Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Propam sendiri memiliki 3 pokok penting dalam penegakan Kode Etik, yaitu Disiplin, Profesi dan Pidana. Disiplin Polri, merupakan sikap pada unsur pribadi dan tidak mempunyai efek keluar. Profesi sendiri berpedoman pada SOP (standar operasional prosedur) yang terdiri dari Job Description dan Job Analys, Standarisasi keberhasilan pelaksanaan tugas, Sistem penilaian kinerja, Sistem Reward + Punishment, Etika Kinerja (Do+don’t)Penelitian formulasi standar penegakan kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri ini mempergunakan jenis penelitian kualitatif, agar peneliti dapat mendeskripsikan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian ini dengan tahapan mencari sumber data, mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah didapatmasih terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Akreditor untuk menegakkan Kode Etik yang sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada saat persidangan Komisi Kode Etik, baik pada penanganan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik, Evaluasi Jabatan terhadap personil yang sedang melaksanakan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik hingga pelaksanaan putusan sidang Komisi Kode Etikpenulis menyarankan untuk melakukan pembaruan atau modifikasi terhadap penegakan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sehinggadapat menjadi Formulasi Standar yang lebih baik lagi dan agar tidak adanya pertentangan dalam mengambil Langkah hukum untuk menegakkan Kode Etik Profesi dan menyarankan agar melakukan pengawasan terhadap anggota Polri yang menjalani sanksi Kode Etik baik secara langsung maupun secara administrasi.

---

Propam itself has 3 important points in enforcing the Code of Ethics, namely Discipline, Profession and Crime. Police discipline is a personal attitude and has no outward effect. The profession itself is guided by SOP (standard operating procedures) which consist of Job Description and Job Analysis, Standardization of successful implementation of tasks, Performance appraisal system, Reward + Punishment System, Performance Ethics (Do + don't) Research on the formulation of standards for enforcing the National Police's professional code of ethics and the National Police Code of Ethics Commission uses qualitative research, so that researchers can describe and communicate the results of this research through the stages of searching for data sources, collecting data and analyzing the data that has been obtained. There are still obstacles experienced by Accreditors in enforcing the Code of Ethics which is really needed as a forms of accountability during Code of Ethics Commission hearings, both in handling evidence related to violations of the Code of Ethics, Position Evaluation of personnel who are carrying out investigations for violations of the Code of Ethics and implementation of the Code of Ethics Commission hearing decisions. The author suggests updating or modifying the enforcement of the Professional Code of Ethics and the National Police Code of Ethics Commission so that it can formulate better standards and so that there are no conflicts in taking legal steps to enforce the Professional Code of Ethics and recommend that they carry out supervision of members of the Indonesian National Police who undergo sanctions from the Code of Ethics both directly and administratively."

"Penulis akan membahas tentang Kode Etik APES 110 untuk Akuntan Profesional yang diterapkan dalam kasus di mana seseorang memiliki dilema. Penerimaan tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan publik adalah tanda pembeda dari profesi akuntansi (APES 110, para.100.1). Untuk memastikan hal itu, APES 110 memberikan panduan yang harus dipatuhi semua profesi akuntansi dan audit. Dalam makalah ini, penulis akan menggambarkan wajah-wajah dilema oleh William, yang ia bingung tentang apakah ia akan mengikuti kode etik, atau ia hanya akan mengikuti apa yang diinginkannya selama pekerjaannya selesai, tetapi bertentangan dengan apa yang APES 110 percaya harus diikuti oleh semua akuntan.

---

The writer will be discussing about APES 110 Code of Ethics for Professional Accountants that is applied in such case where one has a dilemma. The acceptance of the responsibility to act in the public interest is a distinguishing mark of the accountancy profession (APES 110, para.100.1). To establish that matter, APES 110 provides guidance that all the accounting and auditing profession must comply with. In this paper, the writer will be describing the dilemma faces by the William, which he confused about whether he will follow the code of ethics, or he will just follow what he desires as long as his work is done, but contradict with what APES 110 believes should be followed by all accountants."

"Pelanggaran Kode Etik artinya pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT terhadap etika profesinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disusun secara tertulis dan mengikat, serta wajib ditaati oleh segenap anggota perkumpulan IPPAT dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Dalam Pasal 4 huruf n Kode Etik IPPAT, ada larangan etis bagi PPAT yang menahan berkas seseorang dengan maksud untuk memaksa orang itu agar membuat akta pada PPAT yang menahan berkas tersebut. Salah satu contoh kasus PPAT D yang melanggar ketentuan Pasal tersebut dikarenakan adanya kekurangan pembayaran. Berkaitan dengan kasus posisi dalam penelitian, maka penelitian ini membahas mengenai penyelesaian pelanggaran dan penjatuhan sanksi oleh PPAT yang melanggar ketentuan Kode Etik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat eksplanatoris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara atau interview. Hasil penelitian adalah pelanggaran PPAT terhadap penahanan sertipikat harus jelas kedudukannya dan menjelaskan secara rinci dan tertulis mengenai biaya-biaya jasanya. PPAT sebagai pejabat umum harus menerapkan segala aturan yang melekat dalam jabatannya dan dalam menjalankan jabatannya harus didasari dengan rasa penuh tanggung jawab dan jujur dan tidak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya.

---

Violation of the Code of Ethics means violations committed by PPAT against professional ethics as regulated in laws and regulations and the Code of Ethics for the Association of Land Deed Officials which have been compiled in writing and are binding, and must be obeyed by all members of the IPPAT association and may be subject to sanctions for those who violate these provisions. Settlement of violations of the code of ethics is carried out by the Honorary Council and the PPAT Supervisory and Supervisory Council based on the form of the violation committed by the PPAT. In Article 4 letter n of the IPPAT Code of Ethics, there is an ethical prohibition for PPAT withholding a person's file with the intention of forcing that person to make a deed to the PPAT holding the file. One example is the case of PPAT D which violates the provisions of the article due to a lack of payment. In relation to the case of the position in the research, it will be discussed regarding the settlement of violations and the imposition of sanctions by PPAT who violate the provisions of the Code of Ethics. The research method used is normative juridical which is carried out by tracing secondary materials. The type of research used is explanatory. Data collection techniques are carried out by literature studies, observations or observations, and interviews or interviews. The result of the research is that the PPAT violation against the detention of the certificate must be clearly positioned and explain in detail and in writing about the fees for its services. PPAT as a public official must apply all the rules inherent in his position and in carrying out his position must be based on a full sense of responsibility and honesty and do not commit violations in carrying out his position."

"Tesis ini membahas permasalahan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan sanksi kode etik dan sanksi disiplin yang ada dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya problematika tumpang tindihnya norma etik dan disiplin serta penegakannya serta kewenangan cukup luas dari atasan langsung untuk menentukan muara penegakan pelanggaran. Penyebab adanya problematika tersebut berasal dari disorientasi proses positivisasi norma etik terhadap tujuan awal pembentukan ketentuan kode etik dan kode perilaku pegawai. Celah pengaturan dalam ketentuan Peraturan Menteri dimaksud perlu diperbaiki dengan menyasar dua masalah tadi guna menyelaraskannya dengan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dapat dilakukan rekonstruksi pengaturan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan pada umumnya dengan memperhatikan ketaatan serta memperkuat orientasi pada tujuan pembentukan peraturan dengan meningkatkan pemahaman akan karakter norma etika terlebih dahulu

---

The focus of this study is to discusses the issues over enforcement of violations of civil servants within the Directorate General of Treasury through the Code of Ethic Sanctions and Discipline Sanctions in the provisions of the Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.01/2018. This research is a normative legal research with prescriptive typology and uses qualitative data analysis methods. The study showed the problems in overlapping matters of ethical norms and disciplinary norms and its enforcement and also in the extensive authority from direct superiors to determine the estuary of violations. The cause of the problem is derived from the disorientation in the codification process of ethical norms toward the ultimate purpose of forming the provisions of the Civil Cervant Code of Ethics. The regulation insufficiency in the provisions of the Ministerial Regulation is needed to be improved by targeting the two problems earlier in order to harmonize it with three legal basic values ​​put forward by Gustav Radbruch, namely justice, purposiveness/benefits and legal certainty. The results of this study suggest that the reconstruction of the enforcement of violations of Civil Servants can be carried out in the Directorate General of Treasury and the Ministry of Finance by paying more attention to obey and to strengthen the orientation of the objectives by forming the provisions with good understanding of the character of ethical norms."

"APPRI sebagai wadah bagi perusahaan-perusahaan PRdi I ndonesia telah mengeluarkan sebuah kode etik yangberfungsi sebagai aturan main anggotanya . Adanya sanksiseharusnya membuat anggota APPRI mematuhi dan menerapkankode etik yang ada, sehingga untuk masa yang akan datangindustriPR dapat berkembang dengan baik dan benar.Penelitian ini melihat bagaimana perusahaan PRyang tergabung da l am APPRI melihat keberadaan dan pentingnyakode etik bagi mereka.Tipe penelitian ini adalah deskriptif denganmetode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukandengan wawancara terfokus (focused/depth interview) yangmenghasilkan data dalam bentuk pernyataan yang bersifatanalitis terhadap kode etik APPRI.PEmelitian ini menunjukkan bahwa sekalipun APPRItelah memiliki kode etik 1 kode etik tersebut belum memilikiperan yang berarti. Kesadaran akan keberadaan danpentingnya kode etik sudah ada.dalam diri responden tetapipenerapannya belum sepenuhnya dilakukan. Pertama 1 karenastruktur organisasi APPRI belum lengkap; kedua 1 tidak adapen jelasan yang r i nci menqenai isi kode etik; dan ketiga 1kesadaran moral dalam di ~i anggota seringkali dikalahkanoleh kepentingan .finansial perusahaan.Kode Etik Profesional APPRI merupakan terjemahandari kode etik-kode etik yang dipakai di Inggris 1 danmasih memerltikan pen jelasan atau interpret.asi t erhadapmasing-masing pasal yang harus disesuaikan dengan situasidan kondisi industri PR di Indonesia .Keberhasilan mencaaai tujuan-tujuan yang telahdicanangkan oleh APPRI dapat terwujud bila APPRI melakukanpembenahan dalam organisasi terutama dalam menyusun rencanakerja atau program kegiatan 1 dan semua anggota mematuhidan menerapkan kode etik. Melalui i tu semua profesionalismedapat terbentuk ·dan industri PR dapat . berkembangmaju."

"Di Indonesia para Notaris berhimpun dalam sebuah wadah yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan perkumpulan Notaris yang legal dan sudah berbadan hukum. INI mempunyai peran penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan telah melakukan pengawsan terhadap pelaksanaan jabatan profesi para anggotanya sesuai dengan Kode Etik Notaris INI. Berkenaan dengan pelaksanaan penegakan Kode Etik Notaris maka Dewan Kehormatan bersama-sama dengan Pengurus INI yang lain bersama Majelis Pengawas bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan upaya ? upaya yang dianggap perlu bagi terwujudnya penegakan Kode Etik. Pengawasan juga dilakukan oleh Pengurus INI, yang sifatnya memberikan pembekalan, pendidikan terhadap calon Notaris dalam rangka pemahaman Kode Etik Notaris. Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para anggotanya, maka upaya INI, yaitu melalui seksi pengayoman INI. Dalam hal ini seksi pengayoman INI sebagai pembela bagi para anggotanya yang sedang menghadapi masalah hukum kepada badan peradilan.

---

In Indonesia all notary are organized in the organization known as Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI is a legal body of the notary organization. INI has an important role in enforcement of the notary ethic code implementation, through the board honor has supervised in implementation of its member profession according to INI?s ethic code. In pursuant to the enforcement of notary ethic code implementation, therefore the board of honor with the board of executor of INI and the board of supervision are cooperated and coordinated to take the necessary steps in order to accomplish the enforcement of notary ethic code. The supervision are also being implemented by the board of executor of INI in aiming the education back up to the notary candidates in the frame of notary ethic code understanding. In case of the violation being done by its member, INI has the initiative through its legal aid section as the attorney of the concerned member which being prosecuted before the court."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep, proses penyusunan dan juga proses penerapan dari kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konsep dari etika profesi dipahami oleh para pengurus IPI, bagaimana proses penyusunan dari kode etik IPI, dan bagaimana penerapan dari kode etik IPI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa etika profesi dipahami sebagai pedoman yang digunakan sebagai pegangan dari sebuah profesi yang harus diikuti oleh anggotanya, sehingga dapat bekerja secara profesional, bertanggung jawab dan dapat memenuhi tujuan-tujuan dari sebuah profesi. Selain itu didapatkan juga hasil penelitian tentang proses penyusunan kode etik IPI yang dilakukan melalui proses yang panjang. Untuk proses penerapan dari kode etik tersebut, IPI juga telah melakukan beberapa tindakan, diantaranya adalah menerbitkan AD dan ART serta Kode Etik IPI dan juga mengadakan seminar-seminar di seluruh wilayah Indonesia.

---

This focus of this research is about how the concept, the process of making and implementation process of the professional code of ethics by Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). The purpose of this research is to understand how the concept of professional ethics were arrested by the IPI committee, how the process of making of the code of ethics IPI, and how the application of the code of ethics IPI. This research used a qualitative approach with case study analysis method. The results of these studies show that professional ethics is understood as the guidelines used as a handle of a profession that must be followed by its members, so it can work in a professional, responsible and able to meet the goals of a profession. In addition it also obtained the results of research on the process of drafting the code of ethics IPI is done through a long process. To process the implementation of the code of ethics, the IPI also has conducted several actions, including issuing of AD and ART as well as the Code of Ethics IPI and also conducted seminars in many parts of Indonesia."

"ABSTRAKKeberadaan kode etik sebagai salah satu syarat dari profesionalisme tampaknya tidak begitu dilibatkan dalam praktek sebuah profesi. Kode etik yang telah disusun dengan sistematis tampaknya hanya akan menjadi sekedar kebanggaan bagi sebuah profesi guna lebih menempatkan dirinya di posisi yang baik di mata masyarakat yang dilayaninya. Hal ini semata-mata terjadi karena kode etik itu hanya sekedar dokumen suci yang hanya sekali dibuat tanpa disentuh dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga tengah melanda dunia perpustakaan di Indonesia. Hanya segelintir pustakawan bahkan kepala perpustakaan yang mengetahui keberadaan kode etik pustakawan yang dibuat oleh ikatan Pustakawan Indonesia Padahal seorang kepala perpustakaan adalah figur seorang pemimpin, yang dapat ditiru pikiran, ucapan dan tindakannya oleh para. stafnya. Jika kepala perpustakaan tidak mengetahui kcberadaan kode etik itu, bagaimana dia dapat nienjalankan perpustakaannya sambil menjajarinya dengan pertimbangan-pertimbangan etis ? Dalam skripsi ini, akan coba dikemukakan secara garis besar mengenai bagaimana para kepala perpustakaan menyikapi keberadaan kode etik pustakawan tersebut menurut cara pandangnya sendiri. Dari pandangan para kepala perpustakaan inilah, dapat diperoleh satu sikap utama dalam memandang kode etik pustakawan itu sebagai bagian utama dari profesi pustakawan. Skripsi ini tidak dimaksudkan untuk mengkritik kode etik pustakawan yang dibuat oleh Ikatan Pustakawan Indonesia, namun skripsi ini mencoba untuk membuka jalan baru bagi siapapun untuk mengerti dan mengakui keberadaan kode etik pustakawan. Skripsi merekam pendapat murni dari sepuluh kepala perpustakaan yang diharapkan dapat berguna bagi penyempurnaan kode etik pustakawan di Indonesia di masa yang akan datang.

---

"

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan komitmen profesi dan komitmen organisasi pada guru. Model penelitian yang digunakan adalah model kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan metode statistik. Responden dalam penelitian ini adalah 67 orang guru tersertifikasi yang telah bekerja selama minimal 1 tahun di sekolah tempat dia mengajar saat ini. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen profesi dengan komitmen organisasi. Hasil analisis tambahan menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki perbedaan mean yang signifikan terhadap komitmen profesi dan organisasi responden.

---

This study discussed the correlation of the professional and organizational commitment among teachers. The research method used was the quantitative model. The data was collected by questionnaire, while the analysis is done with statistical method. Respondent in this research are 67 certified teachers who have worked for at least one year in their current school. From the result of the analysis can be condluded that there is a positive and significant correlation between professional and organizational commitment. Additional result states that educational level has a significant mean difference toward professional and organizational commitment."