Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketiadaan Perjanjian Kerja dalam bentuk tertulis dapat berakibat pada empat hal yaitu ketidaksepahaman akan berakhirnya masa kerja Pekerja, ketidakpastian akan perlindungan bagi Pekerja, ketidakpastian pemberian upah bagi Pekerja, terjadinya Perselisihan Hak, terjadinya Perselisihan PHK, hingga terjadinya kesulitan-kesulitan pada proses pembuktian di pengadilan dalam hal terjadi Perselisihan Hubungan Industrial. Pada kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021, Pekerja menganggap bahwa Hubungan Kerja masih terjalin oleh karena tidak adanya kesalahan yang diperbuatnya dan belum ada persetujuan mengenai PHK, namun Pengusaha menyatakan bahwa PHK yang dilakukan adalah karena telah berakhirnya masa kerja yang merujuk pada dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Tidak Diperpanjang Kontrak. Hal ini menunjukan bahwa ketiadaan Perjanjian Kerja dalam bentuk tertulis menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berakhirnya masa kerja Pekerja. Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana dampak Perjanjian Kerja tidak tertulis terhadap Hubungan Kerja serta ketentuan dan pemenuhan hak Pekerja berkaitan dengan adanya Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana terjadi di dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi Deskriptif-Analitis yang menggunakan metode analisis data kualitatif dengan data sekunder yang berfokus pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapatkan melalui studi pustaka.

---

The absence of an Employment Agreement in written form can result in four things, namely disagreement regarding the end of the Worker's term of employment, uncertainty regarding protection for the Worker, uncertainty in the payment of wages for the Worker, the occurrence of Rights Disputes, the occurrence of Disputes over Layoffs, and difficulties in the proof process in court in the event of an Industrial Relations Dispute. In the case of the Republic of Indonesia Supreme Court Decision Number 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021, the employee considered that the employment relations was still exist because there were no mistakes had made and there had been no agreement regarding the layoff, but the employer stated that the layoff was carried out because it had ended work period which refers to the issuance of a Notice of Non-Renewal of Contract. This shows that the absence of an Employment Agreement in written form gives rise to differences of opinion regarding the end of the Worker's term of employment. This article analyzes the impact of unwritten Employment Agreements on Employment Relations as well as the provisions and fulfillment of Workers' rights relating to Industrial Relations Disputes as occurred in the case of the Republic of Indonesia Supreme Court Decision Number 996 K/Pdt.Sus-PHI/2021. This article was prepared using a doctrinal research method with a Descriptive-Analytical typology which uses a qualitative data analysis method with secondary data that focuses on primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through literature study."

"Penelitian ini mengkaji perbedaan dan implikasi hukum antara perjanjian kerja dan perjanjian partnership dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak pemberi kerja memanfaatkan perjanjian partnership untuk menghindari kewajiban hukum terkait hubungan kerja, yang berdampak pada hilangnya hak-hak dasar pekerja. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 230 K/Pdt.Sus-PHI/2021, di mana hakim mengkualifikasikan perjanjian partnership sebagai perjanjian kerja karena memenuhi unsur hubungan kerja, seperti perintah, pekerjaan, dan upah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja menciptakan subordinasi antara pekerja dan pemberi kerja dan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan seperti pesangon dan kompensasi saat pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara itu, perjanjian partnership yang diatur dalam KUHPer tidak mengatur hak-hak khusus bagi para pihak saat pengakhiran hubungan. Penelitian ini menyarankan pemerintah untuk memperketat pengawasan agar praktik pengubahan hubungan kerja menjadi perjanjian partnership yang merugikan pekerja dapat dicegah. Pemberi kerja dan pekerja diharapkan lebih teliti dalam menyusun isi perjanjian sesuai ketentuan hukum, dan hakim disarankan mempertimbangkan substansi perjanjian saat menentukan jenis hubungan kerja. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih adil dan harmonis serta meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja, yang pada akhirnya memperkuat hubungan industrial di Indonesia.

---

This study examines the differences and legal implications between employment contracts and partnership agreements within the context of labor relations in Indonesia. Many employers utilize partnership agreements to avoid legal obligations related to employment, impacting workers' fundamental rights. This study uses a normative juridical approach and analyzes decision number 230 K/Pdt.Sus- PHI/2021, in which the judge classified the partnership agreement as an employment contract due to fulfilling elements of an employment relationship, such as command, work, and wages. The findings indicate that an employment contract creates a subordinated relationship between worker and employer and is regulated by labor law, providing protections like severance pay and compensation upon termination of employment. In contrast, partnership agreements, regulated by the Civil Code (KUHPer), do not specify rights for the parties involved upon termination. This study recommends that the government enhance monitoring to prevent practices where employment relationships are disguised as partnership agreements, disadvantaging workers. Employers and workers are encouraged to carefully draft contract terms in accordance with legal requirements, and judges are advised to consider the substance of the agreement when determining the nature of the working relationship. Implementing these recommendations aims to foster a fairer and more harmonious work environment, enhance worker rights protections, and ultimately strengthen industrial relations in Indonesia."

"Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi dikarenakan adanya pengunduran diri oleh pekerja/buruh maupun pemutusan hubungan kerja oleh pihak pengusaha. Alasan pemutusan hubungan kerja yang diputus oleh pekerja/buruh dan pengusaha dapat memengaruhi besaran hak pekerja/buruh yang diterima. Dalam praktiknya, seringkali menyebabkan perselisihan karena adanya perbedaan penafsiran antara kedua pihak yang berselisih, di mana prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak menjelaskan batas akhir sampai hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja benar-benar telah berakhir. Permasalahan ini dapat berlanjut pada kondisi tidak tercapainya pemenuhan hak pekerja/buruh setelah pekerja/buruh dinyatakan putus hubungan kerja oleh pengusaha, terutama terkait dengan pembayaran upah yang berhak diterima pekerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berangkat dari permasalahan tersebut, tulisan ini menganalisis bagaimana batasan mengenai pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dan pembayaran upah pekerja yang didasari dengan dua alasan, yaitu pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini menganalisis pengimplementasian masalah tersebut dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041 K/PDT.SUS-PHI/2021. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dari hasil penulisan yang telah dilakukan, telah diperoleh hasil, bahwa untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, pengunduran diri pekerja/buruh perlu dilengkapi dengan konfirmasi tertulis dari pengusaha yang menuliskan hak-hak yang diterima pekerja/buruh. Selain itu, pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha hanya dapat dilakukan apabila pekerja/buruh tidak menolak pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041 K/PDT.SUS-PHI/2021 dapat dikatakan belum menerapkan pengaturan UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, maupun PP Nomor 35 Tahun 2021 dengan sesuai. Oleh karenanya, perlu adanya aturan yang lebih detail terkait prosedur pengunduran diri, termasuk surat tanggapan perusahaan dan penegasan tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja, untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

---

Termination of employment can occur due to resignation by the employee/laborer or termination by the employer. The reasons for termination initiated by either the employee/laborer or the employer can affect the amount of the employee's/laborer's rights received. In practice, this often leads to disputes due to differing interpretations between the two disputing parties, where the termination procedure does not clearly define the final limits until the rights and obligations of both the employer and the employee have truly ended. This issue can lead to a situation where the fulfillment of employee/laborer rights is not achieved after the employee/laborer is declared terminated by the employer, especially concerning wage payments that the employee is entitled to receive in accordance with the provisions stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 regarding Manpower, and the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 regarding Job Creation. Based on these issues, this paper analyzes the limitations regarding the implementation of termination of employment and wage payments based on two reasons: resignation and termination by the company. In this regard, this paper analyzes the implementation of these issues with the Supreme Court Decision Number 1041 K/PDT.SUS-PHI/2021. This paper is structured using doctrinal research methods. From the results of the research conducted, it has been found that to maintain a balance of rights and obligations in employment relations, the resignation of an employee/laborer should be accompanied by written confirmation from the employer specifying the rights to which the employee/laborer is entitled. Furthermore, termination of employment by the employer should only be permissible if the employee/laborer does not reject the termination notice. In this regard, the Supreme Court Decision Number 1041 K/PDT.SUS-PHI/2021 cannot be said to have appropriately implemented the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003, the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020, and Government Regulation Number 35 of 2021. Therefore, more detailed regulations are necessary regarding resignation procedures, including a written response from the company and a clear statement of the effective date of termination of employment, to provide legal certainty for all parties involved."

"Tenaga Kerja Asing (TKA) pada dasarnya adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Ketentuan mengenai Penggunaan TKA sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang menyebabkan turut adanya perubahan dalam prosedur penggunaan TKA di Indonesia. Meskipun pengaturan TKA sudah diatur dengan ketat, tetapi masih ada masalah yang timbul dikarenakan pemberi kerja memperkerjakan TKA dengan keterangan jangka waktu yang berbeda dalam pemenuhan syarat administratif penggunaan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan jangka waktu yang ada dalam perjanjian kerja yang digunakan. ITAS merupakan izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi kepada TKA untuk tinggal dan bekerja di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan ITAS menjadi penting untuk mengatur keberadaan TKA agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memastikan perlindungan hukum bagi TKA. Masalah perbedaan jangka waktu dalam perjanjian kerja dan jangka waktu dalam ITAS berimplikasi pada kedudukan hukum dan hak-hak yang dimiliki oleh TKA, terutama saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Fokus utama penelitian ini adalah memahami regulasi yang mengatur izin tinggal terbatas, implikasi hukum bagi TKA, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian doktrinal digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan peraturan pelaksanaannya. Kesimpulannya, keberlakuan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia sangat penting untuk memastikan legalitas dan keteraturan penggunaan TKA, sehingga kedudukan hukum TKA yang dapat diberikan perlindungan hukum hanyalah sebatas masa keberlakuan ITAS TKA. Akan tetapi, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas menetapkan dasar hukum yang dipakai sebagai acuan dalam penentuan jangka waktu bekerja TKA di Indonesia.

---

Foreign Workers are foreign citizens who hold visas to work in Indonesian territory. Provisions regarding the Use of Foreign Workers have changed occasionally, resulting in changes in procedures for using foreign workers in Indonesia. Even though the regulation of foreign workers has been strictly regulated, problems still arise because employers employ foreign workers with different periods in fulfilling the administrative requirements for using a Limited Stay Permit (ITAS) compared to the period in the work agreement. ITAS is a permit issued by the Directorate General of Immigration to foreign workers to live and work in Indonesia for a certain period. ITAS is important to regulate the presence of TKA so that it complies with applicable legal provisions and to ensure legal protection for TKA. The problem of differences in the period of the work agreement and the period in the ITAS has implications for the legal position and rights of foreign workers, especially when there is a termination of employment before the end of the period agreed in the work agreement. The main focus of this research is to understand the regulations governing limited stay permits, the legal implications for foreign workers, and the challenges faced in their implementation. Doctrinal research methods are used to evaluate the existing legal framework, including Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers, and its implementing regulations. In conclusion, the implementation of limited stay permits is crucial to ensure the legality of foreign workers, therefore the legal status of foreign workers who can be given legal protection is only limited to the validity of ITAS. However, it is necessary to have regulations that firmly establish the legal basis used as a reference in determining the working period of foreign workers in Indonesia."

"Tenaga kontrak kerja (TKK) yang dimaksudkan adalah: tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Pemerintah Kota Bekasi, yang bertugas membantu pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui hubungan kontrak kerja selama satu tahun dalam bentuk perjanjian. Fungsi tugas yang diemban TKK adalah juga pelayanan dan membantu para ASN dalam tugasnya. Skripsi ini mengindentifikasi dan menganalisis dasar hukum keberadaan TKK dan mendeskripsikan tentang pemenuhan hak-nya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang dilengkapi dengan wawancara. Pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat peraturan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menaungi keberadaan TKK dalam hal pekerjaannya. Namun secara khusus tidak ditemukan tentang peraturan pengadaan TKK. Adapun hak yang diperoleh TKK adalah mendapatkan penghasilan berupa gaji, hak cuti, dan izin. Disamping itu TKK juga diberikan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Penelitian ini juga mendapatkan temuan bahwa sejak awal adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sudah menghapuskan keberadaan pegawai tidak tetap (PTT) yang terdapat pada undang- undang sebelumnya, tetapi belum secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai non-Aparatur Sipil Negara. Kemudian, setelah Presiden Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, undang-undang tersebut mengamanatkan penataan seluruh pegawai non-Aparatur Sipil Negara sebelum Desember 2024. Sehingga pegawai tenaga kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Bekasi terancam tidak bekerja kembali pada tahun 2025 dan pemenuhan haknya tidak terpenuhi.

---

The intended labor contract (TKK) is: non-State Civil Apparatus (ASN) personnel in the Bekasi City Government, who are tasked with assisting work units within the Bekasi City Government through a one-year work contract relationship in the form of an agreement. The task function carried out by TKK is also service and assisting civil servants in their duties. This paper identifies and analyzes the legal basis for the existence of TKK and describes the fulfillment of its rights. This thesis uses doctrinal research methods complemented by interviews. The analysis approach is carried out qualitatively. The results of the study illustrate that there are regulations in the Bekasi City Government that overshadow the existence of TKK in terms of their work. However, specifically there is no mention of TKK procurement regulations. The rights obtained by TKK are to get income in the form of salary, paid leave, and permission. In addition, TKK is also given BPJS health and employment. This study also found that since the beginning of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, it has abolished the existence of non-permanent employees (PTT) contained in the previous law, but has not expressly stated that there can no longer be the appointment of non-State Civil Apparatus employees. Then, after the President of the Republic of Indonesia together with the House of Representatives passed Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus, the law mandated the arrangement of all non-State Civil Apparatus employees before December 2024. So that contract labor employees within the Bekasi Government are threatened with not working again in 2025 and the fulfillment of their rights is not fulfilled."

"Persaingan curang dapat dijumpai dalam setiap bidang dan bentuk kegiatan perekonomian, termasuk hubungan pengusaha dan pekerja. Kesepakatan kerja bersama (KKB) merupakan salah satu instrumen untuk mencegah praktek ketenagakerjaan yang tidak adil dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dapat dihindari karena secara teorities penyusunan KKB melibatkan kedua belah pihak. Hanya saja pengusaha lebuh sering lebih kuat posisi tawarnya daripada pihak pekerja selama proses perundingan KKB. Untuk menghindari semakin berlanjutnya ketidakadilan ini, maka serikat pekerja harus lebih aktif dalam melindungi kepentingan anggota dalam penyusunan KKB"

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Anak Buah Kapal (ABK) di Indonesia dan lebih khususnya membahas mengenai bagaimana kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam kasus perselisihan hubungan industrial pada Putusan Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023 jo Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang memberikan gambaran umum mengenai penyelesaian perselisihan PHK bagi anak buah kapal di Indonesia. Kepastian hukum yang diberikan bagi pekerja awak kapal niaga adalah berdasarkan pada Perjanjian Kerja Laut (PKL). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 337 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tersebut, yang mengatur mengenai hubungan kerja anak buah kapal dengan pemberi kerja. Selanjutnya berdasarkan dengan kasus tersebut, diketahui bahwa hak pekerja terabaikan yaitu berupa PKL dengan jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dapat diperbaharui secara terus menerus dan adanya percobaan kerja namun PKL tetap disahkan oleh Syahbandar setempat. Hak-hak penting bagi pekerja anak buah kapal masih belum dapat diimplementasikan, sehingga pekerja anak buah kapal tetap harus memperjuangkannya melalui PHI. Berdasarkan penelitian ini, maka perlu membedakan mengenai perlindungan bagi pekerja di darat dengan di laut dan juga perlu memperhatikan kewenangan absolut maupun relatif dari pengadilan yang dituju untuk diajukan gugatan.

---

This article analyzes how disputes over Termination of Employment Relations (PHK) are resolved for ship crew in Indonesia and more specifically discusses the authority of the Industrial Relations Court (PHI) in cases of industrial relations disputes in Decision Number 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023 jo Number 641 K/Pdt.Sus-PHI/2021. This article was prepared using descriptive research methods which provide a general overview of resolving layoff disputes for ship crews in Indonesia. The legal certainty provided for commercial ship crew workers is based on the Maritime Work Agreement. This is in accordance with Article 337 of Law no. 17 of 2008 concerning Shipping, Law no. 13 of 2003 concerning Employment, as amended by Law no. 6 of 2023 concerning Stipulation of Regulations in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation becomes this law, which regulates the work relationship between ship crew and employers. Furthermore, based on this case, it is known that workers' rights are neglected, namely in the form of Maritime Work Agreement with the type of Specific Time Work Agreement \ which can be renewed continuously and there are work trials but the Maritime Work Agreement is still approved by the local Harbor Master. Important rights for ship crew workers still cannot be implemented, so ship crew workers still have to fight for them through Industrial Relation Court. Based on this research, it is necessary to distinguish between protection for workers on land and at sea and also need to pay attention to the absolute and relative authority of the court to which the lawsuit is filed."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Kreditor Buruh yang ada dalam kepailitan PT Kertas Leces Persero dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait kedudukan buruh sebagai Kreditor dalam kepailitan PT Kertas Leces Persero, serta eksekusi hak buruh tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dengan mengacu kepada peraturan dan putusan yang berlaku di Indonesia. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, sehingga akan berfokus kepada norma-norma hukum yang berlaku dan termuat dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia serta melihat penerapannya di masyarakat sebagai dasar dalam menganalisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku sebagai landasan hukum kepailitan di Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai kedudukan buruh dalam hal mengalami kepailitan. Namun, dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya upah dan hak-hak buruh lainnya didahulukan pembayarannya. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Ketentuan yang sejalan juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, eksekusi hak buruh PT Kertas Leces Persero sendiri telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi belum maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yang ditemui dalam proses pemberesan harta pailit, yang mana di dalamnya juga terdapat eksekusi hak buruh. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat proses kepailitan sejatinya berjalan sesuai dengan hukum acara kepailitan yang berasaskan cepat dan sederhana.

---

This thesis discusses the legal protection for Labor Creditors in the bankruptcy of PT Kertas Leces Persero based on the Decree of Supreme Court Number 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. The main issues that will be discussed in this thesis are related to the position of the laborers as Creditors in the bankruptcy of PT Kertas Leces Persero, as well as the execution of the labor rights as stated in the Decree of Supreme Court Number 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 by referring to the existing regulations and decree in Indonesia. Thesis that conducted is normative juridical thesis with a qualitative analysis method, which will focus on the legal norms that apply and are stated in regulations in Indonesia, and observe the implementation in society as a basis to analyze. The result of this thesis shows that basically, Law Number 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations which applies as a legal basis for bankruptcy in Indonesia does not clearly regulate the position of laborers in terms of bankruptcy. However, Article 95 paragraph (4) of Law Number 13 year 2003 regarding Manpower explains that wages and other labor rights take precedence in payment. This is emphasized by the issuance of the Decree of Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013. Similar regulation is also contained in Law Number 6 year 2023 regarding the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 year 2022 regarding Job Creation into Law. Furthermore, the execution of labor rights of PT Kertas Leces Persero itself has been running properly in accordance with prevailing regulations but has not been maximized due to several obstacles encountered in the process of bankruptcy assets settlement, including the execution of labor rights. This condition is very unfornate considering that the bankruptcy process supposedly runs in accordance with the bankruptcy procedural law which is based on speed and simplicity."

"Penulisan Tugas Karya Akhir ini berfokus pada dampak dari pengabaian hak-hak pekerja migran Indonesia di Malaysia sebagai bentuk kejahatan negara dengan menggunakan studi kasus program rehiring pemerintah Malaysia periode 2016-2018. Program rehiring ini diadakan oleh pemerintah Malaysia bagi pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia dengan memberikan visa kerja kepada mereka yang memiliki majikan, tidak memiliki catatan kriminal, dan masuk ke Malaysia secara legal. Penulisan ini menggunakan pendekatan kriminologi kritis, konsep sistem ekonomi dan politik kapitalis, state crime, dan teori viktimisasi struktural. Data yang digunakan berasal dari pengaduan korban kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Tenaganita Malaysia. Penulisan ini menemukan bahwa pengabaian yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap program rehiring telah menyebabkan pekerja migran Indonesia di Malaysia mengalami viktimisasi struktural.

---

The focus on this study is about the impact of the neglect of the rights of Indonesian migrant workers in Malaysia as a form of state crime using a case study of the Malaysian government rehiring program for the period of 2016-2018. This rehiring program is conducted by the Malaysian government for undocumented migrant workers in Malaysia by providing work visas to those who have employers, do not have a criminal record, and enter Malaysia legally. This study uses a critical criminology approach, the concept of capitalist economic and political systems, state crime, and structural victimization theory. The data used came from the victims complaint to the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) and Tenaganita Malaysia. This study found that the Indonesian government neglect of the rehiring program had caused Indonesian migrant workers in Malaysia to experience structural victimization."

"ABSTRAKKebijakan dalam perlindungan hak pekerja/buruh outsourcingmerupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perlindunganterhadap pekerja dan memenuhi hak-haknya. Praktek Outsourcing mulaimarak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia takterkecuali oleh BUMN. Dari berbagai sumber referensi yang didapatkanoleh peneliti, PT PLN adalah salah satu BUMN yang menerapkan praktekoutsourcing dengan jumlah pekerja outsourcing terbanyak dibandingkandengan BUMN lainnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan untukmengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak pekerja outsourcingyang di implementasikan oleh PT PLN. Penelitian ini menggunakan teoriimplementasi kebijakan dengan pendekatan post positivist dan teknikpengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisisdeskriptif terhadap indikator-indikator batasan implementasi kebijakan.Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam perlindunganhak pekerja outsourcing di PLN belum mencerminkan adanyaimplementasi yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal inidikarenakan PLN masih melakukan praktik outsourcing dengan bentukbentukpekerjaan pokok (core business). Hasil penelitian menyarankanagar PLN menginventarisir sifat dan jenis kegiatan pokok dari perusahaansesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012.

---

ABSTRACTPolicy in the protection of outsourcing worker/labor’srights commits the government to provide protection to workers and fulfilltheir rights. The practice of outsourcing begin to bloom applied bycompanies that exist in Indonesia is no exception by BUMN. Refrencesfrom various sources obtained by researcher, PT PLN is one of BUMNcould implement the practice of outsourcing with the highest number ofoutsourcing workers compared with other BUMN. Based on that, theresearcher aimed to determine how the application outsourcing labor rightsprotection that is implemented by PT PLN. This study uses the theory ofpolicy implementation with post positivist approach and qualitative datacollection techniques. Analysis using descrtive analysis of indicators ofpolicy implementation constraints. The results of this research is theimplementation of policies in the protection of rights of outsourcingworkers in PLN not reflect any policy implementation in accordance withthe applicable. This is because outsourcing in PLN stillpractice the basicforms of work. The results of the study suggest that the nature and type ofinventory PLN principal activities of the company accordance withUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan danPermenakertrans No.19 Tahun 2012."