Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu DPR RI tahun 2019 di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Adapun tujuan penelitian ini untuk mencari alasan mengapa partisipasi pemilih pada pemilu DPR RI tahun 2019 di Kelurahan Penjaringan rendah. Studi ini menggunakan teori psikologi politik yang dikemukakan oleh Kuklinski (2002) dan Sears (2003), yang meliputi kepribadian, sikap, nilai/value, keyakinan, (afeksi, emosi, dan mood) dan identitas sosial. Studi ini juga menggunakan teori Voting Behavior yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2008). Pada teori ini, terdapat empat faktor psikologis yang memengaruhi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya, yakni karakteristik/kualitas personal kandidat, performa pemerintah (yang berkuasa), permasalahan/isu yang di angkat oleh kandidat, dan kesetiaan/ketertarikan terhadap partai atau party identification (PID). Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 20 informan dari 18 Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan Penjaringan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada pemilu DPR RI 2019 di Kelurahan Penjaringan adalah pertama, karakteristik/kualitas personal kandidat berkaitan dengan rekam jejak yang kurang baik dan tidak adanya wibawa sebagai anggota legislatif. Kedua, performa pemerintah yang sedang berkuasa (tepatnya saat pengambilan keputusan di DPR RI) juga menjadi faktor seseorang apakah memutuskan ingin memilih atau tidak. Menurut para informan, performa pemerintah dalam mengambil keputusan di DPR RI belum baik, belum cukup memberikan pengaruh kepada informan, serta janji yang ditawarkan kandidat tidak terealisasi. Ketiga, permasalahan/isu yang diangkat oleh para calon legislatif juga menjadi faktor yang memengaruhi seseorang untuk memilih atau tidak. Berdasarkan temuan, informan tidak tertarik dengan isu/permasalahan yang diangkat oleh para calon legislatif. Selain itu, kandidat dianggap tidak mewakili kepentingan pemilih. Studi ini juga menemukan faktor lain, yaitu adanya apatisme yang ditunjukkan dengan ketidakpedulian terhadap proses politik.

---

This research discusses the causes of the low level of voter participation in the 2019 DPR RI elections in Penjaringan Subdistrict, North Jakarta. The aim of this research is to find the reasons why voter participation in the 2019 DPR RI elections in Penjaringan Subdistrict was low. This study uses the political psychology theory put forward by Kuklinski (2002) and Sears (2003), which includes personality, attitudes, values, beliefs (affection, emotions and mood) and social identity. This study also uses the Voting Behavior theory proposed by Miriam Budiardjo (2008). In this theory, there are four psychological factors that influence a person to exercise their right to vote, namely the personal characteristics/qualities of the candidate, the performance of the government (in power), the problems/issues raised by the candidate, and loyalty/interest in the party or party identification (PID ). To answer these research questions, this research used a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with 20 informants from 18 Rukun Warga (RW) in Penjaringan Subdistrict. The results of this research found that the causes of low voter participation in the 2019 DPR RI elections in Penjaringan Subdistrict were first, the candidate's personal characteristics/qualities related to a poor track record and lack of authority as a member of the legislature. Second, the performance of the government in power (precisely when decisions are made in the DPR RI) is also a factor in whether someone decides whether they want to vote or not. According to informants, the government's performance in making decisions in the DPR RI has not been good, it has not had enough influence on informants, and the promises offered by candidates have not been realized. Third, the problems/issues raised by legislative candidates are also a factor that influences someone to vote or not. Based on the findings, the informant was not interested in the issues/problems raised by the legislative candidates. In addition, candidates are considered not to represent voters' interests. This study also found another factor, namely apathy which is shown by indifference to the political process."

"Perumahan di daerah perkotaan telah meningkat secara dramatis seiring dengan pertumbuhan populasi yang besar dan meningkatnya arus urbanisasi. Laju urbanisasi menurut Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035, Statistik Indonesia tahun 2013, dalam 25 tahun ke depan akan meningkat rata-rata sebesar 72,5%. Arus urbanisasi menyebabkan berbagai macam permasalahan perkotaan salah satunya adalah pemukiman informal yang mayoritas berada di Kampung. Pemerintah Jakarta telah membuat kebijakan tentang pelaksanaan Kampung dan Penataan Masyarakat di Jakarta khususnya (Kepgub 878/2018). Tujuan dalam penelitian mengkaji implementasi kebijakan yang terkait dengan Kampung Kota. Selanjutnya menganalisis perubahan luas permukiman informal melalui analisis spasial (SIG) dengan Citra Resolusi Satelit Tinggi dalam kurun waktu 2010, 2016, dan 2020. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara secara mendalam, observasi lapangan, dan studi kepustakaan.

---

Housing in urban areas has increased dramatically along with massive population growth and increasing urbanization flow. The pace of urbanization according to the Indonesia Population Projection 2010-2035, Statistics Indonesia (2013) in the next 25 years will increase by an average of 72.5%. One of the urban problems by that circumstance is informal settlement that occur in Kampung. Jakarta government has created a policy about Kampung and Community arrangement implementation in Jakarta particularly for specific district (Kepgub 878/2019). The purpose of this research are to examine the implementation of policies related to Kampung and analyze the changes of informal settlements through spatial analysys (GIS) with high resolution sattelite imagery in 2010, 2016, and 2020. The research used a qualitative approach with indepth interview, observation, and literature review."

"Thesis ini mengkaji kerentarum sosial ekonomi di Kec.amatan PenjaringanKota Administrasi Jakarta Utrua terhadap kenaikan muka laut berdasarken indeks kerentanan, identifikasi aktifitas beocana dan indikator pembentuk kerentanan untuk mengetahui kelompok masyatakat yang rentan terhadap kenaikan muka air laut dan bentuk adaptasinya. Variabel indeks kerentanan aldbat keoaikan muka air !aut ndalah tala guna lahan, persentase kemiskinan, tingkat kepadatan dan persentase jumlah penduduk terkena genangan akibat kenaikan muka air laut. Kerentanan kenaikan muka laut ini digolongkan menjadi tiga:, yaitu kurang rentan, rentan dan sangat rentan. Perhitungan nilai index kerentanan pada tesis ini berdasarkan hasil perhitungan tingkat kerentanan yang mengacu penelitian Szlafsztein (2005), identifikasi aktifitas beneana akibat kenaikan muka air laut didasarken pnda sifat kndatangan, prediktabilitas.durasi dan areal tetganggu. Identifikasi ini didapat dari data sekunder dan data primer. Sedangkan indikator pembentuk kerentanan terdiri dari tingkat pendidikan, mata pencaharian kepemilikan tempat tinggal dan aset, pendapatan, sosial dan sumber informasi bencana didapat dari hasil penyebaran kuesioner. Analisa Cross Tabulasi antata lndeks Kerentanan Sosial Ekonomi tethadap kenaikan muka air laut dengan variabel Mata Pencaharian, Tingkat Pendapatan dan tingkat Pendidikan. Cross Tabulasi juga diiakukan antara Bentuk Adaptasi dengan variabel Mata Pencaharian Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan. Hasil yang didapat dari tugas akhir ini beropa yaitu index kerentanan masing-masing RW di lokasi penelitiart menunjukkan kelas kerentanan yang berbeda. RW 01 Kelurahan Pluit yang tetgolong Kurang Rentan mcrnpunyai luas 1,35 Ha dan Sangat Rentan 12,83 Ha. RW 04 Kelurahan Karnal Muam tergo[ong Kurang Rentan dengan total luas 0,08 tergolong Rentan dengan total luas 4,03 Ha, tergolong Sangat Rentan dengan total luas 1,89 Ha. RW 17 Kelurahan Penjaringan wilayah RT yang tergolong Kurang Rentan dengan total luas 41,75 Ha, RT tergolong Rentan dengan total luas 130,14 Ha dan RTtergolong Sangat Rentan dengan total luas 6,55 Ha. Kemampuan adaptasi fisik terdiri dari meninggikan rumah. pembuatan tanggul, memperdalam atau memperlebar saluran, memperkuat konstruks:i rumah dan Kemampuan adaptasi non-fisik yaitu pindah ke lokasi tidak banjir, tetap tinggal di rumah, menambah perscdiaan air, bahan bakar dan makanan Kelornpok masyarakat yang tergolong rentan adalah mereka yang mempunyai tingkat pendapatan rendah (kurang dari Rp. 2.750,000), dan rnereka yang tingkat pendidikannya rendah (belum SMA atnu

---

This research examines the social-economic vulnerability assessment in the district of Penjaringan - North Jakarta due to high tide. The fuunework based on the social-economic vulnernbility index, identification of disaster activities and indicators to determine peoples coping adaptation strategies, The variables ofsosio eoonomlc vulnerability index are land use, percentage of poverty, density and percentage of people who suffered from high tide. This index based on SzlafSztein (2005), Identification of disaster activites due to high tide based on arrival charn.ctcristic. predictability duration and area of inundation. This identification section gained from primary and sccunder data. While indicators of vulnerability consists of education cveiprofession livelihood, habitat and property ownership, income level, social and disaster information resources drawn from thresults of questionnaire. The research also did cross tabuiation analysis of social economic vulnerability index due to high tide with variables of profession livelihoods, income level and level of education. Cross tabulation was also performed between the variables of adaptation strategies vtith profession livelihoods, inoome levcl and Jevel of education. The result of this research are mapping -of vulnerability assessment in neighborhood level. Vulnerability index shown each neighborhood bas different vulnerabilities. RW 01 (RW M.s similar identification with neighborhood in Indonesia) in Pluit District that categorized as less vulnerable are 1.35 ha. extremely vulnerable are 12.83 ha. RW 04 Kamal Muara District that categorized as less vulnerable are 0,08ha, categorized as vulnerable are 4.03ha, categorized extremely vuJnembJe I .89 ha. R\V 17 Pcnjaringan District, the area that categorized as Iess vuinerable are 4J.75ha, vu1ncrabJc are !30.14 ba an0 extremely vulnerable 6.55 ba. People or groups who categorized vulnerable are low income level people (less than Rp. 2.75 miUion). those with low educational level (ungraduated high school or equivalent). Physical adaptation strategies conSists of raising house level, making dike, deepening or widening the channel, restrengthening house construction and non physical inundation area., not moving out of home, adding more water supply, fuel and food. People with low education level and low wages will affect their vulnerability level and coping adaptation strategies due to high tides,"

"Jaminan pelayanan persalinan bagi masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Analisis ini bertujuan mengevalusi pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan persalinan untuk akses masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dengan studi kasus pelayanan di Puskesmas Kecamatan Penjaringan pada bulan Juni 2013. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Pedoman wawancara dibuat berdasarkan metode implemantasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Masyarakat miskin mudah mengakses pelayanan persalinan di Puskesmas. Tetapi tetap dibutuhkan perbaikan metode komunikasi ke masyarakat.

---

Guarantee of service delivery for the poor aims to improve access to maternity services in order to reduce the MMR and IMR. This analysis aims to evaluate the implementation of policies to guarantee labour care access for the poor in Jakarta. The study was conducted in Jakarta with a case study in health centers Penjaringan service in June 2013. A qualitative approach was done by in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Interview guidance is based on the model of public policy implementation by George Edward III consisting of communication, resources, bureaucratic structure and disposition. Poor society can easily access labour service in the health center. But still, improvement to the method of communication is needed."

"Ruang terbuka hijau memiliki fungsi ekologi sebagai daerah resapan air dan sumber kenyamanan termal, dan akan optimal jika memiliki luasan lahan bervegetasi sebesar 80-90 %. Ruang terbuka hijau Kalijodo memiliki komposisi luasan lahan bervegetasi sebesar 48 %. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode campuran untuk menganalisis fungsi ruang terbuka hijau Kalijodo sebagai daerah resapan air dan sumber kenyamanan termal. Hasil penelitian terkait kemampuan penyerapan air menunjukkan nilai sebesar 44,98 %, dan belum memenuhi kriteria penyerapan air ideal suatu taman kota, yaitu sebesar 75-95 %. Hasil penelitian terkait nilai indeks kenyamanan termal (THI) menunjukkan nilai sebesar 30,75, dan nilai ini termasuk dalam kategori sangat tidak nyaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau Kalijodo tidak menjalankan fungsinya sebagai daerah resapan air dan sumber kenyamanan termal.

---

Green open space has an ecological function as a water catchment area and a source of thermal comfort, and will be optimal if it has a vegetated area of 80-90 %. Kalijodo green open space has a 48 % composition of vegetated land area. This research was conducted with a quantitative approach, using a mixed method to analyze the function of the Kalijodo green open space as a water catchment area and a source of thermal comfort. The results of the research related to the water absorption capacity showed a value of 44,98 %, and it did not meet the ideal water absorption criteria for a city park, which was 75-95 %. The results of the research related to the value of the thermal humidity index (THI) showed a value of 30,75, and this value was included in the very uncomfortable category. This results indicated that the Kalijodo green open space does not function as a water catchment area and a source of thermal comfort."

"ABSTRAKSalah satu karakteristik kota adalah jumlah penduduk yang makin banyak dan tingginya kepadatan penduduk. Hal ini menimbulkan dampak terhadap daya dukung kota berupa ketidakseimbangan antara ruang yang dibutuhkan dan jumlah penduduk yang meningkat. Pertumbuhan penduduk kota, terutama dari arus pendatang tidak hanya menyebabkan kota menjadi berkembang, tetapi juga menimbulkan permasalahanpermasalahan baru. Umumnya di negara berkembang, kaum pendatang mempunyai tujuan untuk mencari pekerjaan.Bertumpuknya penduduk di kota menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, baik dari segi fisik maupun non fisik, serta mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan daerah sekitarnya, dan merupakan salah satu sebab timbulnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan.Secara umum, permukiman kumuh diartikan sebagai kawasan hunian yang tidak layak huni berkaitan dengan kesehatan masyarakat khususnya pada penyakit yang sering berjangkit selama di permukiman. Cermin dari permukiman kumuh diantaranya daerah yang tidak terencana, tidak teratur, dan bersifat informal, kepadatan permukiman yang tinggi serta kondisi lingkungan yang buruk.Dalam era pembangunan dewasa ini, upaya perkembangan perumahan rakyat mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak pemerintah sebagai upaya mewujudkan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu papan.Dalam perencanaan perkembangan hingga saat ini perkembangan ekonomi masih menonjol, sedangkan pertimbangan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat tampaknya masih belum mendapat perhatian.Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kondisi permukiman kumuh dalam hubungannya terhadap kesehatan masyarakat dari segi lingkungan sosial, lingkungan fisik, sanitasi lingkungan dan pola penyakit yang sering terjangk`it di lingkungan permukiman kumuh. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:1 Mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah permukiman kumuh.2 Hubungan variabel-variabel permukiman kumuh terhadap variabel kesehatan masyarakat.3 Berbagai upaya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di permukiman kumuh.Lokasi penelitian adalah Kelurahan Penjaringan di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, ditentukan berdasarkan purposive sampling. Dalam Kelurahan ini diambil 3 Rukun Warga (RW) yang merupakan wilayah yang paling padat penduduknya. Selanjutnya untuk menentukan banyak sampel tiap-tiap RW digunakan cara proposional random sampling yang seluruhnya berjumlah 130 responden.Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara berdasarkan kuesioner, wawancara mendalam dengan masyarakat setempat, serta observasi langsung kelapangan. Sedangkan data sekunder di peroleh dari lapangan dan literatur penunjang yang didapat dari instansi terkait.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan rumus Chi-square yang diteruskan dengan Uji Coefficient Contingency, disertai pula dengan analisis kualitatif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel-variabel permukiman kumuh mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakatdilihat dari faktor lingkungan sosial, yaitu faktor jenis pekerjaan, crowding index dan jenis pelayanan kesehatan,akan tetapi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dari faktor pendidikan dan pendapatan. Masyarakatnya mayoritas berpendidikan, pendapatan masih dalam taraf rendah yaitu pendidikan SD, sedangkan pendapatan masyarakat setiap bulan sebagian besar antara Rp 50.000,-sampai dengan Rp 100.000,-.Variabel lingkungan fisik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dilihat dari faktor keadaan saluran/got air rumahtangga, kondisi lingkungan jalan, kelembaban udara, sinar matahari, jumlah ruangan.Variabel sanitasi perumahan lingkungan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dilihat dari faktor, bau/aroma dari air saluran buangan rumahtangga, saluran pembuangan mandi, saluran pembuangan kakus, pembuangan sampah, dan sumber air minum dengan derajat hubungan cukup kuat: Sedangkan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor, saluran pembuangan masak, saluran pembuangan air cucian tidak terdapat hubungan.Dari hasil hubungan antara berbagai variabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh sangat erat hubungannya dengan kesehatan masyarakat.Perlu dilakukan perlindungan dan peningkatan terhadap kesehatan masyarakat di permukiman kumuh ini, karena permukiman kumuh menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pencemaran lingkungan. Kurangnya diperhatikan lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan sanitasi perumahan lingkungan oleh masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan lingkungan di sekitar tempat tinggal akan menurunkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri.

---

ABSTRACT

One of the urban main characteristics is the fast growing number of population and its high density. This causes an impact on carrying capacity in terms of the imbalance between the needed space and the increasing population; particularly as rush of city's newcomers does not only imply city's development, but also generate new environmental problems. In most of developing countries, the main reason for people coming to the cities is seeking for employment. High concentration of people in the cities create complex environmental problems, either physically or non-physically, giving negative impact an the particular surroundings and constitutes one of the main causes for the existence of urban slums.

In general, slum settlement is understood as an urban settlement inappropriate to habitat in terms of the community's health, particularly the incidence rate of diseases. Slum settlement is mostly reflected in its involuntary existence, unorganized, informal by characteristics, highly dense, and bad condition. Even though slum settlement's lands are already determined their infrastructures are still inappropriate, with small alleys, muddy, far from appropriate latrines, bath and washing facilities, and lack of clean water.

In the development periods the Government has given much attentions to the development of public housing as one the Government's efforts in providing the community with shelter facilities.

Even in the national development planning the economic sector development constitutes the first priority, yet health sector, particularly community health development is still considered as insignificant.

The objective of the study is to identify and describe the conditions of slum settlement and its correlations with the community's health, in particular from the aspects of its social environment, physical environment, and environmental sanitation in terms of its disease frequency pattern. The specific objectives are:

Identify the social-economic condition of the community of slum settlement;

The correlations between slum settlement's variable to the community's health.

To provide solution efforts in increasing the community health status in slum settlement.

The areas studied are located in the Penjaringan Subdistrict, Northern part of Jakarta, which for this purpose was purposively taken, in which tree "Kelurahan" were determined as samples in terms of the densest population. Further, sample members were drawn proportional-randomly from each "Kelurahan", numbering 130 respondents.

Primary data collection was conducted by interviews using questionnaires as instrument, depth interviews with selected local respondents, and direct observation in the field. While secondary data were collected from related government agencies.

Data analysis was conducted quantitatively based on non-parametric statistic means, i.e. Chi-square, followed with coefficient contingency test and qualitative analysis.

From the analysis it? was identified that slum settlement's variables significantly correlate with those of the community's health viewed from their social environmental factors, i.e. kinds job, crowding index, and health service, but not significantly correlation with the community's health in terms of education, income, and number of family members. But field data eduction, people income majority education degree is SD (63,9%), indregree income Rp 100.000,- (37,7%).

correlate with the conmunity's health in terms of its factors, i.e. household's sewerage, neighbour hood's streets condition, air humidity, sunlight, and number of rooms with strong correlation, under lining the air humidity as the strongest factor; whereas ventilation received the weakest influence.

Settlement's environmental santitation has significant correlation with the community's health in terms of its factors, i.e. household's sewerage odour, bathroom's sewerage, waste disposal, and drinking water source, showing rather strong correlation. However, when correlated with cooking and washing waste water sewerages, there isn't any correlation to be found. In terms of latrine variable, strong correlation with the community's health has been observed as being exist.

From the variables relationship it was evident that slum settlement strongly correlate with the community's health. Further, there should be improvements in the field of community health in the slum areas, as slum conditions can degrade the community's health status and generate environmental pollution. Lack of attention in the fields of physical, social and sanitary environment could by all means decrease the quality of the community's health and the community's health status itself."

"Artikel ini membahas bagaimana partisipasi masyarakat dalam penataan wilayah yang dipengaruhi oleh kepemimpinan lokal serta peran pendampingan Non-Governmental Organization (NGO) pada penduduk Kampung Akuarium. Studi-studi sebelumnya cenderung melihat faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi dari sisi internal individu, yaitu pengetahuan, jenis kelamin, usia, serta rentang waktu individu tinggal di sebuah wilayah. Studi ini lebih memilih aspek kepemimpinan lokal sebagai variabel independen, dengan argumentasi bahwa sebagian besar masyarakat cenderung akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin lokalnya, sehingga semakin tinggi tingkat kepemimpinan lokal maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat. Di sisi lain, NGO juga memainkan peran penting dalam membantu masyarakat pada proses penataan kampung kota, sehingga semakin tinggi tingkat pendampingan NGO maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat. Studi ini dilakukan menggunakan survei kepada 58 responden berusia 18-65 tahun yang dipilih melalui stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan tlingkat partisipasi masyarakat relatif tinggi, serta tingkat kepemimpinan lokal dan tingkat pendampingan NGO yang tinggi. Uji statistik Somers d menunjukkan adanya pengaruh tingkat kepemimpinan lokal terhadap tingkat partisipasi, serta spesifik signifikan pada kelompok laki-laki. Sementara itu, pendampingan NGO tidak memengaruhi tingkat partisipasi.

---

This article discusses how community participation in relation to structuring of area affected by local leadership and NGO assistance on residents in Kampung Akuarium. Based on previous studies, the discussion of factors affects the level of participation can be seen from the internal side of individuals, like knowledge, gender, age, and the time span of individuals living in an area. This study involves local leadership as an independent variable, with the argument that most people tend to follow what was presented by local leaders so the higher level of local leadership, the higher level of community participation. On the other hand, NGO also play an important role in helping community in structuring are process, so the higher level of NGO assistance, the higher level of community participation. This study was conducted using a survey to 58 respondents in the 18-65 years old selected through stratified random sampling. The results showed a relatively high level of community participation, local leadership level, and NGO assistance. Somers d statistic test shows the influence of the local leadership level to the level of participation, specifically significant in male group. Meanwhile, NGO assistance does not affect the level of participation."

"Pada tahun 2007, pemerintah meluncurkan suatu program yang bernama PKH. Peserta PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki wanita hamil dan atau anak-anak yang berusia 0-15 tahun di dalamnya. PKH mengharuskan mereka untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan sebagai balas jasa bantuan tunai. PKH bertujuan memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada RTSM, dan secara khusus untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan anak di bawah enam tahun dari RTSM serta meningkatkan partisipasi anak umur 7 sampai 15 tahun untuk kembali bersekolah. Ibu rumah tangga atau wanita dewasa yang memperoleh bantuan karena mereka yang mengurus anak pada rumah tangga bersangkutan, dan bukan kepala keluarga. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam kepada guru,bidan, pendamping dan salah satu peserta PKH serta adanya kelompok fokus diskusi yang dilakukan dengan peserta PKH di Kelurahan Warakas dan didampingi oleh pendamping PKH. Hasil analisis yang didapat adalah bahwa dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas ada beberapa permasalahan yang ditemukan seperti dalam sosialisasi, pencairan dana, dan budaya masyarakat Kelurahan Warakas yang membuat beberapa RTSM tidak lagi menjadi peserta PKH.

---

In 2007, the government launched a program called PKH. Participants PKH is very poor households that have pregnant women and children aged 0-15 years in it. PKH requires them to access education and health services as money transfer services rendered. PKH aims to break the chains of poverty and improve the quality of human resources (HR) on RTSM, and specifically to improve the socioeconomic conditions RTSM, improving maternal health and nutritional status of pregnant / post partum women and children under six years of RTSM and increase the participation of children aged 7 up to 15 years to return to school. Homemaker or adult women who get help because they are raising children in the household concerned, and not the head of the family.

The study was conducted to analyze the implementation of PKH in Warakas Sub District, Tanjung Priok District, North Jakarta. The analysis method is qualitative analysis by collecting information through in-depth interviews to teachers, midwives, companion and one of the participants PKH and the existence of the focus group discussions held with participants in Sub District Warakas PKH and PKH accompanied by a companion.

The analysis result obtained is that in the implementation of PKH in The Village Warakas found there are some problems such as in the socialization process, disbursement of funds, and village culture that makes some RTSM Warakas no longer be a participant PKH."

"Sampah telah menjadi permasalahan nasional yang masih saja terjadi hingga saat ini sehingga penanganannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Peran perilaku masyarakat dalam penanganan sampah menjadi salah satu aspek sangat penting dalam mengatasi permasalahan sampah yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku penanganan sampah rumah tangga serta faktor yang berkontribusi terhadap perilaku tersebut pada masyarakat di wilayah RW 04 kelurahan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara tahun 2015. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode Rapid Assessmengt Procedure (RAP). Pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder menggunakan data wilayah dan kependudukan Kelurahan Kamal Muara serta data kesakitan Puskesmas Kelurahan Kamal Muara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam melakukan pemilahan dan membuang sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sikap tak acuh dengan lingkungan, sarana prasarana dan fasilitas pengelolaan sampah termasuk laut yang menjadi bagian fasilitas tempat pembuangan sampah. Semua faktor-faktor ini menimbulkan niat bagi masyarakat dalam melakukan perilaku pemilahan dan pembuangan sampah. Berdasarkan kesimpulan, maka direkomendasikan terutama kepada pemerintah daerah untuk mensosialisasikan dan implementasi program pengelolaan sampah secara regular kepada masyarakat terutama dalam perilaku pemilahan dan pembuangan sampah.

---

Waste has been a national problem up to date that requires a comprehensive management. It is expected that there will be benefits such economical, healthy community, and safe environment, and also behavior change. The role of community behaviour is necessary and one of the crucial aspects in dealing and solving the problems of waste management. This research aimed to analyze household waste management behavior to people in the Community Area (RW) 04 Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan District North Jakarta in 2015. This was a qualitative research with the method used Rapid Assessmengt Procedure (RAP). The Data were gathered using in-depth interview and observation. In addition, it also used data about area and demographic of Kelurahan (Subdistric) Kamal Muara and community health status from Public Health Centre of Kamal Muara.

Result of the study showed that people's behavior was affected by several factors such as environment ignorance, infrastructure and facilities including the image of people on the ocean as a place for waste disposal. Therefore it is recommended for the regional and district government to regularly socialize and implement the programs related to waste management especially on waste separation or segregation and waste disposal."