Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Peran NU untuk Indonesia dapat dilacak dalam lini masa mulai dari era kolonialisme hingga kini. Dalam konteks perumusan dasar negara, yaitu Pancasila, NU terlibat sangat aktif mulai dari yang awalnya menolak kemudian menerima Pancasila pada 1983. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis peneriman NU atas Pancasila pada Muktamar 1983 dalam perspektif Utilitarianisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan informasi melalui studi dokumen terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa segala tindakan NU dar masa ke masa sejatinya berorientasi pada kemasalahatan msyarakat luas. NU bahkan juga tidak segan mengorbankan organisasinya sendiri, seperti pasca Muktamar 1983 dimana NU memutuskan berhenti dari politik praktis yang mengakibatkan suara PPP (partai mewakili kelompok Muslim) mengalami penurunan signifikan dalam pemilu setelahnya. Prinsip kemaslahatan NU sejatinya adalah implementasi dari teori Utilitarianisme yang dikembangkan oleh John Stuart Mill, bahwa NU telah menerapkan dua aspek Utilitarianisme sekaligus, yaitu Act Utilitarianism dan Rule Utilitarianism. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan dan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan agar kebijakan selalu berorientasi pada kebermanfaatan.

---

Nahdlatul Ulama (NU) is the largest religious organization in Indonesia. NU's role in Indonesia can be traced in a timeline starting from the era of colonialism until now. In the context of the formulation of the basic principles of the state, namely Pancasila, NU was very actively involved starting from initially rejecting and then accepting Pancasila in 1983. This research is intended to analyze NU's acceptance of Pancasila at the 1983 Congress from a Utilitarianism perspective. This research uses a descriptive analysis approach, where researchers collect information through studying related documents. This research concludes that all NU actions from time to time are actually oriented towards the problems of the wider community. NU did not even hesitate to sacrifice its own organization, such as after the 1983 Congress where NU decided to stop practical politics which resulted in the PPP (the party representing Muslim groups) votes experiencing a significant decline in the elections that followed. NU's principle of benefit is actually the implementation of the theory of Utilitarianism developed by John Stuart Mill, that NU has implemented two aspects of Utilitarianism at once, namely Act Utilitarianism and Rule Utilitarianism. It is hoped that the results of this research can provide information as a basis for consideration and contribution of thought to policy makers so that policies are always oriented towards benefits."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas PCI NU Mesir dalam perannya sebagai organisasi transnasional dalam diplomasi publik. PCI NU Mesir sebagai salah satu PCI NU awal memliki historis yang membuat kehadirannya berpengaruh terhadap nahdliyyin. PCI NU melakukan beragam kegiatan organisasi sebagai bentuk diplomasi publik dalam mengenalkan budaya-agama ala NU di Mesir. Kesamaan dalam pemahaman moderasi beragama membuat PCI NU Mesir dapat diterima oleh warga dan pemerintah Mesir, khususnya oleh Al-Azhar. PCI NU juga menjalin kerja sama kultural dengan pelbagai institusi di Mesir. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan PCI NU Mesir berperan dalam diplomasi publik di Mesir. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Ashabiyyah untuk mencari solidaritas yang mengikat PCI NU Mesir. Penulis juga menggunakan teori transnasionalisme dan teori diplomasi public untuk menganalisis peran PCI NU sebagai organisasi afiliatif transnasional dalam berdiplomasi. Oleh karena perannya itu, PCI NU Mesir memiliki pengaruh positif yang dirasakan oleh nahdliyyin dan warga Indonesia di Mesir. Selain menjadi afiliatif PBNU, PCI NU juga dapat berperan sebagai kepanjangan pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi publik khususnya pengenalan budaya-agama Indonesia di Mesir.

---

ABSTRACTThis study discusses the role of Nahdlatul Ulama Special Branch Boards (PCINU) in Egypt as a transnational organization in public diplomacy. The PCI NU of Egypt, as one of the earliest PCI NU, has a historical presence that has an influence on nahdliyyin. The similarity in understanding religious moderation makes PCI NU Egypt acceptable to citizens and the Egyptian government, especially by Al-Azhar. PCI NU also established cultural cooperation with various institutions in Egypt. By using this type of descriptive analysis research with a qualitative approach. This research concludes that PCI NU Egypt has an  active role in public diplomacy efforts in Egypt. In this research, the writer uses the Ashabiyyah theory to find solidarity that binds PCI NU Egypt. The author uses the theory of transnationalism and public diplomacy theory to analyze the role of PCI NU as a transnational affiliative organization in diplomacy. Because of that role, PCI NU Egypt has a positive influence felt by Nahdliyyin and Indonesian citizens in Egypt. In addition to being an affiliated PBNU, PCI NU can be a role as a representative of the Indonesian government. PCI NU conducts public diplomacy, specifically the introduction of Ahlusunnah wal Jamaah an-Nahdliyyah culture-religion in Egypt."

"Menurut beberapa Hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya, bahwa Islam yang diakui oleh Nabi Muhammad s.a.w. adalah golongan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya. Golongan ini lebih dikenal dengan sebutan kelompok ahli_ sunnah wal jamaah. Maka, dalam penyebarannya, agama Islam muncul dalam berbagai bentuk dan mengaku kelompok Ahli sun_nah wal jamaah yang datang dari berbagai penjuru dunia. Hal inipun dialami oleh penduduk Indonesia, khususnya pemeluk agama Islam. Selain itu, Islam juga bertemu dengan berbagai macam kebudayaan, yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh masya_rakat setempat. Pertemuan Islam dengan kebudayaan atau ke_percayaan masyarakat setempat tersebut tidak dapat dihinda_ri. Karena suatu masyarakat betapapun rendah dan terasing_nya, biasanya sudah berkebudayaan tertentu dan menganut ke percayaan tertentu. Akibat pertemuan dua unsur tersebut, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, nilai baru men_jadi dominan dan nilai lama menjadi hilang. Kedua, nilai lama tetap dominan dan nilai baru tidak bisa diterima. Ketiga, kedua nilai saling mengisi atau berasimilasi de-ngan salah satu nilai sedikit lebih dominan. Ketika Islam masuk ke Indonesia, ia bertemu dengan agama Hindu/Budha dan kepercayaan lama lainnya. Hal ini dapat diketahui dengan adanya dua pendapat dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu pendapat Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Penyebaran agama Islam yang diinginkan oleh Sunan Giri, yaitu dengan cara memberantas kepercayaan lama adat-istiadatnya dan menggantikannya dengan agama/ke-percayaan baru (Islam). Sedangkan cara yang diinginkan oleh Sunan Kalijaga, dengan memasukkan ajaran Islam ke dalam adat-istiadat/kepercayaan lama tanpa memberantasnya sekaligus. Dengan demikian, tersebarlah dua macam ajaran Islam di Indonesia, yang satu berkembang di daerah perkotaan dan satu lagi berkembang di daerah pedesaan. Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/organisasi kegamaan Islam yang mempunyai basis massa di daerah pedesaan. Melalui lembaga pendidikan Islam, Pesantren. Dan ter_nyata sebagian besar pendukung utama Nahdlatul Ulama adalah masyarakat santri, yang sedang menuntut dan mendalami ilmu agama di pondok pesantren. Mereka dengan tekun dan penuh disiplin menuntut ilmu agama di bawah bimbingan Pa_ra ulama. Para santri inilah yang nantinya akan menjadi penerus gerakan dan perjuangan Nahdlatul Ulama di masa mendatang. Karena Pesantren banyak terdapat di daerah pedesaan, maka ciri-ciri masyarakat desa sekitar pondok pesantren banyak menyerap pengaruh dari pondok pesantren tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya daya kreatifitas dan pengetahuan tentang agama dalam masyarakat pedesaan tersebut. Kebiasaan santri yang selalu taat dan patuh di bawah kewibawaan ulama mempengaruhi masyarakat desa di lingku_ngan pesantren. Sifat demikian menjadi sikap masyarakat desa yang selalu menunggu petunjuk dan bimbingan dari ula_ma sebagai pemimpin agama. Ciri masyarakat desa seperti ini merupakan tempat subur bagi peranan ulama. Maka, pera_nan ulama sebagai pemimpin informal (bukan pemerintahan) di desa sampai saat ini lebih menonjol dibanding unsur pimpinan lain.Uraian tersebut menunjukkan, bahwa pondok pesantren dan masyarakat desa mempunyai hubungan erat. Ciri dan hu_bungan ini, selanjutnya membentuk watak/ciri khas organisasi ini. Perwatakan tersebut terlihat, misalnya saja pa_da kekuatan Nahdlatul Ulama bukan terletak pada organisa sinya, melainkan pada solidaritas yang secara tradisional tertanam pada pendukungnya yang sebagian besar terdiri dari masyarakat santri pedesaan dan kiainya. Dengan demi_kian, utama dianggap sebagai pemeran utama baik dalam bidang keagamaan maupun bidang sosial. Karena Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan dalam bi_dang keagamaan, maka salah satu motivasi lahirnya pun di_landasi oleh semangat keagamaan, yaitu mempertahankan pa-ham Ahli sunnah wal jamaah. Karena begitu kuatnya Nahdlatul Ulama memegang paham tersebut, maka setiap pembicaraan tentang jamiah ini, tidak dapat lepas dari mas'aiah Allisunnah wal jamaah."

"Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah (Presiden Soeharto) menginginkan agar sistem kepartaian di Indonesia disederhanakan. Hal itu ditujukan untuk melakukan kontrol peran umat Islam di pemerintahan. Berbagai strategi pun dilancarkan, yaitu mulai penolakan rehabilitasi Masyumi, pembentukan PDII sampai strategi pengembosan masa parpol di pemerintahan melalui strategi monoloyalitas. Tidak hanya sampai pada tahap itu, pemerintah selanjutnya menganjurkan agar partai politik yang ada untuk mengelompok. Pada dasarnya pengelompokan yang diinginkan pemerintah adalah agar di Indonesia hanya ada dua parpol saja. Kedua parpol yang terbentuk itu akan memudahkan pemerintah melakukan kontrol politik. Sebagai Partai Islam terbesar, Nahdlatul UIama (NU) menyadari kondisi politik yang terjadi pada masa itu. Dalam Muktamarnya (1971) NU menyatakan sikap untuk berusaha mempertahankan keberadaan (eksistensi) kepartaian terhadap strategi yang dilancarkan pemerintah. Selain itu NU pun mempertimbangkan wadah nonpolitis apabila hams meninggalkan kepartaian karena kondisi politik yang akan terjadi. Proses pengelompokan pun berjalan dan seiring dengan itu NU terus berusaha mempertahankan eksistensi partainya. Sikap maupun usaha NU itu pun kenyataannya harus tunduk kepada fusi parpol yang diinginkan pemerintah. Akhirnya pada tanggal 5 Januari 1973, NU berfusi dengan Parmusi, PSII dan Perti membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP)."

"Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana organisasi keagamaan mengkonstruksikan identitas kolektifnya dalam wacana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS). Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diajukan ke DPR RI sejak tahun 2016 dan disahkan menjadi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 telah mendorong berbagai kelompok masyarakat membentuk wacana PPKS, termasuk NU dan Muhammadiyah. Keduanya membangun wacana PPKS menggunakan berbagai strategi retorika yang dipublikasi melalui situs web NU.or.id dan Muhammadiyah.or.id. Wacana tidak sekedar menunjukkan pandangan organisasi, tetapi juga identitas kolektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruksionisme sosial. Teks wacana PPKS berupa artikel-artikel dalam situs web NU.or.id dan Muhammadiyah.or.id dianalisis menggunakan metode analisis tematik dan analisis retorika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah mengkonstruksi identitas kolektif sebagai gerakan dakwah, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok budaya. Agama menjadi sumber utama bagi identitas kolektif. Sebagai gerakan dakwah, NU dan Muhammadiyah menyampaikan pemikiran mengenai kekerasan seksual yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Sebagai organisasi masyarakat sipil, NU lebih banyak menunjukkan aksi-aksi simbolik yang memanfaatkan modal sosial, adapun Muhammadiyah lebih banyak menunjukkan program-program yang dilakukan organisasi secara mandiri. Sebagai kelompok budaya, NU menggunakan memori kebudayaan berupa kegiatan istigasah kubra, sowan, dan pesantren untuk menggambarkan diri sebagai gerakan dakwah berbasis tradisi dan kebudayaan lokal. Adapun Muhammadiyah menggunakan memori kebudayaan berupa simbol ”kerja dakwah”, sekolah, dan kampus untuk menggambarkan diri sebagai gerakan dakwah pengabdian masyarakat.

---

This thesis aims to see how religious organizations constructed their collective identity in the discourse on sexual violence prevention and management (PPKS). The Draft of Elimination of Sexual Violence Bill (RUU PKS) which was first proposed in 2016 until it was passed as Sexual Violence Crime Bill (UU TPKS) in 2022 had encouraged various community groups to create PPKS discourse, including NU and Muhammadiyah. Both organization created the PPKS discourse by the used of various rhetorical strategies which then published on the website NU.or.id and Muhammadiyah.or.id. Those discourses not only showed organizational views, but also collective identity. This research used qualitative approach with the paradigm of social constructionism. The text of PPKS discourse in the form of articles on the websites NU.or.id and Muhammadiyah.or.id were analyzed by thematic analysis and rhetorical analysis methods. The research showed that NU and Muhammadiyah constructed collective identities as da'wah movements, civil society organizations, and cultural groups. Religion was the main source of their collective identity. As da'wah movements, NU and Muhammadiyah conveyed their ideas about sexual violence that originate from Islamic values. As a civil society organization, NU showed more symbolic actions that utilized social capital, while Muhammadiyah shows more programs that were carried out independently. As a cultural group, NU uses cultural memories in the form of istigasah kubra, sowan, and pesantren activities to described themselves as a da'wah movement based on tradition and local culture. As for Muhammadiyah used cultural memories in the form of symbol of "da’wah work", schools and campuses to described themselves as a community service da’wah movement."

"MAIIRUS ALI. Dinamika Nandlatul Ulama Menuju Partai Kebangkitan gsa:Telaah Pergerakan Organisasi Islam di Indonesia. (Dibawah bimbingan Juhdi rif, M.IIum. dan Hamdan Basyar, SS). Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 2M ("

"Sejarah Perumusan Kembali ke Khittah NU 1926 hingga Muktamar Situbondo 1984), SKRIPSI, Januari 2000, Jurusan Asia Barat Program Studi Arab Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) pada akhir tahun 1984 melalui mukatamarnya di Situbondo, menyatakan sikap kembali ke khittah 1926. Sebelum menjadi keputusan penting Munas Situbondo dan dipertegas kembali pada Muktamar setahun kemudian, gagasan kembali ke khittah 1926 ini sudah melalui proses perjalanan panjang, berdasarkan introspeksi dari kalangan tokoh-tokohnya sendiri, yakni dari kalangan alarm dan generasi muda NU. Karena kiprahnya sebelum itu bukan saja telah mengabaikan tugas-tugas pengabdiannya kepada masyarakat sesuai misinya mengembangkan ajaran ahlussunnah wal jarna'ah, melainkan juga telah menimbulkan ketegangan dan konflik berkepanjangan pada tingkat interen NU. Dalam perjalanan yang ironis tersebut, NU dapat pula diibaratkan seperti pisau cukur yang hanya digunakan untuk mengiris bawang rnerah, yang berarti tidak sesuai dengan peran sesungguhnya. Penelitian ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya gagasan kembali ke khittah 1926 yang mencapai tahap kematangannya pada pemikiran K.H. Achmad Siddiq dan tokoh-tokoh muda pembaharu NU yang tergabung dalam Majelis 24 dan Tim Null. Dan rumusan-rumusan yang digulirkan inilah yang kemudian secara meyakinkan diterima sebagai keputusan monumental pada Munas dan Muktamar ke-27 Situbondo, yang selanjutnya diakui sebagai naakah resmi khittah NU 1926. Dari basil penelitian ditemukan bahwa keterlibatan yang terlalu berlebihan kepada orientasi politik, menjadikan peran dan prestasi NU selalu dikaitkan dengan sebnah prestise jabatan atau kekuasaan yang justru pada perkembangannya menghambat kemajuan serta kejayaan NU. Sebagai upaya mengembalikan kejayaannya yang pernah dicapai pada periode awal berdirinya, langkah kembali ke Khittah 1926 merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu membawa NU berkiprah dengan landasan dan sikap yang sesuai dengan wawasan keagamaannya. Sementara itu, keputusan kembali ke khittah 1926 sewajarnya akan membawa beberapa konsekuensi logis dan tantangan ke depan NU, baik secara organisatoris maupun politis. Secara organisatoris misalnya, NU akan mengembalikan pola. kepemimpinannya kepada supremasi ulama. Hal ini disebabkan sebagai organisasi keagamaan. (arniyyah dintyah), NU memerlukan kharisma ulama yang berperan sebagai pemandu, pengelola dan sekaligus pengawas program-program NU. Sedangkan secara politis, NU telah meninggalkan gelanggang politik praktis dan memfokuskan kegiatannya pada peran sosial kemasyarakatan yang lebih terkoordinasi. Tujuan luhur dan strategis ini akan tercapai manakala Para pemimpin NU, baik pada tataran masyarakat maupun dalam kepengurusannya tetap konsisten dan menjadikan butir-butir khittah 1926 sebagai panduan dalam berkiprah, bukannya sebagai ajang mencari kebenaran dan kepentingan pribadi semata. Upaya selanjutnya yang tak kalah penting adalah mensosialisasikan pemahaman tentang khittah NU 1926 kepada masyarakat secara umum, sebagaimana yang telah digariskan dalam keputusan NU tentang khittah 1926 beserta perangkat program dan nilai-nilai keagamaan yang mendukungnya."