Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik salah satunya adalah akta perkumpulan sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris. Perkumpulan sebagai salah satu jenis badan hukum, memerlukan jasa notaris dalam pembuatan akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasarnya termasuk didalamnya perubahan organ perkumpulan, dimana perubahan anggaran dasar perkumpulan merupakan hasil dari Rapat Anggota Perkumpulan yang wajib dituangkan dalam Akta Notaris. Dalam Praktiknya masih terdapat penyimpangan pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris dari kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengakibatkan Pembatalan Akta oleh Pengadilan yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam Akta. Diperlukan suatu kajian yang mempelajari tata cara pembuatan akta perubahan anggaran dasar perkumpulan dan akibat hukum adanya pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan akta sehingga meminimalisir kesalahan notaris dalam hal pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah ketidakcermatan dan penyimpangan tata cara pembuatan akta perubahan anggaran dasar perkumpulan dan ketidakcematan notaris dalam membuat akta sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

---

A notary as a public official is authorized to make an authentic deed, one of which is a deed of association in accordance with the procedures contained in the statutory regulations and the Notary Code of Ethics. The association as one type of legal entity, requires the services of a notary in making the deed of establishment or the deed of amendment to its articles of association including changes to the association's organs, where changes to the association's articles of association are the result of the Association's Member Meeting which must be stated in the notary deed. In practice, there are still deviations from the making of the Deed of Amendment to the Articles of Association by a Notary from the rules contained in the Act which resulted in the cancellation of the Deed by the Court which caused losses to the parties involved in the Deed. A study is needed that studies the procedures for making a deed of amendment to the association's articles of association and the legal consequences of a violation or error in making the deed so as to minimize notary errors in terms of making the deed. This study uses a normative juridical research method. The results of this study are inaccuracies and deviations in the procedures for making changes to the association's articles of association and the notary's incompetence in making the deed so that it causes harm to the parties concerned can result in the deed being null and void and has no binding legal force."

"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan susunan pemegang saham seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur serta persyaratan pelaksanaan RUPS dan syarat pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun pada kenyataanya RUPS PT AN tidak memenuhi syarat pemindahan hak atas saham yang mengakibatkan pembatalan akta pernyataan keputusan RUPS seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 PK/PDT/2022. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang keabsahan pemindahan hak atas saham pada PT AN dan tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan RUPS yang telah dibatalkan oleh hakim. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi dokumen yang selanjutnya dianalisis. Dapat dikemukakan 2 (dua) hasil analisis dari penelitian ini yaitu: Pertama, pemindahan hak atas saham pada Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham Nomor 42 Tanggal 28 November 2014 sebagian sah untuk 60 (enam puluh) saham karena telah memenuhi prosedur serta persyaratan pengambilan keputusan sirkuler dan syarat pemindahan hak atas saham tetapi sebagian lainnya tidak sah untuk 129 (seratus dua puluh sembilan) saham karena tidak ada akta pemindahan hak atas saham. Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 Tanggal 24 Desember 2014 tidak sah seluruhnya serta melawan hukum karena melanggar syarat pemindahan hak atas saham yaitu tanpa akta pemindahan hak atas saham dan tanpa persetujuan pemegang saham melalui RUPS; Kedua, notaris memiliki tanggung jawab atas pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 Tanggal 24 Desember 2014 secara perdata berupa ganti rugi. Notaris juga dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan/tulisan atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat sebagai notaris oleh majelis pengawas notaris. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi kode etik oleh dewan kehormatan notaris berupa teguran lisan/tulisan atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat dari keanggotaan organisasi notaris.

---

The General Meeting of Shareholders (GMS) related to changes in the composition of shareholders must be carried out by the procedures and requirements for implementing the GMS and the provisions for transferring rights to shares as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, in reality, PT AN's GMS did not fulfill the requirements for transferring rights to shares, which resulted in the cancellation of the deed of the statement of the GMS decision as found in Supreme Court Decision Number 223 PK/PDT/2022. Therefore, this research was conducted by raising issues regarding the validity of the transfer of rights to shares in PT AN and the responsibility of the notary regarding the deed of the GMS decision, which the judge canceled. This doctrinal legal research was conducted by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials through document studies which were then analyzed. It can be stated 2 (two) results of the analysis of this study, namely: First, the transfer of rights to shares in the Deed of Statement of Joint Contract of Shareholders Number 42 dated 28 November 2014 is partially valid for 60 (sixty) shares because it has fulfilled the procedures and decision-making requirements circular and requirements for the transfer of rights over shares, but the other part is not valid for 129 (one hundred twenty-nine) shares because there is no deed of transfer of rights over shares. The Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders Number 14, dated 24 December 2014 invalid as a whole and against the law because of a violation of the requirements for the transfer of rights to shares, namely without the deed of transfer of shares ownership and without the approval of shareholders through the GMS; Second, the notary has the responsibility for canceling the Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders Number 14 dated 24 December 2014 in the form of compensation. Notaries can also be subject to administrative sanctions in the form of verbal/written warnings or respectful/disrespectful dismissal as a notary by the notary supervisory board. In addition, notaries can also be subject to code of ethics sanctions by the notary honor council in the form of verbal/written warnings or dismissal with respect/disrespect from the notary organization."

"Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris mengatur bahwa notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a undang-undang jabatan notaris menyatakan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum. Pada kenyataannya, terdapat notaris pengganti yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Salah satu contoh tersebut terdapat dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 90/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum kepada seorang notaris pengganti yang membuat akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang melanggar mekanisme pelaksanaan rapat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar yayasan tersebut dan mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa akibat dari kelalaian notaris NA dan ER, maka Akta pernyataan keputusan rapat beserta turunannya tersebut menurut putusan pengadilan tidak berkekuatan hukum. Artinya, akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Adapun pertanggungjawaban notaris secara perdata adalah ganti kerugian atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, secara pidana dengan dasar pelanggaran atas Pasal 264 kitab undang-undang hukum pidana, dan secara administrasi adalah berupa teguran dan pemberhentian sebagaimana terdapat pada Pasal 16 ayat (11) undang-undang jabatan notaris.

---

The provisions in Article 1 point 3 of law number 2 of 2014 concerning the position of a notary stipulate that a notary is to be appointed as a notary to appoint a notary who is on leave, sick, or temporarily unable to carry out his position as a notary. Article 16 paragraph (1) of the notary position law states that notaries have an obligation to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and protect the interests of parties in legal actions. In fact, there are notaries who are not in accordance with their obligations as regulated in the notary position law. One such example is found in the East Jakarta District Court number 90/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, which is a lawsuit against the law against a substitute notary who made a statement on the decision of the foundation builder meeting which violated the implementation of the meeting as stipulated in the articles of association. the foundation and resulted in the deed being null and void. The research method used is a normative juridical approach with the application of laws and a case approach. The results of the analysis obtained in this study are that as a result of the negligence of notaries NA and ER, the deed of decision statement and its derivatives according to the court's decision has no legal force. That is, the action is considered never existed. Non-civil liability is compensation for lawsuits against the law, criminally based on violation of Article 264 of the criminal code of law, and administratively in the form of warnings and restrictions as contained in Article 16 paragraph (11) of the law on the position of a notary."

"Penelitian ini menganalisis tentang akibat hukum dan tanggung jawab PPATS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor 970 K/Pdt/2019 mengenai akibat hukum dan tanggung jawab PPATS terhadap pembatalan akta hibah. Salah satu cara seseorang mengalihkan haknya secara hukum yaitu dengan hibah dengan dibuatkan akta hibah di hadapan PPAT dalam hal ini PPATS. Pemberian hibah dapat diberikan apabila tidak melanggar bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam undang-undang, yang dimana bagian ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (legitieme portie) dan jika dilanggar maka ahli waris dapat menuntut haknya. Dalam hal ini, PPATS tidak membacakan akta, hanya dihadiri oleh satu orang saksi, tidak ditandatangani oleh PPATS pada saat itu juga dan tidak ada persetujuan dari para ahli waris yang menyebabkan melanggar peraturan perundang-undangan jabatan PPAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan data sekunder. Akta hibah yang dibuat PPATS yang mengalami cacat secara hukum yang menyebabkan aktanya batal demi hukum. Perbuatan PPATS ini dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif dan secara perdata dengan sanksi berupa teguran tertulis dan ganti kerugian

---

This study analyzes the legal consequences and responsibilities of temporary land deeds that violate the provisions of laws and regulations and can cause parties losses. The issues raised in this study are based on Decision Number 970 K /Pdt/ 2019 regarding the legal consequences and responsibility of temporary PPAT for the cancellation of grant deeds. One of the ways a person transfers his rights legally is by a grant by making a grant deed before the PPAT in this case a temporary PPAT. Grants may be granted if they do not violate the share of heirs specified in the statute, whereby the statutory share of the heirs has an absolute share (legitime portie) and if violated then the heirs can claim their rights. In this case, the PPAT temporarily did not read out the deed, was only attended by one witness, was not signed by the temporary PPAT at that time and there was no approval from the heirs which led to the violation of the laws and regulations of the PPAT position. This research uses normative juridical research methods that are descriptive and analytical with secondary data. The legal materials used in this study are divided into three: primary legal sources consisting of civil law books, secondary legal sources consisting of legal journals, and tertiary legal sources consisting of legal dictionaries. The data analysis method used in this study is qualitative, namely data compiled in the form of narratives. A grant made by a temporary PPAT that is legally flawed causes the deed to be null and void. The actions of this temporary PPAT can be held administratively and civilly liable with sanctions in the form of written reprimands and compensation."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjunya disebut Akta PKR) merupakan salah satu Akta Partij yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjunya disebut RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dimuat dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas mengenai suatu Akta PKR yang dibuat oleh Notaris, yang berdasarkan pada suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjunya disebut RUPSLB) yang fiktif, dengan kata lain RUPS tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu Akta PKR berdasarkan Notulen RUPSLB yang diduga fiktif dan tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan Akta PKR yang berdasarkan pada RUPSLB yang diduga fiktif. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif yang bermaksud untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori dan memberikan saran dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemudian, untuk simpulan dari tesis ini adalah bahwa Akta PKR yang dibuat berdasarkan RUPSLB yang fiktif, tetap sah. Namun, tidak memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh karenanya, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih memperhatikan apa yang menjadi dokumen dari dasar dibuatnya suatu akta Notaris tersebut.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (hereinafter referred to as the PKR Deed) is one of the Partij Deeds relating to a Limited Liability Company that contains the resolutions of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS) which is made privately and subsequently contained in the form of an authentic deed. This thesis discusses a PKR Deed made by a Notary, which is based on a fictitious Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as EGMS), in other words, the GMS never took place. The formulation of the problem raised in this thesis is regarding the legal consequences arising from a PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS Minutes and the Notary's responsibility for the implementation of the PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS. This thesis research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials. The research conducted is prescriptive which intends to analyze concrete legal events in accordance with theory and provide suggestions in overcoming a problem. Then, the conclusion of this thesis is that the PKR Deed made based on the fictitious EGMS is still valid. However, it does not have legal force and the Notary's responsibility for the deed is in the form of administrative responsibility, civil liability and criminal responsibility. Therefore, the Notary in making the deed should pay more attention to what is the document from the basis for which a Notary deed is made.

"

"Badan hukum yayasan yang telah dibatalkan seharusnya tidak dapat diangkat kembali oleh organ pembina yang telah lama mengundurkan diri. Pada kenyataannya, pendirian Yayasan Pengusaha Banyumas didirikan berdasarkan akta yang telah dibatalkan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3630 K/Pdt.2020. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum pembatalan akta yayasan dan status yayasan baru yang didirikan berdasarkan pada akta-akta yayasan yang telah dibatalkan oleh para pembina yayasan. Untuk itu, penelitian doktrinal ini dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data adalah menggunakan studi dokumen yang kemudian dilakukan analisis didukung dengan wawancara dengan narasumber. Hasil analisis diantaranya Pertama, pembatalan akta dapat dilakukan oleh pihak berwenang, dalam hal ini dilakukan oleh organ pembina yayasan sebagaimana dalam Pasal 28 UU Yayasan. Akibat hukum dari pembatalan ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3630 K/Pdt.2020 adalah yayasan menjadi bubar sebagaimana dalam Pasal 28 Undang-Undang tentang Yayasan juncto Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata serta hak dan kewajiban atas Yayasan Putera Harapan Banyumas menjadi milik Yayasan Putera Harapan Banyumas yang baru dikarenakan adanya hubungan erat yang berkaitan dengan pelimpahan hak dan kewajiban yayasan yang aktanya dibatalkan. Kedua, terhadap status yayasan baru yang didirikan oleh Yayasan Pengusaha Banyumas berdasarkan penyesuaian akta Yayasan Putera Harapan Banyumas yang telah batal yakni akta nomor 3 tanggal 3 Desember 1997 tidak dapat dilakukan mengingat Tuan LBJ selaku Pembina yayasan telah mengundurkan diri pada tahun 2003 sehingga tidak memiliki legal standing untuk bertindak atas nama yayasan, serta harta kekayaan yayasan merupakan harta kekayaan yang terpisah dari pendiri maupun Pembina sebagaimana dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sehingga akta yang dibuat oleh Notaris AP menjadi batal demi hukum, Yayasan Pengusaha Banyumas tidak dapat menggunakan kata yayasan pada nama depannya, dan pengurus Yayasan Pengusaha Banyumas yang bukan lagi sebagai badan hukum bertanggung jawab secara renteng

---

A foundation legal entity that has been canceled should not be reappointed by the governing body that has long resigned. The establishment of the Banyumas Entrepreneurs Foundation was established based on an annulled deed as stated in the Supreme Court Decision Number 3630 K/Pdt.2020. The problem in this thesis is the legal consequence of the cancellation of the foundation deed and the status of a new foundation established based on the foundation deed that has been canceled by the foundation’s supervisors. For this reason this doctrinal research uses primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection using a document study which is the analyzed supported by the interviews with informants. The results of the analysis include the First, the cancellation of the deed can be carried out by the authorities, in this casem it is carried out by the foundation’s supervisory organs as stipulated in Article 28 of the Foundation Law. The legal consequences of the cancellation, in terms of the Supreme Court Decision Number 3630 K/Pdt.2020, are that the Banyumas Entrepreneurs Foundation is dissolved and the rights and obligations of the Putera Harapan Banyumas Foundation belong to the new Putera Harapan Banyumas Foundation. Second, regarding the status of the new foundation established by the Banyumas Entrepreneurs Foundation based on adjustments to the deed of the Putera Harapan Banyumas Foundation which had been canceled, namely deed number 3 dated December 3, 1997, it could not be carried out considering that Mr. LBJ as the gounder of the foundation had resigned in 2003 so he had no legal standing to act on behalf of the foundation, and the assets of the foundation are assets that are separate from the Founders and Trustees as in Article 6 to Article 7 of Government Regulation Number 2 of 2013 concerning Amendments to Government Regulations concerning Implemenytation of the Law on Foundations so that deed made by AP’s Notary became null and void, the Banyumas Entrepreneurs Foundation could not use the word foundation in their first name, and the management of the Banyumas Entrepreneurs Foundation who was no longer a legal entity was jointly and severally responsible."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mentaati ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan, apabila Notaris melanggar ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib bertanggungjawab dalam aspek individu maupun sosial. Semakin banyak akta yang dibuat oleh notaris maka akan semakin besar tanggung jawab Notaris tersebut. Notaris juga dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya memerlukan seorang pegawai sebagai penunjang profesional kerjanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris atas pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT yang dilakukan oleh pegawai dalam Akta Jual Beli serta menganalisis kekuatan mengikat dan dampak hukum dari Akta Jual Beli yang dibubuhi tanda tangan Notaris/PPAT yang dipalsukan oleh pegawai Notaris/PPAT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu adanya tanggung jawab secara perdata sesuai Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Dampak hukum terhadap Akta Jual Beli tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Untuk mencegah hal itu terjadi, diharapkan Notaris dan pegawai membuat perjanjian kerja secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak agar tidak terjadi kasus pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT oleh pegawainya di kemudian hari.

---

The Notary in carrying out his position is obliged to comply with the applicable provisions as regulated by legislation, if the Notary violates the applicable provisions, the Notary is obliged to be responsible for individual and social aspects. The more deeds made by a notary, the greater the responsibility of the notary. Notaries can also hold concurrent positions as Land Deed Making Officials, so that a Notary in carrying out his authority and obligations requires an employee as a professional supporter of his work. The problems raised in this study are the Notary's responsibility for falsification of Notary/PPAT signatures carried out by employees in the Sale and Purchase Deed and analyze the binding strength and legal impact of the Sale and Purchase Deed whose signatures of Notary/PPAT were falsified by Notary/PPAT employees . To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used is explanatory. The results of this study are that there is a civil liability according to Article 1367 of the Civil Code stating that people who appoint other people to represent their affairs are responsible for losses caused by their servants or subordinates in carrying out the work assigned to those people. The legal impact on the Sale and Purchase Deed is null and void because it does not meet the provisions of Article 1868 of the Civil Code. To prevent this from happening, it is expected that the Notary and the employee will make a written work agreement signed by both parties so that there are no cases of forgery of the Notary's signature/PPAT by their employees in the future."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disingkat dengan UUJN. Kewenangan atributif tersebut antara lain adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dibidang keperdataan terkait hukum kewarisan yaitu pembuatan sebuah akta wasiat. Tesis ini menganalisis mengenai bagaimana peranan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat dan akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat tidak sesuai dengan undang-undang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 84/Pdt.G/2019/PTA JKT. Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat, sebagai seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik dan kewenang lainnya dalam pasal 15 ayat 1 (a) yaitu surat wasiat. Dalam proses pembuatan akta wasiat ini Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib melakukan kewajibannya sesuai pasal 16 ayat (1) huruf a untuk bertindak dengan amanah, jujur dan saksama, mandiri dan tidak berpihak dalam menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, terkait pembuatan akta wasiat. Pembatalan suatu akta wasiat melalui putusan hakim dalam kasus ini mengakibatkan dicabutnya Akta wasiat No.2 tanggal 3 Februari 2015. sehingga tidak dapat dilaksanakannya wasiat dan keinginan terakhir dari seorang pewaris menjadi tidak terlaksana.

---

A notary is a public official authorized to make an authentic deed and have the authority as referred to in Law Number 2 of 2014 on the amendment of Law Number 30 Of 2004 concerning Notary Position, which is abbreviated with the UUJN. The authority of the attributive, among others, is to provide legal services to the community in the field of civil related to the law of inheritance, namely the making of a deed of probate. This thesis analyze about how the role and responsibilities of a Notary in the making of the Deed of Probate and legal effect of the deed of bequest which was made not in accordance with the legislation based on the Decision of the High Court Religious No. 84/Pdt.G/2019/PTA JKT. The role of the notary in the making of the deed of will, as of a public official who has the authority to make authentic deed and authority as mentioned in article 15, paragraph 1 (a), namely wills. In the process of making the deed the will was Notarized in the running of the term of office shall perform its obligations in accordance with article 16 paragraph (1) letter a to act in a trustworthy, honest and careful, independent and impartial in keeping the interests of the parties involved in the legal acts, related to the manufacture of the deed of probate. Cancellation of a deed of probate, through the decision of the judge in this case resulted in the revocation of the Deed of probate No.2 February 3, 2015. so it can't be the implementation of a will and last wishes of a testator unable to be implemented."

"Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) yang bertentangan dengan syarat formil sebagaimana diatur dalam undang-undang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Akta PKR yang dibuat oleh Notaris EFV mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil penyelenggaraan RUPS yang diatur dalam UUPT. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris analisis dimana hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Akta PKR yang dibuat oleh Notaris EFV menjadi batal demi hukum karena dalam pebuatannya tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh UUPT ; (2) Notaris EFV bertanggung jawab secara pribadi dalam jabatannya atas pembuatan Akta PKR yang bertentangan dengan syarat objektif RUPS. Pihak yang dirugikan atas pembuatan Akta PKR dapat melakukan gugatan ganti kerugian dan gugatan pembatalan SK Kemenkumham.  Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanski kepada Notaris EFV apabila adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Untuk mencegah hal serupa terjadi maka Kemenkumham perlu menerapkan fungsi verifikasi atas dokumen yang disyaratkan untuk melakukan perubahan anggaran dasar agar dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dan meningkatkan efektivitas AAUPB. Perlu dilakukan amandemen kebijakan Pasal 82(2) UUPT agar memberikan kejelasan atas tata cara pemanggilan RUPS melalui surat tercatat.

---

Deed of Shareholder Meeting Resolutions (SMR Deed) which violated the formal requirements is a tort act. SMR Deed which made by EFV Notary contains legal defects because its violated the formal requirements stated in Company Law. This research is normative juridical elaborated with analytical explanatory method, which result in this research as follows (1) the SMR Deed made by EFV Notary became null and void because its creation did not meet the requirements specified by the Company Law; (2) Notary EFV is personally responsible in his position for drawing up the SMR Deed which contradicts the objective requirements of the GMS. Parties who are harmed by the making of the SMR Deed can submit a lawsuit for compensation and a lawsuit for canceling the Decree of the Ministry of Law and Human Rights. The Supervisory Board can impose sanctions on the EFV Notary if there is a report from the aggrieved party. To prevent a similar thing from happening, the Ministry of Law and Human Rights needs to implement a verification function on the documents required to make changes to the articles of association so that they can provide benefits to the community, and increase the effectiveness of the good governance. It is necessary to amend the policy of Article 82(2) Company Law in order to provide clarity on the procedures for summoning GMS by registered letter."

"Penelitian ini membahas mengenai Akibat Hukum Pembatalan Akta Perubahan Anggaran Dasar Commanditaire Vennootschap yang Salah Satu Sekutunya Tidak Hadir dalam Pembuatan Akta (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2604/ K/Pdt/2019). Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya dan disumpah untuk melayani masyarakat guna kepentingan pembuktian yang sempurna di muka pengadilan. Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Commanditaire Vennootschap yang dibuat dihadapan Notaris merupakan akta yang penting dalam suatu Commanditaire Vennootschap, dalam hal ini Notaris HBG menyatakan bahwa semua sekutu hadir pada saat pembuatan akta padahal terdapat sekutu yang tidak hadir. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah implikasi dan tanggung jawab notaris atas akta perubahan anggaran dasar Commanditaire Vennootschap yang salah satu sekutunya tidak hadir dalam pembuatan akta; dan, status pengurus yang masuk dan telah memasukan modalnya dalam Commanditaire Vennootschap jika akta serta perubahan anggaran dasar Commanditaire Vennootschap dibatalkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didasarkan pada data sekunder dan tipologi eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah implikasi dari akta tersebut dapat dibatalkan dan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa administratif, perdata dan pidana. Kepengurusan atas Commanditaire Vennootschap yang terdapat pembatalan atas akta perubahan anggaran dasar Commanditaire Vennootschap adalah kembali kepada kepengurusan yang lama, dan modal para sekutu tersebut harus dikembalikan.

---

This research discusses about Legal Consequences Revocation of Amendment Commanditaire Vennootschap‘s Deed Related to One of The Commanditaire Vennootschap’s Partner Was Absent (Case No. 2604/K/Pdt/2019). Notaries are public officials who make authentic deeds and vow for public service related to perfect evidence on the court. Amendment Commanditaire Vennootschap ‘s Deed, is one of the most important documents in CV, HBG as a Notary in this case, stated that all of the partners attended while making the agreement whereas there was an absent partner. This research will focus on implication and notary’s responsibility over the Entry and Exit Deed with Amendment Commanditaire Vennootschap ‘s Article of Association Related to One of The Commanditaire Vennootschap’s Partner Was Absent; and, partner’s status that has been given their asset on CV if the Entry and Exit Deed with Amendment Commanditaire Vennootschap ‘s Article of Association is canceled. The method of this research was based on normative yuridicial, using secondary data and explanatory law approach. The results of this study are: implication of deed can be revoked and the Notary who makes the deed might be subjected to administrative, civil and criminal sanction. Commanditaire Vennootschap structural after deed revocation should be back to the last agreement and the asset must be returned."