Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBank sebagai penghimpun dana masyarakat, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu yang cukup lama merupakan sumber utama bagi Bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Inilah yang dinamakan fungsi Bank sebagai Intermediasi. Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Jaminan merupakan salah satu faktor dalam pertimbangan pemberian kredit dari bank. Pada kenyataannya saat ini Debitur ataupun pihak pemilik jaminan akan menggunakan segala upaya agar harta benda miliknya tidak dieksekusi oleh bank apabila terjadi wanprestasi, hal ini sangat berhubungan dengan itikad baik daripada debitur dan pemilik jaminan, ketika debitur mengajukan pinjaman terhadap debitur seharusnya debitur juga sudah mempersiapkan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar pinjaman pokok berserta bunga terhadap kreditur, dikarenakan tidak ingin harta benda nya dieksekusi maka debitur melakukan upaya-upaya baik secara non-hukum ataupun dengan melalui jalur hukum, pada perkembangannya kasus-kasus perbankan menjadi lebih kompleks lagi dibandingkan sebelumnya, dikarenakan pengetahuan debitur dan pemilik jaminan juga semakin banyak dan tajam mengenai hukum dan sistem perbankan, seperti yang dilakukan dengan mengajukan perlawanan pihak ketiga dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

---

ABSTRACT Banks as collectors of public funds, collect funds from the public in a very large amount with a long period of time is a major source for the Bank in channeling back to the community in need in the form of loans or credit. This is called the function of the Bank as Intermediation. The existence of the borrowing and borrowing relationship begins with the creation of an agreement between the borrower (debtor) and lend (creditor) as outlined in the agreement form. An essential element of bank credit is the trust of the bank as a creditor to the borrower's customer as a debtor. Guarantee is one of the factors in the consideration of lending from the bank. In fact, at this time the Debtor or the owner of the warranty will use all efforts to keep his property not executed by the bank in case of default, this is very much in relation to the good faith of the debtor and the owner of the guarantee, when the debtor applying the loan to the debtor should the debtor have also prepared for carrying out its obligations by paying principal and interest credit to the creditor, because it does not want his property executed then the debtor makes efforts either non-law or through legal channels, the development of banking cases becomes more complex than ever before, the knowledge of debtors and owners of collaterals is also increasingly and sharply concerning the laws and banking system, as is done by proposing third party resistance and lawsuits unlawful act."

"Transaksi dalam perbankan membutuhkan lembaga jaminan untuk kepastian hukum bagi kreditur melalui Hak Tanggungan. Dalam eksekusi Hak Tanggungan, acte de command yang dibuat oleh notaris berfungsi penting dalam pelunasan kredit macet karena memberikan hak kepada kreditur (bank) untuk membeli aset jaminan kreditnya sendiri melalui lelang. Acte de command merupakan bagian dari mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang memungkinkan bank untuk mengambil alih agunan debitur sebagai salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah. Namun dalam kenyataannya, tidak semua bank mematuhi ketentuan dalam PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengharuskannya untuk menunjuk pembeli yang sebenarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagaimana dalam kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 8/PDT/2024/PT MNK yang disimulasikan dalam penelitian ini. Untuk itu masalah yang diteliti berkaitan dengan penerapan ketentuan mengenai penggunaan acte de command dalam eksekusi Hak Tanggungan melalui mekanisme AYDA dan peran notaris dalam pembuatan dan pengesahan acte de command. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa: 1) Penerapan ketentuan mengenai penggunaan acte de command dalam eksekusi Hak Tanggungan melalui mekanisme AYDA seringkali memicu terjadinya ketidakpatuhan bank sebagai kreditur yang memiliki kepentingan atas objek Hak Tanggungan, dan bank cenderung langsung membalik nama objek Hak Tanggungan untuk dijual kembali, mengabaikan kewajiban menunjuk pembeli final dalam 1 (satu) tahun sesuai PMK a quo; 2) Peran notaris dalam pembuatan dan pengesahan acte de command sebagai syarat bagi bank untuk menjadi peserta lelang dalam eksekusi Hak Tanggungan melalui mekanisme AYDA sangatlah krusial karena notaris menjamin keabsahan, keautentikan, dan kepastian hukum instrumen tersebut dengan memastikan acte de command sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait, serta memeriksa kelengkapan dokumen, dan menjamin isinya tidak bertentangan dengan hukum.

---

Transactions in banking require a guarantee institution to confirm the existence of legal certainty for creditors through the Right of Dependency. In the execution of the Right of Dependency, the acte de command made by the notary serves an important function in the repayment of bad loans because it gives the creditor (bank) the right to purchase its own credit-collateral assets through auction. The acte de command is part of the Foreclosed Collateral (AYDA) mechanism which allows banks to take over debtors' collateral as a way of resolving non-performing loans. However, in reality, not all banks comply with the provisions in PMK Number 213/PMK.06/2020 concerning Auction Implementation Guidelines which require them to appoint an actual buyer within a period of 1 (one) year. As seen in the case of the West Papua High Court Decision Number 8/PDT/2024/PT MNK which was simulated in this study. For this reason, the problem being studied is related to the application of provisions regarding the use of acte de command in the execution of Dependent Rights through the AYDA mechanism and the role of notaries in making and ratifying acte de command. This doctrinal research collects secondary data through literature studies which are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be concluded that: 1) The application of provisions regarding the use of acte de command in the execution of the Right of Dependency through the AYDA mechanism often triggers the non-compliance of the bank as a creditor who has an interest in the object of the Right of Dependency, and the bank tends to immediately reverse the name of the object of the Right of Dependency for resale, ignoring the obligation to appoint a final buyer in 1 (one) year in accordance with the applicable laws; 2) The role of the notary in making and ratifying the acte de command as a condition for banks to become auction participants in the execution of the Right of Dependency through the AYDA mechanism is very crucial because the notary guarantees the validity, authenticity, and legal certainty of the instrument by ensuring the acte de command in accordance with the applicable laws, as well as checking the completeness of documents, and ensuring that the contents do not contradict the law."

"Skripsi ini membahas tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Koperasi Pedagang Pasar Citeureup melawan PT. Bank Bukopin Tbk dan R Kusumah Sandjoyo. Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan, yaitu tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh PT. Bank Bukopin dan R. Kusumah Sandjoyo sehingga dapat digugat dan dapat bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum dan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1683 K/Pdt/2007 terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Bukopin dan R. Kusumah Sandjoyo. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 523/Pdt.G/2003/PN.JakSel dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 168/PDT/2005/PT.DKI, hanya R. Kusumah Sandjoyo yang dinyatakan bersalah, namun putusan tersebut dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 1683 K/Pdt/2007 yang menyatakan bahwa baik PT. Bank Bukopin Tbk maupun R. Kusumah Sandjoyo bersalah dan harus bertanggung jawab.Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.Kesimpulan dari penelitian ini adalah baik PT. Bank Bukopin Tbk maupun R. Kusumah Sandjoyo memenuhi semua unsur dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap Koperasi Pedagang Pasar Citeureup.

---

This thesis discusses the tort case between Koperasi Pedagang Pasar Citeureup against PT. Bank Bukopin and R Kusuma Sandjoyo. This study focuses on two principal issues , namely the elements that must be met by PT. Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo so it can be sued and may be liable under tort and analysis on the Supreme Court decision No. 1683 K/Pdt/2007 related tort committed by PT. Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo. In the South Jakarta District Court decision No. 523/Pdt.G/2003/PN.JakSel and the Jakarta High Court decision No. 168/PDT/2005/PT.DKI , only R. Kusuma Sandjoyo were found guilty, but the verdict was overturned by the Supreme Court decision No. 1683 K/Pdt/2007 which stating that both PT. Bank Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo guilty and should be held accountable. The data retrieval methods focus on the study of literature and Indonesia’s legislation.The results of the study concluded that either PT. Bank Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo meet all the elements and responsible for a tort against Koperasi Pedagang Pasar Citeureup."

"Perbankan yang bedasarkan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, seperti rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi jika tidak ada pembiayaan serta perlindungan nasabah terhadap pihak ketiga, oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuanganuntuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR).Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma, masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil berlaku di masyarakat, sedangkan teknik pengambilan samplenya adalah purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu.Pihak Developer dalam hal ini tidak memenuhi tanggung Jawabnya terhadap nasabah bank dengan melakukan wanprestasi. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Developer mengakibatkan kerugian pada nasabah yang bersangkutan, diantaranya adalah nasabah yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya sesuai perjanjian dan nasabah yang bersangkutan dikategorikan dalam collectibilitas5 (kredit macet), untuk itu perlindungan hukum bagi nasabah bank sangat perlu di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan.

---

Based on the banks of the economic democracy with its primary function as a

collector and distributor society fund has a strategic role to support the

implementation of national development in order to improve the equitable

distribution of national development and its results, economic growth and

national stability, the direction of increasing standard of living of many, such as

home is a primary requirement for most families. The fulfillment of these primary

needs, can not be met if there is no financing and customer protection against

third parties, therefore, required a financial institution to provide financial

assistance in the form of lending, especially in the Home Ownership Loan

(mortgage).

Method of approach in the writing of this thesis is empirical juridical, the

authors attempted to approach which is a method in which the law is conceived

as a norm , rule, principle or dogma , the problems examined in accordance with

the legal nature of the real force in society, while the sampling technique was

purposive sampling samplenya based on specific goals.

Third parties in this case does not fulfill its answer to the customers of the bank

by default. Breach of contract action by a third party to the detriment of the

customer concerned, including the customer in question did not get his rights

under the agreement and the customer in question fall within collectibilitas 5

(bad debts), for the legal protection for bank customers really need in addition

is also the right for customers to conduct customer complaints, as well as the

use of banking mediation forum for settlement of disputes in the Banking"

"ABSTRAKJanji untuk melangsungkan perkawinan salah satu bentuk kesanggupan dari satu pihak atau kedua belah pihak yang bersedia untuk melangsungkan perkawinan dalam waktu yang ditentukan. Janji untuk melangsungkan perkawinan dapat dibuat dalam bentuk tulisan atau lisan. Akibatnya sering terjadi cidera janji untuk melangsungkan perkawinan oleh salah satu pihak. Sejauh ini tidak ada suatu aturan yang mengatur secara jelas bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang mendapatkan rugi atas perbuatan tersebut. Pada Skripsi ini akan dijelaskan bahwa bentuk perlindungannya adalah dengan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di pengadilan, serta menjelaskan bagaimana pengaturannya. Skripsi ini juga membahas salah satu putusan pengadilan yang bertindak sebagai penggugatnya adalah pihak diluar janji untuk melangsungkan perkawinan atau pihak ketiga dalam perkara. Skripsi ini akan menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara dan memandang kedudukan penggugat sebagai pihak ketiga, karena pada umumnya yang menjadi penggugat dalam perbuatan melawan hukum adalah pihak yang mendapatkan kerugian secara langsung akibat perbuatan pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pihak ketiga dapat bertindak sebagai penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap janji untuk melangsungkan perkawinan, karena segala yang telah penggugat rasakan adalah jelas-jelas akibat dari perbuatan tergugat yang telah menciderai janjinya untuk melangsungkan perkawinan terhadap pihak lain. Penggugat dapat membuktikan sebagian gugatan imateriilnya di pengadilan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

---

ABSTRAKThe agreement to do marriage is a form of one party 39 s or two parties 39 willingness to marry within a specified time. The agreement to do marriage can be made in writing but under most cases its only be spoken or verbally given. As a result, a default or a breach of promise is then often occurred. Heretofore, specific provisions are not yet be regulated to give legal protection for the aggrieved party who suffered losses due to the breach of promise. Therefore, this undergraduate thesis will gives discussion on how that the protection can be given through civil lawsuits for the unlawful acts and how is it be regulated in Indonesia. This thesis is also discussed one of the judicial decisions, which the plaintiff of the case is the third party who not directly involved under the conduct of the agreement given. The discussion took place on how the judge 39 s consideration in deciding the case upon the capacity of the third party that in here act as the plaintiff since the plaintiff of lawsuit for the unlawful act basically must be a party who directly suffered the losses from such unlawful conduct. This undergraduate thesis is using a juridical normative literature study as the research method that reflects the law as the guidance, which conducted through literature studies. The results of the discussion in this research suggest that a third party may act as a plaintiff in an unlawful act lawsuit against the agreement to do marriage, since the plaintiff directly suffered the losses arise from the defendant 39 s actions that has breached his promise to marry another party. The Plaintiff was able to prove partly of his immaterial claim that the defendant has committed an unlawful act."

"Tesis ini berupaya menguji seberapa besar pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Data sample yang digunakan adalah laporan keuangan 30 bank go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 ? 2013. Parameter yang digunakan dalam tingkat kesehatan bank adalah rasio KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) atau lebih dikenal dengan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), NIM (Net Interest Margin), LDR (Loan to Deposit Ratio), dan rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai rasio di atas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rasio KPMM, ROA, ROE, NIM dan BOPO secara individual memiliki pengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga.

---

The thesis is trying to assess how much the significance of the bank soundness level has the impact to third party fund garnering. The data sample used in the research was published financial report of 30 go public banks listed in Indonesia Stock Exchange during 2011-2013. Parameter used in the bank soundness level are CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), NIM (Net Interest Margin), LDR (Loan to Deposit Ratio), dan Operating Expense to Operating Income ratio. The research indicates that all the above ratios together have significant impact on third party fund. The research also indicate that CAR, ROA, ROE, NIM and Operating Expense to Operating Income ratio have the individual impact on third party fund."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pinjaman luar negeri bank khususnya dalam pinjaman luar negeri secara jangka panjang serta dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi dalam prosesnya. Dalam tulisan ini juga akan dibahas studi kasus atas permohonan pinjaman luar negeri Bank X beserta penyelesaiannya. Hasil studi kasus Bank X menunjukkan bahwa perubahan mendasar yang berkaitan dengan terms and conditions tidak akan berdampak terhadap dijatuhkannya sanksi administrasi, selama Bank dapat memberikan penjelasan yang memadai atas perbedaan yang terjadi dalam terms and conditions melalui laporan yang memadai.ABSTRACTThis thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports.;This thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports., This thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports.]"

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko internet banking, khusunya pada Bank X. Disamping memberikan kemudahan bagi nasabah, internet banking juga berpotensi meningkatkan risiko. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai manajemen risiko oleh Bank Umum terkait internet banking dan bagaimana penerapannya oleh Bank X.Metode penelitian yang digunakan dalam SEBI Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 mencakup pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, pengendalian pengamanan serta manajemen risiko hukum dan reputasi. Pelaksanaan manajemen risiko internet banking di Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis explains about the implementation of risk management of internet banking, especially in Bank X. In addition to providing convenience for customers, internet banking is also potentially increase the risk. The issue in this study is how is the legal provisions concerning Risk Management on internet banking and how it is applied by Bank X.

The method used in this research is normative juridical method. The risk management of internet banking is set in SEBI No. 6/18 / DPNP, includes active surveillance by commissioners and directors, security control also legal and reputation risk management. The implementation of risk management on internet banking in Bank X is in accordance with the applicable regulations."