Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surat Keterangan Waris merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, keterangan yang dituliskan di dalam Surat Keterangan Waris dibuat dengan tujuan memberikan kejelasan siapa sajakah yang berhak menjadi Ahli Waris. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai keabsahan Surat Keterangan Waris dapat dijelaskan secara singkat bahwa dalam kasus terjadi kekeliruan mengenai pengertian anak zina dan anak luar kawin, di mana yang terjadi yaitu anak pewaris yang sebenarnya menurut Undang-Undang statusnya merupakan anak zina, namun dalam pertimbangan Hakim menafsirkan bahwa anak dari pewaris tersebut seperti anak luar kawin yang bisa mendapatkan harta waris dari pewaris dan tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris jika dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut bermasalah kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan terjadi kekeliruan dalam penafsiran anak luar kawin dan anak zina, bahwa kedudukan anak dalam kasus ini adalah anak zina berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewaris. Dalam pembuatan surat keterangan waris selama Notaris sudah memenuhi semua persyaratan dari pengumpulan data, pembuatan Surat Keterangan Waris dengan ketentuan yang sudah diatur, membacakan dan menandatangani, dan semua sudah dilakukan dan tidak dilanggar seharusnya hal tersebut tidak bisa disalahkan atau menitikberatkan kepada Notaris telah bekerja sama dengan penghadap sehingga terjadinya kekeliruan dalam isi Surat Keterangan Waris tersebut. Berdasarkan hal tersebut Notaris harus lebih teliti terhadap ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, dan untuk menghindari terjadinya gugatan di waktu mendatang Notaris harus teliti dalam pegecekan dokumen sampai kebenaran formil.

---

Inheritance Certificate is a letter issued by an authorized official, the information written in the Inheritance Certificate is made with the aim of providing clarity on who is entitled to become an Heir. The problem discussed is regarding the validity of the Inheritance Certificate, it can be explained briefly that in the case of a mistake regarding the definition of an adulterous child and an illegitimate child, where what happens is that the actual heir child according to the law is an adulterous child, but in consideration of the Judge interprets that the child of the heir is like an illegitimate child who can get inheritance from the heir and the responsibility of a Notary in making a Certificate of Inheritance if in making the Certificate of Inheritance there are problems in the future. This research uses normative juridical research methods and qualitative analysis. The results showed that there was an error in the interpretation of illegitimate children and adulterous children, that the position of the child in this case was an adulterous child based on applicable law and was not entitled to inherit property from the heir. In making a certificate of inheritance as long as the Notary has met all the requirements of data collection, making a Certificate of Inheritance with the provisions that have been regulated, read and signed, and everything has been done and has not been violated, it should not be blamed or the emphasis is on the Notary has cooperated with the court so that there is an error in the contents of the Inheritance Certificate. Based on this, the Notary must be more careful with the heirs in making the Certificate of Inheritance, and to avoid lawsuits in the future, the Notary must be careful in checking the documents until they are formally correct."

"Penelitian ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris berkenenaan dengan tuntutan dari penerima manfaat asuransi yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Penunjukan penerima manfaat asuransi yang didasarkan prinsip insurable interest yaitu dalam hal ini hubungan keluarga sering sekali terjadi sengketa dikarenakan yang biasanya ditunjuk sebagai ahli waris dalam asuransi adalah ahli waris golongan II menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun hukum waris untuk warga negara golongan Tionghoa telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan asas penderajatan. Permasalahan ini menyebabkan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat surat keterangan hak mewaris sering terseret dalam permasalahan hukum tersebut dikarenakan tidak mencantumkan penerima manfaat dalam surat keterangan hak mewaris yang dibuatnya atau sebaliknya, yang menyebabkan pembagian jatah harta peninggalan yang keliru, disebabkan telah salah menetapkan ahli waris. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana kedudukan hukum penerima manfaat polis asuransi jiwa yang termasuk ahli waris golongan II dalam hukum waris sesuai KUHPer dan (ii) bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bersifat eksplanatoris. Hasil analisa adalah penerima manfaat hanya memiliki hak tuntut kepada penanggung dan wajib menyerahkan uang pertanggungan kepada ahli waris golongan I dan notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila sudah memenuhi prosedur yang berlaku. Maka seharusnya terdapat peraturan khusus mengenai uang pertanggungan dan sebagai upaya preventif, notaris wajib membiasakan diri untuk selalu membuat akta pernyataan terlebih dahulu.

---

This research discusses about the role and responsibilities of a notary in making a certificate of inheritance rights related to the demands of the insurance beneficiary listed in the life insurance policy. The appointment of the beneficiaries of insurance is based on the principle of insurable interest, namely in this case family relations often occur in disputes because those who are usually appointed as heirs in insurance are class II heirs according to the Civil Code. However, the inheritance law for Chinese ethnic group has been regulated in the Civil Code that based its principle on equalization. This problem induces Notaries as public officials who create certificates of inheritance rights are often dragged into these legal issues because they do not include beneficiaries in the certificates of inheritance rights that they make or vice versa, which causes the distribution of inheritance rights to be erroneous, due to the wrong appointment of heirs. The main issues raised in this study are (i) how is the legal position of the beneficiaries of the life insurance policy which includes class II heirs in inheritance law according to the Criminal Code and (ii) how are the roles and responsibilities of a notary in making a Certificate of Inheritance. To answer these issues, a normative juridical research method with an explanatory character is used. The result of the analysis is that the beneficiary only has the right to sue the insurer and is obliged to submit the sum assured to the class I heirs and the notary in making the certificate of inheritance rights cannot be held accountable if it has complied with the proper procedures. Therefore, there should be special regulations govern the sum assured and as a preventive measure, notaries must get accustomed to always making a statement deed first."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terhadap Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuatnya dalam perkawinan campur. Dimana terdapat gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu ahli waris yang merasa dirugikan atas dibuatnya Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris tersebut. Dalam kasus ini, yang menjadi dasar dibatalkannya Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris adalah adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh para ahli waris. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan pembuatan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris dalam perkawinan campur? dan Bagaimana pembagian waris dalam perkawinan campur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? serta Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Majelis Hakim atas pembatalan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus case approach . Hasil penelitian ini adalah: pengaturan pembuatan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris dalam perkawinan campur, yaitu wajib memperhatikan status kewarganegaraan para ahli waris dan status hak atas benda dari harta peninggalan pewaris yang akan diwariskan. Adanya prinsip domisili untuk benda bergerak dan adanya prinsip lex rei sitaeuntuk benda tidak bergerak. Kemudian, apabila harta peninggalan merupakan benda tidak bergerak yang berada di Indonesia, maka berlakulah Asas Nasionalitas. Dalam perkawinan campur pembagian waris harus mempertimbangkan ada tidaknya perjanjian kawin dan bagaimana kedudukan si penerima warisan yang berkewarganegaraan asing. Selanjutnya, Majelis Hakim telah tepat untuk membatalkan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris oleh karena adanya itikad tidak baik dari para ahli waris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibility of Notary to Deed of Will and Certificate of Right of Inheritance which he made in mixed marriage. If there is a claim of cancellation submitted by one of the heirs who finds harmed on the issuance of the Deed and the Certificate of Right of Inheritance. In this case, the basis of the issuance of the Deeds and Certificate of Inheritance Rights is a provision of bad faith committed by the heirs. The main issues in this research are How is the determination of the making of Deed and Certificate of Inheritance Rights in mixed marriage and How does the division of inheritance in marriage interfere with the Civil Code How to enact a law against the decision of the Panel of Judges on the cancellation of the Deed and the Inheritance Statement This research is descriptive analytical, with normative juridical method and case approach. The results of this research are the determination of the making of the Deed of Will and the Certificate of Rights of Inheritance in intermarriage, which is obliged to pay attention to the citizenship status of the heirs and the right status of the property of the inheritance of the inheritance to be inherited. The basic principles for moving objects and lex rei sitaeprinciples for immovable objects. Then, if the heritage property is an immovable object residing in Indonesia, then the Nationality Principle has to be applied. In mixed marriages the division of inheritance shall consider whether there is a marriage agreement and the position of the recipient of the inheritance of a foreign national. Furthermore, the Panel of Judges has been right to annul the Deed and Certificate of Inheritance Rights due to the bad faith of the heirs."

"Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu jual beli. Jual beli atas tanah merupakaan proses peralihan hak tanah antara penjual dan pembeli. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, dalam jual beli tersebut pada beberapa kasus, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan pihak lain. Hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus yang dikaji dalam penelitian ini yaitu penjual yang merupakan ahli waris menghalang- halangi proses balik nama sertipikat tanah penjual kepada pembeli, sehingga permasalahan yang dikaji adalah implikasi hukum balik nama sertipikat tanah hasil jual beli yang prosesnya dihalangi oleh ahli waris berdasarkan Putusan MA No. 565 K/PDT/2020 dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan Surat Keterangan Waris Ganda yang ditetapkan Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan tipe penelitian eksplanatoris yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama,  implikasi hukum proses balik nama adalah Para Tergugat harus menaati putusan MA untuk memenuhi seluruh proses balik nama yang diperlukan agar Penggugat memperoleh haknya secara utuh, mendapatkan hak atas azas publistas, azas ekonomis, dan fungsi umum objek tanah tersebut. Kedua, Notaris seharusnya memberikan penyuluhan hukum bukan justru melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sadar Notaris tersebut telah membuat dua surat keterangan waris dengan pihak yang sama dan dengan keperluan yang sama pula. Dalam hal ini notaris bersama dengan para tergugat terbukti telah bersama-sama dengan tergugat merekayasa surat keterangan waris kedua tersebut dan menghilangkan salah satu ahli waris yang mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan.

---

The transfer of land rights can be carried out through various means, one of which is by sale and purchase. Sale and purchase of land involve the transfer of land rights between the seller and the buyer, each party having rights and obligations to fulfill. However, in some cases, one party fails to fulfill their obligations, thereby causing harm to the other party. This situation is evident in the case studied here, where the seller, who is an heir, obstructed the process of transferring the land certificate to the buyer. Thus, the legal implications of transferring the land certificate resulting from the sale and purchase process being obstructed by heirs are examined based on Supreme Court Decision No. 565 K/PDT/2020. Additionally, the responsibilities of the Notary and the Land Deed Official (PPAT) in the creation of the Sale and Purchase Deed and the duplicate Inheritance Certificate, as determined by the court, are explored. The research methodology employed is doctrinal research, utilizing an explanatory type with secondary data. The findings indicate that first, the legal implications of the transfer process require the defendants to comply with the Supreme Court decision to complete all necessary procedures for transferring the certificate, ensuring the plaintiff's full rights to the land based on principles of publicity, economic principles, and the land's general function. Second, the Notary should provide legal counseling instead of engaging in unlawful actions, as evidenced by knowingly issuing two inheritance certificates to the same party for the same purpose. In this case, the Notary, along with the defendants, was found to have colluded in engineering the second inheritance certificate and omitting one of the heirs, constituting a criminal act."

"Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Sah Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Tanggal 20 Juli 2017 Nomor 105/Pdt.G/2016/PN.Unr Tesis ini meneliti mengenai tanggung jawab PPAT terkait dengan akta hibah yang dibuatnya berdasarkan surat keterangan waris yang tidak sah. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, penghadap datang kepada PPAT untuk membuat Akta Hibah atas dasar surat keterangan waris yang tidak sah dikarenakan keterangan yang dibuat dalam surat tersebut palsu, sehingga tidak memenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam ayat 3 dan 4, yaitu tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal dimana keterangan palsu termasuk sebab yang halal. Seharusnya PPAT memeriksa kebenaran data yang diperlukan dalam pembuatan akta hibah tersebut termasuk memeriksa kembali data data yang diperlukan, maka dalam hal ini PPAT turut bertanggungjawab atas kelalaian yang diperbuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang jabatan pejabat pembuat akta tanah, bidang hukum perdata, buku-buku, dan artikel-artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Terkait dengan tanggung jawab PPAT maka akan dikenakan sanksi atas pelanggaran ringan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 yaitu teguran ataupun peringatan baik dari organisasi profesi PPAT ataupun dari pemerintah. Tentang status hukum akta yang dibuat oleh PPAT tersebut dimana penghadap memberikan keterangan palsu dalam membuat surat keterangan warisnya, maka akta hibahnya batal demi hukum berikut dengan akta yang dibuat setelahnya berdasarkan akta hibah tersebut. Dengan demikian sikap PPAT hendaknya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar akta-akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Kata kunci: Tanggung Jawab, PPAT, Surat Keterangan Waris, Akta Hibah.

---

The Land deed Official rsquo s Responsibility Against the Deed of Grant Based on an Unauthorized Inheritance Certificate Case Study of Ungaran District Court Decision Date 20 July 2017 Number 105 Pdt.G 2016 PN.Unr This thesis examines the responsibilities of land deed officials in relation to the Deed of Grant made on the basis of an unauthorized inheritance certificate. In the case that examined by author, the tap comes to land deed officials to make the Deed of Grant based on an unauthorized inheritance certificate is because the information made in the letter was false, so that it does not meet the objective requirement in Article 1320 of the Civil Code concerning the terms of the validity of the agreement contained in paragraphs 3 and 4, which is about particular thing and lawful cause, where fake information is include in lawful causes. The land deed officials should check the correctness of the data required in making the deed including re examining the necessary data, so that in this case the land deed officials is also responsible for the omission that has been done. This research is using normative juridical research method, meaning this research is seen from the normative side, which is the study of all secondary data of law used to analyze the various law and regulations in the field of official position of the land deed, civil law, books, and articles relevant to the issues to be studied. Associated with the responsibility of the land deed officials, they will be charged for minor offenses according to article 6 paragraph 1 of reprimand or warning either from the land deed officials profession organization or from the government. Concerning the legal status of the deed made by the land deed officials in which the tapers gave false information in making the certificate of inheritance, so that the deed of its grant shall be null and void hereafter by a deed made thereafter according to the deed of the grant. Thus, the attitude of the land deed officials should pay more attention to the provisions that apply to the deeds. Key words Certificate of Inheritance, Deed of Grant, Responsibility, The Land deed Officials."

"ABSTRAKSurat keterangan waris merupakan alas hak dalam proses peralihan harta peninggalan. Di Indonesia belum ada aturan hukum yang menjelaskan mengenai bentuk serta substansi yang harus tercantum di dalam pembuatan surat keterangan waris. Notaris sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam pembuatan surat keterangan waris hanya pada golongan penduduk keturunan Tionghoa. Permasalahan tesis ini adalah dasar hukum dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris dan tanggung jawab Notaris terhadap surat keterangan waris yang di dasarkan pada keterangan hukum yang tidak benar palsu studi kasus putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 178/PID/2017/PT.DKI .Dalam hal ini prinsip kehati-hatian dalam jabatan menjadi dasar yang harus dilaksanakan oleh Notaris. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Permasalahan kasus ini adalah akibat dari kelalaian Notaris SSA dalam membuat Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pembuatan surat keterangan waris sebaiknya dilaksanakan dalam 4 empat tahapan yakni permohonan, pemeriksaan surat wasiat, Akta pernyataan dan terakhir pembuatan surat keterangan waris.Kata Kunci : Keterangan Palsu, Tanggung Jawab Notaris, Surat Keterangan Waris.

---

ABSTRACT Certificate of Inheritance is the legal basis in the process of an inheritance succession. Indonesian law has yet to provide regulations in regards to the form and substance neccessary in the enactment of Certificate of Inheritance. Notary, as one of the authorities in the enactment of Certificate of Inheritance, is only for Chinese Descendant. The issue in this thesis concerns the legal basis and authority of a Notary in the making of such certificate based on false statements Case study of DKI Jakarta High Court Verdict Number 178 PID 2017 PT.DKI . In this case the principle of prudence in acting out its position becomes the basis that must be implemented by Notary. This thesis is using the research methodology of Juridical Normative by researching library materials or secondary data. The issue of this case is the result of the negligence of the Notary SSA in the enactment of the Certificate of Inheritance that is not in accordance with the procedure, therefore the Notary may be subject to criminal, civil and administrative sanctions. The enactment of the Certificate of Inheritance should be conducted in 4 four stages of the application, examination of wills, deed of statement and the enactment of Certificate of Inheritance as its last step "

"Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama golongan ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab undang-undang Hukum Perdata, dalam hal anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan satu berhak mewaris 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah dengan putusan hakim. Perlunya memperhatikan perbedaan konteks mengenai perkawinan yang sah dan pengakuan anak luar kawin dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pergeseran terhadap nilai terhadap anak luar kawin yang diakui sah dalam hal mewaris bersama ahli waris lainnya dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara secara sistematis dan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dapat disimpangi dan dapat terjadi pergeseran nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah. di mana anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah didukung dengan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, perkembangan di Belanda di mana Nieuw Burgerlijk Wetboek sudah tidak membedakan anak luar kawin yang diakui sah dan memberikan bagian yang sama dengan anak sah, argumentum per analogiam, teori tujuan hukum yang lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dengan memperhatikan prinsip kebebasan dan prinsip persamaan atas kesempatan, teori sistem hukum yang yang tidak hanya mengacu pada substansi hukum, tetapi juga melihat kultur hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pergeseran nilai ini adalah memberikan hak dan kewajiban kepada anak luar kawin yang diakui sah sama dengan anak sah, khususnya dalam hal pewarisan

---

Indicating a distinction between applicable legislation where illegitimate children that has been acknowledged officially are recognized as heirs attach themselves to other heirs class according to article 863 of the civil code law, outsiders are admitted to inheritance along with first heirs class is entitled to inherit 1/3 of those who should have been granted if they were legitimate children and verdict. It is necessary to pay attention to different contexts regarding legal marriages and recognition of illegitimate children in the Civil Code and Act Number 1 of 1974 on Marriage. The problem in this paper is the shifting value in inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially in terms of co-inheriting with other heirs and legal consequences. The research method used is juridical normative by means of secondary data by data study and interview which is systematic and qualitative. The results of the research explain that applicable legislation may be ruled out and there can be shifting value of inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially where is recognized ‘equal’ as a legitimate child supported by development of values ​​living in the community, development in Netherlands where Nieuw Burgelijk Wetboek is no longer differentiate illegitimate children that has been acknowledged officially and give equal portion of the estate with their legitimate children, argumentum per analogiam, legal objectives that prioritizes justice by observing the principle of fair equality of opportunity, the theory of the legal system which not only refers to the substance of the law, but also see the legal culture. The legal consequences of this shifting value is illegitimate children that has been acknowledged officially have equal rights and obligations with legitimate children, especially in inheritance"

"Tesis ini membahas mengenai status dan hak waris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama yang dilakukan secara sah dan perkawinan kedua yang dilakukan di bawah tangan. Selain itu, tesis ini juga membahas dampak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris dalam kasus perdebatan harta warisan antara istri dan anak-anak dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa Status dari anak perkawinan pertama adalah anak sah sedangkan status dari anak perkawinan kedua adalah anak zina karena asas dari Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami dan agama yang dianut mereka yaitu kristen katolik tidak mengenal adanya poligami sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dikarenakan anak dari perkawinan pertama adalah anak sah, mereka berhak mewaris sedangkan anak dari perkawinan kedua tidak berhak mewaris dan hanya dapat mewaris dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan surat keterangan waris oleh notaris adalah munculnya ahli waris baru yaitu anak luar kawin. Notaris dalam hal ini harus hati-hati dan teliti.

---

This thesis discusses the status and right of inheritance of the child born of the first legitimate marriage and the second marriage done under the hands. In addition, this thesis also discusses the impact of the enactment of the Constitutional Court decision on the making of the Notarial Inheritance Certificate in case of debate on the estate between the wife and children of the first marriage and the second marriage. This thesis writing uses case study research with juridical normative approach. Based on the results of the discussion of the formulation of the existing problems, it is known that the status of the first marriage is a legitimate child while the status of the second marriage is the adultery because the principle of Marriage Law in Indonesia is the principle of monogamy and religion they embrace that is catholic Catholics do not know the existence of polygamy so the marriage is considered to have never happened. Since the child of the first marriage is a legitimate child, they are entitled to inherit while the child of the second marriage is not entitled to inherit and can only be inherited from the mother and the family of his mother only. The impact of Decision of the Constitutional Court Number 46 PUU VIII 2010 on the making of a certificate of inheritance by a notary is the emergence of new heirs of the outsider. Notary in this case must be careful and thorough. "

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum. Berkaitan dengan masalah pewarisan, Notaris berperan untuk membuat Surat Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Terdapat kasus di mana Putusan Pengadilan menyatakan bahwa suatu Perjanjian Kawin sah namun tidak berlaku terhadap pihak ketiga karena tidak terbukti telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang berwenang. Akibatnya terdapat kesalahan dalam perhitungan bagian waris para ahli waris yang telah dinyatakan dalam Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tanpa memperhatikan adanya Perjanjian Kawin karena suami isteri tersebut menyatakan bahwa Perjanjian Kawin mereka cacat hukum. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dengan penggunaan data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Tipe penelitian ini bersifat preskriptif dan metode analitis data secara kwalitatif sehingga bentuk laporan dalam penelitian ini bersifat preskriptifanalitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyuluhan hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Pertanggung jawaban Notaris atas kesalahan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang dibuatnya adalah Notaris dapat dikenakan sanksi perdata dengan melakukan gugatan secara perdata kepada Notaris yang bersangkutan.

---

Notary is a public official who has the authority to make an authentic deed also has the authority to perform legal counseling. In connection with the issue of inheritance, Notary acts to create a Certificate of Inheritance for Indonesian citizens of Chinese decendant. There are cases in which the Court decision states that a valid Prenuptial Agreement, but does not apply to third parties because it is not shown to have been registered in the District Court authorized. As a result there is an error in the calculation of the inheritance to heirs who have stated in the Certificate of Inheritance Notary without regard to their marriage as the conjugal agreement states that the Prenuptial Agreement legally flawed. This study uses a form of normative legal research with the use of secondary data that the data obtained from the literature. This type of research is a prescriptive and an analytical method of qualitative data so that the form of this research report in the prescriptive-analytical. The results of this study stated that the information on the law serves to prevent errors in the writing of a Certificate of Inheritance. Notary liability for any errors in the writing of a Certificate of Inheritance which made is a Notary may be subject to civil sanctions by conducting a civil lawsuit to the concerned Notary."

"Tesis ini berisi tentang tanggung jawab dari pihak notaris terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu.Yang dimaksud dengan keterangan palsu tersebut adalah keterangan yang dituliskan di dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan dari para pihak baik yang disengaja maupun tidak sengaja.Keterangan palsu tersebut bisa berasal dari keterangan yang didapat dari Para Pihak yang menghadap Notaris atau keterangan yang ditulis oleh Pihak Notaris sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu mengacu pada asas-asas hukum tertulis. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sumber dari website atau dokumen dari internet yang dapat mendukung kepentingan penelitian yang ditulis oleh penulis. Jika kesalahan dilakukan secara sengaja oleh pihak penghadap, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan berupa ganti rugi atau tindak pidana pemalsuan terhadap pihak yang merugikan tersebut dan pihak Notaris tidak dapat dipersalahkan apabila pihak Notaris dapat membuktikan apabila tidak terlibat dalam kesengajaan tersebut. Akan tetapi apabila kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Notaris maka Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dan meminta ganti rugi serta Notaris tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administratif. Notaris dapat melakukan perbaikan apabila melakukan kesalahan tersebut secara tidak sengaja. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 pengganti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Disebutkan bahwa Notaris dapat melakukan perbaikan dengan mengirimkan Berita Acara dan juga membuat perbaikan pada kesalahan yang ada di minuta akta yang telah dibuat oleh Notaris.

---

This thesis is about the responsibility of the notary towards the making of an authentic act that is based on false information. What is meant by the false information is an information that is written in the deed that is not in accordance with the wishes of the parties either intentional or accidental. False information can be derived from the information obtained from the Parties to Notary or statements written by Notary Party itself. This study is a normative juridical that relies on the principles of the written law. While this type of data used is secondary data in the form of legislation in the form of books relating to the research and resources of the website or document from the Internet to support the interests of research written by the author. If an error is made deliberately by the parties, then the party who feels aggrieved can file a claim for damages or a criminal act of forgery against the adverse party and the Notary can not be blamed if the Notary can prove if they are not involved in the deliberation. But if the error committed intentionally by a Notary, a party who feel aggrieved can sue the concerned Notary and ask for compensation as well as the Notary may be imposed sanctions in the form of criminal sanctions, civil penalties, and administrative sanctions. Notaries can make improvements when making such mistakes inadvertently. This is provided for in Article 51 of Law No. 2 of 2014 substitution of Law No. 30 of 2004 about Notary. Mentioned that the Notary can make improvements by sending Minutes and also make improvements to the existing errors in the minutes deed of Notary."