Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepesertaan Atlet pada program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan pekembangan yang relatif baru dan muncul bersamaan dengan berlakunya Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelenggaraan kepesertaan tersebut oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan problem identification dan berbentuk preskriptif. Profesi atlet berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai, mengingat atlet memiliki potensi cedera yang tinggi selama beraktivitas, durasi karir yang cenderung singkat, dan adanya tantangan finansial saat memasuki masa pensiun. Dalam hal pelaksanaannya, BPJamsostek mengklasifikasikan profesi atlet dalam kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah. Kategori ini dianggap kurang tepat bagi Atlet Pelatda DKI Jakarta, dikarenakan hubungan antara Atlet Pelatda DKI Jakarta dengan KONI Provinsi DKI Jakarta memenuhi unsur hubungan kerja, dan dapat disebut sebagai hubungan kerja. Sehingga Atlet Pelatda DKI Jakarta lebih pantas untuk dikategorikan sebagai “Pekerja Penerima Upah” dan memperoleh manfaat sesuai kategori tersebut. Pada tanggal 26 September 2023, KONI Provinsi DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPJamsostek. Kerja sama tersebut memiliki tujuan utama memenuhi amanat UU Keolahragaan yang mengharuskan negara memberikan dukungan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para atlet. Akan tetapi, kerja sama tersebut masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah belum adanya upaya sosialisasi terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada atlet, beberapa atlet masih mendaftarkan diri mereka secara mandiri dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dipotong langsung dari honor bulanan atlet. Oleh karena itu, KONI DKI Jakarta perlu mengadakan sosialisasi dan melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kerja dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Atlet Pelatda DKI Jakarta.

---

The participation of athletes in the employment social security program is a relatively new development that emerged concurrently with the enactment of Article 100 of Law Number 11 of 2022 concerning Sports, which states that athletes and sports performers are entitled to social security protection as part of the National Social Security System. This paper analyzes how this participation is organized by the Employment Social Security Agency or BPJamsostek, using doctrinal research methods with the objectives of problem identification and prescriptive analysis. Athletes are entitled to adequate employment social security, considering their high potential for injuries during activities, relatively short career duration, and financial challenges upon entering retirement. In practice, BPJamsostek classifies the athlete profession under the category of Non- Wage Workers. This categorization is considered inappropriate for DKI Jakarta Regional Training Center Athletes (Pelatda) because the relationship between them and the Jakarta Provincial Sports Committee (KONI DKI Jakarta) fulfills the criteria of an employment relationship and can be considered as such. Therefore, DKI Jakarta Regional Training Center Athletes are more suitable to be categorized as "Wage Workers" and receive benefits accordingly. On September 26, 2023, KONI DKI Jakarta signed a Cooperation Agreement with BPJamsostek. The main objective of this collaboration is to fulfill the mandate of the Sports Law, which requires the state to support the employment social security program for athletes. However, this collaboration still has several shortcomings, including the lack of efforts to socialize employment social security to athletes, some athletes registering independently in the program, and the deduction of social security contributions directly from athletes' monthly honorariums. Therefore, KONI DKI Jakarta needs to conduct socialization and fulfill its obligations as an employer by providing employment social security protection to DKI Jakarta Regional Training Center Athletes."

"Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi seluruh tenaga kerja ketika mengalami kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, kehilangan pekerjaan, bahkan kematian. Kota Bogor menunjukkan permasalahan utama dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu rendahnya kepesertaan aktif dari total pekerja informal dan besarnya jumlah peserta berstatus non aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor belum berjalan optimal sesuai dengan kerangka konseptual pada analisis faktor isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of policy), yaitu ditandai dengan kepesertaan aktif BPU masih jauh dari target yang telah ditetapkan, adapun strategi yang dilakukan nyatanya masih belum mampu meningkatkan kepesertaan BPU secara signifikan, peraturan daerah terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mayoritas hanya mengatur pekerja formal, peran Pemerintah Kota Bogor belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas kepesertaan BPU, serta adanya hambatan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi karena adanya ego sektoral dari dinas daerah terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU.

---

The labor social security program is one of the efforts made by the government to protect all workers when workers experience work accidents, retirement, old age, job loss, and even death. City of Bogor shows the main problems in the participation of the labor social security program for Non-Wage Recipients (BPU) workers, which is the lack of active participation from the total number of informal workers and the large number of non active participants. This study aims to analyze the implementation of the labor social security program of BPU workers in the city of Bogor by using the theory of the policy implementation model of Merilee S. Grindle (1980). This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and document study. The results of the study shows that the implementation of the labor social security program for BPU workers in Bogor City has not run optimally, partly because the active participation of the BPU workers is still far from the target that has been set, the strategy that was carried out has not been able to increase the pasticipation of BPU workers significantly, the regional law on the labor social security program mostly only regulates the formal workers, the role of the City of Bogor's local government has not made a significant contribution in expanding BPU workers participation, there are also obstacles in coordination and communication due to sectoral egos from the regional offices on the implementation of the labor social security program for BPU workers."

"Jaminan sosial berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial ekonomi yang akan muncul di masa depan. Salah satu jaminan sosial yang digunakan sebagai perlindungan dari resiko yang mungkin dihadapi masyarakat di masa depan yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah mendorong upaya untuk semakin besarnya masyarakat yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan (penentu) faktor-faktor yang mempengaruhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara khusus pada sektor formal. Dengan menggunakan metode random effect model dan data panel yang terdiri dari lima faktor sebagai variabel bebas dari 123 kantor cabang, peneliti akan meneliti faktor-faktor apa saja yang memepengaruhi kepesertaan jaminan sosial sektor formal yang terbagi menjadi dua model persamaan. Dilakukan juga penelitian secara lebih spesifik berdasarkan kategori kelas kantor cabang yang terbagi menjadi tiga yaitu kelas kantor cabang utama, kelas kantor cabang madya, dan kelas kantor cabang pratama.

---

Social security is functioned as a basic protection system for the community against the possibility of socio-economic risks that will arise in the future. One of the social security that is used as protection from the risks that society may face in the future is employment social security. The government encourages to increase the number of people who are protected by employment social security. This study aims to look at the determinants of the factors that affect employment social security participation specifically in the formal sector. By using the random effects model method and panel data consisting of five factors as independent variables from 123 branch offices, the researcher will examine what factors influence the participation of formal sector social security which is divided into two equations. More specific research was also conducted based on the branch office class category which was divided into three namely the main branch office class, the middle branch office class, and the pratama branch office class."

"Layanan aplikasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah aplikasi layanan milik lembaga publik yang menyelenggarakan perlindungan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan. Aplikasi ini telah mengalami transformasi yang semula hanya menyediakan informasi terkait program, kemudian menyediakan pengajuan manfaat klaim. Pada maret 2022, ulasan pengguna dari App Store memberikan peringkat 1,5 dan melalui Google Play Store dengan peringkat 4,4 kemudian meningkat menjadi 4,7 pada maret 2023. Sementara itu, pengaduan dan permintaan informasi layanan aplikasi pada tahun 2022 menempati urutan kedua tertinggi, masing-masing 65% dan 5%. Dampak keluhan menyebabkan keterlambatan proses layanan, tingginya trafik keluhan, dan penurunan nilai kepuasan peserta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan usability evaluation aplikasi dari sisi pengguna dan memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini berfokus pada efektivitas, produktivitas, keamanan, dan kepuasan pengguna. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, dengan menggunakan instrumen User Experience Questioner, Task Scenario, dan Post Test Interview. Temuan menunjukkan pengguna mengalami masalah antarmuka, navigasi, kejelasan informasi, dan masalah fungsionalitas. Aplikasi memerlukan perbaikan navigasi dan interaksi antarmuka, konsistensi desain tampilan, notifikasi, dan pedoman penggunaan. Rekomendasi bertujuan menyesuaikan antarmuka dan fungsionalitas memenuhi kebutuhan pengguna, memberikan pengalaman memuaskan dan mempersingkat proses layanan. Organisasi dapat menggunakan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas layanan jaminan sosial tenaga kerja pada lembaga publik.

---

The worker’s social security application is a service application belonging to a public institution that organizes social security protection in the field of employment. This application has undergone a transformation that initially only provided information related to the program, then provided submission of claim benefits. In March 2022, user reviews from the app store gave a rating of 1.5 and through the Google Play store with a rating of 4.4 then increased to 4.7 in March 2023. Meanwhile, complaints and requests for app service information in 2022 ranked second highest, at 65% and 5% respectively. The impact of complaints causes delays in the service process, high complaint traffic, and a decrease in participant satisfaction scores. This research aims to conduct a usability evaluation of the application from the user side and provide recommendations for improvement. This research focuses on effectiveness, productivity, security, and user satisfaction. This research method uses a mixed method approach, using the user experience questionnaire, task scenario, and post-test interview instruments. The findings show the user's experience interface, navigation, information clarity, and functionality issues. The application requires improvements to navigation and interface interaction, consistency of display design, notifications, and usage guidelines. Recommendations aim to adjust the interface and functionality to meet user needs, provide a satisfying experience, and shorten the service process. Organizations can use this research to improve the quality of labor and social security services in public institutions.

"

"ABSTRAKArtikel ini membahas tentang strategi pekerja transportasi roda dua dalam merespon ketiadaan perlindungan sosial di era pasar kerja fleksibel. Berbagai studi sebelumnya menemukan bahwa sistem pasar kerja fleksibel menyebabkan ketiadaan perlindungan sosial sebagai respon dari perusahaan. Selain itu, studi lainnya menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah mengenai perlindungan sosial secara substansial yang dirancang khusus untuk pekerja informal tidak berjalan. Argumen dari penelitian ini adalah komunitas pekerja yang tidak terlembagakan penting membentuk inisiatif informal sebagai perlindungan sosial karena implementasi sistem perlindungan sosial nasional yang diharapkan belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Indonesia. Studi ini secara khusus menggambarkan bentuk inisiatif-inisiatif informal komunitas pengemudi transportasi online sebagai perlindungan di tengah keterbatasan institusi-instiusi perlindungan sosial yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pengemudi Go-jek dan Grab di wilayah Jakarta Selatan.

---

ABSTRACTThis article discusses motorbike online transport worker strategies in responding to the lack of social protection in a labour market flexibility era. Previous studies have found that a flexible labor market system leads to the lack of social protection in response to firms. In addition, other studies explain that substantial government policy on social protection specifically designed for informal workers is not working. The argument from this study is that an unorganized worker community is important to establish informal initiatives as social protection because the implementation of the national social protection system that is expected to be the social protection of the entire community has not had a significant impact on the people of Indonesia. This study specifically describes the informal initiatives of the community of online transport drivers as a protection amid the limitations of existing social protection instituu8tions. This study used a qualitative approach conducted with in-depth interviews to Go-jek and Grab drivers in South Jakarta area. "

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan diatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja/buruh pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya yaitu masih banyak para pekerja/buruh yang tidak terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga menimbulkan konflik antara perusahaan dan pekerja/buruh ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap pekerja/buruh tersebut dan adanya ketidakadilan hukum dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya. Oleh sebab itu, penulisan skripsi ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 atas perlindungan bagi pekerja/buruh yang tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan akibat hukum bagi perusahaan yang melanggar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja/buruh tetap mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan meskipun tidak terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar belum secara efektif diterapkan oleh pemerintah.

---

The thesis discusses legal protection for workers/laborers who experience work accident and are not registered in the labor social security program by the company. Under the legislation of manpower, it is regulated that a company is obliged to register its workers/laborers in the labor social security program. However, in reality, it is actually the opposite as there are many workers/laborers who are not registered in the labor social security program, resulting in conflict between companies and workers/laborers when an unfortunate event happens to the workers/laborers and there is a legal injustice in applying sanctions to the companies violating the provision. Therefore, the writing of thesis is done by analyzing legal considerations from the judges in the decision of the Supreme Court number 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 on protection of workers/laborers who are not registered in the labor social security program and legal consequences for the companies violating the provision. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The result of this study is that the workers/laborers still obtain their rights as stipulated in the legislation, even though they are not registered in the labor social security program and the administrative sanctions imposed on the companies violating the provision have not been effectively implemented by the government."

"Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Pada tanggal 1 Januari 2014, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik diharapkan dapat menjangkau seluruh pekerja dalam hal kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, sampai dengan tahun 2017 ditemukan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah. Hal ini sangat berbeda dengan lonjakan jumlah peserta yang mendaftar dalam program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan indikator-indikator ketenagakerjaan yang mempengaruhi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh yang positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Tingkat kemiskinan berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan jaminan sosial ketengakerjaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Persentase pekerja penerima upah berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah, dan persentase pekerja rentan berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor bukan penerima upah. Tingkat pengangguran berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Tingkat upah berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan sektor bukan penerima upah.

---

The implementation of employment social security has been enacted since the stipulation of Government Regulation Number 33 Year 1977 (Implementation of Employment Social Insurance). Furthermore, in Januari 1st, 2014, Indonesia officially established the Government Regulation Number 24 Year 2011 which marked the beginning of whole coverage sytem in the Social Security for the Workforce (BPJS Ketenagakerjaan) as well. However until 2017, the coverage of participation in employment social security is still low. The coverage is significantly different from the coverage of social health insurance, held by BPJS Kesehatan (Health Social Security Body). The aim of this research is to analyze factors impacting to social security coverage. The result of this research is education level has positif impact to social security coverage for the sectors of salaried worker and unsalaried worker. Poverty level has negative impact to salaried workers coverage and unsalaried workers coverage. The level of workers who receive salaries has positive impact to salaried workers coverage and the vulnerable workers has positive impact to unsalaried workers coverage. The unemployment level has negative impact to salaried workers coverage and unsalaried workers coverage. The wage level has positive impact to salaried workers coverage and has negative impact to unsalaried workers coverage."

"Quiet quitting merupakan suatu fenomena dimana seseorang melakukan usaha minimum di pekerjaan mereka. Sebelumnya, studi mengenai fenomena quiet quitting hanya menelusuri prevalensi fenomena tersebut di suatu populasi, seperti sensus atau survey data, tetapi tidak menulusuri mengapa quiet quitting terjadi, atau apa yang meningkatkan atau menuruni ada quiet quitting. Skripsi ini akan berusaha untuk menulusuri hubungan antara keaman pekerjaan dan stres dengan quiet quitting. Pengambilan data dilakukan melalui survei dan partisipan dipilih melalui convenience sampling. Data di analisa menggunakan desain korelasional dan analisis power. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keaman pekerjaan mempunyai korelasi negatif yang signifikan dengan quiet qutting dan stres mempunyai korelasi positif yang signifikan dengan quiet quitting. Dari penemuan tersebut, ada suatu argumen yang bisa dibuat untuk menjembatani kepentingan pekerja dan pemimpin.

---

Quiet quitting is a phenomenon where employees decide to do the bare minimum in they day-to-day workload. Previous studies on quiet quitting focus on the prevalence of quiet quitting but very few examine the relationship between quiet quitting and variables that are typically found in the working world. This study aims to research the relationship job security and stress have with quiet quitting. This study selected (N = 363) participants selected through convenience sampling and collected the data through a larger survey consisting of other potential psychological measure correlates. The data was analysed using a correlational design and a power analysis. The results found that job security had a significant negative correlation with quiet quitting while stress had a significant positive correlation with quiet quitting. These findings could imply a possible reconciliation between employer and employee interests."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi perangkat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal (studi deskriptif pada desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di Desa Kadugenep, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang) dan hambatan yang terdapat pada program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur, wawancara mendalam, observasi serta dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa perangkat desa menggunakan tiga tahapan pemasaran sosial dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu pertama, tahap analyzing the social marketing environment dimana terdapat kondisi pengetahuan masyarakat yang rendah, dan adanya ketidakpercayaan masyarakat terkait program. Kedua, tahap researching and selecting the target adopter population dimana terdapat empat aspek yang berkembang yaitu aspek pengetahuan dimana masyarakat lebih mengetahui program BPJS kesehatan dibandingkan BPJS ketenagakerjaan; aspek sikap dimana terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap program; aspek perilaku dimana pada masyarakat yang tertarik disebabkan oleh adanya pencairan dana program, sosialisasi, pembagian kupon sembako murah, serta adanya kebutuhan program. Sedangkan pada masyarakat yang tidak tertarik disebabkan oleh adanya kepercayaan bahwa program mendukung kematian, kekhawatiran dana tidak cair, serta iuran program terlalu berat. Ketiga, tahap designing social marketing objetives and strategies yang mencakup tiga hal yaitu total biaya pemasaran dimana perangkat desa memanfaatkan momentum acara tertentu yang disisipi dengan sosialisasi program sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan. Pada lingkup bauran pemasaran terdapat empat aspek yang berkembang yaitu aspek produk berupa ide sosial; aspek harga berbentuk pengorbanan berupa uang, waktu, dan usaha; aspek tempat/distribusi terdapat empat bagian meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, berbagai mekanisme pendaftaran, dan berbagai mekanisme pembayaran; aspek promosi terdapat berbagai upaya promosi untuk meningkatkan kepesertaan yaitu melalui organisasi penjualan dengan cara membuat segmentasi sosialisasi dengan berbagai metode dan komunikator, melalui iklan gapura desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, melakukan promosi penjualan dengan cara pembagian kupon sembako murah, serta dengan mendaftarkan masyarakat pada program gratis bayar iuran 3 bulan pertama. Pada lingkup alokasi pemasaran didasarkan pada aktor yang terlibat dalam proses pemasaran sosial yaitu perangkat desa yang dibantu oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, pada proses perubahan perilaku masyarakat terdapat empat elemen pokok yang terdiri dari inovasi dimana terdapat aspek kerumitan produk dan aspek tipe keputusan yang terdiri dari opsional dan kolektif; elemen saluran komunikasi terdiri dari komunikasi massa dan interpersonal; elemen jangka waktu yang bervariasi berdasarkan beberapa faktor pertimbangan; serta elemen sistem sosial berupa faktor struktur sosial, peran pemimpin dan agen perubahan. Selain itu, terdapat lima tahapan dalam proses perubahan perilaku yaitu tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap pelaksanaan, serta tahap konfirmasi yang didalamnya terdapat hal-hal yang dilakukan oleh perangkat desa dan juga sikap yang ditunjukan oleh masyarakat pada setiap tahapannya. Dalam penelitian ini juga terdapat kendala-kendala yang berkembang dalam program BPJS Ketenagakerjaan baik yang berasal dari internal maupun ekternal. Kendala yang berkembang dari internal antara lain yaitu faktor ketergantungan, faktor predisposisi, serta munculnya faktor waktu sebagai temuan baru penelitian. Sedangkan faktor kendala yang berkembang dari eksternal yaitu faktor pemungkin perubahan. Sejumlah upaya dan rekomendasi juga ditemukan dalam penelitian ini.

---

This study discusses the strategy of village officials to increase community participation in employment social security program in the informal sector (descriptive study of labor social security aware village of Kadugenep Village, Petir District, Serang Regency) and the obstacles faced by the program. This study uses a qualitative approach and is a descriptive research type. Data collection techniques used were literature study, in-depth interviews, field observations, and documents review. The results showed that village officials used three stages of social marketing in carrying out the employment social security program. First, the stage of analyzing the social marketing environment where there was a condition of low community knowledge, and there was community distrust related to the program. Second, the stage of researching and selecting the target adopter population where there are three developing aspects. Those aspects are: the aspect of knowledge where the public is more aware of the health security program than the employment security program; attitude aspect where there are people who are pros and cons to the program; behavioral aspect where some people are interested and not interested because of some interesting driving factors. Third, the stage of designing social marketing objectives and strategies that include three things, namely: First, the total marketing costs in which the village officials utilizes the momentum of a particular event which is inserted with program socialization; second, the scope of the marketing mix where there are four developing aspects, namely the product aspect in the form of social ideas, the price aspect in the form of sacrifice in the form of money, time, and effort; the site/distribution aspect where there are four sections covering technical guidance, promotion, various registration mechanisms, and various payment mechanisms; and the last one is the aspect of promotion where there are various promotional efforts in order to increase membership. And the third thing is the scope of marketing allocation which is based on the actors involved in the social marketing process. Furthermore, in the process of changing people's behavior there are four main elements consisting of innovation element; element of communication channel; time period element; and social system element that consists of factors such as social structure, the role of leaders and agents of change. In addition, there are five stages in the behavior change process, namely the knowledge stage, the persuasion stage, the decision stage, the implementation stage, and the confirmation stage in which there are things done by village officials and there are also the attitudes displayed by the community at each of these stages. In this study there are also obstacles that develop in the employment social security program, both internal and external. Factors that develop from internal constraints include dependency factors, predisposing factors, and the emergence of time factor as new research finding. While the constraints that develop from the external factor is the enabling factor for change. Several efforts and recommendations were also found in this study.

"

"ABSTRAKPekerjaan adalah hal yang fundamental untuk mencari nafkah, meraih kepercayaan diri, dan berpartisipasi dalam masyarakat, tetapi Tuli usia kerja sering kali tidak mendapatkan pekerjaan. Meskipun ada perbaikan dalam kebijakan hukum seputar akses dan tenaga kerja, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penggunaan bahasa isyarat memengaruhi prospek pekerjaan Tuli usia kerja. Padahal bahasa isyarat sangat penting untuk Tuli usia kerja supaya dapat berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan belajar. Tuli usia kerja juga dapat menghadapi diskriminasi dari calon pemberi kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menentukan apakah akses penuh ke pekerjaan untuk Tuli usia kerja dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, dan disusun dalam dua bagian. Di bagian pertama, terdapat analisis data sekunder peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia ini memberikan landasan bagi hak atas pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Pada bagian kedua, dilakukan wawancara kualitatif dengan seorang pejabat pemerintah provinsi DKI Jakarta dan seorang tuli mengenai pengalaman kerjanya di perusahaan swasta. Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa Indonesia mengklaim memberikan kesempatan kerja kepada tuli yang akan memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka melalui peraturan perundang-undangan, tetapi hambatan utama terhadap hak atas pekerjaan timbul dari lingkungan yang tidak dapat diakses terkait dengan praktik perekrutan, kesalahpahaman, dan sikap terhadap Tuli, bukannya ketidakmampuan untuk mendengar.

---

ABSTRACTEmployment is fundamental to earning money, attaining self-confidence, and participating in society, but deaf adults are often denied an employment. Despite improvements in legal policies surrounding access and the workforce, particularly through Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, the usage of sign language for deaf adults affects their employment prospects. Sign language is critical for deaf people to be able to communicate, express themselves, and learn. Deaf adults may also face discrimination from potential employers. This paper aims to determine whether the current Indonesian legislation ensures the deaf adults to have full access to employment, especially in the capital of Indonesia, Jakarta, and is organized into two sections. In the first section, secondary data analysis of Indonesian laws and regulations is presented. This analysis regarding Indonesian laws and regulations provide a foundation for right to work of the persons with disabilities. In the second section, qualitative interviews with a Jakarta city government official and a deaf private sector employee are conducted. Results from this paper show that Indonesia claims to provide deaf adults with employment opportunities which will enable them to succeed to their maximum potential through laws and regulations, but the main barriers to employment arise from inaccessible environments associated with employers hiring practices, misconceptions and attitudes, rather than an inability to hear."