Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) membedakan antara perubahan anggaran dasar dengan perubahan data perseroan. Namun, masih terjadi perbedaan penafsiran yang berpengaruh pada penetapan ada atau tidaknya jabatan Anggota Direksi yang lowong. Salah satu contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/PDT.G/2020/PN BNA. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan penafsiran mengenai jabatan Anggota Direksi yang lowong, serta peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan jabatan Anggota Direksi yang lowong pada Putusan Pengadilan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini, berdasarkan Pasal 29 UUPT beserta peraturan pelaksanaannya, masa jabatan Anggota Direksi wajib ditafsirkan sebagai perubahan data perseroan. Dalam hal ini hakim kurang tepat menafsirkan perubahan masa jabatan Anggota Direksi sebagai perubahan anggaran dasar. Pada kasus ini, Notaris menggunakan data perseroan yang tidak relevan dan valid mengenai masa jabatan Direktur perseroan, sehingga menyebabkan jabatan Anggota Direksi dianggap dalam keadaan lowong, padahal Anggota Direksi tidak dalam keadaan lowong. Akibatnya Direktur perseroan yang masih berwenang menjabat digantikan dengan Direktur yang baru. Oleh karena itu, Notaris dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris bertanggung jawab secara perdata, yaitu Akta Risalah RUPS Tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuatnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Notaris seharusnya menelusuri susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terakhir dalam daftar perseroan. Selain itu, Sistem Administrasi Badan Hukum perlu dilakukan penyempurnaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menyediakan wadah isian mengenai masa jabatan susunan pengurus perseroan.

---

The Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) differentiates between changes to a company's articles of association and company data. However, there are differences in interpretation regarding the vacant positions. One example is the Banda Aceh District Court Decision Number 1/PDT.G/2020/PN BNA. This difference in interpretation influences whether or not posts on the Board of Directors are vacant. The problem is the difference in interpretation regarding the vacant positions of Directors, as well as the role and responsibilities of the Notary in relation to the vacant positions of Directors in the Court Decision. This study uses doctrinal legal research methods. According to Article 29 of the Company Law, a term of BOD member position must be interpreted as a change in company data. The judge incorrectly interpreted a change in terms of BOD member position as a change in the articles of association. In this case, the Notary used company data that was irrelevant and invalid regarding the term of office of the company's Director, causing the position of the Director to be considered vacant, even though the Director was not vacant. As a result, the company's Director who was still authorized to serve was replaced by a new Director. The notary was found guilty of committing an unlawful act. Notaries are civilly responsible, namely the Deed of Minutes of the GMS dated 1 October 2019 which was made is declared to have no legal force. The notary should trace the latest composition of members of the Company's BOD and BOC in the company register. The Legal Entity Administration System needs to be refined by the Minister of Law and Human Rights by providing a form for filling in the term of office of the company's management."

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bersikap jujur, teliti, dan amanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN . Apabila melanggar ketentuan tersebut maka Notaris harus bertanggung jawab dengan sanksi yang telah ditentukan. Hal ini seperti mengenai Notaris yang memalsukan Akta kuasa menjual. Akibatnya Notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap kewajibannya dan jika tidak diberikan sanksi yang sesuai dengan UUJN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dengan menggunakan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, didukung wawancara dan diolah secara kualitatif.Dari hasil penelitian ini, bahwa Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta palsu yang dibuatnya, artinya akta yang dibuatnya tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum oleh pengadilan. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi baik secara perdata, yaitu bila terbukti menimbulkan kerugian perdata maupun sanksi pidana bila adanya unsur kesengajaan, dan juga dapat dikenakan sanksi administratif dari Majelis Pengawas.Dalam putusan Pengadilan Negeri ada baiknya majelis hakim untuk menjelaskan secara langsung terhadap bahwa Notaris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melalui jabatannya sebagai Notaris.

---

ABSTRACTNotary, in performing its duty and function should be honest, meticulous and trustworthy. Otherwise, it will cause a violation toward the provision stipulated in Article 16 Paragraph 1 the law of Position on Notary. In violation of such provisions, the Notary must be held liable with specified sanctions. It is like a notary who fraudulent a power of attorney selling. As a result, the Notary must be responsible for its obligations and if not given sanctions in accordance with UUJN. Method used in this research is analytical normative juridical. The type data used is secondary data by using collecting document study rsquo s data method and supported by interview which is proceeded qualitatively. According to the result of this research, a Notary shall be liable for the Fraudulent deeds she has made, the meaning that the deeds she has mad are invalid and shall be void to be revoked, null and void or to be nonexistent. Whereas, for the notary itself, they could be punished alternatively civil, criminal, administrative and supervisory suit . In the decision of the District Court it is better for the judges to explain directly to that Notary is doing the act against the law that is through his position as a Notary."

"ABSTRAKDireksi Badan Usaha Milik Negara BUMN berbentuk Perusahaan Umum Perum ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal pada BUMN Perum melalui Surat Keputusan Menteri BUMN tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum. Salah satu diktum Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut adalah untuk menyatakan yang diputuskan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN ke dalam bentuk otentik. Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN tidak mensyaratkan bahwa Surat Keputusan Menteri BUMN wajib dituangkan dalam bentuk otentik. Karena tidak ada peraturan yang mengatur kewajiban untuk menyatakan Surat Keputusan Menteri BUMN ke dalam akta otentik, maka timbul permasalahan, yaitu i bagaimanakah legalitas dan argumentasi hukum akta notaris tersebut terkait Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-03/MBU/02/2015; dan ii bagaimanakah dampak hukum terhadap keabsahan Direksi Perusahaan Umum Perum apabila Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut tidak dituangkan dalam akta otentik? Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Karena tidak ada peraturan yang mengatur kewajiban untuk menyatakan Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut ke dalam akta otentik, maka legalitas Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Menteri BUMN adalah sebagai suatu akta otentik yang berfungsi untuk mengotentifikasikan Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut dan melengkapi administrasi atas penetapan Direksi Perusahaan Umum Perum . Dengan demikian, dampak hukum terhadap keabsahan Direksi Perusahaan Umum Perum apabila Surat Keputusan Menteri BUMN tidak dituangkan dalam akta otentik adalah hanya bersifat administrasi dan Direksi tetap berhak dan sah untuk melakukan perbuatan hukum dalam Perusahaan.

---

ABSTRACTThe Board of Directors of State Owned Enterprises BUMN in the form of Public Corporation Perum is appointed by the State Owned Enterprises Minister as the government representative, as the capital owner in the Public Corporation Perum State Owned Enterprises BUMN by the Decree of the State Owned Enterpries Minister regarding the Appointment of the Board of Directors Member of the Public Corporation Perum . One of dictum of the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter is to state that was decided in State Owned Enterprises Minister Decree Letter into authentic form. The Regulation of the State Owned Enterprieses BUMN Minister Number Per 03 MBU 02 2015 regarding Requirements, Appointment, Procedures and Dismissal of the Board of Directors Member of State Owned Enterprises BUMN do not require that the State Owned Enterprises Minister Decree Letter must be set forth into the authentic form. In the absence of any regulation regarding the obligation to state State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter into an authentic deed, the problem arising, namely i how are the legality and legal argument of notary deed related to State Owned Enterprises BUMN Minister Regulation Number Per 03 MBU 02 2015 and ii how are the legal impact of the Board of Directors validity of a Public Corporation Perum if the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter is not set forth into an authentic deed The research method which is used to answer the problems in this legal writing is normative juridical literature study. In the absence of any regulation regarding the obligation to state that State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter into an authentic deed, the legality of notary deed regarding statement of the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree is an authentic deed, which has functions to authenticate that State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter and complete the administration of the determination of the Public Corporation Perum Board of Directors. Thereby, the legal impact of the Board of Directors validity of a Public Corporation Perum if the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter is not set forth into an authentic deed is only administrative and the Board of Directors shall remain entitled and valid to conduct legal actions in the Company."

"Penelitian ini berfokus pada perjanjian kerjasama yang ditandatangani tanpa surat kuasa karena dalam kenyataannya sering memunculkan sengketa. Sebagaimana kasus dalam Putusan MA No. 723K/Pdt.Sus-Pailit/2020, di mana ditemukan penggunaan kuasa dibawah tangan oleh perusahaan yang mengatasnamakan direksi yang kemudian disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan akta perjanjian kerjasama yang ditanda tangani tanpa adanya surat kuasa direksi dan tanggung gugat direksi perusahaan dan notaris atas perjanjian kerjasama tanpa surat kuasa menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian yuridis normatif ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen (kepustakaan) yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dikemukakan bahwa akta yang ditandatangani tanpa surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat subjektif di mana suatu akta diharuskan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu akta tersebut tidak sah dan tidak mengikat yang mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan. Selain itu mengenai tanggung gugat direksi dan notaris ditemukan bahwa direksi memiliki tanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kerugian perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan notaris dapat diminta pertanggungjawaban berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

---

This study focuses on cooperation agreements signed without a power of attorney because in reality they often lead to disputes. As is the case in Supreme Court Decision No. 723K/Pdt.Sus-Pailit/2020, where it was found that the use of power under the hands of a company on behalf of the board of directors was later misused by irresponsible persons. The problem raised in this study is the position of the cooperation agreement deed which was signed without a power of attorney of the board of directors and the accountability of the company's directors and notaries for the cooperation agreement without a power of attorney according to the provisions of the Limited Liability Company Law (UUPT) and the Notary Position Act (UUJN). This normative juridical research was conducted to collect secondary data through document study (library) which was then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be stated that the deed signed without a power of attorney does not meet the subjective requirements where a deed is required to have perfect evidentiary power, therefore the deed is invalid and non-binding which causes the deed to be cancelled. In addition, regarding the accountability of the directors and notaries, it was found that the directors have full personal responsibility for the company's losses if proven guilty or negligent in carrying out their duties and the notary can be held accountable in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions."

"ABSTRAKSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuatdalam akta notaris atau akta PPAT, meskipun demikian pembuatan akta SKMHTsecara notariil dalam praktek hanya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakanblanko SKMHT. Seorang notaris ketika menggunakan blanko SKMHT tundukpada tata cara pengisian blanko SKMHT dan Undang-undang Jabatan Notaris(UUJN). Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakanpendekatan yuridis normatif. Suatu akta notaris harus memenuhi syarat-syaratformiil dan materiil untuk dapat dinyatakan sebagai akta notaris yang mempunyaikekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Dari hasil analisa penelitian ini,ternyata blanko SKMHT tidak sesuai dengan bentuk akta notaris yang ditetapkanoleh UUJN.

---

AbstractSKMHT must be made by notary deed or PPAT deed, neverthelessmaking SKMHT deed by notary in practice cans only be implemented by way ofusing SKMHT Form. If a notary filling a SKMHT Form, he/she must comply theprocedures of filling the SKMHT Form and Notary Law (UUJN). This studyanalyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. A deedmust meet the formal and material requirements to be declared as a notary deedthat has the strength of evidence as authentic documents. From the analysis of thisstudy, the form of SKMHT it is not in accordance with the form of notary deed asspecified by UUJN."

"Penelitian ini memfokuskan pada peristiwa hukum agraria yang berhubungan dengan kepemilikan Hak atas Tanah oleh Warga Negara Asing melalui Perjanjian Nominee, penekanan pada aspek keabsahan perjanjian tersebut dengan UU Pokok Agraria, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal untuk menganalisis Putusan dalam penelusuran hukum, menggunakan studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, dengan asas-asas dalam norma hukum di negara Indonesia, serta bahan hukum sekunder untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terlupakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam proses penyelesaian sengketa pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 215/Pdt.G/2019/PN DPS, sebagaimana Putusan Majelis Hakim hanya menilai keabsahan Perjanjian Nominee yang dibuat oleh kedua belah pihak, dari pemenuhan syarat sah perjanjian dan saling mengikatnya perjanjian berdasarkan KUHPerdata saja. Perjanjian Nominee melibatkan pihak asing sebagai penguasa kepemilikan hak tanah yang de facto yaitu faktanya, sementara pihak Warga Negara Indonesia hanya berperan sebagai de jure pihak formal, akibat hukum dari perjanjian tersebut yang bertentangan dengan UU Pokok Agraria, maka tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian pada 1320 KUHPerdata yakni kausa yang halal. Penelitian ini memfokuskan pada isu signifikan yang terlupakan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini, yaitu relevansi asas nasionalitas dalam konteks Hukum Agraria, dalam penerapannya asas nasionalitas sebagaimana diatur dalam UU Pokok Agraria menyatakan bahwa hak kepemilikan tanah di wilayah Indonesia secara keseluruhan hanya dapat dimiliki oleh individu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka implikasi dari keabsahan Perjanjian Nominee mengenai kepemilikan Hak atas Tanah dapat memberikan kerentanan terhadap pengambilalihan hak milik atas tanah oleh warga negara asing, yang dapat merugikan kepentingan nasional dan masyarakat setempat wilayah Indonesia.

---

This research focuses on agrarian law events related to the ownership of land rights by foreign citizens through Nominee Agreements, emphasizing the aspects of the validity of these agreements with the Basic Agrarian Law. The method used in this research is doctrinal to analyze decisions in legal investigations, using studies literature through statutory regulations with principles in legal norms in Indonesia, as well as secondary legal materials to support this research. This research aims to identify forgotten factors in the consideration of the Panel of Judges in the dispute resolution process in the Denpasar District Court Decision Number 215/Pdt.G/2019/PN DPS, as the Panel of Judges decision only assesses the validity of the Nominee Agreement made by both parties, from fulfilling the legal requirements of the agreement and mutually binding agreements based on the Civil Code only. The Nominee Agreement involves a foreign party as the de facto owner of land rights namely in fact, while the Indonesian citizen only acts as a de jure formal party, the legal consequences of the agreement are against the Basic Agrarian Law, meaning that the legal conditions of the agreement in 1320 of the Civil Code (KUHPerdata) are not fulfilled, namely a legitimate cause. This research focuses on a significant issue that was forgotten by the Panel of Judges in resolving this case, namely the relevance of the principle of nationality in the context of Agrarian Law, in its application the principle of nationality as regulated in the Basic Agrarian Law states that land ownership rights in the territory of Indonesia as a whole can only be owned by individuals who have Indonesian citizenship, the implications of the validity of the Nominee Agreement regarding ownership of land rights may provide vulnerability to the takeover of land ownership rights by foreign nationals, which could be detrimental to national interests and local communities in Indonesia."

"Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Sah Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Tanggal 20 Juli 2017 Nomor 105/Pdt.G/2016/PN.Unr Tesis ini meneliti mengenai tanggung jawab PPAT terkait dengan akta hibah yang dibuatnya berdasarkan surat keterangan waris yang tidak sah. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, penghadap datang kepada PPAT untuk membuat Akta Hibah atas dasar surat keterangan waris yang tidak sah dikarenakan keterangan yang dibuat dalam surat tersebut palsu, sehingga tidak memenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam ayat 3 dan 4, yaitu tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal dimana keterangan palsu termasuk sebab yang halal. Seharusnya PPAT memeriksa kebenaran data yang diperlukan dalam pembuatan akta hibah tersebut termasuk memeriksa kembali data data yang diperlukan, maka dalam hal ini PPAT turut bertanggungjawab atas kelalaian yang diperbuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang jabatan pejabat pembuat akta tanah, bidang hukum perdata, buku-buku, dan artikel-artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Terkait dengan tanggung jawab PPAT maka akan dikenakan sanksi atas pelanggaran ringan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 yaitu teguran ataupun peringatan baik dari organisasi profesi PPAT ataupun dari pemerintah. Tentang status hukum akta yang dibuat oleh PPAT tersebut dimana penghadap memberikan keterangan palsu dalam membuat surat keterangan warisnya, maka akta hibahnya batal demi hukum berikut dengan akta yang dibuat setelahnya berdasarkan akta hibah tersebut. Dengan demikian sikap PPAT hendaknya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar akta-akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Kata kunci: Tanggung Jawab, PPAT, Surat Keterangan Waris, Akta Hibah.

---

The Land deed Official rsquo s Responsibility Against the Deed of Grant Based on an Unauthorized Inheritance Certificate Case Study of Ungaran District Court Decision Date 20 July 2017 Number 105 Pdt.G 2016 PN.Unr This thesis examines the responsibilities of land deed officials in relation to the Deed of Grant made on the basis of an unauthorized inheritance certificate. In the case that examined by author, the tap comes to land deed officials to make the Deed of Grant based on an unauthorized inheritance certificate is because the information made in the letter was false, so that it does not meet the objective requirement in Article 1320 of the Civil Code concerning the terms of the validity of the agreement contained in paragraphs 3 and 4, which is about particular thing and lawful cause, where fake information is include in lawful causes. The land deed officials should check the correctness of the data required in making the deed including re examining the necessary data, so that in this case the land deed officials is also responsible for the omission that has been done. This research is using normative juridical research method, meaning this research is seen from the normative side, which is the study of all secondary data of law used to analyze the various law and regulations in the field of official position of the land deed, civil law, books, and articles relevant to the issues to be studied. Associated with the responsibility of the land deed officials, they will be charged for minor offenses according to article 6 paragraph 1 of reprimand or warning either from the land deed officials profession organization or from the government. Concerning the legal status of the deed made by the land deed officials in which the tapers gave false information in making the certificate of inheritance, so that the deed of its grant shall be null and void hereafter by a deed made thereafter according to the deed of the grant. Thus, the attitude of the land deed officials should pay more attention to the provisions that apply to the deeds. Key words Certificate of Inheritance, Deed of Grant, Responsibility, The Land deed Officials."

"Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris semestinya menguraikan aktiva dan pasiva dari harta pewaris sehingga status harta warisan dan pembagian hak waris untuk para ahli waris menjadi terang karena adanya Akta Keterangan Hak Waris tersebut. Namun dalam kenyataannya notaris tidak menguraikan dengan jelas pasiva dari harta pewaris sehingga memunculkan gugatan dari ahli waris mengenai pembagian hak waris. Oleh karena itu fokus dari kajian ini adalah tentang pembagian hak waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris yang merugikan ahli waris sebagaimana ditemukan dalam kasus di Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 512/PDT.G/2019/PN JKT.UTR.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pembagian hak waris berkenaan dengan adanya Akta Keterangan Hak Waris yang salah dalam penerapan pembagiannya dan peran notaris dalam pembagian hak mewaris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris.Untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini dilakukan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dari hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diteliti, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pembagian hak waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris tersebut tidak menguraikan secara jelas pasiva dari harta pewaris jika sudah dikemukakan secara jelas pasiva dari harta pewaris tersebut selanjutnya dapat dilakukannya pembagian harta warisan masing-masing ahli waris mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta warisan. Peran notaris dalam pembagian hak mewaris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris semestinya sebelum dilakukan pembuatan Akta Keterangan Hak Waris, notaris memeriksa dokumen yang diserahkan kepadanya, kemudian dibacakan akta tersebut agar menghindari ketidaktelitian notaris.

---

A deed of inheritance rights made by a notary should describe the assets and liabilities of the heir's property so that the status of the inheritance and the distribution of inheritance rights for the heirs become clear because of the deed of inheritance rights. However, in reality the notary did not clearly describe the liability of the heir's assets, causing a lawsuit from the heirs regarding the distribution of inheritance rights. Therefore, the focus of this study is on the distribution of inheritance rights based on a deed of inheritance rights which is detrimental to the heirs as found in the North Jakarta District Court Decision Number 512/PDT.G/2019/PN JKT.UTR. The issues raised in this study are regarding the implementation of the distribution of inheritance rights concerning the existence of an incorrect deed of inheritance rights in the application of the distribution and the role of a notary in the distribution of inheritance rights based on a deed of inheritance rights. To answer the main problems in this study, doctrinal law research was carried out using legal materials collected through library research. From the results of an analysis of the legal materials studied, it can be stated that the implementation of the distribution of inheritance rights based on the deed of inheritance rights does not clearly describe the liabilities of the heir's assets, each heir gets 1/3 (one-third) of the inheritance. The role of the notary in the distribution of inheritance rights based on the deed of inheritance rights should be before making a deed of inheritance rights, the notary examines the documents submitted to him, then reads them out to avoid notary inaccuracies."

"Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta autentik memiliki peranan yang penting dalam berbagai hubungan hukum. Namun, tidak jarang dalam menjalankan jabatannya, Notaris melakukan kesalahan terkait akta yang dibuatnya. Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 1092 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Dalam kasus ini, permasalahan dilatarbelakangi adanya kesalahan Notaris dalam pembuatan akta, dimana seharusnya ia membuat akta Pinjam Meminjam, namun akta yang dibuatnya justru akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB atas permintaan salah satu pihak. Kesalahan pembuatan akta PPJB ini pada akhirnya menimbulkan masalah, ketika pihak pembeli dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Oleh karena akta PPJB tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli AJB sehingga terjadi peralihan hak kepada pembeli, maka otomatis aset yang beralih tersebut menjadi boedel pailit. Dimana peralihan hak tersebut tidak dikehendaki oleh pihak penjual. Tesis ini membahas mengenai keabsahan dan kesesuaian akta PPJB yang dibuat oleh Notaris, serta bentuk tanggung jawab Notaris yang dapat dilakukan atas kesalahan pembuatan akta tersebut. Tesis ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan melalui data tertulis yang diperoleh melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum lainnya. Dalam hal ini, akta PPJB yang dibuat oleh Notaris adalah sah, namun tidak sesuai dengan maksud para pihak sehingga menimbulkan sejumlah kerugian. Oleh karena itu, Notaris bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga dapat dikenakan sanksi atau tanggung jawab yang bersifat administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta tanggung jawab perdata dengan konstruksi perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

---

The notary as a public official authorities in making authentic deed has an important role in various legal relationship. However, it is not uncommon in the exercise of his Office, the notary deed related errors. It is, as occurred in the case of the Court Decision Number 1092 K Pdt. Sus Pailit 2016. In this case, the issue backed by the presence of the notary deed in making mistakes, where he was supposed to make the deed of Loan Borrowing, but the deed he made was Pre Sale and Purchase Agreement PSPA at the request of one party. This error, of making PSPA, ultimately cause problems when the buyer were declared bankrupt by the Court. When the PSPA was followed by the Sale and Purchase Agreement SPA , automatically the assets mentioned in the agreement become the assets of the bankrupt. Whereas, the selling of asset is not desired by the seller. This thesis discusses about the validity and the conformity of the PSPA made by the notary, as well as the form of Notarial responsibility that can be performed on the condition of error. This thesis is made by using the juridical normative research method with the data collection technique through the study of librarianship through the written data obtained through a search of legal literature and librarianship, whether based on rules legislation or other literature. In this case, the PSPA made by the notary is valid, but does not comply with the intent of the parties, which giving rise to a number of losses. Therefore, the Notary is being held responsible for faults that may be subject to sanctions or administrative responsibility in accordance with the legislation Office of the notary, as well as civil liability with the construction deed against the law in accordance with the provisions of article 1365 Indonesian Civil Code."

"Tesis ini membahas tentang kedudukan akta perdamaian dengan mengambil permasalahan tentang kedudukan dan kekuatan pembuktian dari akta perdamaian yang di buat di hadapan Notaris terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tesis ini mengangkat permasalahan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 289/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. dimana dalam putusan tersebut terdapat permasalahan mengenai akta perdamaian yang memuat klausul untuk mengesampingkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Hasil dari penelitian adalah bahwa kedudukan dari akta perdamaian yang di buat di hadapan Notaris adalah mengikat layaknya akta otentik yang di buat oleh dan/atau di hadapan Notaris pada umumnya, namun perlu diperhatikan peraturan-peraturan terkait hal-hal yang diperjanjikan dalam akta tersebut.

---

This thesis is about the standing of deed of peace which took problems about the standing and the strength of verification of deed of peace which made with the presence of Notary against the legally binding verdict. This thesis took problems in the North Jakarta District Court Verdict Number 289/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. which case is about a deed of peace made with the presence of Notary and contains clauses about ruled out a legally binding verdict. This thesis was a juridical and normative research which used a secondary data as the main data. As the result of this research will be discovered that the standing of deed of peace agreement which made in the presence of Notary is as binding as other authentic deed made by or in the presence of Notary, but to make that authentic deed Notary must be concerned about other regulation related to things which promised in the deed."