Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas mengenai peranan Soeratin Sosrosoegondo yang merupakan salah satu tokoh penting dalam pendirian PSSI. Soeratin memiliki peran besar dalam memperjuangkan sepak bola bumiputra dengan puncaknya adalah saat ditandatanganinya Gentlement’s Agreement tahun 1937. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas yaitu mengenai dinamika keadaan sepak bola Hindia Belanda sebelum PSSI berdiri, kiprah Soeratin dalam memperjuangkan sepak bola Bumiputra, dan dampak perjuangan Soeratin terhadap sepak bola Bumiputra selama menjabat sebagai ketua PSSI. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang sebagian besar menggunakan surat kabar seperti Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, Bataviaasch Nieuwsblad, De Koerier, De Locomotief, De Indische Courant, De Preanger-bode, De Preanger-bode, De Sumatra Post, Deli Courant,, Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, Moestika dan Pemandangan. serta terbitan berkala Berita PSSI 1940. Sumber yang didapat kemudian disaring sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya Soeratin memiliki dedikasi yang tinggi dalam memperjuangkan sepak bola agar setara dengan NIVB/NIVU. PSSI didirikan atas semangat untuk menandingi federasi bangsa Belanda. Meskipun begitu, Soeratin tidak pernah menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan bangsa lain asalkan tidak melanggar asas dan juga PSSI tidak terikat dengan pihak lain atau dalam arti ditingkat yang setara. Pada akhirnya PSSI dan NIVU bekerja melalui Gentlement's Agreement 1937. Perjanjian tersebut menjadi puncak dedikasi Soeratin bagi persepakbolaan Bumiputra, karena pada akhirnya PSSI dan NIVU menjadi federasi yang setara. Kiprah Soeratin serta kontribusinya terhadap sepak bola maupun PSSI, menjadikannya layak untuk menyang gelar “Bapak Sepak bola Indonesia”.

---

This article discusses the role of Soeratin Sosrosoegondo, one of the important figures in the founding of PSSI. Soeratin had a significant role in fighting for native football, the peak of which was when he was signed Gentlement’s Agreement in 1937. In this research, several issues are discussed, namely regarding the dynamics of the state of Dutch East Indies football before PSSI was founded, Soeratin’s work in fighting for Bumiputra football, and the impact of Soeratin’s struggle on Bumiputra football while serving as chairman of PSSI. This research uses historical methods which mostly use newspapers such as Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, Bataviaasch Nieuwsblad, De Koerier, De Locomotief, De Indische Courant, De Preanger-bode, De Preanger-bode, De Sumatra Post, Deli Courant,, Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, Moestika dan Pemandangan, as well as the periodic publication Berita PSSI 1940. The sources obtained were then filtered according to the existing problem formulation. This research shows that Soeratin has a high dedication to fighting for football to be equal to NIVB/NIVU. PSSI was founded in the spirit of competing with the Dutch national federation. Even so, Soeratin never ruled out the possibility of collaborating with other nations as long as it did not violate principles and PSSI was not bound to other parties or was at an equal level. In the end, PSSI and NIVU worked through Gentlement’s Agreement in 1937. This agreement was the culmination of Soeratin’s dedication to Bumiputra football because, in the end, PSSI and NIVU became equal federations. Soeratin’s work and contribution to football and PSSI make him worthy of the title “Father of Indonesian Football”."

"Artikel ini membahas terkait pembinaan pemain muda sepak bola nasional dalam program binatama pada tahun 1979-1981. Terdapat permasalahan dalam sepak bola Indonesia tahun 1970-an, seperti pemain tim nasional yang sudah memasuki era pensiun dan kebutuhan pelatih yang berkualitas. DR. B. Edward Rahantoknam menyampaikan bahwa kualitas, kuantitas dan akreditasi pelatih nasional belum memadai sedangkan kebutuhan pemain berkualitas terus dibutuhkan. Permasalahan tersebut mengakibatkan prestasi sepak bola nasional terus menurun. Maka dari itu, PSSI melakukan terobosan dalam program pembinaan binatama dengan mengirimkan 24 pemain ke Brazil untuk mengadaptasi sistem sepak bola modern ala Amerika Latin. Melalui binatama, diharapkan kebutuhan pemain dan pelatih berkualitas yang diiringi dengan konsep pelatihan modern dapat terpenuhi dan diimplementasikan dalam pembinaan sepak bola Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi dengan pendekatan deskriptif analitis. Binatama berdampak pada pengembangan individu pemain meskipun dalam pelaksanaannya diwarnai dengan serangkaian permasalahan internal dan eksternal.

---

This article discuss about developing young players of national football team in Binatama program in 1979-1981. There were in Indonesian football in the 1970s, such as national team players entered in retirement times and needed for quality coaches. DR. B. Edward Rahantokam said that quality, quantity, and accreditation of national football team coach is insufficient, however needs of quality player keeps required. These problems have impact on declined in Indonesian football performance. So therefore, PSSI is doing breakthrough by sending 24 players to Brazil for adapting Latin American modern football. Through Binatama, It is hoped that the needs of quality players and coaches accompanied by modern training concepts can be fulfilled and implemented in the development of Indonesian football. The method used in this research is historical method which is Heuristik, critics, interpretation, and historiography with analytics descriptive approach. Binatama development is impacting individual development despite being filled with many internal and external problems."

"Artikel ini menelaah rangkaian peristiwa konflik yang terjadi pada organisasi Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Era Nurdin Halid hingga La Nyalla Mattalitti pada 2010-2016. Dimulai dari konflik dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Andi Mallarangeng di tahun 2010 terkait dualisme liga, hingga pembekuan PSSI oleh Kemenpora Imam Nahrawi pada 2015. Dalam setiap konflik yang terjadi, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sebagai badan sepak bola dunia juga membantu mengatasi masalah yang terjadi pada organisasi PSSI. Akan tetapi, saat PSSI dibekukan oleh Kemenpora yang berarti hal ini bertentangan dengan Statuta FIFA, membuat FIFA juga ikut membekukan PSSI di tingkat internasional sampai Kemenpora mencabut pembekuan PSSI. Hal ini mengakibatkan kompetisi maupun liga yang diadakan oleh PSSI menjadi terhenti termasuk Tim Nasional yang tidak bisa berkompetisi di ajang internasional. Artikel ini bertujuan sebagai pengingat bahwa sepak bola Indonesia pernah mengalami masa-masa kelam akibat adanya intervensi pemerintah yang memiliki kepentingan politik sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada pembekuan PSSI. Artikel ini ditulis menggunakan metode sejarah dengan sumber berupa dokumen SK Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 dan SK Menpora Nomor 14 Tahun 2016, surat kabar sezaman, buku, artikel jurnal, dan artikel daring. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa terdapat unsur politik dalam setiap konflik yang terjadi pada PSSI Era Nurdin Halid hingga La Nyalla Mattalitti.

---

This article examines the series of conflict events that occurred in the Indonesian Football Association (PSSI) from the Nurdin Halid Era to La Nyalla Mattalitti in 2010-2016. Starting from the conflict with the Ministry of Youth and Sports (Kemenpora) Andi Mallarangeng in 2010 regarding the dualism of the league, to the freezing of PSSI by the Kemenpora Imam Nahrawi in 2015. In every conflict that occurs, the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) as world football governing body also help overcome problems that occur in the PSSI organization. However, when PSSI was frozen by the Ministry of Youth and Sports, this meant that this was against the FIFA Statutes, making FIFA also freeze PSSI at the international level until the Ministry of Youth and Sports lifted the suspension of PSSI. This resulted in competitions and leagues held by PSSI being stopped including the National Team which could not compete in international events. This article aims to serve as a reminder that Indonesian football has experienced dark times due to government intervention that has political interests, causing conflict which led to the freezing of PSSI. This article was written using the historical method with sources in the form of Menpora Decree Number 01307 of 2015 and Menpora Decree Number 14 of 2016, contemporary newspapers, books, journal articles, and online media. From the results of this study it can be found that there is a political element in every conflict that occurred in the PSSI Era Nurdin Halid to La Nyalla Mattalitti."

"Sepak bola selalu menjadi olahraga yang paling populer di masyarakat Indonesia dan akhirnya menghasilkan banyak pecinta sepak bola. Sepak bola Indonesia sekaligus federasinya yaitu PSSI sering menjadi bahan pembicaraan berdasarkan persepsi para pecinta sepak bola. Saat ini, kinerja dari kepengurusan sekaligus ketua umum PSSI periode 2019-2023 sedang menjadi pembicaraan hangat oleh masyarakat pecinta sepak bola Indonesia di media sosial karena pergantian ketua umum sekaligus pengurus ke periode 2023-2027. Iwan Bule memiliki berbagai kinerja positif serta tindakan buruk selama masa jabatannya. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana rasa kepercayaan yang dimiliki berdasarkan persepsi masyarakat pecinta sepak bola Indonesia kepada Iwan Bule sebagai ketua umum PSSI periode 2019-2023 serta membuktikan apakah pada akhir kepemimpinannya, Iwan Bule sudah dapat memberikan rasa puas kepada para pecinta sepak bola Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer yang diperoleh dari wawancara serta pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui observasi daring. Hasil analisis menemukan bahwa rasa kepercayaan dapat dibangun seiring dengan berjalannya waktu. Meskipun pada awal kepemimpinan Iwan Bule tidak memiliki rasa kepercayaan dari para pecinta sepak bola, namun di akhir kepemimpinannya ia berhasil mendapatkan rasa kepercayaan yang menghasilkan rasa puas dari para pecinta sepak bola Indonesia.

---

Football has always been the most popular sport in Indonesian society and has finally produced a lot of football lovers. At present, the performance of the management as well as general chairman of PSSI for the 2019-2023 period is being hotly discussed by Indonesian football lovers on social media due to the replacement of the general chairman as well as administrators for the 2023-2027 period. Iwan Bule has had various positive performances as well as bad actions during his tenure. This study aims to find out how trust is held based on the perceptions of Indonesian football lovers in Iwan Bule as the general chairman of PSSI for the 2019-2023 period and to prove whether at the end of his leadership, Iwan Bule has been able to give satisfaction to Indonesian football lovers. By combining literature studies and qualitative content analysis, this study found that trust can be built over time. Even though at the beginning of Iwan Bule's leadership he did not have a sense of trust from football lovers, at the end of his leadership he managed to gain a sense of trust which resulted in satisfaction from Indonesian football lovers."

"Skripsi ini membahas tentang perkembangan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) kurun waktu 1977-1981. Saat itu PSSI berada di bawah kepemimpinan Ali Sadikin. Sebelum dipimpin oleh Ali Sadikin, PSSI mengalami penurunan prestasi yang cukup signifikan. Dalam masa kepemimpinannya, Ali Sadikin bersama PSSI mencoba mengangkat kembali prestasi tim nasional sepakbola Indonesia dengan berbagai programnya. Salah satu program kerja utama PSSI saat itu adalah pembentukan Galatama (Liga Sepakbola Utama). Galatama merupakan liga sepakbola profesional pertama yang bergulir di Indonesia dan diharapkan mampu mengangkat kembali prestasi sepakbola Indonesia.

---

This thesis will discuss about the development of Indonesian Football Association, known as PSSI, during 1977-1981. During the period, PSSI was lead by Ali Sadikin. Before was lead by Ali Sadikin, PSSI significant decreased in achievement. In his tenure of PSSI, Ali Sadikin tried to improve Indonesian football achievements with his work programs. One of main work program was Galatama (Liga Sepakbola Utama). It was the first professional football league in Indonesia. Galatama expected to lift the achievement of Indonesian football."

"Skripsi ini membahas mengenai perkembangan dan dinamika Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI pada masa Azwar Anas pada kurun waktu 1991-1998. Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan metode atau langkah-langkah penelitian di Ilmu Sejarah yaitu Heuristik, Verifikasi atau kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Pada masa itu PSSI mengalami permasalahan-permasalahan yang hebat seperti kerusuhan-kerusuhan di pertandingan dan masalah lainnya, tetapi permasalahan yang paling besar tentunya skandal “Sepak Bola Gajah” dan kasus Mafia Wasit yang terjadi di Liga Indonesia IV pada musim kompetisi 1997/1998. Meskipun begitu, ditengah permasalahan berat yang menimpa PSSI pada masa ini, PSSI berhasil melakukan suatu terobosan dengan membuat sebuah Liga yang bersifat profesional dengan menggabungkan dua sistem liga yang ada Galatama dan Perserikatan yang bernama Liga Indonesia. Selain itu PSSI juga membuat program pembinaan pemain usia muda yang dipusatkan di Genoa, Italia, yang diberi nama Tim Nasional Primavera. Kelak pemain-pemain jebolan dari Tim Nasional Primavera tersebut akan menjadi tulang punggung Tim Nasional senior pada masa depan.

---

This thesis talks about the dynamics and the growth of Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Indonesia’s Football Association) on 1991 to 1998 during Azwar Anas leadership. In making of this thesis, the author uses the method or steps that research in Science History Heuristics, verification or criticism, interpretation, and Historiography. At that time, PSSI had enormous problems such as chaos in football matches, but the biggest problem is the “Elephant Soccer” scandal and referees mafia case in Liga Indonesia IV (1997/1998). PSSI finally overcame the problem by making a professional football league which mixed two league system at that time, Galatama and Perserikatan system to be a one league called Liga Indonesia. Besides that, PSSI also made a coaching clinic for young players in Genoa, Italy which was called Tim Nasional Primavera (Primavera National Team). In the future, the graduates of this clinic will be the main weapons of senior Indonesian football team."

"ABSTRAKPada tanggal 30 Mei 2015, FIFA sebagai induk tertinggi organisasi sepakbola internasional menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Hal tersebut terjadi karena FIFA menilai adanya intervensi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam Statuta FIFA pasal 13 dan 17 menjelaskan bahwa menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, politisi, media, atau pihak ketiga lainnya. Disisi lain, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur kegiatan olahraga secara umum dalam ruang lingkup Negara Indonesia. Adapun permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana kewenangan dan peran Pemerintah dalam penyelenggaraan olahraga sepak bola profesional di Indonesia ?, Kedua, bagaimana penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia dengan adanya Pembekuan PSSI ?. Metode Penelitian pada tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Simpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi dan ikut campur dalam menyelenggarakan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia. Sementara itu dengan adanya pembekuan PSSI ini, secara otomatis menghentikan liga karena PSSI tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia. Saran penulis dalam penelitian ini adalah Pemerintah harus optimal dalam memberikan pelayanan dan kemudahan kepada PSSI dan PSSI harus transparan dalam menyelenggarakan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia

---

ABSTRACTOn May 30, 2015, FIFA as the supreme parent of international football organizations imposed sanctions on the PSSI. This happens because FIFA assess the existence of intervention by the government through the Ministry of Youth and Sports. The FIFA Statutes chapters 13 and 17 make it clear that it rejects any form of intervention by governments, politicians, media, or other third parties. On the other hand, the Ministry of Youth and Sports is also authorized by law to regulate sports activities generally within the scope of the State of Indonesia. The problems to be studied in this research are as follows Firstly, what is the authority and role of the government in organizing professional football sport in Indonesia , Secondly, how is the implementation of football competition in Indonesia with the existence of PSSI Freezing . Research Methods in this paper using the method of normative juridical. The conclusion of this research is that the Government does not have the authority to intervene and interfere in organizing professional football competition in Indonesia. Meanwhile, with the freezing of this PSSI, automatically stop the league because PSSI can not perform the duties and functions to hold a professional football competition in Indonesia. The author 39 s suggestion in this research is the Government must be optimal in providing services and convenience to PSSI and PSSI must be transparent in organizing professional football competition in Indonesia."

"Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sepakbola. Pemberian dana dari pemerintah kepada PSSI telah melahirkan suatu hubungan keuangan yang membawa implikasi terhadap kedudukan PSSI terhadap keterbukaan informasi publik, yaitu masuknya PSSI dalam kriteria dan karakteristik suatu badan publik nonpemerintah. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam terkait pemberian dana APBN dari pemerintah kepada PSSI serta analisis tentang implikasi yang ditimbulkan dari pemberian dana tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian dana APBN kepada PSSI menjadikan PSSI sebagai organisasi nonpemerintah, terdapat limitasi mengenai informasi yang wajib disediakan oleh suatu organisasi nonpemerintah berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebatas pada pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan organisasi nonpemerintah sebagai suatu organisasi yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Perlu dilakukan revisi terkait perumusan definisi badan publik yang memasukkan organisasi nonpemerintah ke dalam lingkup badan publik dengan memberikan penjelasan mendetail dan terperinci terkait kriteria yang digunakan dalam pendefinisian organisasi nonpemerintah tersebut, contohnya kriteria sumber pendaan. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, sepatutnya ditentukan kriteria baku dari masing-masing sumber pendanaan, misalnya jumlah atau besaran dana, prosedur pemberian dana, dan sebagainya.

---

As the National Football Federation, PSSI has the responsibility to manage all the football activities in Indonesia. However, practically the government still has a role in football management. One of the government’s participation in football is through the allocation of funds from the state budget given to PSSI in order to develop and to improve football activities. Funding transfer from the government to PSSI has made a financial relationship that gave an impact for PSSI in the realm of freedom of information, which means PSSI has fulfilled the criteria and characteristics of a non-governmental public body. By doing the normative juridical methods with descriptive analysis type, this study provides an in-depth description related to the fund transfer from state budget to PSSI then gave an analysis about the implication of this funds relating to the freedom of information that must be carried out by PSSI. As a result, this research shows that although the funding transfer from the state budget to PSSI makes PSSI as a non-governmental organization that is obligated to provide the public information, there are limitations regarding the information that must be provided by non-governmental organization under the Freedom of Information Act, which is limited to the management of funds that provided by the government. This restriction is intended to guarantee the position of a non-governmental organization as the subject of private law. It is necessary to revise the definition of public body that include non-governmental organizations by providing a detail explanation regarding to the criteria in defining these non-governmental organizations, for instance funding source criteria. The standard criteria for each funding source is needed, such as the amount of funds, the procedure for providing funds, and etcetera. With these such of criteria, there will be no misinterpretation to defining a public body, especially for non-governmental organizations."

"Penelitian ini membahas mengenai perkembangan dan dinamika Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI pada kepemimpinan R. Maladi, pada kurun waktu 1950-1959. Dalam pembuatan penelitian ini menggunakan metode sejarah. Tujuan dari topik penelitian ini adalah untuk melengkapi tulisan ilmiah mengenai sejarah perkembangan persepakbolaan di Indonesia, khususnya dinamika perkembangan yang terjadi di PSSI. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, karena setiap masa kepemimpinan mempunyai kebijakan dan prestasi yang berbeda-beda.  Pada penelitian ini membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Maladi pada masa kepemimpinannya dan prestasi yang diraih oleh tim nasional Indonesia. Salah satu kebijakan yang sangat penting pada masa kepemimpinan Maladi yakni masuknya PSSI ke dalam organisasi sepakbola Internasional yaitu FIFA pada 1952. Pada masa ini Maladi melalui PSSI juga menjadi salah satu pelopor berdirinya organisasi sepakbola Asia yakni AFC pada saat Asian Games di Manila. Kebijakan yang berpengaruh lainnya yakni mendatangkan banyak kesebelasan Internasional ke Indonesia. Pada masa ini prestasi timnas Indonesia juga sangat banyak seperti peringkat empat Asian Games Manila 1954, lolos untuk pertama kalinya ke Olimpiade pada tahun 1956 yang diselenggarakan di Melbourne, juara kedua Merdeka Games 1957 dan puncak prestasi timnas Indonesia pada saat kepemimpinan Maladi adalah peringkat tiga Asian Games 1958. Pada masa ini juga Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia karena kebijakan politik Soekarno yang tidak mengizinkan Indonesia bermain di Israel. Soekarno sangat menentang penjajahan yang mereka lakukan terhadap Palestina.

---

This research discusses about the development and dynamics of the All Indonesia Football Association or PSSI at the leadership of R. Maladi (1950 -1959). This research is using the historical methods.The purpose of this research is to complete research about the history of the development of football in Indonesia especially the developments in PSSI .This research different from previous, because every leadership has it own policy. This research is using the historical methods. This  research is different from previous studies because every leadership period has different policies and achievements. This study discusses the policies carried out by Maladi during his leadership and achievments by the Indonesian National Team. One of the most important policies during Maladi`s leadership was the entry of PSSI into the FIFA International soccer organization in 1952. At this time Maladi through PSSI also become one of the pioneers of the founding of Asian football organizations determined by the AFC at the Asian Games in Manila. Another significant policy is to bring international teams to Indonesia. At this time, the achievements of the Indonesian national team were also amazing, get fourth rank in Asian Games 1954, qualified for the first time to the Olympics in 1956 which was held in Melbourne, the second winner of the 1957 Independence Games and the highest achievements of the Indonesian national team during Maladi`s leadership was place third in Asian Games 1958. Unfortunately,at the same time Indonesia also failed to qualify for World Cup because of Sukarno`s political policy that does not allow Indonesia to play in Israel. Soekarno was very decisive in their occupation of Palestine."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peraturan yang mengatur kontrak pemain sepakbola dibawah umur di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan perjanjian yang dibuat pihak klub dengan pemain, pengaturan yang mengatur mengenai kontrak pemain sepakbola professional, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang dibuat oleh pihak klub dengan pemain tidak hanya memperhatikan Lex Sportiva saja namun harus tetap memperhatikan UU Ketenagakerjaan. Khususnya mengenai kontrak pemain sepakbola dibawah umur juga harus memenuhi syarat-syarat dalam UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Apabila klub tidak memenuhi syarat-syarat dalam pasal 71 ayat 2 UU Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi pidana. Sedangkan apabila klub melanggar ketentuan dalam pasal 6 Keputusan Menteri tersebut maka akibat terhadap kontrak pemain tersebut adalah batal demi hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini sebaiknya sebelum menandatangani kontrak, pihak pemain berkonsultasi dahulu dengan bagian hukum Asosiasi Pemain Sepakbola Profesional di Indonesia.

---

This research is conducted to further obtain the regulation regulate underage fooball player contract in Indonesia. This research is conducted with normative juridical method, namely taking into account the agreement beetween the club and the player, and the regulation regulate Professional football player rsquo s contract, and the laws of Indonesia. The results of this research indicate the agreement beetween the club and the player not only obey the Lex Sportiva but must obey the National labour law too. Especially Underage football player contract, must obey the National labour law and Ministerial decree about protection for children who works to develop their talents and interest. If the club violate the requirements in Article 71 2 will be sanctioned. And then if the club violate Articel 6 the Ministerial Decree, the contract must be null. The solution is before professional football player sign the contract, the player must be consultate with Indonesia rsquo s professional football player organzation."