Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 153943 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Weka Mahardi
Konversi dan Legalitas Penyimpanan Minuta Akta dan Dokumen Pendukung Akta ke dalam bentuk Elektronik oleh Pemegang Protokol Notaris = Conversion and Legality of Storage of Deed Minutes and Deed Supporting Documents into Electronic Documents from by Notary Protocol Holder's
"Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Akta notaris terdiri dari minuta akta dan dokumen pendukung akta berupa surat dan dokumen serta sidik jari penghadap. Proses konversi arsip minuta akta dan dokumen pendukung akta ke dalam bentuk digital dan legalitasnya dapat merujuk pada Undang-Undang Kearsipan dan Dokumen Perusahan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut, penulisan mengulas konversi penyimpanan minuta akta dan dokumen pendukung akta ke dalam bentuk elektronik oleh pemegang protokol notaris merujuk Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Selain itu diulas juga legalitas dan autentikasi dokumen digital hasil pengalihmediaan minuta akta dan dokumen pendukung akta dilihat dari perspektif Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis mendapatkan 11 (sebelas) langkah yang harus ditempuh dalam pengalihmediaan minuta akta dan dokumen pendukung akta menjadi bentuk digital. Dokumen digital yang dihasilkan perlu dilakukan legalisasi dan autentikasi dalam perspektif Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Legalisasi dan autentikasi diperlukan agar dokumen digital yang dihasilkan memenuhi unsur keterpercayaan atau
Minutes of deed are part of the notary protocol. Notary Protocol is a collection of documents which are state archives that must be stored and maintained by a Notary. The notary deed consists of the minutes of the deed and supporting documents of the deed in the form of letters and documents as well as the fingerprint of the appearer. The process of converting the minuta deed archive and supporting documents into digital form and its legality can refer to the Archives and Company Documents Law. This is because the Law on Notary Positions has not regulated it. Based on this, the writing reviews the conversion of the storage of the minutes of deed and supporting documents of the deed into electronic form by the notary protocol holder referring to the Archives Law and the Company Document Law. Beside that analys of the legality and authentication of documents resulting from digital transfer of the minutes of deed and supporting documents for the deed from the perspective of the Archives Act and the Company Documents Act. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach. After conducting research and analysis, the authors get 11 (eleven) steps that must be taken in transferring the media of the minutes of the deed and supporting the deed into digital form. The resulting digital documents need to be legalized and authenticated in the perspective of the Archives Law and the Company Documents Law. Legalization and authentication are required so that the resulting digital documents meet the reliability."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cindy Cynthia
Perlindungan notaris sebagai pemegang protokol notaris terhadap kerahasiaan akta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 970/PDT.G/2019/Pn.Sby) = Protection Of notary as The Holder Of the notary protocol on The confidentiality Of deed (Study Of Surabaya District Court Number 970/Pdt.G/2019/Pn.Sby)
"Tesis ini meneliti mengenai perlindungan Notaris sebagai pemegang protokol terhadap kerahasiaan akta yang ada di dalam penyimpanannya serta kewenangan dan tanggung jawab terhadap pemberian salinan Akta. Dalam tesis ini, Pemegang Protokol Notaris digugat untuk memberikan salinan akta oleh bukan para pihak yang ada di dalam
Akta. Sehingga Notaris Pemegang Protokol dalam menjalankan jabatannya diperlukan Perlindungan hukum untuk memenuhi pemanggilan dan pemeriksaan jika terjadi
sengketa-sengketa hukum karena penerima protokol hanya menerima peralihan protokol guna menjaga minuta/surat-surat yang dilekatkan pada minuta atau protokol dalam
penyimpanan Notaris serta untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah
perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris yang berasal dari Undangundang yakni Notaris dapat menggunakan hak ingkar Notaris apabila Notaris dimintai
keterangannya dalam proses peradilan, serta tanggung jawab dan kewenangan pemegang protokol Notaris sebagai penerima protokol bukan pembuat Akta, tanggung jawabnya
hanya sebatas administratif yakni merawat minuta akta dan menyimpan protokol Notaris di tempat penyimpanannya, karena protokol Notaris tersebut telah diamanahkan dan telah beralih tanggung jawabnya untuk memelihara dan menjaganya. Selain itu mempunyai kewajiban untuk memberikan salinan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
This thesis examines the protection of the Notary as a protocol holder against the confidentiality of deeds in their storage and the authority and responsibility for providing a copy of the Deed. In this thesis, the Notary Protocol Holder is sued to provide a copy of the deed by non-parties in the Deed. So that the Notary Holder of Protocol in carrying out his position requires legal protection to fulfill summons and examinations in case of legal disputes because the recipient of the protocol only receives a transfer of protocol in order to maintain the minuta / letters attached to the minuta or protocol in the Notary's
storage and to maintain dignity. and the dignity of their position, including testimony and processing in examinations and trials. This research is a normative juridical research type with descriptive analytical research and analyzed by qualitative methods. The result of this research is the legal protection that can be given to Notaries that comes from law, namely Notaries can use the right of refusal of the Notary if the Notary is asked for his information in the judicial process, as well as the responsibilities and authorities of the
Notary protocol holder as the recipient of the protocol not the Deed maker. it is only limited administratively, namely maintaining the Minuta deed and keeping the Notary's protocol in its storage, because the Notary's protocol has been mandated and has shifted its responsibility to maintain and safeguard it. In addition, it has the obligation to provide a copy of the Deed in accordance with the provisions of Article 54 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary which has been amended by Law Number 2 of 2014."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Zaky Rifnaldi
Pembacaan Akta Notaris Oleh Pegawai Notaris Dilihat Dari Kewajiban Notaris Dan Akibat Hukumnya = The Reading of The Notary Deed by Notary Employees Is Seen From The Notary's Obligations and The Legal Consequences
"Penelitian ini menganalisis perbuatan Notaris yang menyerahkan pembacaan akta Notaris kepada Pegawai Notaris, di mana perbuatan tersebut dapat mempengaruhi autentisitas akta, walaupun akta tersebut dibuat oleh Notaris. Penulisan ini untuk mengetahui bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam hal pembacaan akta dilimpahkan oleh Notaris kepada Pegawai Notaris, serta untuk mengetahui bagaimana autentisitas dan akibat hukum akta yang dibacakan oleh Pegawai Notaris. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelurusan/studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kewajiban Notaris dalam hal pembacaan akta adalah suatu keharusan atau kewajiban yang tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun termasuk kepada Pegawai Notaris, karena jabatan sebagai Pejabat Umum hanya melekat kepada Notaris. Notaris yang melimpahkan kewajiban dalam pembacaan akta merupakan hal yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sedangkan akibat hukum akta yang dibacakan oleh Pegawai Notaris menyebabkan akta terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan, sehingga akta tersebut tidak bisa menjadi alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Penelitian ini diharapkan agar Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa berpegang teguh pada ketetapan yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga pembacaan akta yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Notaris tidak dilimpahkan kepada siapapun melainkan Notaris sendiri yang membacakan akta
This study analyzes the actions of a notary who submits the reading of a notary deed to a notary employee, where the act can affect the authenticity of the deed, even though the deed was made by a notary. This writing is to find out how the obligations and responsibilities of a notary in terms of reading the deed are delegated by a notary to a notary employee, as well as to find out how the authenticity and legal consequences of the deed read by a notary employee. Through normative juridical research methods, this research uses secondary data obtained from literature research and processed qualitatively. From the results of the research conducted, it was found that the obligation of a Notary in terms of reading the deed is a necessity or obligation that cannot be delegated to anyone, including Notary Employees, because the position as a General Officer is only attached to the Notary. A Notary who delegates obligations in reading the deed is a violation of the provisions of the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics. Meanwhile, the legal consequences of the deed read by the Notary Officer caused the deed to be degraded from an authentic deed to a private deed, so that the deed could not be used as evidence with perfect evidentiary power. This research is expected that the Notary in carrying out his position always adheres to the provisions relating to the procedure for making a Notary deed, so that the reading of the deed which has become the obligation and responsibility of the Notary is not delegated to anyone but the Notary himself who reads the deed."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Indriawati
Akibat minuta akta yang tidak disimpan sebagai protokol notaris = Due to minute of notarised deedllaw as a notary protocol
"Permasalahan administrasi yang dilakukan Notaris karena tidak tertib secara administratif terhadap pencatatan dan penyimpanan Protokol Notaris merupakan bagian dari pertanggungjawaban Notaris terhadap kewajibannya membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran akibat hukum dari minuta akta yang tidak disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris harus lebih memperhatikan mengenai kewajibannya dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Tujuannya agar Protokol Notaris tetap terjaga dan terpelihara sehingga juga akta autentik yang merupakan alat bukti tersebut agar tetap aman apabila suatu saat nanti dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Kata kunci: protokol notaris, minuta akta, reportorium.
The problem conducted the notary due to undisciplined administratively against recording and storage Protocols Notary against liability obligations make minuta deed and save them as part of the Notary Protocols. This research method using normative juridical. This type of research uses analytical descriptive to obtain an overview of legal consequences of Minuta Deed which is not stored as part of the Notary Protocol. Next after the legal materials collected then analyzed the legal materials to get the conclusion of analysis techniques with the verdict. The purpose of this research is to know the legal consequences of Certificate not stored Minuta as part of the Protocol of the notary and notary 39 s responsibility towards the deed made and sanctions against the notary. The results of this research show that a notary public should pay more attention to regarding their obligations in the save minuta deed as part of the Notary Protocols. The purpose is to make Notary Protocols maintained and preserved so that also the authentic deed is evidence that remain secure when one day needed by interested parties.Keywords Notary protokol, authentic deeds, reportorium."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51440
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Kalingga Hermawan
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tanpa Didasarkan Kuasa Dan Tanda Tangan Pemegang Saham Yang Ditunjuk Pada Notulen Rapat (Analisis Putusan Nomor 13/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Xi/2021) = Responsibilities of a Notary in Making the Deed of Decision Statement that is not Based on Power of Attorney and the Signature of the Shareholders Appointed in the Minutes of the Meeting (Analysis on The Decision Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta /XI/2
"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam Akta PKR. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 pembuatan Akta PKR didasarkan pada risalah RUPS yang tidak disertai tanda tangan pemegang saham dan kuasa. Rumusan masalah dalam penulisan ini mencakup akibat hukum dan tanggung jawab notaris. Bentuk penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terhadap Akta PKR pembuatannya wajib memenuhi formalitas tertentu. Tidak terpenuhinya syarat formalitas, akan membuat akta terindikasi batal demi hukum. MPW tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta autentik. Untuk menjamin kepastian hukum, hakim dalam hal ini harus menyatakan bahwa akta yang bersangkutan adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.  Pembuatan akta autentik yang menimbulkan kerugian dapat menarik notaris dalam pertanggungjawaban baik secara perdata dan pidana.
The Deed of Statement of Meeting Resolutions (SMR Deed) is an authentic deed made by the MoM that shall be signed by the chairperson of the meeting, and at least one shareholder shall be appointed by and from among those present, and the grant of PoA by the meeting to the directors or other parties to put the MoM into the deed. In the decision of the Supervisory Council of the Notary Region of the Special Capital Region of Jakarta Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 the SMR Deed made by the MoM which does not requires shareholder signatures and PoA. Research questions on this thesis are legal result and liability of notary. Research Method uses is normative juridical. This research uses secondary data literature study and interview. The research show that the SMR Deed must fulfill certain formalities or it indicates to be null and void. MPW does not have the authority to cancel authentic deed, but instead imposes sanctions on the notary. In acquire legal certainty, the court must declare that the agreement is null and void. In the event that authentic deed causes a loss, notary can be held responsible for civil and criminal sanctions."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nabilla Syahdinda Putri
Tanggung Jawab Notaris terkait Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 634/PDT/2020/PT BDG) = Notary Responsibilities regarding their Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders (Analysis of Bandung High Court Decision No. 634/PDT/2020/PT BDG)
"Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 634/PDT/2020/PT BDG terkait keputusan-keputusan yang telah diambil oleh PT X (Tergugat) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan Akta Berita Acara Rapat PT X No. 2 tanggal 8 Januari 2018. Tergugat memberhentikan Tuan Y (Penggugat) dari jabatannya selaku direktur melalui surat pemberhentian sementara oleh dewan komisaris tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPSLB dan tanpa pernah diberikan kesempatan untuk membela diri. Selain itu, Tergugat telah mengalihkan kepemilikan saham milik Penggugat dikarenakan tidak adanya bukti setor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap keputusan RUPSLB Tergugat yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Berita Acara Rapat PT X No. 2 tanggal 8 Januari 2018 sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 634/PDT/2020/PT BDG. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil penelitian dalam tesis ini, yaitu Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 634/PDT/2020/PT BDG yang memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 150/Pdt.G/2019/PN.Bgr dan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah semestinya dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini karena prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Direktur berdasarkan surat pemberhentian sementara dan tanpa kesempatan untuk membela diri telah melanggar Pasal 106 UUPT. Selanjutnya, pengalihan saham yang seharusnya masih sah milik Penggugat ini tidak sesuai dengan Pasal 56-Pasal 57 UUPT dan oleh karena itu Tergugat juga melanggar Pasal 52 Ayat (1) UUPT karena menghilangkan hak Penggugat sebagai pemegang saham diantaranya adalah untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Tanggung jawab Notaris terkait Akta Berita Acara Rapat PT X No. 2 tanggal 8 Januari 2018 dalam lingkup perdata adalah ganti kerugian. Terdapat tanggung jawab administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat yang dapat diberikan kepada Notaris
The background of this research is the Bandung High Court Decision No. 634/PDT/2020/PT BDG regarding decisions taken by PT X (Defendant) through an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which resulted in Deed of Minutes of Meeting of PT X No. 2 dated 8 January 2018. The Defendant has dismissed Mr. Y (Plaintiff) from his position as director through a temporary dismissal letter from the board of commissioners without being followed up by EGMS and without ever having been given the opportunity to defend himself. In addition, the Defendant has transferred the ownership of the Plaintiff's shares due to the absence of Plaintiff's proof of deposit without the knowledge of the Plaintiff. This research discusses the judge's consideration of the decision taken at Defendant's EGMS which is suspected of containing elements of an unlawful act and the Notary's responsibility regarding the making of the Deed of Minutes of Meeting of PT X No. 2 dated 8 January 2018 in connection with the Bandung High Court Decision No. 634/PDT/2020/PTBDG. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with a prescriptive research typology. The results of the research in this thesis, namely the judge's considerations in the Bandung High Court Decision No. 634/PDT/2020/PT BDG which decided to cancel the Bogor District Court Decision No. 150/Pdt.G/2019/PN.Bgr and granting the Plaintiff's claim is appropriate and in accordance with applicable regulations. This is because the procedure for dismissing the Plaintiff as Director based on a temporary dismissal letter and without the opportunity to defend himself has violated Article 106 of the Company Law. Furthermore, the transfer of shares which should have legally belonged to the Plaintiff was not in accordance with Article 56-Article 57 of the Company Law and therefore has also violated Article 52 Paragraph (1) of the Company Law because it removed the Plaintiff's rights as a shareholder to attend and vote at the GMS. The responsibility that could be given to the regarding the Deed of Minutes of Meeting of PT X No. 2 dated 8 January 2018 in the civil scope is compensation. Administrative responsibilities could be given as well to the Notary in the form of verbal warnings, written warnings, temporary dismissals, honorable discharges and dishonorable discharges"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Regina Ayu Sepriani
Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 844/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Brt) = Liability Of The Notary Protocol Holders On The Uuregistered Deed Of Amendment To The Limited Budgets Of A Limoted Company (Decision Analysis Of Barat Jakarta State Court Number 844/PDT.G/2018/PN.JKT.BRT)
"Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen atau arsip yang merupakan salah satu kewenangan dari notaris untuk menyimpannya. Penyerahan protokol notaris biasanya diserahkan karena ada suatu kondisi seperti notaris cuti, atau meninggal dunia. Penyerahan protokol notaris akan dilakukan berdasarkan penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah. Tujuan penyimpanan protokol notaris adalah untuk menjaga kerahasiaan akta serta Tanggung jawab penyimpanan akta beralih kepada notaris yang menerima protokol. namun, terkadang dapat ditemukan akta dari notaris pembuat akta yang ternyata bermasalah pada saat telah menjadi protokol notaris. masalah dalam akta protokol tersebut dapat memicu adanya gugatan yang timbul setelah aktanya beralih kepada notaris pemegang protokol. Penelitian ini membahas mengenai peranan majelis pengawas daerah notaris dalam penyerahan protokol notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 16 Tahun 2021; dan, pertanggungjawaban notaris pemegang protokol atas protokol notaris yang terindikasi adanya kelalaian oleh Notaris pembuat akta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil penelitian ini, yaitu peranan majelis pengawas daerah terhadap penyimpanan dan penunjukkan pemegang protokol notaris; dan pertanggungjawaban notaris pemegang protokol hanya sebatas menyimpan dan mengeluarkan salinan atas akta dalam protokol notaris yang dipegangnya, akta dalam protokol notaris yang bermasalah bukan merupakan tanggung jawab dari notaris pemegang protokol dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah notaris pembuat akta.
A notary protocol is an collection of documents or archives that one of the notary authorities stores them. Notary protocols are usually submitted because there is a condition such as a notary leave or death. The submission of the notary protocol will be carried out based on the appointment of the Regional Supervisory Assembly. The purpose of notary protocol storage is to maintain the confidentiality of the deed, and the responsibility of deed storage is transferred to the notary who receives the protocol. However, sometimes it can be found an act from a notary of the deed maker that turns out to be problematic when it has become a notary protocol. Problems in the protocol deed can trigger a lawsuit that arises after the deed is transferred to the notary of the protocol holder. This research discusses the role of the notary regional supervisory assembly in the submission of notary protocols in the Notary Department Law and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 16 of 2021 and the accountability of the notary of the protocol holder for the notary protocol indicated by negligence by the notary of the deed maker. This is normative juridical research using secondary data and analytical explanatory research typology. The results of this study, namely the role of the regional supervisory assembly on the storage and appointment of notary protocol holders; and the accountability of the notary of the protocol holder are only limited to storing and issuing copies of the deed in the notary protocol he holds, the deed in the problematic notary protocol is not the responsibility of the notary of the protocol holder and who should be responsible is the notary of the deed maker."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jeffira Ridhany
UPAYA HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN SALINAN AKTA BARU KARENA MUSNAHNYA MINUTA AKTA AKIBAT PERISTIWA FORCE MAJEURE = "LEGAL EFFORT IN THE MAKING OF NEW COPY OF THE DEED DUE TO THE DESTROYED OF THE ORIGINAL DEED CAUSED BY FORCE MAJEURE EVENTS"
"Sudah menjadi kewajiban bagi Notaris untuk menyimpan dan menjaga keberadaan dokumen-dokumen protokol Notaris, khususnya minuta akta. Akan tetapi dalam praktiknya sampai saat ini, penyimpanan minuta akta masih dilakukan dengan menggunakan media konvensional dalam bentuk fisik kertas secara manual, yang seringkali berdampak pada berkas yang rawan kerusakan ataupun musnah akibat peristiwa force majeure. Padahal, dengan hilang, rusak ataupun musnahnya minuta akta dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Penelitian ini membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris pembuat ataupun Notaris pemegang protokol dalam hal pembuatan salinan akta baru karena musnahnya minuta akta akibat peristiwa force majeure. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, bersifat eksplanatoris analitis dengan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris apabila minuta aktanya musnah atau rusak adalah membuat Berita Acara dan laporan kepada Majelis Pengawas Notaris, dan jika dimungkinkan dapat meminta permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk dapat dibuatkan persetujuan dalam pembuatan salinan akta yang baru. Sehingga, Notaris tetap dapat membuat salinan akta yang baru setelah musnahnya minuta akta, mengacu pada data yang tersimpan dalam soft file, hal ini karena penyimpanan salinan akta dalam bentuk soft file diperbolehkan sebagai penyimpanan tambahan. Salinan akta yang dibuat baru karena minuta aktanya telah musnah tetap memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat karena masih dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Dalam era digitalisasi seperti saat ini, diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengarsipan protokol Notaris berbasis media elektronik, sebagai langkah untuk meminimalisir risiko kerusakan atau musnahnya dikemudian hari. Sehingga, dunia kenotariatan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaannya terutama dibidang pelayanan hukum dan pengarsipan.
It is an obligation for a Notary to keep and maintain the existence of Notary protocol documents, especially the original deed. However, until now, the filing of the original deed is still carried out using conventional media in the form of physical paper manually, which often has an impact on files that are prone to damage or destruction due to force majeure events. While in fact, the loss, damage or destruction of the original deed may cause loss or disadvantage to the parties concerned. This study discusses the legal remedies that can be taken by the Notary or the ‘protocol-holder’ Notary in terms of making a new copy of the deed due to the destruction of the original deed due to the force majeure event. This research is a normative juridical research, explanatory analytical with qualitative data analysis method. The results of this study indicate that, legal remedies that can be taken by a Notary if the original deed are destroyed or damaged is to make a report to the Notary Supervisory Board, and if it is possible, they may request an application to the Panel of Judges of the District Court for an approval in the making a new copy of the Deed. Thus, the Notary can still make a new copy of the deed after the destruction of the original deed, referring to the data stored in the soft file, this is because the storage of the copy of the deed in the form of a soft file is allowed as additional storage. A new copy of the deed made because the minutes of the deed have been destroyed still have legal force as strong evidence because it is still issued by a Notary as an authorized public official. In this current digitalization era, it is hoped that the government can make regulations that specifically regulate the filing of Notary protocols based on electronic media, as a step to minimize the risk of damage or destruction in the future. Thus, the notary world is expected to be able to utilize technology to facilitate its work, especially in the field of legal services and archiving."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Amalia Maharani
Penerapan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Sgm) = Application of the precautionary principle and legal responsibility notary in making the deed of decision statement limited liability company shareholders (Analysis of Judgement of Sungguminasa District Court Number 60/Pdt.G/2018/PN Sgm).
"Notaris sangat rentan terlibat pemasalahan hukum ketika membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Akta PKR RUPS) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Akta PKS) karena keterangan dan dokumen pendukung yang tidak benar dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari para penghadap. Notaris dapat mengantisipasinya dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Rumusan masalah tesis adalah penerapan prinsip kehati-hatian notaris dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka terhadap peraturan hukum tertulis, buku dan karya ilmiah. Tipologi penelitian ini adalah preskriptif dengan metode analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Simpulan penelitian ini adalah pertama, penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris FRP dalam pembuatan Akta PKS No. YY/2014 dilakukan dengan cara memeriksa identitas dan kewenangan bertindak para penghadap, profil perseroan dan kelengkapan dokumen pendukung untuk membuat akta. Sebaliknya, Notaris LRH tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya memeriksa profil perseroan, sehingga mengakibatkan Akta PKR RUPS No. YY/2014 batal demi hukum; kedua, tanggung jawab hukum Notaris LRH adalah secara perdata karena melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hukuman pembayaran biaya perkara, secara administratif karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat diberikan sanksi peringatan tertulis sebagai notaris, dan secara etik karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 Kode Etik Notaris Tahun 2015 dapat diberikan sanksi peringatan sebagai anggota perkumpulan notaris.
Notaries are very vulnerable to getting involved in legal problems when making the Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders (Deed of SD GMS) and Deed of Statement of Circular Decisions (Deed of CD) due to incorrect supporting information and documents and legal actions that are contrary to the laws and regulations of the parties. Notaries can anticipate it with the principle of prudence in making the deed. The formulation of the thesis problem is the application of the notary prudence principle and the legal responsibility of the notary in making the deed of decision statement of the shareholders of the limited liability company in terms of the Judgements of Sungguminasa District Court Number: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. This research is a normative juridical research with the method of collecting data from literature studies on written legal regulations, books and scientific works. The typology of this research is prescriptive with qualitative data analysis methods to answer research problems. The conclusions of this study are first, the application of the precautionary principle by the FRP Notary in making the Deed of CD No. YY/2014 is carried out by checking the identity and authority to act of the appearers, company profile and completeness of supporting documents to make a deed. On the other hand, the LRH Notary did not apply the precautionary principle, particularly examining the company's profile, resulting in the Deed of SD GMS No. YY/2014 null and void; secondly, the legal responsibility of the LRH Notary is civilly for violating Article 1365 of the Civil Code with a penalty of paying court fees, administratively for violating the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law -Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, so that a written warning penalty can be given as a notary, and ethically for violating the provisions of Article 3 number 5 of the 2015 Notary Code of Ethics, a warning penalty as a member of a notary association can be given."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adeline Winardi
Peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas terkait dengan isi akta dan surat kuasa pendiri berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 181 pk/pdt/2019 = The role and responsibility of notary in making the deed of establishment of a limited liability company related to the content of the deed and power of attorney pursuant to the supreme court decision number 181 pk/pdt/2019.
"Peran Notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatas merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, terdapat perseroan terbatas yang para pendirinya merupakan warga negara atau badan hukum asing atau yang dikenal sebagai perseroan terbatas penanaman modal asing dan dalam pendiriannya, para pendiri tersebut memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan penandatanganan akta. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 Pk/Pdt/2019, terdapat akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing yang dipermasalahkan oleh salah satu pendirinya karena ketentuan yang terdapat pada akta pendirian dan pembetulan atas akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan surat kuasa pendiri yang dibuat di luar negeri tidak dilegalisasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis didasarkan pada peraturan yang berlaku terkait pembuatan dan pembetulan akta dan ketentuan terkait legalisasi surat kuasa pendiri yang dibuat di luar negeri. Hasil analisa adalah bahwa permasalahan tersebut dapat terjadi karena notaris kurang berhati-hati sehingga melakukan kesalahan dalam pembuatan dan pembetulan akta sedangkan surat kuasa pendiri yang tidak dilegalisasi tetap berlaku dan dapat digunakan. Untuk mencegah terjadinya peristiwa yang serupa maka notaris perlu melakukan persiapan sebelum melakukan pembuatan akta dan juga dapat dikembangkan suatu sistem yang dapat melakukan periksaan terhadap akta agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam pembuatan ataupun pembetulan akta.
The role of a notary in the framework of drafting a limited liability company deed is one of the role held by a notary based on Law Number 2 of 2014 regarding the Amendments to Law Number 30 of 2004 regarding Notary and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. In practice, there is limited liability company which the founders are foreign citizens or legal entities or known as foreign investment limited liability company and in their establishment, the founders give a power of attorney to other party to execute the deed. However, in the Supreme Court Decision Number 181 Pk/Pdt/2019, there is a deed of establishment of a foreign investment limited company which was questioned by one of the founders since the provisions contained in the deed of establishment and the correction of the deed were not in accordance with the prevailing regulation and the power of attorney from the founders which made abroad is not legalized. To answer this questions, a normative juridical research method was used and data analysis was performed prescriptively. The analysis is made based on the applicable regulations regarding the creation and correction of deeds and provisions related to the legalization of the founding power of attorney made abroad. The result of the analysis is that these problems can occur since the notary is not careful and therefore made mistakes in the making and correcting the deeds, while the power of attorney of the founders which is not legalized is still valid and can be used. To prevent a similar event occurs, notary need to make preparations before making deeds and also a system can be developed to inspect the deeds in order that no mistakes will be occur in the making or correcting of the deeds."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>