Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian Tesis ini membahas akibat hukum Perjanjian Kredit apabila klausul jaminan tambahan atau agunan belum dikuasai. Agunan lahir karena adanya sebuah perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit itu sendiri.  Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam memberikan kredit bank lazimnya menerapkan Prinsip “5C” yang terdiri dari beberapa faktor salah satunya agunan. Apabila cidera janji sehingga terjadi kredit macet maka dapat mengajukan eksekusi jaminan Hak Tanggungan apabila jaminan kebendaan berupa tanah atau bangunan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum Perjanjian Kredit dengan agunan kredit yang belum dikuasai menurut Peraturan Perundang-undang yang berlaku bagi Perbankan dan keabsahan Perjanjian Kredit dengan agunan kredit yang belum dikuasai menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Metode penelitian tersebut untuk menjawab hasil dari analisa bahwa Perjanjian Kredit dalam menerapkan Prinsip kehati-hatian terhadap klausul agunan tanah dan bangunan dibuktikan dengan kepemilikan yang sah dan tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai. Kepemilikan tanah dan bangunan yang diperoleh dari pelaksanaan lelang hanya dibuktikan dengan Kutipan Risalah Lelang. Akibatnya jaminan tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum sedangkan Perjanjian Kredit tetap sah walaupun agunan dinyatakan tidak sah karena sifat dari jaminan itu sendiri merupakan assesoir atau tambahan.

---

This thesis research discusses the legal consequences of the Credit Agreement if the additional guarantee clause or collateral has not been mastered. Additional guarantees or collateral are born because of a main agreement, namely the Credit Agreement itself. Based on Article 8 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, in providing bank credit, banks usually apply the "5C" Principle which consists of several factors, one of which is collateral. If a breach of contract results in bad credit, then you can apply for the execution of the Mortgage guarantee if the material guarantee is in the form of land or buildings. The problems raised in this study are regarding the legal consequences of Credit Agreements with credit collateral that have not been mastered according to the laws and regulations applicable to Banking and the validity of Credit Agreements with credit collateral that have not been mastered according to Article 1320 of the Civil Code. To answer these problems used normative juridical research methods and in this study used secondary data and data collection tools in the form of document studies and interviews. The research method is to answer the results of the analysis that the Credit Agreement in applying the precautionary principle to the land and building collateral clause requires that it is not directly related to the object being financed and proven by legal ownership. Ownership of land and buildings obtained from the implementation of the auction is only evidenced by the Minutes of Auction Quotation. As a result, the guarantee becomes invalid or null and void while the Credit Agreement remains valid even though the collateral is declared invalid because the nature of the guarantee itself is an accessory or additional."

"Salah satu tindakan hukum yang sering dilakukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yaitu melaksanakan perjanjian kredit. Oleh karena berbentuk perjanjian, maka pemberian kredit tersebut wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat penting sahnya perjanjian adalah kecakapan dan kewenangan dalam membuat perjanjian. Namun, di dalam prakteknya khususnya dalam perjanjian kredit bank karena pertimbangan demi kelancaran bisnis dan tidak menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi bank, kebijakan tertentu sering diambil dengan melanggar ketentuan syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian kredit ditandatangani oleh Direktur Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya.Pokok permasalahan penelitian ini adalah : bagaimanakah akibat hukum perjanjian kredit yang dilakukan oleh Direktur Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya bagi kreditur dan debitur? Dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan kredit untuk menyelesaikan masalah tersebut? Selanjutnya dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan mengguankan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penandatanganan kredit yang dilakukan oleh Direktur Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya akan membawa dampak kerugian baik finansial maupun non finansial yang jauh lebih besar bagi debitur dan kreditur. Oleh karenanya, untuk mengatasi hal tersebut direkomendasikan segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengambil alih tindakan hukum tersebut sebagai tanggung jawab Perseroan dan mengikat secara hukum baik di dalam maupun di luar Perseroan.

---

One of the legal actions that often done by a limited liability company is a credit agreement as a legal entity. When the agreement is established, the loan granting must meet the requirements of the agreement validity. The most important condition of the agreement validity is the proficiency and the competence to enter into an agreement. However, in practice, in bank credit agreements due to the smoothness of the business and does not incur substantial financial losses for banks, that certain policies are often taken by violating the terms of the agreement validity namely the credit agreement signed by the legal action taken by the Director of Company whose term has ended.

The main subject of this research is how is the effect of credit agreement law conducted by the Director of Company whose term has ended for the creditor and debtor And how is the legal effort made by the creditor to settle the matter Furthermore, by using the normative juridical method with data collection tools in form of literature studies and using secondary data.

The result of the research shows that the credit signing done by the Director of Company whose term has ended will bring much bigger financial and non financial impact to debtor and creditor. Therefore, to resolve the matter, it is recommended for the General Meeting of Shareholders to be held immediately to take such legal action as the responsibility of the Company and legally binding both inside and outside the Company."

"Penelitian ini membahas mengenai akibat penyerahan sertipikat jaminan yang dititipkan kepada Notaris berdasarkan bukti surat pelunasan utang palsu serta eksekusi terhadap obyek jaminan untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur. Dalam hal ini debitur mengambil Sertipikat Obyek Jaminan hak atas tanah yang dititipkan kepada Notaris dengan Surat Pelunasan Utang Palsu, kemudian dengan surat tersebut digunakan untuk menghapus roya, yang mana utang debitur kepada kreditur belum lunas. Dengan dilakukannya penyerahan tersebut kepada debitur menimbulkan kerugian yang diderita kreditur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggung jawaban Notaris atas penyerahan Sertipikat Obyek Jaminan kepada Debitur yang didasari pada Surat Pelunasan Utang Palsu; dan proses penjualan obyek jaminan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Adapun tipologi penelitian secara Eksplanatoris dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi perdata, pidana, dan/atau administratif apabila pihak yang dirugikan mengajukan laporan ke Majelis Pengawas. Mengenai kewajiban debitur membayar kerugian kepada kreditur baik kerugian materiil maupun imateriil, dapat dilakukan dengan eksekusi lelang berdasarkan putusan pengadilan.

---

This study discusses the consequences of submitting a certificate of guarantee entrusted to a Notary based on evidence of a fake debt settlement letter and the execution of the object of the guarantee to pay for losses arising from unlawful acts committed by the debtor. In this case, the debtor takes the Certificate of Object of Guarantee of land rights deposited with a Notary with a Fake Debt Settlement Letter. Then the letter is used to write off Roya, in which the debtor's debt to the creditor has not been paid off. Making the transfer to the debtor causes losses suffered by the creditor. The issue raised in this study is the Notary's responsibility for submitting Certificates of Collateral Objects to Debtors based on False Debt Settlement Letters and the process of selling the object of collateral based on the Decision of the Kepanjen District Court Number 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn. A normative juridical research method was used to answer these problems using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through document studies and interviews. The typology of research is explanatory with a qualitative analysis approach. The results of this study indicate that a Notary commits an unlawful act and may be subject to civil, criminal, or administrative sanctions if the injured party submits a report to the Supervisory Council. The debtor's obligation to pay losses to creditors, both material and immaterial losses, can be done by executing an auction-based on a court decision."

"Tulisan ini membahas mengenai saat debitur wanprestasi dan akibat hukumnyamenurut KUHPerdata, doktrin serta putusan pengadilan, serta membandingkannyadengan Nieuw Burgerlijke Wetboek (NBW). Pembahasan dilakukan denganmetode yuridis normatif. Saat debitur wanprestasi menurut KUHPerdata, doktrindan putusan pengadilan adalah ketika 1) setelah lewat batas waktu dalamperjanjian atau 2) setelah lewat batas waktu dalam somasi. Pengecualian dalamperjanjian jaminan fidusia, debitur wanprestasi ketika ia sepakat telah wanprestasiatau ketika putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi telah inkracht. Akibat hukumnya, kreditur dapat menuntut pemenuhan atau pembatalanperjanjian (dapat disertai ganti rugi), atau ganti rugi. Saat debitur wanprestasimenurut NBW adalah sejak 1) lewat batas waktu dalam surat pemberitahuan, 2)tanggal surat pemberitahuan dalam hal prestasi tidak dapat dilaksanakansementara waktu atau jika tidak ada gunanya memberi jangka waktu untukberprestasi, 3) lewat batas waktu dalam perjanjian, 4) kewajiban lahir dariperbuatan melawan hukum, karena pelaksanaan sebagian prestasi, atau karenaprestasi tidak segera dilaksanakan, atau 5) kreditur mengetahui dari pernyataandebitur bahwa prestasi tidak dapat dilaksanakan. Akibat hukumnya, kreditur dapatmenuntut pemenuhan atau pengakhiran (dapat disertai ganti rugi), ganti rugi, atausebagian pengakhiran. KUHPerdata dan NBW memahami konsep yang samaterkait saat debitur wanprestasi, namun NBW menentukan kapan suratpemberitahuan tidak perlu memberikan tenggang waktu atau surat pemberitahuantidak lagi diperlukan. Terkait akibat hukumnya, 1) NBW memberikan ketentuanbahwa pemenuhan prestasi dapat dilakukan jika debitur membayar biayaketerlambatan dan kerugian tambahan 2) NBW mengatur pengertian biaya sertakerugian immateril, dan 3) perbedaan mengenai syarat, cara, dan akibat hukumpembatalan dan pengakhiran.

---

This paper discusses when the debtor defaults and its legal consequencesaccording to the Civil Code of Indonesia, doctrine and court decisions, andcompares them with NBW. This research uses normative juridical method.According to the Civil Code of Indonesia, doctrine and court decisions, debtor isin default after 1) deadline in an agreement or 2) deadline in a warning. Exceptionin the fiduciary guarantee agreement, debtor is in default since he agrees to havedefaulted. Legal consequences, creditors can demand fulfillment or cancellation(can be accompanied by compensation), or compensation. A debtor is in defaultaccording to NBW since 1) deadline in a notification, 2) date of a notification, 3)deadline in agreement, 4) obligation rise from illegal act, due to halfimplementation of obligation, or obligation is not done immediately, or 5) creditorknows from the debtor's statement that obligation cannot be done. Legalconsequences, creditors can demand fulfillment or termination (can beaccompanied by compensation), or compensation or half termination. Both of therule have same concept about when a debtor is in default, but NBW determineswhen notification does not need to provide a grace period or no longer needed.Regarding legal consequences of cancellation or termination, 1) based on NBW,obligations can be done after debtor in default if the debtor pays late fees andadditional losses 2) NBW regulates the definition of fees and immaterialcompensation, and 3) differences regarding the terms, methods and legalconsequences of cancellation and termination"

"Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan/mencairkan nilai suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif. Akan tetapi dalam praktik, gugatan baik pra lelang maupun pasca lelang sangat tinggi dan beragam motif yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah penetapan nilai limit. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan penetapan nilai limit yang menjadi tanggung jawab kreditor dan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor yang hasil penjualan lelang tanahnya berada di bawah harga pasar dan nilai jual objek pajak NJOP.Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan metode yuridis-normatif, tipologi deskriptif, menggunakan data sekunder, melalui studi kepustakaan dan bentuk hasil penelitian deskriptif analitis.Kesimpulan dari tesis ini ialah Bahwa NJOP tidak dapat menjadi acuan untuk menentukan nilai limit dan nilai limit adalah sah selama dinilai oleh penilai atau penaksir. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.O6/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang belum cukup melindungi debitor khususnya dalam hal penetapan nilai limit.Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini agar menghindari sengketa kepada debitor dan kreditor dalam perjanjiannya menambahkan satu pasal mengenai penunjukan penilai independen apabila terjadi sengketa dan perlu adanya suatu revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan juga sudah waktunya untuk dibuatkannya suatu Undang-Undang bagi profesi penilai di Indonesia.

---

Auction as a legal institution has the function of creating disbursing the value of a good into a certain amount of money with an objective value. However, in practice, both pre auction and post auction lawsuits are very high and various motives behind it, one of which is the determination of the limit value.

The problem in this thesis is how the validity of the determination of the limit value that is the responsibility of the creditor and how the legal protection against the debtor whose the sale of the land auction is below the market price and the tax object sales value.

This thesis is the result of research with juridical normative method, descriptive typology, using secondary data, through literature study and form of descriptive analytical research result.

The conclusion of this thesis is that the tax object sales value can not be a reference to determine the value of the limit and the value of the limit is valid as long as it is assessed by the appraiser or appraiser. Regulation of the Minister of Finance No. 93 PMK.O6 2010 Year 2010 concerning Guidelines for Implementation of Auctions has not adequately protected debtors, especially in terms of determination of limit values.

Suggestions that can be given in this research to avoid disputes to debtors and creditors in their agreement to add one article on appointment of independent appraiser in case of dispute and need a revision of Regulation of Minister of Finance concerning instruction of auction implementation and also it is time to make a law for profession Appraiser in Indonesia."

"Lembaga pembiayaan merupakan salah satu alternatif dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup di masyarakat. Salah satu macam dari lembaga pembiayaan ini adalah pembiayaan melalui perusahaan leasing atau dalam lingkup hukum perdata biasa disebut dengan istilah Sewa Guna Usaha. Pembiayaan melalui leasing mulai berkembang pesat dan diminati karena kemudahan yang ditawarkannya. Contoh nyata penerapan leasing yang sering terjadi di masyarakat yaitu pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam melakukan leasing terhadap kendaraan bermotor, perusahaan diwajibkan melakukan perjanjian sewa guna usaha untuk mengikat pembiayaan tersebut. Dalam konsep pembiayaan leasing, seringkali masyarakat tertukar dengan konsep pembiayaan jual-beli dengan angsuran atau kredit. Banyak masyarakat yang mengira bahwa barang yang menjadi objek leasing tersebut telah beralih kepemilikannya kepada debitur. Namun secara hukum kepemilikan tersebut belum beralih. Dalam putusan pengadilan yang dianalisa terkait leasing ini, terjadi ketidaksesuaian antara peraturan serta konsep yang berlaku dengan putusan hakim. Ketidaksesuaian inilah yang bisa menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

---

Financing institution is one alternative in terms of fulfilling the needs of life in the community. One kind of financing institution is financing through a leasing company or within the scope of civil law commonly referred to as Lease of Business. Financing through leasing began to grow rapidly and in demand because of the convenience it offers. Real examples of leasing practices that often occur in the community are motor vehicle financing. In leasing the motor vehicle, the company is required to enter into a lease agreement to bind the financing. In the concept of leasing financing, often people are confused with the concept of financing the sale purchase with installments or credit. Many people think that the goods that become the object of leasing has switched ownership to the debtor. But legally the ownership has not been switched. In a court ruling that is analyzed in relation to this lease, there is a discrepancy between the rules and the concepts that apply with the judge 39 s decision. This mismatch can lead to a legal uncertainty."

"Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memengaruhi berbagai sektor kehidupan, seperti pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan di Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani pandemi, memiliki dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan perjanjian. Adanya Pandemi Covid-19 ini, berpotensi meningkatkan risiko dalam pelaksanaan suatu perjanjian, dimana si debitur seakan memanfaatkan kondisi pandemi ini sebagai dasar untuk tidak melaksanakan, mengingkari, atau membatalkan suatu perjanjian yang telah disepakati antara para pihak, dengan dasar bahwa Pandemi Covid-19 ini ditujukan sebagai suatu alasan keadaan memaksa atau force majeure. Atas dasar hal tersebut, di dalam berberapa putusan pengadilan hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam memutus perkara terkait permasalahan dampak dari Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan yang memaksa (force majeure) atau bukan untuk dapat menunda atau menghapus pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, termasuk sumber hukum primer dan sekunder. Dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa Pandemi Covid-19 saat ini dapat diklasifikasikan sebagai force majeure relatif. Artinya, kesepakatan para pihak menjadi kunci aktif atau tidak aktifnya status Covid-19 sebagai suatu alasan keadaan memaksa. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini, terdapat dua pandangan yaitu ada yang mengkategorikan Pandemi Covid-19 sebagai keadaan memaksa dan sebagiannya tidak. Tetapi pada intinya, akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian yaitu berupa penundaan atau penghapusan pelaksanaan kewajiban debitur.

---

The 2019 Coronavirus Disease (Covid-19) pandemic has affected various sectors of life, such as economic growth which has experienced a slowdown in Indonesia. With the policies made by the government in dealing with the pandemic, it has a huge impact on the continuity of the agreement. The existence of the Covid-19 Pandemic has the potential to increase risks in the implementation of an agreement, where the debtor seems to take advantage of this pandemic condition as a basis for not carrying out, reneging on, or canceling an agreement that has been agreed between the parties, on the basis that the Covid-19 Pandemic intended as a reason of force majeure. In this regard, in several court decisions judges have different views in deciding cases related to the impact of the Covid-19 Pandemic. The purpose of this research is to find out whether the Covid-19 Pandemic can be said as a force majeure or not to be able to postpone or erase the implementation of obligations under the agreement. This research is a normative juridical research where only literature or secondary data are studied, including primary and secondary legal sources. From this study, it was concluded that the current Covid-19 pandemic can be classified as a relative force majeure. This means that the agreement of the parties is the key to the activation or inactivity of the Covid-19 status as a reason for force majeure. The judge in his legal considerations in deciding this case, there are two views, namely there are those who categorize the Covid-19 Pandemic as a force majeure and some who do not. But in essence, the legal consequences arising from the agreement are in the form of delaying or eliminating the implementation of the debtor’s obligations."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan pengalihan piutang cessie berdasarkan peraturan perundang undangan dan akibat hukum pengalihan piutang cessie terkait syarat pemberitahuan kepada debitur berdasarkan Putusan Gugatan Wanprestasi No 2176 K Pdt 2012 Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai syarat pemberitahuan kepada debitur berdasarkan Putusan Gugatan Wanprestasi No.2176/K/PDT/2012 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian hukum yuridis normatif Hasil penelitian ini adalah mengenai akibat hukum jika syarat pemberitahuan pengalihan piutang cessie tidak dilakukan adalah si berutang tidak terikat dengan penyerahan pengalihan piutang cessie tersebut Jika si berpiutang telah melakukan pemberitahuan sedangkan si berutang membantah maka si berutang dapat dinyatakan wanprestasi Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan bagi si berpiutang ketika si berutang tidak bisa dan tidak mampu membayar hutang sesuai jangka waktu yang diperjanjikan melalui retro cessie.

---

This thesis discusses the rules concerning the transfer of receivables cessie based legislation and legal effect the transfer of receivables cessie notification requirements related to the debtor pursuant based on Decision No Default Lawsuit 2176/K/Pdt/2012. The purpose of this study is to provide an understanding of the requisite notice to the debtor pursuant to Decision No Default Lawsuit 2176/K/Pdt/2012. This research is a qualitative form of juridical normative legal research Results of this study was the legal consequences if the notification requirement receivables cessie were not performed the debtor are not tied to the delivery of transfer of receivables cessie If the indebted has made an notification but the debtor denied then the debtor can be declared as a default. Therefore it is necessary for the protection of the indebted when the debtor can not be and is not able to pay the debt according to the agreed period through retro cessie "

"Proses PKPU menjadi kesempatan bagi kreditor untuk mengajukan tagihan/piutangnya kepada debitor, Dalam penelitian ini PT Brent Ventura menempuh proses PKPU sebagai langkah proses hukum dalam hal penyelesaian utang debitor kepada seluruh kreditornya sehingga proses PKPU menjadi proses hukum yang final dan maksimal daam memberik keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi keseluruhan kreditornya. Namun, dalam proses PKPU, ditemukan beberapa permasalahan khususnya mengenai kreditor yang terlambat dan bahkan ada kreditor yang sengaja dan sadar tidak mengajukan tagihannya dalam proses PKPU. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif untuk mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan masalah kepastian hukum putusan PKPU yang bersifat final dan mengikat final dan binding dan kesepakatan perdamaian dalam PKPU. Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan statute approach dan pendekatan kasus case approach.Proses PKPU adalah jalan terbaik bagi debitor dan para kreditor untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutangnya secara damai. Sehingga disarankan kepada Para kreditor untuk dapat mengajukan tagihan dalam proses PKPU sewaktu-waktu adanya PKPU terhadap debitornya sehingga PKPU menjadi wadah penyelesaian utang-piutang antara debitor dan para kreditor tanpa harus adanya pailit. Hal ini sesuai dengan tujuan Hukum Kepailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan PKPU. Selanjutnya harus menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum saat ini dan yang akan datang terkait dengan kewajiban penyebaran informasi oleh Pengurus PKPU untuk memberitahukan Kreditor dan mengumumkan perkembangan perkara Kepailitan PKPU yaitu diantaranya dapat dilakukan dengan cara perbaikan UUK-PKPU No. 37 tahun 2004 tentang Kepalitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya ketentuan mengenai kewajiban Pengurus PKPU untuk memberitahukan dan mengumumkan kepada Kreditor melalui surat kabar harian dalam setiap Proses kepailitan PKPU yang sedang dijalankan.

---

PKPU process becomes an opportunity for creditors to submit bill receivables to debtor. In this research, PT Brent Ventura pursued PKPU process as legal process step in settling debtor debt to all creditors so PKPU process becomes final and maximal legal process in provide justice, certainty law and benefits for the entire creditors. However in the PKPU process, some problems were found, especially concerning late creditors and even some creditor who deliberately and consciously did not file their bills in the PKPU process. This research is descriptive research that is normative juridical to examine the rule legal principle related to the legal certainty of PKPU decision which is final and binding and peace agreement in PKPU. Applied approach method is statute approach and case approach.

The PKPU process is the best way for debtors and creditors to settle their debt issues peacefully. So it is advisable to the creditors to be able to submit a bill in the PKPU process at any time PKPU to the debtor so that PKPU becomes a place to settle debts between the debtor and the creditors without the need for bankruptcy. This is in accordance with the objectives of Bankruptcy Law as stated in the General Explanation of Bankruptcy PKPU Law. Furthermore, it should be the government 39 s attention to provide solutions to current and future legal issues related to the information dissemination obligation by the Management of PKPU to notify the Creditor and announce the development of Bankruptcy PKPU case that can be done by means of UUK PKPU repair. Law No. 37 Year 2004 concerning Shallowing Postponement of Debt Payment Obligations, especially the provisions regarding the obligations of the Management of PKPU to notify and announce to the Creditor through daily newspapers in every ongoing bankruptcy PKPU process."

"Abstrak Penulisan tesis ini mengenai perlindungan hukum debitor termohon PKPU terhadap permohonan PKPU yang diajukan kreditor separatis berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 serta menganalisis putusan PKPU No. 113/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga-Jkt.Pst, dengan menggunakan metode kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penulisan berdasarkan analisis data, bahwa pengaturan terhadap pengajuan PKPU tidak merujuk bagi kreditor separatis karena adanya pemisahan dari jaminan agunan yang dipegang dan dapat dieksekusi untuk pelunasan piutangnya, sesuai dengan UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 pasal 6 jo. pasal 20 ayat 1 huruf a mengenai hak eksekutorial kreditor separatis. Pasal 244 huruf a UU No. 37 Tahun 2004 merupakan instrument perlindungan hukum debitor termohon PKPU bahwa pengajuan PKPU tidak berlaku terhadap tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.Dalam menganalisis putusan PKPU No. 113/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga-Jkt.Pst., bahwa majelis hakim pengadilan niaga dinilai kurang-cermat, putusannya didasarkan atas pemenuhan syarat formil dan materiil permohonan saja konsep simply doesn rsquo;t pay tanpa menilai aspek-aspek hukum lainnya.

---

The writing is concerning the legal protection of the debtor PKPU rsquo s petition against PKPU 39 s proposal filed by separatist creditor pursuant to the Act of Bankruptcy and PKPU No. 37 of 2004 and analyzing the decision of PKPU. 113 Pdt.Sus PKPU 2017 PN.Niaga Jkt.Pst, using library method, the required data is secondary data with normative juridical approach.

The result of writing based on data analysis, that the arrangement of PKPU submission does not refer to separatist creditor because of separation from collateral assurance held and can be executed for the settlement of its receivables, in accordance with the Insurance Rights Act No.4 of 1996 article 6 jo. Article 20 paragraph 1 letter a regarding the right of the executor of the separatist creditor. Article 244 letter a of Law No. 37 of 2004 is a legal instrument of the debtor PKPU rsquo s petition that PKPU 39 s application does not apply to bills secured by pledge, fiduciary guarantee, mortgage rights, or collateral right on other properties.

In analyzing the decision of PKPU. 113 Pdt.Sus PKPU 2017 PN.Niaga Jkt.Pst., that the judges of the commercial court are judged to be inadequate, the ruling is based on formal compliance and request material only simply doesn rsquo t pay concept regardless of aspect other legal aspect."