Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The impacts of the Vietnam War are not only massive on human lives but also on nature's sustainability. The relationship between humans and nature is seen to be disrupted by the presence of armed conflict. As an anthropocentric issue, war is often seen from the perspective of humanity. This paper analyzes how the ecocritical perspective reveals the effects of war and the connection between humans and the physical environment more thoroughly. As qualitative research, the primary data was obtained based on the relevant passages in the novel and examined using the concept of Ecophobia which defines the negative relationship between humans and nature caused by a lack of consideration toward nature sustainability. This research showed how ecocritical reading of war narrative reveals the existence of ecocide as a form of landscape destruction that affects humans' lives, trauma as a result of estrangement from nature, and a sense of nostalgia resulting from the image of idyllic space in harsh postwar reality. Based on the findings, it is stated that Bao Ninh's writing on Vietnam War displays the interconnection between humans and nature, which is revealed in certain angles of conflicts."

"Hubungan manusia dan lingkungan adalah hubungan yang sangat kompleks. Sebagian manusia dapat hidup harmonis dengan alam, tetapi sebagian sangat manipulatif dan eksploitatif. Dalam dunia sastra, mulai banyak novel dalam sastra Indonesia modern yang mengangkat tema alam dan lingkungan. Riset ini menggunakan sumber data novel Nias: Penyelamat Berkalung Matahari oleh Ghyna Amanda Putri yang diterbitkan tahun 2014 dengan menggunakan perspektif ekokritik. Riset ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teks sastra memosisikan alam dalam kaitannya dengan kehidupan manusia. Sehubungan dengan hal itu representasi Pulau Nias dibahas berdasarkan perspektif dwelling rsquo; yang disarankan oleh Garrad 2004. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah hubungan manusia yang telah mengetahui peran penting alam, tetapi masih belum banyak yang berkontribusi nyata pada pelestarian alam. Selain itu dwelling rsquo; Nias rentan pada pemosisian idealistik dan perspektif orang luar Nias yang memosisikan Pulau Nias sebagai tempat ideal untuk melarikan diri dari permasalahan yang terjadi di perkotaan.

---

Human relations and the environment are a highly complex relationship. Some humans can live in harmony with nature, but some are very manipulative and exploitative. In the literary works, there have been many novels in modern Indonesia literary work that raise the theme of nature and environment. This research uses the novel Nias Penyelamat Berkalung Matahari by Ghyna Amanda Putri published in 2014 as data source using an ecocritical perspective. This research aims to explain how literary texts position nature in relation to human life. Therefore, the representation of Nias Island is discussed based on the lsquo dwelling rsquo perspective suggested by Garrad 2004. The result of this research is the nature relationship that has an important role to human, but they have not contributed significantly to the conservation of nature. Beside that, dwelling rsquo the Nias island is vulnerable to idealistic from problems that occur in urban areas. "

"Penelitian ini akan membahas ekokritisisme dalam film Spirited Away 2001 oleh Hayao Miyazaki. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ekokritisisme menurut Buell, Heise, dan Thornber. Melalui teori tersebut, Hayao Miyazaki berusaha menyampaikan betapa pentingnya pelestarian lingkungan dan mengingatkan kerugian apa yang akan menimpa kami jika manusia memutuskan untuk menghiraukan kepentingan lingkungan. Hayao Miyazaki berusaha menyampaikan beberapa hal tersebut dengan menggunakan film animasi yang mengangkat tema isu lingkungan sebagai media kreatifnya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ekokritisisme dalam film Spirited Away direpresentasikan melalui beberapa adegan dan karakter penting.

---

In this research, I will discuss ecocriticism in Hayao Miyazaki rsquo s Film, Spirited Away 2001 . Theory that will be used in this research is theory of ecocriticism according to Buell, Heise, and Thornber. Through this theory, Hayao Miyazaki was trying to deliver a message about the importance on conserving the environment and also reminding the audience about the disadvantages that the kami will bear when human decided to ignore the importance of the environment. Hayao Miyazaki was trying to deliver those messages by using film animation which brought up environmental issues as its main theme as the creative media. Through this research, it is concluded that ecocriticism in Spirited Away was representated through some scenes and important characters. "

"ABSTRAKGurun merupakan sebuah ekosistem yang seringkali diasosiasikan dan dibayangkan sebagai tempat yang tandus dan asing jauh dari manusia dan peradaban. Kendati demikian, novel dari Edward Abbey ini yang berjudul The Monkey Wrench Gang 1975 memutarbalikan anggapan akan gurun tersebut dengan menjadikannya sebagai tempat yang memberikan kenyamanan dan kedamaian bagi manusia. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana novel merepresentasikan gurun sebagai tempat yang intim dan mengapa penting gurun diimajinasikan sebagai tempat domestik. Dengan menggunakan kerangka teoretis tentang ekokritik dari Lawrence buell, konsep ruang dan tempat dari Yi-Fu Tuan dan juga reterritorialization lingkungan dari Donald Dreese maka perubahan pemaknaan gurun dalam novel dapat terlihat sebagai upaya Abbey untuk melestarkan gurun dan lingkungan.

---

ABSTRACTDesert is an ecosystem which usually assigned and imagined as arid and alien like place far from human and society. however, this fiction of Edward Abbey 39 s The Monkey Wrench Gang 1975 twists such idea and make the desert into intimate and peaceful place for human. this piece of writing will explain how the novel represents the desert into intimate place and why it is important to be imagined as domestic place. Using theoretical framework of ecocriticism of Lawrence Buell, the concept of space and place from Yi Fu Tuan, and also environmental reterritorialization from Donald Dreese the novel can be understood as an attempt of Abbey to preserve desert and environment."

"Penelitian ini akan membahas mengenai ekokritisisme yang ada di dalam anime Gake no Ue no Ponyo karya Hayao Miyazaki dengan menggunakan teori ekokritisisme dari Greg Garrard. Melalui teori tersebut, dapat dilihat bahwa Hayao Miyazaki menggunakan isu-isu lingkungan di dalam karya sastranya sebagai bentuk kritik untuk para manusia yang seringkali melakukan aktifitas yang merugikan mereka yang bukan manusia (Hewan, Alam, dan Roh). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data informasi dari jurnal artikel dan buku yang membahas ekokritisisme dan film-film karya Hayao Miyazaki lainnya. Anime Gake no Ue no Ponyo dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan cara memaparkan unsur-unsur intrinsik dan adegan-adegan beserta beberapa cuplikan gambar yang menggambarkan isu-isu lingkungan. Dalam anime ini ditemukan bentuk ekokritisisme yang disampaikan oleh Hayao Miyazaki melalui gambaran habitat Ponyo yang memiliki masalah lingkungan berupa kegiatan overfishing, pencemaran air laut, dan perubahan iklim di Jepang, bencana berupa tsunami dan badai, serta penyelesaiannya oleh tokoh Gran Mamare yang merupakan sesosok Dewi Pengasih.

---

This study discusses about ecocriticism in Hayao Miyazaki's Gake no Ue no Ponyo anime using the ecocriticism theory of Greg Garrard. From this theory, it can be seen that Hayao Miyazaki uses environmental issues in his literary works as a form of criticism for humans who often do activities which are harmful to non-humans (Animals, Nature, and Spirits). Furthermore, this study used a qualitative method by collecting information data from journal articles and books regards to ecocriticism; besides, other films by Hayao Miyazaki. Gake no Ue no Ponyo anime was analyzed using a descriptive method by describing the intrinsic elements and scenes along with several snippets of images which depict environmental issues. Moreover, in this anime, it is found a form of ecocriticism which is delivered by Hayao Miyazaki through the description of Ponyo's habitat which has environmental problems; such as, overfishing activities, marine pollution, climate change in Japan, and disasters (tsunami and storm). In addition, it can be seen in the anime that these problems are overcome by the character of Gran Mamare who is a figure of the Goddess of Mercy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa elemen dari work characteristics (konidisi kerja yang buruk, kesempatan pertumbuhan karir dan dukungan sosial) terhadap turnover intention pada pekerja garmen di Indonesia dan Vietnam. Selain itu, penelitian ini juga menguji efek mediasi burnout terhadap kondisi kerja yang buruk dan turnover intention serta efek mediasi kepuasan hidup terhadap dukungan sosial dan turnover intention. Total sampel dalam penelitian ini terdiri dari 2897 pekerja garmen Indonesia dan 2840 pekerja garmen Vietnam. Hasil dari penelitian menemukan bahwa kondisi kerja yang buruk berpengaruh signifikan terhadap burnout dan mengarah pada turnover intention pekerja di dua negara. Untuk kesempatan pertumbuhan karir, hasil pada pekerja Indonesia menunjukkan bahwa dengan adanya kesempatan promosi, hal tersebut tidak membuat turnover intention pekerja menurun. Kondisi ini berbeda dengan Vietnam, dimana dengan adanya promosi, hal tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention pekerja. Sedangkan untuk dukungan sosial, kedua negara menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari dukungan sosial terhadap kepuasan hidup. Namun, adanya dukungan sosial yang diterima dari beberapa pihak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap turnover intention di dua negara.

---

This study aims to examine several elements of work characteristics (poor working conditions, career growth opportunity and social support) on turnover intention of garment workers in Indonesia and Vietnam. In addition, this study also examines the mediating effects of burnout on poor working conditions and turnover intention as well as mediation of life satisfaction with social support and turnover intention. The total sample in this study consisted of 2897 Indonesian workers and 2840 Vietnamese workers. The results of the study found that poor working conditions affect worker burnout and leads to turnover intention in two countries. For career growth opportunity, the results for Indonesian workers show that with the presence of promotion opportunities, this does not make their intention to move to decline. This condition is different from Vietnam, where promotion has a negative and significant effect on employee turnover intention. As for social support, both countries show that there is a positive effect of social support on life satisfaction. However, the existence of social support received from several parties did not have a significant effect on turnover intention in both countries."

"ABSTRAKPembangunan lingkungan hidup merupakan subsistem dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan nasional adalah kegiatan terencana yang dilakukan secara terus menerus daiam rangka mencapai tujuan nasional. Setiap kegiatan pembangunan tersebut diperkirakan menimbulkan dampak negatif di samping manfaat positif terhadap lingkungan hidup. Untuk mencegah dampak negatif dan memperbesar manfaat positif tersebut, telah dilaksanakan pembangunan lingkungan hidup sebagaimana arahan dalam GBHN 1993 yaitu terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan.Tanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan untuk mencapai tujuan pembangungan lingkungan hidup tersebut telah dibuat berbagai kebijaksanaan dan perangkat hukum pendukungnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hai ini sesuai dengan prinsip pembangunan itu sendiri bahwa pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh dan merata baik di pusat, di daerah, di perkotaan, dan di perdesaan. Demikian juga dalam kelembagaan bidang lingkungan hidup. Di tingkat pusat telah dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Pusat dengan badan lininya di daerah yaitu BAPEDAL Wilayah. Di tingkat daerah pun secara formal diperbolehkan membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah baik di Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat Il. Dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 98 tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.Sebelum Kepmendagri Nomor 98/1996 dan Keputusan Kepala Bapedal Nomor 135/1995 tentang Bapedal Wilayah diterbitkan, di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang telah dibentuk suatu lembaga yang mempunyai otoritas formal dalam pengendalian dampak lingkungan yang disebut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA). Dasar hukum pembentukannya adalah Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/34/1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.Menilik pembangunan industri di Semarang yang kian pesat, jumlah industri besar dan menengah 292 buah, industri kecil 4.868 buah, dan industri yang potensial mencemari lingkungan 267 buah, maka setiap dampak kegiatannya dipastikan menimbulkan permasalahan lingkungan hidup seperti masalah air bersih, limbah, penghijauan, transportasi. Dengan demikian maka keberadaan BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang dirasa sangat penting.Pembentukan BAPEDALDA yang relatif baru dengan tanggungjawab dalam menangani permasalahan lingkungan yang besar merupakan obyek menarik untuk diteliti.Permasalahan dalam penelitian ini meliputi :1. Permasalahan menyangkut kinerja (performance) lembaga BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.2. Permasalahan hukum; berupa taraf sinkronisasi vertikal, yaitu tingkat kesesuaian antara Keputusan Gubernur KDH I Jawa Tengah Nomor 061.1/3411992 dengan Kepmendagri Namor 98 tahun 1996.Tujuan penelitian ini adalah :1. Mengatahui kinerja lembaga BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.2. Mendalami dan menganalisis aspek-aspek hukum yang mendasari pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Dati II Semarang.Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang. Populasinya adalah keseluruhan karyawan BAPEDALDA berjumlah 29 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, eksploratif, dan metode penelitian hukum normatif taraf sinkronisasi vertikal. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara rinci fenomena, katagori, dan karakteristik tertentu dan secara kuantitatif yaitu menggunakan instrumen statistik regresi linier berganda dengan bantuan SPSS for Window. Sedangkan yang terkait dengan hukum menggunakan instrumen Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR Gotong Royong, dimana di dalamnya terdapat Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.Hasil penelitian adalah :1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadya Dati II Semarang diselenggarakan berdasarkan atas desantralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (medebewind) dalam rangka peningkatan otonomi daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup.2. Program kegiatan yang berhasil dilaksanakan oleh BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang adalah; Program Kali Bersih, Program Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan, Program Pengawasan RKL dan RPL, Program Pengendalian Dampak Usaha Kecil, Program Identifikasi Pencemaran Sungai, Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Program Pembuatan Buku Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Pembangunan Laboratorium Lingkungan, Kursus Apresiasi AMDAL, dan Program Penanganan Lingkungan Dukuh Tapak.3. Kinerja lembaga BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang dilihat dari realisasi pelaksanaan program terhadap target yang ditetapkan dan tingkat kepuasan karyawan daiam pelaksanaan program kegiatan memiliki katagori tinggi, yaitu persentase rata-ratanya 90,24%.4. Kinerja lembaga BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang dalam upaya pengendalian dampak lingkungan dipengaruhi oleh faktor-faktor tatakerja dan proses organisasi meliputi; kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, sumberdaya, dan struktur organisasi. Faktor kepemimpinan mencakup perhatian pimpinan terhadap upaya pengendalian dampak lingkungan dan perhatian kepentingan bawahan. Faktor komunikasi mencakup pemberian informasi, pemahaman langkah kegiatan, dan kemudahan melakukan interaksi dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan. Faktor koordinasi mencakup koordinasi antar unit dan koordinasi antar instansi dalam upaya pengendalian dampak lingkungan. Faktor sumberdaya mencakup sumberdaya manusia, sumberdana lembaga, bahan dan peralatan. Faktor struktur organisasi mencakup pola pendelegasian wewenang dan tanggungjawab, ada/tidaknya kegiatan pengendalian dampak lingkungan yang tumpang tindih. Rata-rata skor termasuk dalam katagori tinggi yaitu 89,62%.5. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa kinerja BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, sumberdaya, dan struktur organisasi. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung sebesar 75,404 lebih besar dari F tabel sebesar 2,02. Berdasarkan nilai R2 = 0,943 dapat disimpulkan bahwa kinerja BAPEDALDA dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari seluruh faktor tersebut ternyata kepemimpinan memberikan kontribusi terbesar dalam menentukan kinerja BAPEDALDA dengan koefsien persamaan sebesar 1,304.6. BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang yang sudah terbentuk adalah Badan Staf Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Walikotamadya, bukan perangkat daerah yang memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan tugas pengendalian dampak lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya sudah berfungsi sebagai perangkat daerah yang mempunyai kewenangan langsung dalam pengendalian dampak lingkungan di Kotamadya Dati II Semarang.7. Meskipun ada perbedaan susunan organisasi BAPEDALDA Kotamadya Dati II Semarang berdasarkan Kepgub No. 061.1134/1992 dengan Kepmendagri No. 98 tahun 1996, namun lembaga tersebut sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Dengan mengacu pada pasal 90 ayat (4) Kepmendagri Nomor 98 tahun 1996, bahwa perubahan susunan organisasi BAPEDALDA Tingkat I, BAPEDALDA Tingkat II dan BAPEDALDA Kotamadya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BAPEDAL dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN), maka perbedaan tersebut dimungkinkan.

---

ABSTRACT

Institutional Analysis Of District Environmental Impact Control Agency OfSemarangEnvironmental development is a sub system of national development as a whole. National development is a planned activity which is carried out continuously in order to achieve national goal. Each activity of development is expected to cause both positive and negative impact towards the environment. To prevent negative impact and to increase positive benefit, environmental development has been carried out as directed by the [993 GBHN, namely, the realization of sustained environmental function in a balance and dynamic harmony equilibrium with population growth in order to guarantee sustainable national development.

Responsibility in controlling environmental impact is a joint commitment between the government and society. Whereas, in order to achieve environmental development goal, various policies and supporting laws and regulations have been made both at the national and regional level. This in accordance with development principles, namely that development is implemented in its entirety at the national and regional level, in rural and urban areas. The same is true in environmental institutions.

At the national level, the office of the State Minister for Environment, Environmental Impact Control Agency (BAPEDAL) and its line agents in the regions namely Regional Environment Impact Control Agency (BAPEDAL Wilayah) were established. At the regional level Provincial Environmental Impact Control Agency (BAPEDALDA I) and District Environmental Impact Control (Bapedalda II) are formally permitted to be established. The legal foundation is Domestic Affairs Minister Decision (Kepmendagri) No. 9811996 on guidance of establishment of organization and procedures of BAPEDALDA. Long before the existence of Kepmendagri No. 9811996 and Decision of the Director of Environmental Impact Control Agency Agency No.13611995 on Regional Environmental Impact Control Agency, in Semarang an institution that has formal authority in controlling environmental impact has been established that is called BAPEDALDA. The legal basic of its existence is the Decision of the Governor of Central Java No. 061.11341 1992 on the formation of organizational chart and procedures of District Environmental Impact Control Agency of Semarang.

The rapid growth of industrial development in Semarang, the sum are 292 big and middle industrials level, 4,868 small industrials, and 267 industrials potentially degrading environment hence each activity to cause environmental problems, such as clean water, solid wastes, reboisation, transportation, etc., the establishment of District Environmental Impact Control Agency of Semarang is deemed to be important.

The establishment of a relatively new District Environmental Impact Control Agency of Semarang with responsibilities in managing big environmental problems is an interesting object to study. The problems in this study include :

1. Performance problems, namely organizational performane of District Environmental Impact Control Agency of Semarang and influencing factors.

2. Legal problems, namely synchronization at the vertical level dealing with conforming the Decision of Governor of Central Java No. 061.1/34/1992 and that of the Decision of Domestic Affairs Minister No.98/1996.

The objectives of this research include :

1. To know how organizational performance of District Environmental Impact Control Agency of Semarang and to identify each factors which influences it.

2. To deepen and analyse legal aspects which constitute the bases of establishing District Environmental Impact Control Agency of Semarang.

Unit of analysis of this research is the organization of District Environmental Impact Control Agency of Semarang. The population is the entire personnel of District Environmental Impact Control Agency of Semarang, the total is 29. The research methods used is descriptive, explorative as well as normative law at vertical synchronization level. Data analysis used were descriptive qualitative, that is, describing in detail the phenomena, categories, and characteristics by scoring. Meanwhile, quantitative analysis used statistical approach helped by SPSS Computer Program. Whereas data related the laws instrument used is Determination the MPRS No. XX/MPRS/1966 on DPRGR Memorandum, mentioning the sequence acts and regulations of Republik of Indonesia is used as an instrument.

The result of the study include :

1. District Environmental Impact Control Agency of Semarang is carried out based on principles of decentralization, deconcentration and coadministration with the framework of increasing regional autonomy in the environmental management sector.

2. Programs carried out succesfully by District Environmental Impact Control Agency of Semarang cover River Management, Environment Pollution Cases Management, RKL and RPL Implementation Control, Small Enterprise Impact Control, River Pollution Identification, Environmental Degradation Control, Making the Book in Environmental Management Policy, Building an Environmental Laboratories, AMDAL Appreciation Courses, Environmental Management of Dukuh Tapak.

3. Organizational performance of District Environmental Impact Control Agency of Semarang seen from indicators of achieving targets in implementation programs as well as personnel satisfaction. The score of organizational performance was categorized as high, percentage 90.24%.

4. Organizational performance of District Environmental Impact Control Agency of Semarang in carrying out an environmental impact control was influenced by process and procedure factors such as leadership, communication, coordination, resources, and organizational structure. Leadership factor comprises the leader's attention to task of an environmental impact control and subordinates interests. Communication factor comprises to send information, to know work procedures, to facilitate interaction in carrying out an environmental impact control. Coordination factor consists of coordination among units as well as institutions. Resources factor consists of human resources, budget, tools and materials resources. Organizational structure consist of delegation of authority and responsibility, possibility of overlapping activities in an environment impact control. Mean score of the whole factors was categorized as high, namely 89.62%.

5. Analysis of multiple linear regression shows that all factors such as leadership, communication, coordination, structure, and resources have significantly influenced the organizational performance of District Environmental Impact Control Agency of Semarang.This is shown by F test = 75,404 more than F table = 2.02. The value of R square = 0.94 which indicated that all factors have clearly explained the organizational performance.

6. The established District Environmental Impact Control Agency of Semarang is the regional governmental staff institution as a support element to the Mayor. It is not a regional institution that has direct authority in carrying out the task of handling environmental impact at regional level. Whereas it has function as a regional institution that has direct authority in the field of an environmental impact control.

7. Although there are some differences of articles in the Decision of Domestic Affairs Minister No. 98/1996 on guidance of establishment, organization, and procedures of BAPEDALDA from the Decision of Governor of Central Java No. 061.1134/1992 on the establishment of organizational chart and procedures of BAPEDALDA II Semarang, but those institution has been functioning in an environment impact control. To make a reference by articles 90 clausula 4 Decision of Domestic Affairs Minister No. 9811996 that states changes in organizational structure of Bapedalda I, Bapedalda II and Kotamadya are determined by Domestic Affair Minister after obtaining technical considerations from Directors of Bapedal and written agreement from Minister that responsible in the field of efficiency of state aparatus sector (Menpan), hence some differences have enabled."