliance terhadap pemegang IUP untuk menaati/mematuhi 5 kriteria aspek evaluasi tersebut agar IUP nya dapat menjadi IUP Clear and Clean. Skripsi ini membahas mengenai Kebijakan Clear and Clean dengan mengaitkannya sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan melalui pendekatan manajemen lingkungan dan tipologi kebijakannya.

---

The objective of Clear and Clean policy at the beginning is to manage the Mineral and Coal Mining Business License IUP due to the findings of administration and territoriality issues during the IUP issuance process by Provincial Government and or Local City Government based on their authority. However, other issues had also been found afterwards during the IUP issuance process, one of them is the incompletion of environmental documents which is required in order to run a mining business, thus, Government subsequently invoke a Minister of Energy dan Mineral Resources Regulation which regulates that IUP management is conducted by evaluating the IUP issuance procedure through 5 criterias, which are administration, territoriality, technical, environment, and financial.

The evaluation that is conducted on IUP through these 5 criterias hereafter resulting a Clear and Clean status and certificate for the IUP holder which declared the IUP holder has met all the 5 criterias. As a policy that aims to manage, this policy in the other hand is also forcing a compliance towards IUP holder to comply all the 5 evaluation criterias in order to have their IUP as Clear and Clean IUP. This thesis discusses Clear and Clean policy by associating it as an instrument of environmental law compliance through environmental management approach and the typology of its policy."

"Proses pengeluaran air pada batu bara merupakan hal yang sangat penting dalam industri batu bara disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan pada saat penanganan dan penentuan karakteristik daripada produk batu bara dan tailing. Metode filtrasi komersil yang ada saat ini tidak cukup efektif serta berat dalam segi biaya. Dengan demikian, proses pengeluaran air dibantu oleh bahan kimia aditif dengan berbagai dosis diperkenalkan untuk melihat dampaknya pada perubahan jumlah filtrasi dan kelembaban hasil filtrasi tanpa harus meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan tekanan vakum dan dengan sinergi oleh software komputer, data air yang dapat dikeluarkan daripada campuran air dan batu bara terhadap waktu dapat diamati. Perbedaan tekanan yang digunakan pada peralatan ini adalah 60 kPa dan diaplikasikan untuk seluruh rangkaian eksperimen dengan komposisi campuran solid dan liquid sebesar 20 . Tujuan daripada eksperimen ini adalah untuk mempelajari dan menganalisa kinetik daripada filtrasi dan sifat hasil filtrasi batu bara dan tailing dengan menggunakan surfaktan anionik dan kationik: AERODRI 104, AERODRI 105 dan CTAB, diikuti oleh penggunaan flokulan anionik: A962, dan yang terakhir dengan mencampurkan surfaktan anionik, AERODRI 105, dengan flokulan anionik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan menggunakan surfaktan anionik pada sampel batu bara, penurunan kelembaban dapat dicapai. Selanjutnya, ditemukan juga bahwa flokulan dapat meningkatkan kelembaban hasil filtrasi dan dengan menggunakan campuran flokulan dan surfaktan anionik menghasilkan produk dengan kelembaban yang lebih rendah dan jumlah pengeluaran air yang lebih tinggi.

---

Dewatering of ultrafine coal and refuse slurries are of major importance to the coal industry due to their impacts on the handling and utilisation characteristics of coal products and tailings disposal. Available commercial filtration methods are either ineffective or costly for ultrafine coal and tailings dewatering. Therefore, dewatering assisted by chemical is introduced at various dosages to observe the changes in filtration rate and moisture content of cake without significantly increase the operating cost. The experiment was conducted by utilising vacuum pressure and synergising with computer software, data of water removal from the coal slurry over time was observed. The pressure difference of the equipment was set at 60 kPa throughout the series of experiments with slurries composition of 20 . The experiment purpose was to study and analyse the filtration kinetics and filter cake properties of coal concentrate and tailings by utilising anionic and cationic surfactant AERODRI 104, AERODRI 105, and CTAB, followed by usage of anionic flocculant A962, and lastly by combining anionic surfactant, AERODRI 105, with an anionic flocculant. The results showed that with applying anionic surfactants in coal samples, lower final moisture content could be achieved. Furthermore, flocculant was found to be increasing moisture content of filter cake and using mixed flocculent and anionic surfactant yielded a product with lower final moisture and a higher dewatering rate."

"Target produksi batubara di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan Coal Preparation Plant (CPP) merupakan suatu hal yang utama dalam meningkatkan kapasitas produksi batubara. Konstruksi CPP di pertambangan relevan dengan konstruksi industri karena proses perencanaan dan pelaksanaan proyek di pertambangan pada dasarnya sama dengan proses konstruksi apapun. Skema proyek yang umum diterapkan dalam pembangunan CPP adalah EPC (Engineering Procurement Construction). Proyek EPC memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Banyak faktor signifikan yang muncul yang menyebabkan keterlambatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi risiko, penyebab risiko dominan, dan strategi pengelolaan risiko sehingga dapat meningkatkan kinerja waktu penyelesaian proyek. Data dikumpulkan dengan menggunakan survei kuesioner dari kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan CPP dan analisis risiko kualitatif. Hasil penelitian didapat sebanyak 35 variabel risiko dari 6 kategori risiko, 6 variabel risiko dominan, 13 tindakan preventif, dan 15 tindakan korektif. Dengan dilakukan riset ini, diharapkan dapat memberikan analisa untuk menerapkan mitigasi risiko sehingga dapat meningkatkan kinerja waktu pada proyek selanjutnya.

---

The target of coal production in Indonesia continues to increase from year to year. The construction of a Coal Preparation Plant (CPP) is a major matter in increasing coal production capacity. CPP construction in mining is relevant to industrial construction because the project planning and implementation process in mining is basically the same as any construction process. The project scheme that is commonly applied in CPP development is EPC (Engineering Procurement Construction). The EPC project has a fairly high level of risk. Many significant factors arise that cause delays. The purpose of this study is to identify risks, dominant risk causes, and risk management strategies so as to increase project completion time. Data was collected using a questionnaire survey of contractor involved in the CPP construction project and qualitative risk analysis. The results of the study obtained 35 risk variables from 6 risk categories, 6 dominant risk variables, 13 preventive actions, and 15 corrective actions. By conducting this research, it is hoped that it can provide an analysis for the application of risks so that it can increase performance time on subsequent projects."

"Tesis ini membahas kebijakan clean and clear yang merupakan instrumen dalam menata izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam rangka menata izin usaha pertambangan pemerintah melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Nasional Data Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi. Output dari inventarisasi adalah tersedianya data KP/SIPD/SIPR yang sudah disesuaikan legalitas usaha pertambangannya menjadi IUP atau IPR. Sedangkan output dari verifikasi adalah klasifikasi IUP yang mendapat status Clean and Clean (dinyatakan tidak bermasalah atau tumpang tindih). Upaya Pemerintah dalam mengevaluasi IUP melalui kebijakan clean and clear harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Mengingat implikasi sertifikasi Clean and Clear berpengaruh terhadap kegiatan usaha pertambangan lainnya maka legalitas kebijakan Clean and Clear mutlak diperlukan. Keberadaan dasar hukum bagi tindakan pemerintah berguna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu kebijakan Clean and Clear perlu untuk dievaluasi dan diberi format hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis describes about the clean and clear policy that is an instrument in managing the mining and coal license that has been issued by Provincial Government, District/City. In order to manage the mineral mining lisence the government commits National Reconciliation Data Mining License consists of inventarization, verification and classification.The inventarization's output is the availability of KP/SIPD/SIPR data that legality mining license has been adjusted into IUP or IPR. Meanwhile the verification's output is IUP classification that has been granted clean and clear status (declared has no problem or overlapping). The government's effort to evaluate IUP through clean and clear policy must be appreciated and supported from all of the parties. Considering the implication of clean and clear certification has an influence to the other mining activity, the legality of clean and clear policy is absolutely needed. Therefore clean and clear policies need to be evaluated and given a legal format in accordance with the provisions of the legislation."

"Tesis ini membahas tentang penetapan status clear and clean pada izin usaha pertambangan (IUP) oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan melakukan analisa dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dan peraturan lainnya yang terkait dengan analisa tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penulisan ini memberikan kesimpulan bahwa penetapan status clear and clean pada IUP telah sesuai dengan UU 4/2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara selaku wakil Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada Pemerintah Daerah yang dijalankan melalui penetapan status clear and clean tersebut. Berbeda halnya dengan penerbitan sertifikat clear and clean dan menjadikan sertifikat clear and clean menjadi salah satu persyaratan tambahan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. Hal ini telah menciptakan akibat hukum baru yang mana tidak tercantum dalam UU 4/2009 dan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan sebagai akibat daripada itu persyaratan sertifikat clear and clean dalam kegiatan pertambangan menjadi batal demi hukum. Kedua penetapan status clear and clean oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memperhatikan pada asas penyelenggaraan kepentingan umum, namun dalam penerbitan sertifikat clear and clean dan menjadikan persyaratan tambahan dalam kegiatan pertambangan, hal ini telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kewenangan. Tesis ini menyarankan agar pembuat undang-undang menerbitkan peraturan yang memberikan payung hukum kepada penerbitan sertifikat clear and clean yang merupakan bagian dari penetapan status clear and clean pada izin usaha pertambangan dan selanjutnya Penulis menyarankan agar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh yang meliputi pemeriksaan administratif, teknis pertambangan di lapangan, faktor lingkungan dan finansial, yang mana kegiatan ini merupakan yang dipersyaratkan dalam undang-undang.

---

This thesis elucidates the stipulation of the clear and clean status of the mining business license (IUP) by the Directorate General of Mineral and Coal with the consideration to the provisions of the Law No. 4 Year 2009 (Law 4/2009) concerning Mineral and Coal Mining and other regulations that are related to such law. This thesis employs normative legal as its research method, using bylaw as the approach of the analysis. This thesis concluded that the clear and clean status on the IUP has a line with the Law 4/2009 jo. Government Regulation No. 55 Year 2010 concerning the Control and Supervision of the Mineral and Coal Mining Management. In such regulation, the Directorate General of Mineral and Coal as the government representative has been granted an authorization to conduct supervision toward the Local Governement that is conducted in the way of stipulation of the clear and clean status. In contrast with the issuance of the clear and clean certificate which effecting the clear and clean certificate as one of the additional requirement to perform the mining activities. This has created new norm that is not stipulated in the Law 4/2009 and violated Article 8 paragraph 2 of the Law No. 12 concerning the Establishment of Regulations and as the concequense of the regulation, the requirement of the clear and clean certificate in the mining activities turn out to be annulled. Secondly the stipulation of the clear and clean status by the Directorate General of Mineral and Coal has included the principle of governance to the public interest, however the issuance of the clear and clean certificate and causing such certificate to be the additional requirement in the mining activities had violated the principle of legal certainty and authorization. This thesis advises that the lawmaker to issue regulations that regulate the issuance of the clear and clean certificate as part of the clear and clean process on the mining business license and moreover the Author recommends to the Directorate General Mineral and Coal as the authorized authority by the law to conduct fully examination that comprise of administrative assessment, mining technical in the field, environmental elements and financial, whereby this assessments were required by the law."

"Persaingan yang semakin kuat mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan competitiveness. Competitiveness merupakan hal penting dalam persaingan. Melalui penilaian competitiveness, perusahaan dapat mengetahui penilaian pada kemampuan operasional dan manajemen perusahaan, menganalisis kelebihan, kekurangan, dan posisi kompetitif perusahaan dalam industri. Penelitian ini membahas mengenai penilaian competitiveness pada perusahaan AM dengan menggunakan metode factor analysis dan metode cluster analysis, untuk mengetahui main competitor dan cluster dimana perusahaan dapat bersaing. Terdapat 13 variabel yang di ambil dari annual report perusahaan sebagai indikator penilaian competitiveness. Data yang digunakan adalah data annual report tahun 2009 - 2012 dari 28 perusahaan dalam industri pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan AM berada pada cluster moderate capital and moderate competition. Main competitor dari perusahaan AM adalah perusahaan TINS. Prioritas faktor yang harus diperhatikan perusahaan AM untuk meningkatkan competitiveness yaitu business efficiency, company size, dan company sustainability.

---

In recent years mining industry is becoming more competitive that makes company improves its competitiveness. Competitiveness is one of the important things in competition. Through competitiveness assesment is to make value judgments on company’s operations and ability of management, additionally, analyze the company realtive competitive strengths, weakness, and competitive position in the industry. This research will explain about competitiveness assesment in AM company by using the method of factor analysis and cluster analysis, to figure out its specific position also its competitor. Research data was obtained from annual report since 2009 to 2012 of 28 mining companies in Indonesia. 13 variables were examined for competitiveness assesment based on study literature and expert rating. Factor analysis and cluster analysis shows that AM company is part of moderate capital and moderate competition cluster and its main competitor are TINS company. Further review in analysis indicates the important factors to improve competitiveness are business efficiency, company size, and company sustainability."

"Industri pertambangan batubara merupakan salah satu sumber energi utama di banyak negara termasuk di Indonesia. Namun, industri ini juga menghadapi tantangan dalam hal dampak lingkungan, termasuk emisi gas rumah kaca, dan polusi udara. Untuk menghadapi tantangan tersebut, para pelaku industri tambang batubara beserta pemerintah Indonesia perlu menerapkan konsep ekonomi sirkular demi mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu ditentukan faktor pendorong dan penghambat utama yang dapat diimplementasikan pada industri pertambangan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan faktor pendorong dan penghambat implementasi ekonomi sirkular pada industri pertambangan batubara di Indonesia. Pada tahap awal, penelitian ini meninjau beberapa faktor pendorong dan penghambat yang ada untuk dijadikan daftar dari faktor pendorong dan penghambat awal. Kemudian daftar dari faktor pendorong dan penghambat tersebut dinilai dan divalidasi oleh lima ahli. Penelitian ini menggunakan metode Content Validity Index (CVI) untuk memvalidasi faktor pendorong dan penghambat dan metode DANP untuk menganalisis hubungan dan prioritas faktor pendorong dan penghambat. Dimensi yang paling penting  dari faktor pendorong dan faktor penghambat adalah dimensi financial dan faktor yang paling penting adalah adanya kerja sama industri untuk faktor pendorong dan penerapan teknologi yang rumit untuk faktor penghambat. Hasil penelitian ini dapat digunakan lebih lanjut oleh industri pertambangan batubara untuk menjawab tantangan tersebut.

---

The coal mining industry is one of the main sources of energy in many countries, including Indonesia. However, this industry also faces challenges in terms of environmental impacts, including greenhouse gas emissions and air pollution. To address these challenges, coal mining industry players and the Indonesian government need to implement the concept of circular economy to reduce the environmental impact produced. Therefore, it is necessary to determine the main driving factors and barriers that can be implemented in the coal mining industry. This research aims to develop driving factors and barriers for the implementation of circular economy in the coal mining industry in Indonesia. In the initial stage, this research reviews several existing driving factors and barriers to create a list of initial driving factors and barriers. Then, the list of driving factors and barriers is evaluated and validated by five experts. This study uses the Content Validity Index (CVI) method to validate the driving factors and barriers and the Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) based Analytic Network Process (ANP)/DANP method to analyze the relationships and priorities of the driving factors and barriers. The most important dimension of the driving factors and barriers is the financial dimension, and the most important factor is industry collaboration for the driving factors and the implementation of complex technology for the barriers. The results of this study can be further utilized by the coal mining industry to address these challenges."

"Di Indonesia, peraturan perundang-undangan dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara diawali dengan diberlakukannya Undang-undang 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dengan peraturan pelaksananya yang kemudian telah diubah seluruhnya dengan diberlakukannya Undang-undang No 40 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (?UU Minerba?) beserta dengan peraturan pelaksananya sebagai hukum positif dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dewasa ini. Dengan adanya suatu peralihan dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, kemudian muncullah beberapa permasalahan yang terjadi antara lain mengenai permasalahan bagaimana kedudukan hukum PKP2B setelah diberlakukannya UU Minerba, dan bagaimana keberlakuan UU Minerba tersebut mempengaruhi hubungan kontraktual pemegang PKP2B dengan pihak ketiganya yang mayoritas merupakan pihak investor asing. Dengan menggunakan metode analisis normative untuk menganalisa dan menjawab identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini kemudian akan dipaparkan, dan dianalisa secara rinci bahwa UU Minerba pada dasarnya tetap mengakui keberlakuan PKP2B dengan memberikan kewajiban terkait dengan masa peralihan untuk melakukan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan di dalam PKP2B maupun isi dan ketentuan kontraktual pemegang PKP2B dan pihak ketiganya yang ingin tetap melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia.

---

In Indonesia, the legislation in the field of mineral and coal mining began with the enactment of Law 11 of 1967 concerning the Basic Provisions of Mining and its implementing regulations, which was changed entirely with the enactment of Law No. 40 of 2009 on Mineral and Coal Mining ("Mining Law") and its implementing regulations as the positive law in carrying out mining activities. With the change of regulation in conducting mining activities, some problems occurred relating to the validity of PKP2B after the enactment of the Mining Law and how the enactment of the Mining Law affects the CCOW holder?s contractual relationship with third parties, the majority of which are foreign investors. By using the normative methodology to analyze and answer the issue in this Thesis, it shall be explained and analyzed in details that the Mining Law still recognizes the validity of CCOW by providing the obligation during the transitional period to make adjustments to all the provisions in the CCOW including the contents and contractual provisions of CCOW holders and third parties who want to keep carrying out mining activities in Indonesia."