Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Norma mengenai pengangkatan anak yang diatur baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 yang memuat bahwa proses pengangkatan anak harus melalui proses penetapan pengadilan, maupun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1413K/Pdt/1988 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa untuk menentukan status anak angkat bukan dilihat hanya dari formalitas pengangkatan anak, tetapi juga dilihat dari bagaimana realita pemeliharaan anak angkat tersebut oleh orang tua angkatnya, tampak saling bertentangan dan tidak sejalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yurisprudensi dalam konteks Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yaitu setelah dilakukan pengumpulan data sekunder. Selanjutnya penelitian ini ditulis dalam bentuk deskriptif analitis. SEMA memiliki daya ikat yang berlaku hanya kepada institusi internal sebagai pedoman dalam memutus perkara. Sedangkan yurisprudensi apabila diterapkan dalam putusan hakim dalam kasus yang serupa, menjadi suatu hukum yang harus dipatuhi dan memiliki daya ikat dan memaksa untuk dilaksanakan bagi masyarakat, kekuatan mengikat yurisprudensi lebih kuat apabila dibandingkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan JP sebagai anak angkat jika berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 adalah tidak sah sedangkan jika berdasarkan yurisprudensi Nomor 1413K/Pdt/1988 adalah sah. Sedangkan kekuatan hukum Surat Pernyataan Penyerahan dan Pengakuan Anak hanya dapat dimaknai sebagai alat bukti yang masuk ke dalam Akta Autentik yang terdapat dalam Buku Ke 4 KUHPerdata.

---

The norms concerning adoption process are regulated both in the Supreme Court Letter (SEMA) No.6 of 1983, which states the adoption process must go through a court decision process, and in the Supreme Court Jurisprudence No. 1413K/Pdt/1988 which states that to determine the status of an adopted child is not seen only from the formalities of adoption of the child, but also from the reality how the adopted parents take care of the child, appears to be contradictory and inconsistent. The research will analyze the position of the jurisprudence in the context of the High Court of the Field Decision Number 324/Pdt/2020/PT MDN 2020. This research was carried out using doctrinal law research methods. The data analysis method used in this research is qualitative and uses secondary data collection. Furthermore, this research is written in a descriptive form. SEMA has a binding power that only applies to internal institutions as a guideline in settling matters. Whereas jurisprudence, when applied in judgments for similar cases, becomes a law to be obeyed and has binding power and force to be enforced for the public, the binding force of jurisdiction is stronger when compared to SEMA. In this research it can be concluded that the position of JP as an adopted child if based on SEMA No. 6 of 1983 is invalid while based on jurisprudence Number 1413K/Pdt/1988 is valid. Whereas the legal force of the Declaration of Surrender and Confession of Child can only be interpreted as evidence which is included in the authentic deed based on the Fourth Book of the Indonesian Civil Code. "

"Pengangkatan Anak atau Adopsi dapat dilaksanakan melalui Akta Notaris maupun secara Hukum Adat yang diakui keberadaannya oleh Konstitusi Republik Indonesia. yang pada akhirnya diajukan untuk mendapatkan penetapan pengadilan dalam rangka Akta Notaris kemudian dipergunakan untuk menjadi alat bukti untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, terdapat kasus pengangkatan anak melalui Akta Notaris yang melanggar hukum adat. Untuk itu, penulis melakukan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah doktrinal yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, mengelompokan lalu memilahnya. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan, dipilah, dan diinterpretasi. Kemudian, penulis menganalisisnya dan menuliskannya dalam penelitan ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap Akta Adopsi yang melanggar Hukum Adat Batak berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 324/PDT/2020/PT MDN adalah batal demi hukum. Dengan demikian, saran yang dapat Penulis berikan adalah dalam memutuskan suatu perkara Hakim hendaknya lebih memperhatikan Hukum Adat yang ada di Indonesia khususnya Hukum Adat Batak karena keberadaan Hukum Adat diakuin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada ketentuan Pasal 18 B ayat 2 yakni Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

Adoption or adoption can be carried out through a notarial deed or by customary law whose existence is recognized by the Constitution of the Republic of Indonesia. which is ultimately submitted to obtain a court decision in the context of a Notarial Deed and then used as evidence to obtain legal certainty and legal protection. However, in practice, there have been cases of adoption of children through a Notarial Deed which violates customary law. For this reason, the author conducted this research. The research method used in writing this thesis is doctrinal, namely by collecting secondary data in the form of legal materials through literature study, grouping and then sorting them. Next, the data is grouped, sorted and interpreted. Then, the author analyzed it and wrote it in this research. The results of this research show that the legal consequences of an Adoption Deed that violates Batak Customary Law based on High Court Decision Number 324/PDT/2020/PT MDN are null and void. Thus, the advice that the author can give is that in deciding a case, judges should pay more attention to the Customary Law that exists in Indonesia, especially Batak Customary Law because the existence of Customary Law is recognized by the Constitution of the Republic of Indonesia, namely the Law of the Republic of Indonesia of 1945 in the provisions of Article 18 B. paragraph 2, namely that the State recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia."

"Pembagian harta waris berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba yang dipilih oleh pewaris sebelum meninggal dunia dan dituangkan dalam Akta Wasiat, seharusnya dipertimbangkan oleh hakim ketika memutuskan penyelesaian sengketa pembagian harta waris. Hal tersebut tentu diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Hukum Adat yang menghendaki pembagian harta waris mereka didasarkan pada norma Hukum Adat setempat. Dalam kenyataannya, sengketa pembagian harta waris diputuskan hakim dengan mempertimbangkan norma di luar Hukum Adat Batak Toba sehingga Akta Wasiat dibatalkan, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum Putusan a quo terhadap pembagian harta waris menurut Hukum Adat Batak Toba dan peran notaris dalam pembuatan Akta Wasiat yang memuat kehendak penghadap untuk membagi waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba. Penelitian doktrinal ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan tujuan penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen, dan didukung dengan wawancara terhadap beberapa informan dan narasumber. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum Putusan a quo terhadap pembagian harta waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba adalah Akta Wasiat dinyatakan sebagai cacat dan batal demi hukum. Selain itu dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pergeseran dalam pembagian harta waris pada sebagian Masyarakat Adat Batak Toba yang semula memegang teguh norma hukum yang patrilineal menjadi mulai mengakomodasi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam kaitannya dengan peran notaris dalam pembuatan Akta Wasiat berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dapat dikemukakan bahwa penyuluhan hukum tentang pembagian harta waris harus disampaikan sebelum pembuatan akta agar penghadap memahami ketentuan hukum yang dipilihnya untuk dijadikan dasar dalam pembagian waris. Kemudian, notaris dapat meminta Berita Acara dari penghadap mengenai pewarisan secara Hukum Adat dan membuat klausula dalam Akta Wasiat untuk mengklarifikasi maksud yang terkandung dalam akta, terutama dalam konteks pembagian harta waris berdasarkan kehendak terakhir pewaris.

---

The distribution of inheritance based on the Toba Batak Customary Inheritance Law, which was chosen by the testator before he or she died and stated in the Deed of Will, should be considered by the judge when deciding on the resolution of disputes over the distribution of inheritance. This is certainly necessary to fulfill the sense of justice of the Customary Law community who wants the distribution of their inheritance to be based on local Customary Law norms. In reality, disputes over the division of inheritance were decided by judges taking into account norms outside the Toba Batak Customary Law so that the Deed of Will was cancelled, as found in Supreme Court Decision Number 909 PK/Pdt/2019. The aim of this research is to analyze the legal consequences of the a quo decision on the distribution of inheritance according to Toba Batak Customary Law and the role of the notary in making a Deed of Will which contains the wishes of the party to divide inheritance based on Toba Batak Customary Law. This doctrinal research uses secondary data in the form of legal materials that are relevant to the research objectives. This data was collected through document study, and supported by interviews with several informants and sources. Next, a qualitative analysis was carried out. From the results of the analysis it can be explained that the legal consequence of the a quo decision regarding the distribution of inheritance based on Toba Batak Customary Law is that the Deed of Will is declared defective and null and void. Apart from that, it can be stated that there has been a shift in the distribution of inheritance among some of the Toba Batak Indigenous Peoples who previously adhered to patrilineal legal norms and have begun to accommodate equal rights between men and women. In relation to the role of a notary in making a Deed of Will based on Toba Batak Customary Law, it can be stated that legal counseling regarding the distribution of inheritance must be provided before making the deed so that the person who submits it understands the legal provisions he or she has chosen to use as a basis for the distribution of inheritance. Then, the notary can request an official report from the applicant regarding the distribution of inheritance according to customary law and make clauses in the Deed of Will to clarify the meaning contained in the deed, especially in the context of the distribution of inheritance based on the last will of the testator."

"Penelitian hukum ini menganalisis masalah terkait Keterangan Hak Mewaris yaitu implementasinya menggunakan Hukum Adat Batak Toba, yang mana berbeda dari ketetapan yang tertulis di dalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian doktrinal. Keterangan Hak Mewaris merupakan suatu alat bukti tulisan yang menjelaskan mengenai ahli waris yang sah dari seorang pewaris, serta besaran harta warisan yang berhak diterima para ahli waris. Salah satu pihak berwenang untuk membuat Keterangan Hak Mewaris adalah Notaris. Sebagai pejabat umum, Notaris menyusun Keterangan Hak Mewaris atas permintaan dari para ahli waris yang datang menghadap. Hukum yang diterapkan dalam pembuatan Keterangan Hak Mewaris oleh Notaris haruslah hukum yang berlaku bagi si Pewaris. Namun akibat adanya pluralisme dalam sistem hukum dalam bidang Hukum Waris di Indonesia, beberapa ahli waris memanfaatkan pluralisme sistem hukum untuk mencari celah demi kepentingan pribadi, yakni hukum mana yang paling menguntungkan bagi ahli waris tersebut dalam hal pembagian harta warisan. Para ahli waris, dalam penelitian ini adalah keturunan Suku Batak Toba, datang kepada Notaris untuk meminta dibuatkan Keterangan Hak Mewaris. Namun saat hendak mengeksekusi harta warisan, beberapa ahli waris kerap menyimpang dari isi Keterangan Hak Mewaris dan memaksa menggunakan ketentuan Hukum Adat Batak Toba karena dinilai lebih menguntungkan, tanpa kesepakatan bersama dari seluruh ahli.

---

This legal research analyzes the problems related to the Statement of Inheritance Rights, namely its implementation using Batak Toba Customary Law, which is different from the provisions written in it. This research was conducted by utilizing doctrinal research methods. Statement of Inheritance Rights is a written evidence that explains the legal heirs of a testator, as well as the amount of inheritance that the heirs are entitled to receive. One of the parties authorized to make a Statement of Inheritance Rights is a Notary. As a public official, a Notary prepares a Statement of Inheritance Rights upon the request of the heirs who come before him. The law applied in the making of the Statement of Inheritance Rights by the Notary must be the law applicable to the Heir. However, due to the pluralism in the legal system in the field of Inheritance Law in Indonesia, some heirs utilize the pluralism of the legal system to find loopholes for personal interests, namely which law is most beneficial for the heirs in terms of the distribution of inheritance property. The heirs, in this research are descendants of the Batak Toba Tribe, came to the Notary to request a Statement of Inheritance. However, when they want to execute the inheritance, some heirs often deviate from the contents of the Statement of Inheritance Rights and insist on using the provisions of Batak Toba Customary Law because they are considered more profitable, without mutual agreement from all experts."

"Dalam situasi darurat baik karena terjadinya bencana alam atau Para Pengungsi lintas negara maupun Pengungsi Dalam Negeri, selalu menempatkan Anak pada posisi paling rentan. Rentan terhadap gangguan kejiwaan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan fisik yang pokok, juga rentan terhadap upaya eksploitasi. Hal ini menimbulkan banyaknya simpati masyarakat untuk meringankan beban anak-anak dalam situasi darurat ini, melalui mekanisme Pengangkatan Anak (adopsi). Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah apakah adopsi bisa dilakukan dalam situasi kedaruratan dan apakah adanya keadaan darurat yang dialami Anak dapat menyampingkan ketentuan tentang adopsi yang berlaku, bila hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik Anak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kepentingan terbaik anak yaitu dengan mengakui hak-hak anak atas keluarga, adalah asas yang dijunjung tinggi dalam pengasuhan anak. Dalam situasi darurat, adopsi bukanlah pilihan tepat bila upaya penyatuan kembali dengan orang tua atau keluarga lainnya masih memungkinkan. Adopsi merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), demi kepentingan terbaik anak. Selain itu, sudah saatnya Indonesia mempunyai Peraturan Perundangundangan yang jelas dalam mengatur segala bentuk pengangkatan anak (adopsi), sehinga kepentingan terbaik si Anak dapat terlindungi.

---

In the good emergency situation because the occurrence of the natural disaster or refugees and domestic refugees, of the country's passage always placed the Child in the position was most susceptible. Susceptible to the psychological disturbance, and not the fulfilment of the physical requirement that the subject, was also susceptible to exploitation efforts. This caused the number of sympathies of the community to alleviate the burden of children in this emergency situation, through the mechanism of the appointment of the child (adoption). As for that became the subject of the problem in this case was whether adoption could be carried out in the emergency situation and whether the existence of the state of emergency that was experienced by the Foundling besides the provisions about current adoption, when this matter was done in the interest of best the Child. This writing used the method of the bibliography research that was normative, and the data that was used was the primary data and the secondary data. The best interests of the child that is by admitting the child's rights to the family, were the principle that was revered in the child's care. In the emergency situation, adoption not the appropriate choice when unification efforts came back with parents or the other family still enabled. Adoption was the last series from last efforts, in the interest of best the child. Moreover, already during him Indonesia had the Regulation that was clear in arranging all the forms of the child adoption, so the best interests of the protected Foundling."

"Dalam proses jual beli terkait tanah yang belum memenuhi persyaratan jual beli, akan dilakukan terlebih dahulu akta pengikatan jual beli. Perjanjian tersebut dilakukan agar pada saat persyaratan jual beli sudah terpenuhi dapat dilakukan perjanjian jual beli dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal terkait dokumen-dokumen penting pada proses jual beli tersebut harus berada dalam penyimpanan Notaris sampai dengan diketahuinya pihak yang berhak atas dokumen tersebut, salah satu dokumen penting tersebut adalah sertipikat hak atas tanah. Dalam perkara penelitian ini, akta pengikatan jual beli tidak mengatur penyerahan sertipikat hak atas tanah saat terjadinya sengketa sehingga menimbulkan kerancuan atas keberadaan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum keberadaan sertipikat dalam penyimpanan notaris terkait pembuatan akta pengikatan jual beli dan menganalisis peran notaris terhadap sengketa akta pengikatan jual beli dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, metode analisis data kualitatif dan tipe penelitian berupa eksplanatoris. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan hukum terhadap keberadaan sertipikat dalam penyimpanan notaris terkait pembuatan akta pengikatan jual beli pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630/K/Pdt/2023 yaitu berada pada penjual tanah. Penjual tanah sebagai pemegang hak atas tanah berhak untuk mendapatkan kembali sertipikat hak atas tanah setelah akta pengikatan jual beli tersebut batal. Bahwa Notaris tidak dapat menahan sertipikat tersebut karena tidak ada dasar hukum atau aturan yang jelas dalam akta pengikatan jual beli. Notaris baik sengaja maupun tidak sengaja dalam menjalankan jabatannya melanggar ketentuan dengan menahan sertipikat hak milik dari pemegang hak atas tanah yaitu penjual tanah.

---

In the sale and purchase process related to land that has not fulfilled the sale and purchase requirements, a deed of sale and purchase binding will be carried out first. The agreement is carried out so that when the sale and purchase requirements have been met, a sale and purchase agreement can be carried out before an authorized official. In the case of important documents related to the sale and purchase process, they must be kept by a notary until the party entitled to the document knows, one of these important documents is the land title certificate. In the case of this research, the deed of sale and purchase does not regulate the delivery of the land title certificate when a dispute occurs, causing confusion over the existence of the land title certificate. This study aims to analyze the legal position of the existence of certificates in the storage of notaries related to the making of deeds of binding sale and purchase and analyze the role of notaries in disputes over deeds of binding sale and purchase in these cases. The research method used is doctrinal, qualitative data analysis method and explanatory research type. In this study it can be concluded that the legal position of the existence of certificates in the storage of notaries related to the making of deeds of binding sale and purchase in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 630/K/Pdt/2023 is on the land seller. The seller of the land as the holder of the land title has the right to recover the land title certificate. The notary cannot withhold the certificate because there is no legal basis or clear rules in the deed of binding sale and purchase. The notary either intentionally or unintentionally crossed the line in carrying out his role as notary by withholding the certificate of title from the owner, namely the seller of the land."

"Pipil adalah salah satu bentuk dari surat pengenaan pajak atas tanah yang dianggap sebagai hak lama terhadap kepemilikan atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria oleh masyarakat adat. Hak lama atas tanah yang minim informasi kepemilikannya dan tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional sering kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan untuk menguasai tanah secara “legal” dengan melakukan penipuan dalam pada salah satu syarat pendaftaran tanah untuk pertama kali. Perbuatan melawan hukum ini dilakukan pelaku dengan tujuan untuk meraup keuntungan melalui jual beli tanah kepada pihak ketiga selaku pembeli beritikad baik yang tidak mengetahui kebenaran sesungguhnya atas tanah tersebut dan mengakibatkan kerugian baik kepada pembeli maupun pemilik tanah sebenarnya. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisis bagaimana kedudukan pihak ketiga beritikad baik dalam suatu sengketa jual beli tanah serta akibat hukum terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1073/Desa Bunga Mekar dan Sertipikat Hak Milik No. 1074/Desa Bunga Mekar yang cacat hukum akibat penipuan pada pendaftaran pertama kali pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3540M/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan metode penelitian normatif kualitatif berdasarkan studi dokumen. Prinsip itikad baik memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pihak yang menerapkannya dengan memenuhi persyaratan jual beli yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi walaupun pada kenyataannya jual beli tersebut mengandung cacat hukum. Hasil produk hukum berupa Sertipikat Hak Milik No. 1073/Desa Bunga Mekar dan Sertipikat Hak Milik No. 1074/Desa Bunga Mekar dibatalkan demi hukum karena terjadinya kecacatan hukum dan Pipil No. 936, Persil No. 127b, Klas III kembali menjadi satu-satunya hak atas tanah yang pada tanah tersebut.

---

Pipil is a form of tax imposition letter on land which is considered an old right to land ownership before the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles by indigenous peoples. Old land rights with minimal ownership information and not registered with the National Land Agency often become easy targets for criminals to control land "legally" by committing fraud in one of the land registration requirements for the first time. This unlawful act was carried out by the perpetrator with the aim of making a profit through buying and selling land to a third party as a buyer in good faith who did not know the real truth about the land and resulted in losses to both the buyer and the actual land owner. Therefore, this paper analyzes the position of a third party in good faith in a land sale and purchase dispute and the legal consequences of the Certificate of Ownership No. 1073/Village Bunga Mekar and Certificate of Ownership No. 1074/Bunga Mekar Village which is legally flawed due to falsification of documents during the first registration in the case study of Supreme Court Decision Number 3540M/Pdt/2019. This research uses prescriptive doctrinal legal research methods using qualitative normative research methods based on document studies. The principle of good faith provides legal protection for parties who apply it by fulfilling the terms of sale and purchase determined by law even though in reality the sale and purchase contains legal defects. The resulting legal product is a Certificate of Ownership No. 1073/Village Bunga Mekar and Certificate of Ownership No. 1074/Desa Bunga Mekar was canceled by law due to legal defects and Pipil No. 936, Plot No. 127b, Class III again becomes the only land right on that land."

"Pemberhentian tidak hormat terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MP3D) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 telah menyebabkan kerugian terhadap PPAT bersangkutan baik secara materiil maupun immateriil. Semestinya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Permen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemberhentian tidak hormat terhadap PPAT baru dapat dilakukan apabila telah melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas dan Pembina Wilayah (MP3W) dan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat. Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/TUN/2021 adalah berkaitan dengan pemberhentian tidak hormat seorang PPAT tanpa melalui proses pemeriksaan MP3W, di mana dalam amar putusan ditegaskan bahwa PPAT harus bisa kembali menjalankan jabatannya seperti sebelum adanya berita acara pengambilan keputusan yang menyatakan pemberhentian tidak hormat, dan harus dilakukan rehabilitasi agar nama PPAT tersebut menjadi baik kembali. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pemberhentian tidak hormat terhadap PPAT yang dalam kenyataannya tidak terbukti beirsalah dan peirlinduingan dalam uipaya hukum PPAT menyikapi ketidakpatuhan MP3D yang tidak meinjalankan Putusan a quo. Penelitian doktrinal ini dikerjakan melalui studi dokumen untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Guna memperkuat data tersebut maka dilakukan wawancara terhadap narasumber yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya data sekunder yang didukung oleh wawancara tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa PPAT yang bersangkutan dirugikan karena adanya pemblokiran akses sebagai PPAT yang dilakukan pasca penetapan surat keputusan pemberhentian tidak hormat oleh Menteri ATR/BPN. Hingga saat ini akses sebagai PPAT belum dibuka sedangkan amar Putusan Mahkamah Agung 337K/TUN/2021 telah menegaskan agar PPAT tersebut dikembalikan ke jabatannya. Perlindungan dalam upaya hukum PPAT (RN) menyikapi ketidakpatuhan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MP3D) yang tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 337 K/TUN/2021 adalah bersifat represif. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada RN melalui pemberian Putusan a quo kepada Menteri ATR/BPN dan Presiden oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Riau, untuk selanjutnya dapat dieksekusi.

---

Disrespectful dismissal of the Land Deed Making Official (PPAT) based on the Minutes of Decision Making of the Rokan Hulu District Board of Trustees and Supervisors (MP3D) Number 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 has caused material and immaterial losses to the PPAT in question. Supposedly, based on the provisions of Article 38 of Permen Number 2 of 2018 concerning Guidance and Supervision of Officials for Making Land Deeds, a dismissal of disrespect for a PPAT can only be carried out if it has gone through an inspection process by the Regional Supervisory and Supervisory Board (MP3W) and is declared proven to have committed a serious violation. The case in the Supreme Court Decision Number 337 K/TUN/2021 relates to the dishonorable dismissal of a PPAT without going through the MP3W inspection process, in which the decision affirmed that the PPAT must be able to return to carrying out his position as before there was an official decision-making report stating the dishonorable discharge, and rehabilitation must be carried out so that the PPAT's name will become good again. Therefore the issue raised in this study is regarding the legal consequences of dishonorable dismissal of the PPAT which in reality has not been proven guilty and protection in the PPAT's legal efforts in responding to the non-compliance of the MP3D which does not carry out the a quo decision. This doctrinal research is carried out through document studies to collect legal materials which are secondary data. To strengthen the data, interviews were conducted with sources relevant to the research problem. Furthermore, secondary data supported by interviews were analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the PPAT in question was disadvantaged because of the blocking of access as a PPAT which was carried out after the issuance of a dishonorable dismissal decision by the Minister of ATR/BPN. Until now, access as a PPAT has not been opened, while the Supreme Court Decision 337K/TUN/2021 has confirmed that the PPAT is returned to its position. Protection in PPAT (RN) legal efforts in response to the non-compliance of the Regional Advisory and Supervisory Board (MP3D) which does not implement the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 337 K/TUN/2021 is repressive. This legal protection is given to RN through the awarding of a quo decision to the Minister of ATR/BPN and the President by the State Administrative Court (PTUN) in Riau, for further execution."

"Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3162 K/PDT/2021 mengenai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang batal demi hukum dalam proses penyelesaian utang dengan cara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Putusan ini hanya mempertimbangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penelitian ini akan memberikan pandangan dari Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) serta Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan) sebagai implementasi asas lex specialis derogate lex generalis. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak dalam PPJB yang batal demi hukum pada proses AYDA serta tanggung jawab oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Hasil penelitian dalam kasus Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diberikan terhadap para pihak sebagaimana Pasal 12 UUHT untuk mempertahankan prinsip bahwa Obyek Hak Tanggungan sejatinya ada sebagai media untuk menjamin pelunasan kredit, bukan untuk dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan. Dalam hal dilakukannya AYDA, Obyek Hak Tanggungan harus dialihkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana Pasal 12 UU Perbankan. Dalam kasus putusan ini, ditemukan bahwa PPJB tidak dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga PPJB tersebut batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka Para Pihak tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah diberikan UUHT maupun UU Perbankan. Berkaitan dengan PPJB yang batal demi hukum, putusan ini tidak memberikan sanksi apapun bagi Notaris, sedangkan Notaris seharusnya ikut bertanggungjawab atas perbuatan yang berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat suatu akta autentik. Notaris dapat diberikan sanksi baik secara perdata, pidana maupun administratif. Perbuatan Notaris sebagaimana kasus putusan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana norma yang diatur dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

This study discusses about the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 3162 K/PDT/2021 regarding the Deed of Binding Purchase Agreement (PPJB) which was null and void in the The Acquisition of Debtor's Asset Process (AYDA). This decision only considers the provisions in the Civil Code, so this research will provide a view of the Mortgage Law (UUHT) and the Banking Law (Banking Law) as the implementation of the lex specialis derogate lex generalis principle. The issue raised is how legal protection is provided for the parties in the PPJB which is null and void in the AYDA process and the responsibility of the Notary. The research method used is doctrinal. The results of the research in the case of this decision show that legal protection has been given to the parties in accordance with Article 12 UUHT to maintain the principle that the object of mortgage rights actually exists as a medium to guarantee repayment of credit, not to be owned by the holder of mortgage rights. In the case of The Acquisition of Debtor's Asset Process, the Mortgage Object must be transferred within a maximum period of 1 (one) year as stated in Article 12 of the Banking Law. In the case of this decision, it was found that the PPJB was not made in accordance with the applicable laws and regulations, so that the PPJB was null and void by law. Based on this, the Parties do not receive legal protection as granted by the UUHT and the Banking Law. Regarding to PPJB which is null and void by law, this decision does not provide any sanction for the Notary, while the Notary should also be responsible for actions related to his/her authority in making an authentic deed. Notaries can be given civil, criminal or administrative sanctions. The Notary's actions as in the case of this decision, can be subject to criminal sanctions according to the norms regulated in Article 264 of the Criminal Code."

"Tradisi pengangkatan anak (adopsi) di kalangan masyarakat Indonesia tumbuh dengan berbagai aturan dan sistem hukum di Indonesia. Pengaturan tentang adopsi diatur dalam beberapa aturan hukum, seperti Staatsblad 1917 Nomor 129, hukum Islam, hukum adat dan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak. Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia dan apakah penetapan Pengadilan Agama Cilegon No. 40/Pdt.P/2012/PA.Clg telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sebagai kesimpulannya, pengangkatan anak dalam hukum Islam masuk dalam jenis pengangkatan anak minus plena sedangkan pengangkatan anak pada Staatblaad 1917 No. 129 termasuk jenis pengangkatan anak plena. Terkait dengan penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cilegon, putusan tersebut belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengangkatan anak di Indonesia karena terdapat persyaratan pengangkatan anak yang belum terpenuhi.

---

Indonesian people had known adoption as a tradition in the various rules of law. The regulations of adoption is stipulated in several regulation among others 1917 No. 129, Islamic law, customary law, and Indonesian law. This paper will discuss about child adoption according to Islamic law and Indonesian law and whether Cilegon‟s Religious Court Decision No. 40/Pdt.P/2012/PA.Clg is in line with the prevailing laws. For this paper, the writer use normative method.

As a conclusion, adoption in Islamic law included in minus plena adoption whereas in 1917 No. 129 it is plena adoption. Regarding Cilegon‟s Religious Court Decision, it hasn‟t complied with the prevailing laws on child adoption."