Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah sakit perlu mematuhi peraturan yang berlaku dan memenuhi standar tertentu untuk dapat menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien agar terhindar dari cedera. Insiden yang mengancam keamanan pasien di rumah sakit di Kota Depok cukup tinggi. Kesalahan pengobatan paling sering terjadi pada proses dispensing obat sehingga diperlukan analisis gap implementasi penyerahan obat dan bahan obat serta narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi (NAPP) di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) terhadap regulasi yang terbaru, yaitu Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2021. Analisis dilakukan berdasarkan hasil observasi langsung, resep obat, sistem AFYA RSUI, dan dokumentasi yang terdapat di unit farmasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat (IGD). Analisis gap dilakukan dengan membuat tabel yang terdiri dari persyaratan pada regulasi, implementasi di unit farmasi, kajian analisis gap, kesimpulan dan saran perbaikan, serta sumber data. Selain itu, analisis ini disimpulkan dalam bentuk persentase kesesuaian (%) yang diperoleh dari hasil pembagian antara jumlah persyaratan yang terpenuhi dengan total persyaratan yang berlaku. Persyaratan yang mengatur tentang penyerahan obat dan bahan obat adalah sebanyak 27 butir, sementara NAPP adalah sebanyak 37 butir. Implementasi penyerahan obat dan bahan obat serta NAPPF di unit farmasi RSUI tidak sepenuhnya memenuhi regulasi yang berlaku. Gap ditemukan pada 5 butir penyerahan obat dan bahan obat, serta 8 butir penyerahan NAPP. Dengan demikian, dapat diperoleh persentase kesesuaian penyerahan obat dan bahan obat serta NAPP berturut-turut adalah 66,67% dan 65,22%.

---

Hospitals need to comply with the current regulation(s) to guarantee the quality of service and patient safety. Incidents occur in the drug dispensing process that threaten the safety of patients in hospitals in Depok City are quite high. So, a gap analysis of the implementation of drugs and crude drugs as well as narcotics, psychotropic, and pharmaceutical precursors (NAPP) at the University of Indonesia Hospital (RSUI) against the latest arrangement, which was BPOM Regulation No. 24 of 2021, was performed. The analysis was done based on the results of direct observation, drug prescriptions, RSUI's AFYA system, and documents in the outpatient pharmacy unit and emergency room (ER). Gap analysis was carried out through a table consists of regulatory requirements, implementation, gap analysis studies, conclusions, suggestions and the data sources. In addition, the compliance percentage (%) obtained from the division between the number of requirements met by the total of applicable requirements was shown to conclude the analysis. The provisions that regulates the dispensing of drugs and crude drugs are 27 clauses, while NAPP are 37 clauses. The implementation of drugs and crude drugs as well as NAPP dispensing at the RSUI pharmacy unit does not fully comply with applicable regulations. Gaps were found in 5 clauses of drugs and crude drugs dispensing, as well as 8 clauses for NAPP dispensing. Thus, it can be obtained that the compliance percentage of drug and crude drug as well as NAPP is 66.67% and 65.22%, respectively."

"RSUI merupakan salah satu rumah sakit tipe B yang menyelenggarakan standar pelayanan kefarmasian. Penyimpanan obat dilakukan untuk memelihara mutu dari sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, dan memudahkan pencarian dan pengawasan. Gap analysis dilakukan untuk melihat kesenjangan pelaksanaan teknik penyimpanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di depo farmasi rawat jalan dan depo farmasi IGD RSUI dibandingkan dengan butir-butir Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2021. Analisis dilakukan dengan cara mengobservasi dan menghitung jumlah kesenjangan. Hasil observasi menunjukkan masih terdapat kesenjangan pada sistem penyimpanan obat di Unit Farmasi RSUI. Persentase kesesuaian terhadap gap analysis yang ditemukan untuk sistem penyimpanan obat, dan bahan obat adalah 86,27%, sementara untuk sistem penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di depo farmasi rawat jalan dan IGD adalah 89,36%.

---

RSUI is a type B hospital that organizes pharmaceutical service standards. Drug storage is carried out to maintain the quality of pharmaceutical preparations, avoid irresponsible use, maintain availability, and facilitate search and control. A gap analysis was carried out to see the gaps in the implementation of drug storage techniques, medicinal ingredients, narcotics, psychotropics, and pharmaceutical precursors at outpatient pharmacy unit and emergency unit at RSUI compared to the points of BPOM Regulation No. 24 of 2021. The analysis was carried out by observing and calculating the number of gaps. The observation results show that there are still gaps in the drug storage system at the RSUI Pharmacy Unit. The percentage of compliance with the gap analysis found for storage systems for drugs and drug ingredients was 86.27%, while for storage systems for narcotics, psychotropics, and pharmaceutical precursors at outpatient pharmacy depots and emergency departments was 89.36%."

"Setiap profesi kesehatan memerlukan suatu reugulasi yang mengatur mengenai standar dari pelayanan yang harus mereka berikan di Rumah Sakit. Sebagai salah satu dari profesi yang bekerja di bidang kesehatan, farmasis juga memerlukan standar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, dimana stadanda tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 (PMK RI). Peraturan tersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta untuk melindungi pasien dari kesalahan terkait penggunaan obat. Peraturan tersebut memuat berbagai hal yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Instalasi Farmasi di Rumah Sakit terkait pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik serta mengenai kewabijan melakukan evaluasi pelayanan dalam rangka mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian yang sudah diberikan. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian dilakukan dengan tujuan untuk mengentahui sudah sejauh mana kesesuaian antara implementasi pelayanan dengan yang tertuang dalam regulasi. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi mutu pelayanan, salah satunya adalah dengan melakukan gap analysis. Unit Farmasi dan CSSD, termasuk didalamnya depo farmasi rawat jalan dan depo Instalasi Gawat Darurat (IGD), perlu melakukan gap analysis mengenai penyimpanan dan penyerahan obati, hal tersebut karena gap analysis akan memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara implementasi yang telah dilakukan oleh kedua depo farmasi tersebut dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, jika terdapat gap antara implementasi dengan regulasi maka dapat dibuat penyelesaian agar Unit Farmasi dan CSSD RSUI dapat senantiasa melakukan peningkatan pelayanan kefarmasian di kedua depo Farmasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan diskusi dengan apoteker mengenai implementasi penyimpanan dan penyerahan obat di depo farmasi rawat jalan dan IGD RSUI, kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 dan dihitung persentase kesesuaiannya. Hasil yang didapat adalah bahwa Nilai kesesuaian terhadap penyimpanan obat yang diperoleh oleh kedua depo farmasi tersebut adalah 93,75% sedangkan nilai kesesuaian terhadap penyerahan obat adalah 80%

---

Every health profession needs a regulation that regulates the standard of service they must provide in hospitals. As one of the professions working in the health sector, pharmacists also need health service standards in hospitals, where these standards are contained in the Regulation of the Minister of Health Number 72 of 2016 (PMK RI). The regulations are aimed at improving the quality of pharmaceutical services, guaranteeing legal certainty for pharmaceutical personnel, and protecting patients from errors related to drug use. The regulation contains various things that must be carried out and fulfilled by Pharmacy Installations in Hospitals related to the management of pharmaceutical supplies and clinical pharmacy services as well as regarding the obligation to evaluate services in order to control the quality of pharmaceutical services that have been provided. Pharmaceutical service quality control is carried out with the aim of knowing how far the implementation of services is in conformity with what is contained in regulations. There are several methods that can be used to evaluate service quality, one of which is to do a gap analysis. The Pharmacy Unit and CSSD, including the outpatient pharmacy depot and the Emergency Room (IGD) depot, need to carry out a gap analysis regarding the storage and delivery of medicines, this is because the gap analysis will provide an overview of the suitability between the implementations that have been carried out by the two pharmacy depots with the regulations in force. In addition, if there is a gap between implementation and regulations, a settlement can be made so that the RSUI Pharmacy Unit and CSSD can continuously improve pharmaceutical services at the two Pharmacy depots. This research was conducted by observing and discussing with pharmacists regarding the implementation of drug storage and delivery at outpatient pharmacy depots and the RSUI emergency room, then the results will be compared with the Regulation of the Minister of Health Number 72 of 2016 and the percentage of conformity is calculated. The results obtained were that the suitability value for drug storage obtained by the two pharmacy depots was 93.75% while the suitability value for drug delivery was 80%"

"Kesehatan masyarakat Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah termasuk di dalamnya pemerintah harus bertanggung jawab untuk dapat menjamin masyarakat dapat memperoleh semua bentuk perawatan kesehatan yang berkualitas, aman, efisien. Salah satu fasilitas kesehatan tempat menyelenggarakan praktik kesehatan, khususnya praktik kefarmasian, adalah apotek. Praktik-praktik kefarmasian yang dilakukan di apotek haruslah sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021. Peraturan menteri tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta untuk melindungi pasien dari kesalahan terkait penggunaan obat. Salah satu yang diatur di dalam peraturan menteri kesehatan tersebut adalah mengenai pengendalian mutu pelayanan kefarmasian di apotek. Pengendalian mutu tersebut sangatlah penting karena bertujuan untuk menjamin bahwa pelayanan kefarmasian yang diberikan di suatu apotek sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apotek Roxy yang berlokasi di Pondok Labu, Jakarta Selatan merupakan salah satu apotek yang berlokasi di Indonesia, sehingga Apotek tersebut haruslah menaati regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam menaati PERBPOM nomor 24 Tahun 2021. Oleh karena itu, tugas khusus ini ditulis untuk melihat gambaran kesesuaian implementasi penyimpanan obat, termasuk narkotika dan psikotropika, di Apotek Roxy Pondok Labu dengan yang tertera pada Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan observasi terkait implementasi obat di Apotek Roxy Pondok Labu serta melakukan wawancara dengan apoteker jika implementasi tersebut tidak dapat diamati secara langsung. Setelah itu, hasil implementasi penyimpanan obat yang dilakukan oleh Apotek Roxy dibandingkan dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 dan dihitung persen kesesuaiannya. Hasil yang diperoleh setelah melakukan pengamatan dan wawancara adalah bahwa tingkat kesesuaian penyimpanan obat di Apotek Roxy Pondok Labu dengan Peraturan BPOM nomor 24 tahun 2021 sudah baik dengan nilai kesesuaian terhadap penyimpanan yang diperoleh oleh Apotek Roxy Pondok Labu adalah 90,91%.

---

Indonesian public health is the government's responsibility, including the government's responsibility to be able to guarantee that the public can obtain all forms of quality, safe and efficient health care. One of the health facilities where health practice is carried out, especially pharmaceutical practice, is a pharmacy. Pharmacy practices carried out in pharmacies must comply with applicable regulations, as stated in BPOM Regulation Number 24 of 2021. This ministerial regulation aims to improve the quality of pharmaceutical services, guarantee legal certainty for pharmaceutical staff, and to protect patients from errors related to drug use. One of those regulated in the minister of health regulation is regarding quality control of pharmaceutical services in pharmacies. Quality control is very important because it aims to ensure that the pharmaceutical services provided in a pharmacy comply with applicable regulations. Roxy Pharmacy located in Pondok Labu, South Jakarta is one of the pharmacies located in Indonesia, so this pharmacy must comply with regulations in force in Indonesia, including complying with PERBPOM number 24 of 2021. Therefore, this special assignment was written to see an overview of the suitability of the implementation of drug storage, including narcotics and psychotropics, at the Roxy Pondok Labu Pharmacy with what is stated in BPOM Regulation Number 24 of 2021. The method used is to make observations related to drug implementation at the Roxy Pondok Labu Pharmacy and conduct interviews with pharmacists if implementation it cannot be observed directly. After that, the results of the implementation of drug storage carried out by the Roxy Pharmacy were compared with BPOM Regulation Number 24 of 2021 and the percentage of conformity was calculated. The results obtained after making observations and interviews are that the level of conformity of drug storage at the Roxy Pondok Labu Pharmacy with BPOM Regulation number 24 of 2021 is good with the conformity value for storage obtained by the Roxy Pondok Labu Pharmacy being 90.91%."

"Anggaran belanja rumah sakit (RS) berhubungan erat dengan pengelolaan obat karena menghabiskan 40% dari total dana kesehatan. Persediaan obat di RS “Universitas Indonesia” memiliki permasalahan seperti stockout yang menyebabkan pemesanan secara cito dan overstock menyebabkan persediaan yang berlebih sehingga mengalami kedaluwarsa. Oleh karena itu, dilakukan studi perencanaan pengendalian persediaan obat dengan analisis matriks ABC-VEN dan MMSL untuk menentukan prioritas obat per kelompok, serta jumlah persediaan obat. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif observasional dengan desain cross-sectional yang pengumpulan datanya diambil secara retrospektif. Hasil dari penelitian menunjukkan, analisis di RSUI menggunakan ABC-VEN dari 1207 obat dapat diprioritaskan pemesanan dan pengawasan pada kategori I (320 item), kategori II (757 item), dan kategori III (130 item). Kemudian, dari perhitungan MMSL didapatkan stok minimal, yaitu pada rentang 1-21.329 item dan stok maksimal rentang 1-58.460 item yang terdiri dari berbagai jenis sediaan. Selain itu, menggunakan metode MMSL dapat menurunkan stok akhir tahun hingga 75%, sehingga potensi terjadinya overstock berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa dua analisis tersebut membantu RS untuk menentukan prioritas dan melakukan pemesanan sesuai perhitungan, sehingga dapat mencegah terjadinya kelebihan dan kekosongan persediaan.

---

Hospital spending budget is closely related to drug management because it is 40% of the total health fund. There are some issues related to drugs supply in RSUI, such as stockout and overstock which cause orders to be made in “cito” and a lot of excessive inventory leads to expiration. Therefore, a drug supply control study using matrices ABC-VEN and MMSL was conducted to determine drug priorities per group, and the number of drug supplies. This research performed using an observational descriptive method with a cross-sectional design by collecting data retrospectively. The results of the study showed that the analysis of drug items in hospitals using ABC-VEN of 1207 items can be prioritized for ordering and monitoring in category I (320 items), category II (757 items), and category III (130 items). Then, from the MMSL calculation, the minimum stock was obtained, which ranged of 1-21,329 items and the maximum stock was in the range of 1-58,460 items consisting of various types of medicine. In addition, MMSL method can reduce year-end stock up to 75%, so that the potential for overstock is minimized. This shows that the two matrices can help hospitals to determine priorities and place orders according to calculations, so as to prevent excess and inventory.

"

"Pengelolaan obat adalah salah satu aspek manajemen rumah sakit yang sangat penting dalam usaha pelayanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan obat di instalasi farmasi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukitinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan proses pengelolaan dan pengendalian yang dilakukan selama ini belum berjalan dengan baik terlihat dari masih tingginya angka kekosongan obat pada tahun 2017 yaitu 7,6% dari 421 jenis obat setiap bulannya dan jumlah obat kadaluwarsa yaitu sebesar 10,45% yang seharusnya 0%. Perencanaan dengan memprioritaskan pembelian kelompok VA, EA dan NA perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan obat. Untuk mencegah tingginya jumlah obat kadaluwarsa adalah dengan penghitungan jumlah obat yang dipesan berdasarkan penghitungan ROP dan Safety Stock. Kelompok VA merupakan kelompok dengan prioritas utama dalam pengadaan terdiri dari 10 macam obat dengan NS 500cc infus sebagai obat terpenting dalam kelompok. NS 500 cc infus membutuhkan Safety Stock 23.400 sebesar dengan nilai ROP 34.860.

---

Drug management is one important aspect of hospital management. This study is aiming at analysing drug management in pharmacy unit National Stroke Hospital Bukittinggi. This case study was using qualitative approach.

The study revealed that drug management and monitoring controlling were not well performed. A high percentage of drug stock out in 2017 was found 7,6% out of 421 drugs item each month, while number of expired drugs was high, reaching 10,45% compared to 0% as target. Planning to prioritize purchasing of drugs using VA, EA and NA drug need to implement in order to prevent stock out.

To avoid expired drug, hospital need to purchased based on ROP and Safety Stock. VA group is the highest priority that include 10 drug item where NS 500 cc infusion fluid is the top one in the group. NS 500 cc infusion fluid would need Safety Stock as much as 23.400 number as Safety Stock and ROP 34.860."

"Corona virus disease 2019 (COVID 19) merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (SARS CoV-2) dan dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO pada 2020. Dalam pemberian terapi pasien ICU COVID-19, polifarmasi dan faktor risiko seperti komorbid menjadi perhatian utama yang dapat meningkatkan potensi interaksi obat dan mempengaruhi keberhasilan terapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi interaksi obat serta faktor yang mempengaruhi pada pasien COVID-19 Intensive Care Unit Rumah Sakit Universitas Indonesia periode Januari sampai Desember 2021. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan teknik consecutive sampling. Analisis dilakukan menggunakan instrumen Lexi-Interact®. Dari 113 sampel penelitian, didapatkan bahwa antivirus dan antibiotik terbanyak yang digunakan adalah remdesivir (84,7%) dan levofloksasin (75,22%). Hasil identifikasi potensi interaksi menunjukkan terdapat 457 jenis potensi interaksi obat dimana sebanyak 4% kategori X (hindari kombinasi), 14% kategori D (modifikasi terapi), 69% kategori C (pantau terapi), dan 13% kategori B (tidak perlu tindakan apapun). Hasil analisis korelasi Spearman’s rho menunjukkan terdapat korelasi antara jumlah obat dan jumlah komorbid terhadap potensi interaksi obat dengan koefien korelasi sebesar 0,656 dan 0,035. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditemukan berbagai jenis potensi interaksi pada pasien ICU COVID-19 sehingga diperlukan pemantauan lebih dalam dan pertimbangan untuk modifikasi terapi jika diperlukan.

---

Corona virus disease 2019 (COVID 19) is a disease caused by Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus-2 (SARS CoV-2) and was declared as a global pandemic by WHO in 2020. In providing therapy for COVID-19 ICU patients, polypharmacy and risk factor such as comorbidities are a major concern that can increase the potential of drug interactions and affect the success of therapy. This study aims to analyze the potential for drug interactions and the factors that influence COVID-19 Intensive Care Unit patients at the University of Indonesia Hospital from January to December 2021. This study used a cross-sectional study design with consecutive sampling technique. Analyzes were performed using the Lexi-Interact® instrument. Of the 113 patients, the most frequently antivirals and antibiotics used were remdesivir (84.7%) and levofloxacin (75.22%). There were 457 types of potential drug interactions, around 4% category X (avoid combinations), 14% category D (consider therapy modification), 69% category C (monitor therapy), and 13% category B (no action needed). ). The results of the Spearman's rho correlation analysis showed that there were a correlation between the number of drugs and the number of comorbidities on the potential of drug interactions with correlation coefficients values are 0.656 and 0.035. The conclusion of this study is various potential drug interactions in COVID-19 ICU patients were found so patient should be closely monitored and consider modifying therapy if needed."

"Perkembangan teknologi yang menggunakan perangkat spektrum frekuensi mengakibatkan penggunaan frekuensi radio akan terus meningkat. Kepadatan penggunaan spektrum frekuensi yang tinggi serta permintaan yang terus meningkat akan kanal-kanal frekuensi radio, menuntut pihak pengelola spektrum frekuensi untuk menerapkan sistem pengelolaan yang efisien dan efektif. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio mengembangkan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) mulai tahun 2009 untuk menjamin pemakaian spektrum frekuensi yang tertib dan pengguna sah frekuensi terlindungi dari gangguan interferensi radio. Untuk menjamin bahwa SMFR tepat guna maka diperlukan evaluasi oleh stake holder seperti Pihak Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan Operator Pengendali Frekuensi Radio. Analisa pada penelitian ini menggunakan Gap Analysis untuk mengetahui kesenjangan sasaran kinerja Manajemen Monitoring Frekuensi Radio serta Kano Model untuk merumuskan kebutuhan fungsi Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Dengan melakukan indepth interview kepada Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan 50 kuesioner Kano Model kepada Operator Pengendali Frekuensi Radio didapatkan Kinerja Perangkat khususnya kehandalan perangkat merupakan suatu keharusan dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Pada jenis atribut Fungsi yang dibutuhkan adalah fitur monitoring VHF-UHF, fitur pencari arah VHF-UHF dan fitur spectrum occupancy. Sedangkan pada jenis atribut Integrasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan responden. Untuk menaikkan kinerja Sistem Monitoring Frekuensi Radio diperlukan pembinaan sumber daya manusia dan perubahan pola kerja lama yang menggunakan perangkat analog menjadi perangkat SMFR yang otomatis dan terintegrasi dengan database Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Perubahan bisnis proses monitoring juga diperlukan untuk memaksimalkan seluruh fungsi dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio.

---

The development of technology which uses the frequency spectrum resulting in the use of radio frequency will continue to increase. The density of the high frequency spectrum usage and demand will continue to increase the radio frequency channels, frequency spectrum requires the manager to implement management systems that efficiently and effectively. Directorate General of Resources and Equipment Post and Information Technology (DG SDPPI) which has the function of monitoring and control in the field of radio frequency spectrum develops Radio Frequency Monitoring System (SMFR) began in 2009 to ensure the orderly use of the frequency spectrum and the frequency legitimate users are protected from interference radio. To ensure that SMFR is appropriated, it?s require evaluation by stakeholders such parties Frequency Spectrum Management Authority and Radio Frequency Control Operator.

The analysis in this study using a Gap Analysis to determine performance gaps targets and Radio Frequency Monitoring Management Kano Model to formulate functional requirements of Radio Frequency Monitoring System. By conducting in-depth interview to the Frequency Spectrum Management Authority and 50 Kano Model questionnaires to Radio Frequency Control Operator gained that device reliability is a necessity in Radio Frequency Monitoring System. On the type of function required attributes are VHF-UHF monitoring features, VHF-UHF direction finder feature and spectrum occupancy feature. While the type of attribute integration has no effect on respondent's satisfaction.

To increase the performance of Radio Frequency Monitoring System required human resource development and changes in work patterns that use the old analog devices into SMFR device that automated and integrated with Spectrum Management Information System database (SIMS). Changes in the monitoring business process is also necessary to maximize all the functions in the Radio Frequency Monitoring System."

"Obat merupakan unsur penting dalam berbagai upaya pelayanan kesehatan. Perencanaan obat yang tidak tepat juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya pengadaan dan penyimpanan. Perencanaan obat harus dianalisis agar dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran, salah satu metode analisis yang sering digunakan adalah metode ABC/pareto. Analisis ABC dapat dilakukan berdasarkan jumlah kumulatif pemakaian dan nilai investasi dari sediaan yang ada. karakteristik obat di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit tahun 2021 setelah di evaluasi menggunakan metode ABC pada kelompok A terdiri dari 40 item obat, kelompok B terdiri dari 36 item obat, dan kelompok C terdiri dari 99 item obat.

---

Drugs are an important element in various health care efforts. Inappropriate drug planning can also lead to increased procurement and storage costs. Drug planning must be analyzed in order to optimize the use of the budget, one method of analysis that is often used is the ABC/pareto method. ABC analysis can be carried out based on the cumulative amount of use and investment value of existing stocks. drug characteristics at the Duren Sawit District Health Center in 2021 after being evaluated using the ABC method in group A consisting of 40 drug items, group B consisting of 36 drug items, and group C consisting of 99 drug items."

"Perubahan prevalensi Covid-19 menyebabkan banyak penyesuaian regulasi sebagai upaya penanggulangan wabah global terlebih pada sektor kesehatan yang berkaitan dengan persediaan obat. Hal ini dapat menyebabkan persediaan obat mengalami deadstock, stockout maupun overstock obat. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui perubahan pola persediaan obat dan metode yang dapat diterapkan untuk efisiensi persediaan obat. Analisis perencanaan persedian obat dengan menggunakan matriks Always, Better, Control-Vital, Essential, Non essential (ABC-VEN) dan Minimum Maximum Stock Level (MMSL) dapat digunakan untuk menentukan prioritas pengadaan, jumlah, dan batas minimum melakukan pemesanan obat. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan perolehan data dilakukan secara retrospektif menggunakan data sekunder berupa harga pembelian, lead time, dan data pemakaian persediaan obat pada periode 2021—2022. Hasil analisis perubahan pola persedian obat diketahui terdapat beberapa perbedaan pada jumlah pemakaian obat pada periode 2021 dan 2022. Berdasarkan hasil klasifikasi ABC-VEN dari 1063 obat yang dianalisis diperoleh 3 kategori, kategori A sebanyak 180 item (16,93%), kategori B sebanyak 495 item (46,57%), dan kategori C sebanyak 388 item (36,50%). Hasil interpretasi MMSL terdapat penurunan sebesar 15,64% yaitu pada sebelum intervensi Rp1.972.759.117,06 dan setelah intervensi Rp1.664.293.361,17. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara nilai Inventory Turnover Ratio sebelum intervensi dan setelah intervensi metode MMSL (p = 0,001). Terdapat perbedaan jumlah pemenuhan kebutuhan obat antara analisis Rancangan Umum Pengadaan (RUP) dengan hasil perhitungan MMSL sebanyak 175 item obat. Selanjutnya berdasarkan analisis Customer Service Level diperoleh nilai rata-rata 85,43%. Oleh sebab itu, metode ABC-VEN dan MMSL dapat diterapkan dalam manajemen persediaan obat.

---

Changes in the prevalence of COVID-19 have caused numerous regulatory changes to deal with global epidemics, particularly in the health sector regarding medicine supply. As a result, medicine supplies may undergo deadstock, stockout, or overstock. In connection with that, it is necessary to analyze changes in drug supply patterns and methods that can be applied for drug supply efficiency. Analysis of drug supply planning using the matrix Always, Better, Control - Vital, Essential, Non-essential (ABC-VEN), and Minimum Maximum Stock Level (MMSL) can be used to determine procurement priorities, quantities, and minimum limits for ordering drugs. This was an observational study with data collected retrospectively from secondary sources in the form of purchase prices, lead times, and drug inventory usage data for the years 2021—2022. The analysis of variations in drug supply patterns indicated that there were some differences in drug usage between the years 2021 and 2022. Based on the results of the ABC-VEN classification of 1063 drugs analyzed, three categories were obtained: category A had 180 items (16,93%), category B had 495 items (46.57%), and category C had 388 items (36.50%). The MMSL interpretation results showed a 15.64% decrease, specifically before the intervention of Rp1,972,759,117.06 and after the intervention of Rp1,664,293,361.17. Furthermore, the results showed a significant difference in the Inventory Turnover Ratio value before and after the MMSL method intervention (p = 0.04). There was a difference in the amount of fulfilment of drug needs between the analysis of the General Procurement Plan (RUP) and the results of the MMSL calculation of 175 drug items. Moreover, an average value of 85.43% was obtained from the Customer Service Level analysis. Therefore, the ABC-VEN and MMSL methods can be applied to manage drug inventories."