Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Relokasi ibu kota ke Kalimantan merupakan satu kebijakan besar yang direncanakan sejak dulu dan mulai direalisaskan tahun 2021. Relokasi ini berdampak besar untuk masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya yang akan direlokasi menjadi penghuni pertama di ibu kota baru. Dengan menggunakan paradigma post positivisme dan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan penjelasan perihal komponen pembentuk intensi relokasi seorang ASN dari sudut pandang lima informan yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menggunakan teknik wawancara mendalam Dengan menggunakan theory of planned behavior sebagai pedoman penelitian diidentifikasi bahwa pembentukan intensi terdiri dari tiga aspek , yaitu kondisi yang dialami ASN yang bersumber dari ketidakpuasan yang terjadi dari dalam diri dan dari luar diri ASN sehingga menjadi awal mula pembentuk intensi pindah. Dorongan yang muncul atas ketidakpuasan tersebut dapat diklasifikasi menjadi internal dan eksternal bernilai positif dan negatif yang selanjutnya memicu sikap positif mengenai relokasi ke IKN. Salah satu contoh eksternal positif yang menjadi motivasi terbentuknya intensi adalah bayangan akan menjadi penghuni pertama desain ibu kota yang canggih dengan penggunaan teknologi kota cerdas. Sementara itu, salah satu contoh internal negatif adalah ingin direlokasi ke ibu kota hanya karena memahami bahwa adanya ikatan kerja sebagai ASN yang mengharuskannya mengikuti program dan kebijakan pemerintahan, termasuk penugasan di mana saja. Ikatan dinas ini membuat ASN terkadang harus terpisah jarak dengan keluarga. Permintaan untuk dipindah tugas kembali ke kota asal atau mengikut istri, merupakan hal yang tidak umum di lingkungan ASN PUPR sehingga para istri yang biasanya mengikuti kepindahan suami. Interaksi yang terjadi di sekitar ASN juga menjadi komponen pendorong terbentuknya intensi relokasi. Kepatuhan dan komitmen merupakan budaya yang berkembang di lingkungan ASN sehingga berpengaruh pada hasil penelitian. Selain itu, orang orang yang termasuk dalam interaksi yang ada dalam temuan penelitian adalah keluarga, rekan kerja, serta pimpinan. Temuan terakhir yang menjadi komponen pembentuk intensi terakhir adalah ketidakpuasan diri dan dorongan dari lingkungan yang dihubungkan dengan kemampuan adanya hambatan lain diluar kendali diri individu.

---

Relocating the capital city to Kalimantan is a major policy that has been planned for a long time and will begin to be realized in 2021. This relocation has a big impact on the community and the State Civil Apparatus (ASN), especially those who will be relocated to become the first residents of the new capital city. Using a postpositivist paradigm and a qualitative approach method, this research provides an explanation of the components that form an ASN's relocation intention from the perspective of five informants who work at the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) using in depth interview techniques. By using the theory of planned behavior as a research guide, it was identified that the formation of intentions consists of three aspects, namely the conditions experienced by ASN which originate from dissatisfaction that occurs from within and from outside the ASN, thus becoming the beginning of forming the intention to move. The encouragement that arises from this dissatisfaction can be classified into internal and external positive and negative values which then trigger a positive attitude regarding relocation to IKN. One positive external example that motivates the formation of intentions is the idea of being the first occupant of a sophisticated capital city design using smart city technology. Meanwhile, one negative internal example is wanting to be relocated to the capital just because he understands that his work as an ASN requires him to follow government programs and policies, including assignments anywhere. These service ties mean that ASNs sometimes have to be separated from their families. Requests to be transferred back to your hometown or to follow your wife are not common in the ASN PUPR environment, so wives usually follow their husband's move. The interactions that occur around ASN are also a driving component in the formation of relocation intentions. Compliance and commitment is a culture that develops in the ASN environment so that it influences research results. Apart from that, the people included in the interactions in the research findings are family, co workers and leaders. The final finding which is the component that forms the final intention is self dissatisfaction and encouragement from the environment which is connected to the ability of other obstacles beyond the individual's control."

"Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka melalui open bidding tidak lepas dari berbagai permasalahan karena dalam pelaksanaannya yang tidak efektif dan efisien. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem merit melalui manajemen talenta sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017. Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang menerapkan manajemen talenta, salah satu proses pentingnya adalah identifikasi talenta untuk menghasilkan calon suksesor pimpinan tinggi. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi Kementerian PUPR yang akan mengalami kekurangan pegawai untuk posisi pimpinan tinggi di tahun 2020 mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi serta masalah-masalah dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengidentifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR sudah sesuai dengan dimensi analytical skill, learning agility, drive, dan emergent leadership yang dikemukakan oleh Dries dan Pepermans. Proses identifikasi talenta yang dilakukan tidak hanya mampu untuk melihat kecocokan kompetensi dan potensi pegawai pada suatu posisi tertentu, namun mampu untuk melihat kecocokannya dengan posisi-posisi lain, sehingga dalam jalur karier yang dimiliki oleh pegawai di Kementerian PUPR lebih beragam. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi yaitu regulasi dan penyesuaian jadwal untuk penilaian kompetensi pegawai.

---

Filling out the Senior Executive Service (SES) through open bidding is inseparable from various problems because of its ineffective and inefficient implementation. These problems can be overcome by implementing a merit system through talent management in accordance with Law No. 5 of 2014 and Government Regulation No. 11 of 2017. The Ministry for Public Works and Public Housing is one of the ministries that applies the process of identifying talent to get SES successors. This is based on the condition of The Ministry for Public Works and Public Housing that run into shortages of employees for high leadership positions in 2020. This study aims to analyze the implementation of talent identification and problems in the implementation of that at the Ministry for Public Works and Public Housing. This research uses post-positivist approach by using in-depth interviews and document. The results of this study indicate that in identifying talent of SES, it is in accordance with the dimensions of analytical skills, learning agility, drive, and emergent leadership by Dries and Pepermans. The process of identifying talents carried out is not only able to see the suitability of competencies and potential employees in a particular position, but its able to see their compatibility with other positions, so the career paths possessed by employees more diverse. In practice, there are constraints faced by the regulations and schedule adjustments for employee competency assessment."

"ABSTRAKNama : Lutfiyah RizqullohProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Faktor Penentu Intensi Melakukan Whistleblowing System PadaAparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan Tahun 2018Anggaran dibidang kesehatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehinggamemungkinkan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Whistleblowing system mampusecara efektif mengubah aktivitas tindakan tidak etis di organisasi. Penelitian inibertujuan mengetahui faktor penentu intensi melakukan whistleblowing system padaAparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan dengan melihat persepsi pegawaiterhadap komitmen organisasi, budaya organisasi, perlindungan hukum whistleblower,sikap profesionalisme, pelaporan internal, pelaporan eksternal, anonim, dan hotline.Melalui pendekatan kuantitatif dengan desain Cross Sectional, pengambilan sampelmenggunakan probability sampling dengan teknik proportionate random sampling.Responden penelitian sebanyak 98 orang dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, DirektoratJenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Direktorat Jenderal Kefarmasiandan Alat Kesehatan. Analisis data dilakukan dengan chi square dan regresi logistik. Hasilpenelitian mendapatkan bahwa intensi melakukan whistleblowing system pada pegawaiAparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan berhubungan dengan persepsi pegawaiterhadap komitmen organisasi, budaya organisasi, sikap profesionalisme, perlindunganhukum whistleblower, pelaporan internal, dan hotline. Persepsi pegawai terhadappelaporan eksternal dan anonim tidak berhubungan dengan intensi melakukanwhistleblowing system pada pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan.Sebaiknya Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan reformasi pelaporandari website menjadi aplikasi WBS Kemenkes untuk memberikan kemudahan dalammengakses dan penggunaan, serta membuat Standard Operating Procedure SOP perlindungan hukum whistleblower untuk memperjelas perlindungan whistleblower.Kata kunci:Whistleblowing system, perlindungan hukum, whistleblower, sikap profesionalisme,pelaporan internal

---

ABSTRACTName Lutfiyah RizqullohStudy Program Public HealthTitle Determinants of the Intention of Conducting a Whistleblowing Systemin the State Civil Apparatus at the Ministry of Health of 2018In the health budget from year to year has increased allowing for the occurrence of thecrime of corruption. Whistleblowing system capable of effectively revamp the unethicalactions of the activities in the organization. The presence of this research aims to knowthe determinants of intention whistleblowing system at State Civil Apparatus of in theMinistry of Health to look at the perception of employees on organizational commitment,organizational culture, protection whistleblower, an attitude of professionalism, internalreporting, external reporting, anonymous, and hotlines. Through quantitative approachwith the design using Cross Sectional, sampling using a probability sampling techniquewith proportionate random sampling. The respondents of the research as much as 98people at the Directorate General of Health Services, The Development andEmpowerment of Human Resources for Health, Directorate General of Disease Controland Prevention, and the Directorate General of Pharmaceutical and Health tools with dataanalysis using chi square and logistic regression. The results obtained that intentionwhistleblowing system to employees of the State Civil Apparatus in the Ministry ofHealth is related to employee perception of organizational commitment, organizationalculture, an attitude of professionalism, protection whistleblowers, internal reporting, andhotlines. Employee perceptions of external and anonymous reporting are not related tothe intention of whistleblowing system to employees of the State Civil Apparatus in theMinistry of Health. We recommend that the Inspectorate General of the Ministry ofHealth reform the reporting from the website into the application of WBS Kemenkes togive ease of access and usage and make Standard Operating Procedure to legal protectionwhistleblowers to clarify the protection of whistleblowers.Key words Whistleblowing system, legal protection, whistleblower, professionalism attitude,internal reporting"

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari pengelolaan Piutang Negara Piutang TP/TGR yang dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan piutang yang tidak dapat ditagih, mengungkapkan bagaimana perlakuan yang seharusnya secara akuntansi atas piutang yang tidak dapat ditagih, dan selanjutnya peneliti mencoba mengungkapkan hal-hal yang mungkin bisa digunakan oleh Kementerian PUPR untuk meminimalisir terbentuknya piutang yang tidak dapat ditagih.Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pengelolaan piutang TP/TGR yang dilakukan oleh Kementerian PUPR belum dilakukan dengan efektif. Kondisi ini bisa terlihat dari besarnya jumlah pembentukan piutang TP/TGR yang tidak dapat ditagih yang mencapai separuh dari keseluruhan jumlah piutang. Kurang efektifnya pengelolaan piutang TP/TGR antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam sisi akuntasi, dan kurangnya sistem pengendalian internal SPI.Dalam menyusun saran terkait peningkatan efektivitas pengelolaan piutang yang dilakukan, peneliti membandingkan pengelolaan piutang sektor publik dengan sektor privat, serta menjabarkan konsekuensi terkait ketidaktertagihan piutang TP/TGR agar Kementerian PUPR menyadari urgensi terkait perbaikan pengelolaan piutang ini. Kata kunci: Pengelolaan piutang; piutang negara; piutang tak tertagih; penyisihan piutang.

---

This study is a case study that aims to analyze the effectiveness of the management of Government Receivables Receivables of Treasury Demand Receivable Claims of Compensation conducted at the Ministry of Public Works and Housing. In this study, the researcher identifies the factors that influence the formation of receivables that can not be collected, reveals how the accounting treatment should be, and then the researchers try to reveal what might be used by Ministry of Public Works and Housing to minimize the formation of receivables that can not be collected.

The results of the research show that the management of receivables has not been done effectively. This condition can be seen from the large amount of the formation of receivables that can not be collected which reached half of the total number of receivables. Ineffective management of accounts receivable is partly due to errors in the accounting side, and the lack of an internal control system.

In preparing suggestions related to improving the effectiveness of the management of receivable, researchers compared the management of public sector receivables with the private sector, as well as describe the consequences related to uncollectible receivables so that the Ministry of Public Works and Housing realizes the urgency of improving the management of these receivables. Keywords Receivables management state receivables bad debts allowance for receivables receivable."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi E-Government Public Relations Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun reputasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, konsep E-Government Public Relations, teori reputasi organisasi, dan teori perencanaan strategis kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi EGovernment Public Relations pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan empat karakteristik, yaitu: strategic, integrated, targeted, dan measurable yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya. Media internet yang digunakan dalam rangka membangun reputasi organisasi adalah situs dan media sosial.

---

This research aims to analyze the strategy of E-Government Public Relations at the Ministry of Public Works and Housing in building the organization reputation. Theories that were applied are government public relations theory, the concept of E-Government Public Relations, reputation of organization theory, and strategic planning of public relations. This is a qualitative research. Data collected by indepth interviews and participatory observation.

The results show that EGovernment Public Relations strategy at the Ministry of Public Works and Housing incorporates four characteristics: strategic, integrated, targeted, measurable and implement them into PR strategic planning. Internet media used in order to establish the organization reputation are website and social media."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah probity audit diperlukan dalam mengawal proses pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan apakah probity audit yang dilaksanakan telah berjalan secara optimal. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Dilakukan analisis terhadap sepuluh paket yang telah dilakukan probity audit selama tahun 2011-2014 dan sepuluh paket yang tidak dilakukan probity audit dalam periode yang sama. Dilakukan juga analisis terhadap pelaksanaan probity audit yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Hasil dari penelitian ini adalah probity audit diperlukan dan probity audit terbukti dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan dan mampu mencegah pelanggaran peraturan. Probity audit yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum sesuai dengan Perka BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012

---

The aim of this research is to analyze whether probity audit urgently needed within procurement process at Ministry of Public Works and Housing and investigate the implementation towards its effectiveness. By using qualitative method, analysis was carried out as based on ten probity audit work during the 2011 and 2014 as well as ten packages without probity audit which were taken in the same period. This research also analyze the implementation of the probity audit which has been conducted at that period. The results indicates that probity audit is urgently needed by Ministry of Public Works and Public Housing as quality assurance to prevent fraud and minimalize risks on procurement process. Secondly, the result concludes that the probity audit were not well executed as mandated by Perka BPKP Number: PER-362/K/D4/2012."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."

"ABSTRACTTesis ini membahas penerapan konsep shared learning di Perpustakaan Kementerian PUPR yang dapat dilihat dari desain, layanan, fasilitas, dan kegiatan yang diadakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Perpustakaan Kementerian PUPR telah berhasil menerapkan pembelajaran bersama. Buat ruangan sesuai dengan kriteria fungsional, mudah disesuaikan, diakses, bervariasi, interaktif, kondusif, kompatibel dengan lingkungan, aman dan terkendali, efisien, menggunakan teknologi informasi, dan memiliki desain yang baik. Layanan dan fasilitas yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, yaitu Ada layanan pendidikan, layanan rujukan, loker, wifi, ruang tamu, area kerja komputer, area pengumpulan, area baca, ruang baca anak, ruang diskusi, ruang baca VIP, audio visual ruang, ruang pustakawan, dan dapur. Kegiatan itu diadakan review buku dan pelatihan pustakawan. Persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum menjadi yang ketiga.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of the concept of shared learning in the Ministry Library PUPR that can be seen from the design, services, facilities, and activities that are held. The research method used is the case study method using qualitative. Data collection techniques used were observation, interviews, and document analysis. The results of research conducted indicate that the LibraryThe PUPR Ministry has successfully implemented joint learning Make a room according to functional criteria, easy adapted, accessed, varied, interactive, conducive, compatible with the environment, safe and controlled, efficient, using information technology, and has a good design. Services and facilities created are tailored to the needs of users, i.e. There are education services, referral services, lockers, wifi, living rooms, computer work areas, collection area, reading area, children's reading room, discussion room, VIP reading room, audio room visuals, librarian room, and pantry. The activity held was book review and librarian training. The Ministry of Public Works and Public Works Library approval became the place third."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh penerapan akuntansi berbasis akrual pada Biro Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya Biro Keuangan dalam menghadapinya. Penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dilakukan dengan mendalami kondisi infrastruktur pendukung: sistem pemerintahan dan politik, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan model penerapan, sistem informasi akuntansi, dan SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur pendukung belum memenuhi seluruh kriteria untuk mendukung diterapkannya akuntansi berbasis akrual. Kendala terdapat pada aplikasi sistem akuntansi, peraturan yang sering bersifat backdate, dan SDM yang kurang kompeten.

---

This study aims to analyze how far accrual accounting implementation on the Finance Department of the Ministry of Public Works and Public Housing. This study was conducted to identify constraints faced and efforts made by the Finance Department. It was conducted in April-June 2015.

The method used is qualitative method research (case study). Data collection was done by doing in-depth interviews, documentation, and observation. Analysis was done by studying the condition of supporting infrastructures: government system and politics, laws, policies and implementation model, accounting system, and HR.

The result indicates that the supporting infrastructures have not met all criterias required to support the implementation of accrual accounting. Constraints are the application of accounting systems, backdate regulations, and incompetent HR."

"ABSTRAKKementerian PUPR mendapat amanah untuk melaksanakan salah satu misi utama pemerintah, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia.Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-Monitoring. Sistem e-Monitoring tersebut berisikan data progres pelaksanaan kegiatan Kementerian PUPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem e-Monitoring ini sangat penting dalam fungsi monitoring untuk menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dan juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan para pimpinan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBN BA033, yang alokasinya pada tahun 2017 ini sebesar 105,3 Triliun. Dengan demikian, perlu disusun manajamen risiko keamanan informasi terhadap sistem e-Monitoring untuk menjaga kualitas pengambilan keputusan oleh pimpinan.Tujuan Penelitian ini adalah menyusun konsep dokumen manajemen risiko keamanan informasi untuk sistem e-Monitoring Kementerian PUPR dengan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2011. Keluaran dari penelitian ini adalah surat keputusan dari penanggung jawab sistem e-Monitoring tentang rencana kerja dan tim pelaksana manajemen risiko keamanan informasi sistem e-Monitoring Kementerian PUPR.

---

ABSTRACTThe Ministry of PWH receives a mandate to implement one of the main missions of the government, accelerating infrastructure development in order to increase national production capacity to improve Indonesia 39 s competitiveness.Since 2006, the Ministry of PWH has implemented an electronic monitoring and reporting system, e Monitoring, which is used to check the progress of Ministry of PWH rsquo s activities throughout Indonesia, including physical and financial progress. Now, the e Monitoring is very important in observing or checking the progress so that the policy is implemented in accordance with its goals. It is also one of main information for policy making by the leaders, especially implementation of activities funded by the state budget APBN BA033 , which in 2017 is allocated at IDR 105.3 trillion. Thus, it is necessary to establish information security risk management on e Monitoring to maintain the quality of decision making by the leaders.The purpose of this research is to compile the concept of information security risk management document for e Monitoring of the Ministry of PWH with ISO IEC 27005 2011 framework. Output from this research is a decision letter from the responsible e Monitoring system about work plan and implementation team of information security risk management system e Monitoring of the Ministry of PWH."