Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tujuan dari dilakukannya suatu perkawinan adalah untuk memiliki keturunan. Namun, tidak semua pasangan dikaruniai keturunan. Maka dari itu terdapat suatu alternatif yaitu melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Saat menjalani pelaksanaan pengangkatan anak, tidak selamanya berjalan sesuai harapan dan tujuan dilakukannya pengangkatan anak. Pihak yang merasa dirugikan atas pengangkatan anak tersebut dapat melakukan pembatalan pengangkatan anak dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, di Indonesia belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak, sehingga mengenai alasan, syarat-syarat, dan prosedurnya belum memiliki kepastian. Meskipun belum terdapat kepastian hukum, nyatanya pembatalan pengangkatan anak ini sudah terjadi di Indonesia. Sehingga, penelitian ini membahas mengenai dasar-dasar yang digunakan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutus suatu gugatan pembatalan pengangkatan anak di Indonesia.

---

Main purpose of a marriage is to have children. However, not all couples are blessed with children. Therefore, there is an alternative, which is to adopt a child. When undergoing the implementation of child adoption, it’s not always going as the expectations and objectives of child adoption. Parties who feel aggrieved by the child's adoptions can cancel the child's adoption by filing a lawsuit to the court. However, in Indonesia there are no provisions governing the annulment of child adoption, so the reasons, conditions, and procedures are not certain. Although there is no legal certainty, in fact, the annulment of child adoption has occurred in Indonesia. Thus, this research discusses the bases used by the panel of judges in considering and deciding a lawsuit to annul a child's appointment in Indonesia."

"ABSTRAKPengangkatan anak yang marak terjadi belakangan ini dalam proses pengajuannya masih sering ditemui ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak yaitu orang tuakandung/ wali, orang tua angkat dan anak angkat seringkali menjadi pihak yangdirugikan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai denganprosedur tersebut. Dalam penulisan ini penulis mencoba menjabarkan prosespengangkatan anak yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun2007 Tentang Pengangkatan Anak, serta menjelaskan akibat hukumnya terhadappara pihak yang terlibat didalamnya, dan bagaimana pengaturannya agar tidak adahak-hak dari para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak menjadi tidakterlanggar. Dijabarkan melalui analisa Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor:20/Pdt.G/2015/PN.Gpr, salah satu contoh akibat adanya ketidaksesuaian prosespengangkatan anak yaitu berupa tidak adanya persetujuan lisan maupun tertulisdari orang tua kandung untuk menyerahkan anaknya diangkat oleh orang tuaangkat, dimana akhirnya merugikan salah salah satu pihak, yaitu orang tuakandung. Bahwa dari analisis yang dilakukan telah dapat terjawab bahwa prosespenyelesaian perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yang sudahmendapatkan Penetapan adalah bahwasanya pada kasus tersebut diselesaikandengan beberapa tahapan dari pemanggilan para pihak, penawaran mediasi,kemudian berlanjut ke pemeriksaan dan pembuktian hingga dijatuhkannyaputusan. Pada perkara ini gugatan dikabulkan karena dasar dari penetapan tersebuttidak sesuai dengan persyaratan yang ada, dan dokumen-dokumen yang menjadidasar pengajuan cacat sehingga menjadi batal demi hukum. Pada akhirnya setelahhakim memberikan putusan pembatalan pengangkatan anak, maka sejak gugatandikabulkan maka langkah hakim adalah mencabut segala hubungan keperdataanantara anak angkat dan orang tua angkat, dan akibat hukum pada anak bahwasegala hubungan yang dahulunya ada menjadi hapus dengan sendirinya sebabpenetapan tersebut dinyatakan batal demi hukum

---

ABSTRACTThe implementation of child adoption legislation suggests that application for anadoption that has been occurred recently is still violated. The parties involved ina child adoption who are biological parents/ guardian, adoptive parents andadopted children, are often disadvantaged parties in the unprocedural childadoption. In this thesis, author will convey a child adoption process according toGovernment Regulation No.54 Year 2007 Regarding Child Adoption. The authorwill also emphasize legal effects of child adoption to the involved parties toensure that there will be no rights? parties violated during the child adoptionprocess. The research will also include the court ruling Number20/Pdt.G/2015/PN.Gpr, that will be an avenue to show that there are violations ofa child adoption. The court ruling suggests that there was a lack of verbal orwritten consent of the biological parents to release their children to the fosterparents, which ultimately disadvantages the biological parents. The researchcould explain that the lawsuit of annulment in a child adoption might be settledwith several stages of legal process such as summoning the parties, mediationoffers, then proceed to the examination and verification, and court verdict. In thecourt ruling, the lawsuit is approved because the legal ground of the annulmentwas not valid according to the condition applied. In the end, after the judgeapproved the annulment of child adoption, the judge repealed civil relationbetween adopted children and adoptive parents. The legal consequences to theadopted children are that all the previous relationship with the adoptive parentsis terminated because the adoption is annulled"

"Tradisi pengangkatan anak (adopsi) di kalangan masyarakat Indonesia tumbuh dengan berbagai aturan dan sistem hukum di Indonesia. Pengaturan tentang adopsi diatur dalam beberapa aturan hukum, seperti Staatsblad 1917 Nomor 129, hukum Islam, hukum adat dan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak. Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia dan apakah penetapan Pengadilan Agama Cilegon No. 40/Pdt.P/2012/PA.Clg telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sebagai kesimpulannya, pengangkatan anak dalam hukum Islam masuk dalam jenis pengangkatan anak minus plena sedangkan pengangkatan anak pada Staatblaad 1917 No. 129 termasuk jenis pengangkatan anak plena. Terkait dengan penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cilegon, putusan tersebut belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengangkatan anak di Indonesia karena terdapat persyaratan pengangkatan anak yang belum terpenuhi.

---

Indonesian people had known adoption as a tradition in the various rules of law. The regulations of adoption is stipulated in several regulation among others 1917 No. 129, Islamic law, customary law, and Indonesian law. This paper will discuss about child adoption according to Islamic law and Indonesian law and whether Cilegon‟s Religious Court Decision No. 40/Pdt.P/2012/PA.Clg is in line with the prevailing laws. For this paper, the writer use normative method.

As a conclusion, adoption in Islamic law included in minus plena adoption whereas in 1917 No. 129 it is plena adoption. Regarding Cilegon‟s Religious Court Decision, it hasn‟t complied with the prevailing laws on child adoption."

"Dalam situasi darurat baik karena terjadinya bencana alam atau Para Pengungsi lintas negara maupun Pengungsi Dalam Negeri, selalu menempatkan Anak pada posisi paling rentan. Rentan terhadap gangguan kejiwaan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan fisik yang pokok, juga rentan terhadap upaya eksploitasi. Hal ini menimbulkan banyaknya simpati masyarakat untuk meringankan beban anak-anak dalam situasi darurat ini, melalui mekanisme Pengangkatan Anak (adopsi). Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah apakah adopsi bisa dilakukan dalam situasi kedaruratan dan apakah adanya keadaan darurat yang dialami Anak dapat menyampingkan ketentuan tentang adopsi yang berlaku, bila hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik Anak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kepentingan terbaik anak yaitu dengan mengakui hak-hak anak atas keluarga, adalah asas yang dijunjung tinggi dalam pengasuhan anak. Dalam situasi darurat, adopsi bukanlah pilihan tepat bila upaya penyatuan kembali dengan orang tua atau keluarga lainnya masih memungkinkan. Adopsi merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), demi kepentingan terbaik anak. Selain itu, sudah saatnya Indonesia mempunyai Peraturan Perundangundangan yang jelas dalam mengatur segala bentuk pengangkatan anak (adopsi), sehinga kepentingan terbaik si Anak dapat terlindungi.

---

In the good emergency situation because the occurrence of the natural disaster or refugees and domestic refugees, of the country's passage always placed the Child in the position was most susceptible. Susceptible to the psychological disturbance, and not the fulfilment of the physical requirement that the subject, was also susceptible to exploitation efforts. This caused the number of sympathies of the community to alleviate the burden of children in this emergency situation, through the mechanism of the appointment of the child (adoption). As for that became the subject of the problem in this case was whether adoption could be carried out in the emergency situation and whether the existence of the state of emergency that was experienced by the Foundling besides the provisions about current adoption, when this matter was done in the interest of best the Child. This writing used the method of the bibliography research that was normative, and the data that was used was the primary data and the secondary data. The best interests of the child that is by admitting the child's rights to the family, were the principle that was revered in the child's care. In the emergency situation, adoption not the appropriate choice when unification efforts came back with parents or the other family still enabled. Adoption was the last series from last efforts, in the interest of best the child. Moreover, already during him Indonesia had the Regulation that was clear in arranging all the forms of the child adoption, so the best interests of the protected Foundling."

"Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu keberadaannya harus mendapatkan perlindungan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Penulis melihat realitas di masyarakat banyak orang berkeinginan untuk mempunyai keturunan, akan tetapi keinginan tersebut belum terwujud karena terbentur oleh takdir Ilahi. Dalam hal ini, muncul istilah adopsi di tengah masyarakat. Dalam hukum Adat adopsi mempunyai arti yang sangat luas diantaranya yaitu, memberikan status hukum kepada seorang anak yang mana anak tersebut sebelumnya tidak mempunyai status hukum tetap, sehingga anak adopsi seperti halnya anak sendiri. Dalam hal pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan anak terlebih dahulu. Skripsi ini akan meneliti pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (Intercountry adoption), khususnya Putusan Pengadilan Negeri No.21/Pdt.P/2007/PN.JKT.Sel, mengenai bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak yang berkewarganegaraan Indonesia, apakah pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak berkewarganegaraan Indonesia oleh warga negara asing sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data yang digunakan data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa anak angkat tidak putus hubungan dengan orangtua kandung sehingga mereka saling mewaris dan jika menikah walinya harus orangtua kandung. Keputusan Pengadilan Negeri No.21/Pdt.P/2007/PN.Jak-Sel kurang tepat karena tidak mengindahkan bahwa anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya. Perlu adanya pengaturan adopsi demi terjaminnya kesehatan, kebahagiaan dan kebutuhan si anak.

---

Children are gift from God the Almighty and therefore they should be protected by their parents and the environment. The writer sees the reality that in society, there are many people who want to have children, but their wish has not yet come true due to some causes. Regarding this, we know the term adoption. In Customary Law adoption has various meanings. One of which is giving legal status to a child who previously did not have a permanent legal status, so that the adopted child is treated in the same way as one's biological child. In the case of adoption, the interests of the children should be promoted first.

This thesis will examine the adoption of Indonesian citizen children by foreign citizens (Intercountry adoption), particularly the District Court's Decision No. 21 / Pdt.P / 2007 / PN.Jak-Sel, about what the legal consequences of the adoption of Indonesian children are, whether the judge's consideration in determining the adoption of Indonesian citizen children by a foreign citizen is right and is in accordance with the legislation in force. The method used in this research is normative juridical by using primary and secondary data.

From the study it can be concluded that the adopted children do not lose touch with their biological parents so that the children can still have the right of inheritance and when they get married, their biological parents must become the guardian. The District Court Decision No. 21 / Pdt.P / 2007 / PN.Jak-Sel is less precise because it does not heed the problem that adopted children should not use the name of his adoptive parents. Adjustments should be made for the sake of ensuring the adopted children's health, happiness and needs."

"Konsep adopsi anak dalam kehidupan bermasyarakat masih belum merupakan sesuatu hal yang biasa, padahal anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Pelaksanaan pengangkatan anak pun belum tentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan menggunakan data sekunder. Di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, diantaranya mengatur tata cara pengangkatan anak menurut Undang-Undang secara langsung antar Warga Negara Indonesia. Dalam tata cara yang dijabarkan tersebut ditemukan proses yang dapat lebih disempurnakan sebelum masuk ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Peran Notaris dalam pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 sudah hilang sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, namun peran notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik dapat menyempurnakan proses administratif proses pengangkatan anak secara langsung dan menjadi rekomendasi kuat untuk pengadilan, sehingga diharapkan dapat mengimbangi proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak yang di dampingi langsung oleh pemerintah melalui Dinas Sosial. Peran Notaris sebagai pencatat dan penyimpan dokumen juga diharapkan dapat membantu orang tua angkat dan anak angkat dalam menyimpan dokumen penting yang dibutuhkan di masa yang akan datang.

---

The concept of adoption in the society has not been treated as a common action while in fact children are blessing from God and has to be taken care of and protected. In practice, child adoption process may not always been complied with government's regulation. This research is using juridical normative methods with data collection tool of literature study using secondary data. The procedure of domestic private adoption is stated on the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic Indonesia Number 110 HUK 2009 regarding Child Adoption Requirements. In the procedures described, there are processes that can be further refined prior to be submitted to court in order to get the court decision.

The role of a Notary which was regulated in Staatsblad Number 129 year 1917 has been dismissed since the Circular Letter of the Supreme Court Number 6 year 1983 has been issued, but the Notary's role as a public officer can improve the administrative process of private adoption and may be used for a comprehensive recommendation for the court therefore can be expected to equate the adoption process through child care institution which is accompanied directly by the government through Social Service. Notary's role as custodian is also expected to help foster parents and adopted children by safe keeping of the documents for future needs."

"Adopsi adalah suatu lembaga hukum yang terletak di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perorangan dan Kekeluargaan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W) yang kita warisi dari Pemerintah Hindia-Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Hanya bagi golongan Tionghoa yang diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Staatsblaad tahun 1917 No. 129. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam masalah menyangkut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, apabila kita mempelajari ketentuan tentang eksisitensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumbersumber hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW), hukum adat yang merupakan ?the living law? yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam. Oleh sebab itu bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dan bagaimana kewenangan seorang Notaris terhadap pembuatan akta Notariil pengangkatan anak sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta bagaimana permasalahan hukum yang timbul dari pengangkatan anak terhadap hubungan kewarisan antara orang tua angkat terhadap anak adopsi tersebut. Hukum positif Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia melalui tiga sistem hukum yaitu, secara hukum adat, perundang-undangan dan hukum Islam, hal ini disebabkan karena keanekaragaman kulktur budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia tetapi ketidaksinkronan pengaturan hukum tentang pengangkatan anak tersebut dapat diatasi dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007. Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah Staatsblad 1917 Nomor 129, dalam perkembangannya, tujuan pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak hanya orang Tionghoa laki-laki saja sehingga melibatkan pengadilan, pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Dasar hukum untuk pengaturan hak waris anak adopsi dalam sistem kewarisan di Indonesia adalah menggunakan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat, bagi hukum waris adat dipergunakan kebiasaan adat yang berlaku dan dapat melihat kepada yurisprudensi atas kasus yang sama, dalam hukum waris Islam berpegang kepada wasiat wajibah atau hibah atau peraturan dalam Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 KHI (mengenai wasiat wajibah) sedangkan hukum perdata dapat dilihat pada pasal-pasal yang menyangkut mengenai kewarisan.

---

Adoption is a legal entity which is placed in Private Law, especially in Individual and Family Law. Civil Law Compilation Book (BW) which we inherited from The Dutch does not recognize regulation regarding child adoption. It is only regulated for the Chinese community in Staatsblad No. 129/1917. The existance of adoption in Indonesia as a legal entity has not been synchronized yet; therefore adoption is still a problem for Indonesian people, especially in regards with positive prevailling regulation in Indonesia. The non-synchronization is clearly visible if we study about the regulation about the existance of the adoption entity in all the positive law sources in Indonesia, either the western law which are taken from the regulations in Burgerlijk Wetboek (BW), the traditional law which is considered as ?the living law? applicable in Indonesian community, or Islam Law which is the logical concequences of the Moslem majority in Indonesia. Therefore how Indonesian Law regulates the execution or procedures about child adoption in Indonesia and what is the power posessed by a notary in making the adoption deed before and after the application of Government Regulation No. 54/2007 regarding the Procedures of Child Adoption and what is the legal concequences that occur from the child adoption regarding parental imheritance of the foster parents to the adopted child. Indonesian positive law regulates the procedures of child adoption in Indonesia with three law system, which are; traditional law, private law and Islam law, it is caused by the cultural diversity in Indonesian sociey but the non-synchronization of the regulating law could be settled with the formation of Government Regulation No. 54/2007. Child adoption through the notary is an order of Staatsblad No. 129/1917, in the current development, the purpose of child adoption has differ from the original purpose, and the adopted child is not only male Chinese so it involves the court, child adoption through notary is no longer accordance with the law development in Indonesian society. Adoption through court will give protection for the child?s prosperity and ensure law. Legal base for inheritance roghts adopted child in Indonesian inheritance system is by using traditional law, Islam law and western private law, for the traditional law, it is regulated bt the pravailling tadition and could refer to jurisprudence in similar cases, in Islam inheritance law it refers wajibah inheritance or donation (hibah) or the regulation in Al-Quran and Islamic Law Compilation 209 KHI (regarding wajibah inheritance) while the private law could be seen in the articles regarding inheritance."

"[ABSTRAKAdanya gugatan pembatalan penetapan pengangkatan anak menimbulkan suatu permasalahan, karena belum ada peraturan perundang ? undangan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Akibatnya terdapat masalah lain masalah terkait dengan pembatalan penetapan pengangkatan anak ini yaitu akibat hukum dari pembatalan penetapan pengangkatan anak tersebut baik untuk anak angkat maupun orang tua angkatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normative dengan menggunakan data sekunder. Di Indonesia terdapat kekosongan hukum terkait dengan peraturan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak adalah bahwa suatu penetapan pengangkatan anak yang dahulunya ada dan berlaku menjadi hapus hal tersebut mengakibatkan segala sesuatu yang dahulu ada dianggap telah berakhir dan kembali ke keadaan semula seperti sebelum terjadi pengangkatan anak. Perlu dibuatkan suatu peraturan mengenai pengangkatan anak yang lengkap dan mengatur seluruh aspek dalam pengangkatan anak, salah satunya mengenai prosedur pembatalan pengangkatan anak beserta akibat hukumnya.ABSTRACTThe existence of the lawsuit determination of adoption raises a problem, because there are not yet laws about the cancellation of adoption. As a result, there are other problems associated with the issue of cancellation of adoption?s determination. The issue is the effect both child and adoptive parent?s cancellation of the determination of adoption. The method uses literature study juridical normative using secondary data. In Indonesia, there is a legal vacuum law with the regulation concerning the cancellation of adoption. The legal consequences of this cancellation is the children adoption?s determination who used to be there and then force deleted, it caused everything have expired and returned becoming original state as before the adoptions. This situation needs to make a regulation of adoption completely and manages all aspects of adoption; one of them is the cancellation procedure of adoption and its legal consequences.;The existence of the lawsuit determination of adoption raises a problem, because there are not yet laws about the cancellation of adoption. As a result, there are other problems associated with the issue of cancellation of adoption?s determination. The issue is the effect both child and adoptive parent?s cancellation of the determination of adoption. The method uses literature study juridical normative using secondary data. In Indonesia, there is a legal vacuum law with the regulation concerning the cancellation of adoption. The legal consequences of this cancellation is the children adoption?s determination who used to be there and then force deleted, it caused everything have expired and returned becoming original state as before the adoptions. This situation needs to make a regulation of adoption completely and manages all aspects of adoption; one of them is the cancellation procedure of adoption and its legal consequences., The existence of the lawsuit determination of adoption raises a problem, because there are not yet laws about the cancellation of adoption. As a result, there are other problems associated with the issue of cancellation of adoption’s determination. The issue is the effect both child and adoptive parent’s cancellation of the determination of adoption. The method uses literature study juridical normative using secondary data. In Indonesia, there is a legal vacuum law with the regulation concerning the cancellation of adoption. The legal consequences of this cancellation is the children adoption’s determination who used to be there and then force deleted, it caused everything have expired and returned becoming original state as before the adoptions. This situation needs to make a regulation of adoption completely and manages all aspects of adoption; one of them is the cancellation procedure of adoption and its legal consequences.]"

"Perkembangan anak angkat dan pengangkatan anak di Indonesia sudah lama dikenal dengan perbedaan-perbedaan yang ada dengan pluralisme hukum yang terbagi dalam Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, Hukum Islam, maupun Hukum Indonesia. Pengangkatan anak tersebut dapat terjadi karena alasan tersendiri dan dapat dijadikan untuk mengatasi permasalahan keluarga yang tidak memiliki atau belum dikaruniai anak. Setelah pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua angkat, adakalanya anak angkat hak dan kewajibannya. orang tua angkat juga dapat melakukan hal yang demikian. Maka, orang tua angkat atau anak angkat dapat melayangkan pembatalan pengangkatan anak ke pengadilan agar penetapan pengangkatan anak dapat dibatalkan. Tetapi, di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Kekosongan hukum ini menyebabkan konsekuensi lain yang timbul dikarenakan tidak sesuainya penerapan atau penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Maka, Penelitian ini akan menganalisa putusan-putusan terkini tentang pembatalan pengangkatan anak.

---

Children and adoption of children in Indonesia has long been recognized by the differences that exist with legal pluralism that divided into Western Civil Law, Customary Law, Islamic Law, and Indonesian Law. Child adoption can occur due to several reasons that are private matters and can be used to overcome the problems of families who do not have or have not been given with children. After the child adoption is carried out by adoptive parents, the adoptive child is sometimes denied his rights and taken. It is undeniable that the adoptive parents also do the same thing. Therefore, adoptive parents or adoptive child may petition the court to cancel the adoption of a child or to reverse an adoption. However, in Indonesia there are no laws pertaining to the cancellation of a child adoption. This legal vacuum raises consequences which cause another problems that arise due to the incompatibility of the application or the enforcement of laws against existing laws and regulations. Therefore, this research will analyze the latest court decisions regarding cancellation of child adoption."

"Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif.Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika Serikat dan Australia mengakui putusan pengangkatan anak antarnegara yang dikeluarkan pengadilan Indonesia selama putusan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia.

---

Intercountry adoption in Indonesia needs a strict regulation and supervision to avoid kidnapping and other crimes related to trafficking. Hence intercountry adoption in Indonesia are done through court. This study is associated with intercountry adoption awards finalized in Disctrict Court and Religous Court and its recognition abroad. This study used normative-descriptive methode to solve the problems.This study discovered that there are different oponions regarding Religious Court competence in granting intercountry adoption awards. Through case analysis, this study also discovered that USA and Australia recognise Indonesia intercountry adoption awards as long as the awards were finalized in accordance with Indonesia law."