Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengukuran kinerja merupakan alat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari suatu program yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Pengukuran kinerja dapat merupakan elemen penting dalam mengelola suatu organisasi sektor publik. Salah satu alat yang berperan penting dalam pengukuran kinerja adalah kesesuaian kinerja dengan Strategy Map. Dinas Ketahanan Pangan saat ini belum memiliki sistem pengukuran terhadap kinerja organisasi, hal ini dikarenakan penilaian kinerja organisasi selama ini dilihat dari hasil capaian atas sasaran yang ditetapkan melalui renstra. Sehingga kebutuhan akan pengukuran kinerja dan proses evaluasi tetap harus dilakukan baik oleh organisasi swasta maupun organisasi sektor publik. Penelitian ini bertujuan unuk mengevalusi Strategy Map dan kondisi dari Indeks Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak menggunakan pendekatan konsep Balanced Scorecard. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam strategy map dan indikator pencapaian kinerja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Strategy map yang digambarkan dalam konsep Balanced Scorecard telah disusun secara baik menggunakan pendekatan 4 perspektif Balanced Scorecard di sektor publik. Namun, beberapa indikator harus dirumuskan kembali, karena sebagian besar masih tidak spesifik dengan outcome yang diinginkan oleh organisasi. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian dari sasaran kinerja dan penyelenggaraan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah. 

---

Performance measurement is a tool used to improve the efficiency and effectiveness of a program implemented by an organization. Performance measurement can be a crucial element in managing a public sector organization. One essential tool in performance measurement is the alignment of performance with the Strategy Map. The Department of Food Security currently lacks a measurement system for organizational performance, as the assessment of organizational performance has been based on the achievement of targets set through the strategic plan. Therefore, the need for performance measurement and evaluation processes must still be carried out by both private and public sector organizations. This research aims to evaluate the Strategy Map and the conditions of the Food Security Index at the Siak District Food Security Department using the Balanced Scorecard concept. The research findings conclude that there are aspects in the strategy map and performance achievement indicators that need improvement. The strategy map outlined in the Balanced Scorecard concept has been well-structured using the 4 perspectives of the Balanced Scorecard in the public sector. However, some indicators need to be reformulated, as most are still not specific to the outcomes desired by the organization. This has the potential to hinder the achievement of performance targets and the implementation of the vision and mission of the Siak District Food Security Department in meeting the regional food needs."

"Penelitian ini mengungkapkan dampak dari partisipasi wanita di sektor industri plywood di daerah pedesaan terhadap status dan peranan mereka dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Partisipasi wanita di sektor industri plywood yang dipelajari adalah pada bagian produksi sebagai karyawan non-staf. Hasil studi ini menunjukkan bahwa partisipasi ekonomi wanita di sektor publik telah membawa perubahan terhadap posisi tukar dari wanita pekerja tersebut dalam kehidupan rumah tangga, berumah tangga, dan 'keluarga. Perubahan tersebut misalnya antara lain menyangkut kebebasan dalam memilih calon suami. Bagi wanita pekerja pilihan calon suami lebih banyak didasarkan atas pilihan sendiri. Kebanyakan diantara mereka menikah dengan sesama teman sekerja. Perubahan lainnya ialah mengenai partisipasi suami dalam urusan rumah tangga. Ada kecenderungan bahwa urusan rumah tangga bukan lagi tugas wanita semata akan tetapi campur tangan pria dalam urusan rumah tangga sudah merupakan suatu hal yang dianggap wajar. Pendidikan dan pengasuhan anak dilaksanakan oleh orang tua/mertua, dan hal ini dapat dipakai sebagai suatu indikasi pentingnya dan semakin utuhnya peran keluarga luas dalam rumah tangga batih. Studi ini juga menunjukkan bahwa partisipasi wanita sebagai pekerja industri plywood telah dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Kontribusinya terhadap ekonomi keluarga membuka peluang lebih besar bagi wanita dalam pengaturan keuangan rumah tangga, dan pengambilan keputusan lainnya."

"ABSTRAKSultan Sayid Syarif Qasim II Abdul Jalil Syaifud_din atau lebih dikenal Sultan Syarif Qasim II memerintah dari tahun 1915-1945. Untuk selanjutnya nama sultan ini dipakai Sultan Syarif Qasim II, untuk mempermudah pengertian dan penulisan. la dikenal sebagai sultan yang taat menjalankan agama Islam, mempunyai kepribadian serta ber_tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat yang berada di bawah kekuasaannya.Sultan Syarif Qasim II tidak saja dikenal. sebagai seorang tokoh, tetapi ia juga dikenal orang sebagai seo_rang pelopor pendidikan. Hal ini terbukti dari usahanya mendirikan sekolah-sekolah formal dan non formal, untuk kaum pria dan wanita.Islam kedudukannya sebagai pemimpin pemerintahan, Sultan Syarif Qasim II cukup bijaksana. ia sangat hati-_hati menghadapi penjajah (Belanda dan Jepang) demi ke_langsungan jalannya pemerintahan.

---

"

"Penelitian ini berfokus pada isu terkait perlindungan anak, khususnya problematika perkawinan anak serta bagaimana kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Siak dengan statusnya sebagai Kota Layak Anak (KLA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan kausalitas antara pengaruh budaya hukum (legal culture) terhadap kasus perkawinan anak yang ada di Kabupaten Siak, bagaimana hakim di Pengadilan Agama Siak mempertimbangkan unsur-unsur budaya hukum masyarakat dalam mengadili perkara dispensasi kawin, serta mencari tahu strategi perlindungan hak anak dari perkawinan anak yang ada di Kabupaten Siak sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Sosio-Legal guna menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat yang berpola dan selalu berinteraksi dalam aspek kemasyarakatan melalui studi literatur dan studi lapangan untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep budaya hukum pada konteks perkawinan anak di Kabupaten Siak mengarah pada perbedaan persepsi dan kepatuhan hukum masyarakat dalam memahami batas usia kawin yang ditentukan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengaruh adat dan agama begitu melekat dalam diri orang Melayu dibandingkan dengan pemahaman terhadap undang-undang. Lebih lanjut, penafsiran perkawinan berdasarkan konsep keagamaan yang tekstual memberi celah untuk menikah muda sebab indikator aqil baligh dianggap sebagai suatu kepantasan untuk menikah daripada menjalin hubungan pacaran yang berpotensi besar melanggar syariat Islam. Strategi yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Siak juga belum dirumuskan secara komprehensif.

---

This research focuses on issues related to child protection, especially the problem of child marriage and how policies to prevent child marriage in Siak Regency, with its status as a Child Friendly City (KLA), The purpose of this study is to examine the causal relationship between the influence of legal culture on child marriage cases in Siak Regency, how judges in the Siak Religious Court consider elements of community legal culture in adjudicating marriage dispensation cases, and find out strategies to protect children's rights from child marriage in Siak District as a Child Friendly District (KLA). The method used in this research is Socio-Legal to analyze law as a patterned community behavior and always interact in social aspects through literature studies and field studies to find answers to research problems. The results of this study indicate that the concept of legal culture in the context of child marriage in Siak Regency leads to differences in public perception and legal compliance in understanding the marriage age limit determined by the state through Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. The influence of custom and religion is so inherent in the Malay people compared to their understanding of the law. Furthermore, the interpretation of marriage based on textual religious concepts provides a loophole for young marriage because the indicator of aqil baligh is considered an appropriateness for marriage rather than a dating relationship, which has great potential to violate Islamic law. Strategies related to the prevention of child marriage in Siak Regency have also not been formulated comprehensively."

"Penerapan e-government melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan administrasi kependudukan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan SIAK di Kabupaten Toba dengan fokus pada dimensi kecepatan layanan, akurasi data, ketersediaan layanan, infrastruktur, dan kepuasan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIAK secara umum telah memberikan dampak positif terhadap layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Toba, terutama dalam hal kecepatan layanan dan akurasi data. Namun, terdapat kendala signifikan pada aspek infrastruktur dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang masih memerlukan peningkatan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sistem ini perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Implementasi hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat SIAK dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Toba.

---

Information System (SIAK) aims to enhance the effectiveness, efficiency, and transparency of population administration services. This study evaluates the effectiveness of SIAK implementation in Toba Regency by focusing on service speed, data accuracy, service availability, infrastructure, and user satisfaction dimensions. A quantitative approach with an explanatory design was employed. Data were collected through surveys, interviews, and document analysis, and analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. The results indicate that the implementation of SIAK has generally had a positive impact on population administration services in Toba Regency, particularly in terms of service speed and data accuracy. However, significant challenges remain in the areas of infrastructure and human resource (HR) capacity, which require improvement. Furthermore, public participation in utilizing this system needs to be increased through more effective outreach and education efforts. This study provides strategic recommendations, including the development of technological infrastructure, HR training, and enhancing public digital literacy. The implementation of these findings is expected to optimize the benefits of SIAK in supporting better governance in Toba Regency. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis praktek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam unit PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) di PT Taspen (Persero). Hasil evaluasi dan analisis tersebut digunakan dalam persiapan penyusunan roadmap unit ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan unit PKBL. Pelaksanaan kegiatan dianalisis dan dievaluasi dengan mengacu pada beberapa konsep dan teori yang terkait dengan TJSP. Diketahui bahwa unit ini memiliki laporan tahunan tersendiri (Success Story). Selain itu, ringkasan mengenai kegiatan serta keuangan unit PKBL tersebut juga diungkapkan dalam Laporan Tahunan perusahaan (Annual Report). Hal ini mengindikasikan adanya transparansi dan dapat memberi pengaruh positif pada Laporan Tahunan PT Taspen karena terlihat mulai menjadi laporan yang terintegrasi dan komprehensif. Selain itu diketahui bahwa Program Kemitraan unit PKBL PT Taspen telah memenuhi karakteristik TJSP dan mengarah pada TJSP strategis sementara untuk program Bina Lingkungan sendiri belum memiliki karakteristik TJSP dan kurang memiliki keterkaitan dengan TJSP strategis.

---

This research is conducted in order to evaluate and analyze the CSR practice in Partnership and Community Development Programs (PCDP) unit of PT Taspen (Persero). The evaluation and analysis results are used in the preparation of the Roadmap for this unit. This research used qualitative method in order to explain the activities conducted in this unit. The activities are analyzed and evaluated based on some concepts and theories related to Corporate Social Responsibilites (CSR).

Based on the result it is known that this unit has their own annual report, namely Success Story. Not only that, the summary of unit activities and finance also disclosed in the company's Annual Report. It indicates the transparency and this can give positive impact for the company's Annual Report as it has tendency to become a comprehensive and integrated reporting. Another result shows that the Partnership Program (PP) already fulfill the CSR characteristic and tends to be strategic CSR while Community Development Program doesn't have the CSR characteristic and has less or even no connectivity with strategic CSR."

"Tesis ini membahas Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana masih terdapat 38 desa yang termasuk dalam kategori rawan pangan. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerawanan pangan desa yang termasuk dalam kategori rawan pangan dan merumuskan sebuah strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis data menggunakan metode SWOT (Strenght Weakness Opportunities Threats). Strategi yang tepat untuk peningkatan ketahanan pangan adalah Strategi ST (Strenght Threats), yaitu strategi yang menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi segala macam ancaman. Hasil analisis SWOT tersebut memperlihatkan bahwa perlu merumuskan strategi baru.

---

The focus of this study is the improvement Food Security Strategy at Gunungkidul Society, Yogyakarta Province, where there are 38 villages which is categorized of food insecurity. The purpose of this study is to determine the level of food insecurity among villages included in the category of food insecurity and to formulate a strategy to improve food security at Gunungkidul society. This study uses descriptive quantitative data analysis using the SWOT (Strength Weakness Opportunities Threats). The best strategy to increase food security is ST strategy (Strength Threats), ST strategy uses all the strength to overcome all kinds of threats. SWOT analysis shows that it is necessary to formulate a new strategy,"

"Isu terkait ketahanan pangan masih menjadi isu yang strategis di Kabupaten Belu mengingat kabupaten ini masih memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan. Penelitian ini bertujuan menganilisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi ketahanan pangan di Kabupaten Belu, lalu merumuskan alternatif strategi yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Belu dengan menggunakan metode SWOT. Alternatif strategi tersebut adalah: (1) peningkatan kerjasama antara pemerintah dan LSM; (2) pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian; (3) penguatan sistem cadangan pangan; (4) optimalisasi pemanfaatan pangan lokal; (5) peningkatan koordinasi lintas sektor yang terkait ketahanan pangan; dan (6) revitalisasi peran penyuluh pertanian.

---

Food Security still become a strategic issue at Belu District since this area still have vulnerability to food insecurity. This thesis have purposes to analyze internal and external factors that affect food security at Belu District, and also to formulate alternative strategies could be used for developing food security level with SWOT methods. The alternative strategies are: (1) increasing cooperation between government and NGOs; (2) developing infrastructures and agriculture facilities; (3) strengthening food reserves system; (4) optimizing local food utilizations; (5) increasing coordination within government sectors that related to food security; dan (6) Revitalizing the role of agricultural instructors."

"Penelitian yang meneliti mengenai strategi memperkuat ketahanan pangan di wilayah kepulauan belum banyak dilakukan. Padahal sebagian besar kawasan Indonesia adalah wilayah kepulauan. Ketahanan pangan bagi Kabupaten Simeulue sangat penting untuk dilakukan pengkajian mengingat Kabupaten Simeulue merupakan daerah kepulauan terluar di Indonesia. Masalah Ketahanan pangan terkait erat dengan masalah sosial ekonomi, politik dan budaya yang lebih besar, sehingga terus dilakukan pengkajian secara bersama dengan pengambil keputusan di berbagai bidang lainya. Permasalahan ketersediaan pangan memerlukan penanganan yang serius dan terencana. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana persepsi ketahanan pangan penduduk di Kabupaten Simeulue yang berbentuk kepulauan dan strategi ketahanan pangan yang dapat digunakan pemerintah Kabupaten Simeulue untuk menunjang ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penduduk terhadap ketahanan pangan dan gambaran umum ketahanan pangan Kabupaten Simeulue dan mengetahui strategi apa yang di gunakan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk menunjang Ketahanan Pangan. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan skala linkert dengan sampel berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Sedangkan analisis SWOT dan penentuan strategi menggunakan metode kualitatif dengan in depth interview pejabat daerah di Kabupaten Simeulue. Triangulasi data dilakukan melalui hasil survey persepsi, hasil statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, dan hasil in-dept interview. Penduduk Simeulue yang menjadi responden memiliki persepsi bahwa dalam aspek ketersedian pangan,hasil produksi padi di Simeulue tidak mencukupi kebutuhan penduduk. Hal tersebut berimplikasi pada tergantungnya Kabupaten Simeulue terhadap hasil produksi padi di Sumatera daratan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.permasalahan mengenai aspek keterjangkauan pangan terletak pada masalah transportasi. Sebagian penduduk Simeulue berpersepsi bahwa sulit menjangkau pangan karena masalah transportasi. Penduduk juga kesulitan membeli bahan pangan jika harga naik akibat masalah transportasi. Kondisi sarana prasarana secara umum belum mendukung kinerja subsistem distribusi pangan Simeulue. Dalam hal konsumsi pangan, penduduk berpandangan bahwa diversifikasi atau keragaman pangan masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari pilihan makan dari responden. Sebagian responden tidak selalu memilih asupan protein. Sumber karbohidrat utama adalah beras. Strategi pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Simeulue adalah dengan memaksimalkan kekuatan untuk menanggulangi ancaman yang mungkin timbul, yaitu: a) melaksanakan diversifikasi, revitalisasi pertanian perikanan, kehutanan dengan potensi sumberdaya lahan yang ada dalam rangka pengentasan kemiskinan; b) mewujudkan koordinasi, advokasi dan sosialisasi ketahanan pangan dalam rangka mengatasi masalah penduduk, kemiskinan, harga sarana produksi, masalah gizi dan kesehatan. Rekomendasi kebijakan opersional ketahanan pangan adalah: a) pengembangan transportasi laut, b) pengembangan sumber daya manusia, c) pengembangan sarana prasarana pertanian, d) pengembangan teknologi pengolahan pangan, e) kompetensi aparatur daerah, f) pengembangan lumbung pangan dan cadangan pangan.

---

The study examines the strategies to strengthen food security in the islands has not been done. Though most of Indonesia is an archipelago region. Simeulue food security is very important to do an assessment considering Simeulue outer islands of Indonesia. Food security issues closely related to socio-economic issues, politics and the larger culture, so the assessment is being conducted jointly with the decision makers in a variety of other fields. Food availability issues require a serious and well-planned.

Based on the background that has been described above, the main problem of this research is how the perception of the population food security in the form of islands of Simeulue and food security strategies that can be used to support the government Simeulue food security. This study aims to determine the perceptions of residents on food security and a general overview of food security Simeulue and know what strategies are in use to support the Government of Simeulue District Food Security.

The method used was a survey method with linkert scale with a sample of 100 respondents. The sampling technique used was simple random sampling. While the SWOT analysis and the determination of strategies using qualitative methods in depth interviews with local officials in Simeulue. Triangulation of data is done through a perception survey results, statistical results from Statistics Simeulue, and the results of in-dept interviews.

Simeulue respondents have the perception that in the aspect of food availability, rice production in Simeulue is not sufficient for the population. This has implications on Simeulue dependent on rice production in Sumatra mainland to meet the needs of penduduk.permasalahan about food affordability aspect lies in transportation issues. Most residents of Simeulue perceived that food is difficult to reach because of transportation problems. Residents also have trouble buying food when prices rise due to transportation problems.

Infrastructure conditions are generally not supportive of Simeulue food distribution subsystem performance. In terms of food consumption, the population of the view that diversification or diversity of food is still lacking. This can be seen from the dining choice of respondents. The majority of respondents do not always choose the intake of protein. Rice is the main source of carbohydrates.

The development strategy of food security Simeulue is diversification strategy, by maximizing the power to deal with threats that may arise, namely: a) implement the revitalization of agriculture fisheries, forestry and land resource potential that exists in order to alleviate poverty; b) realize coordination, advocacy and dissemination of food security in order to overcome the problem of population, poverty, production facilities, nutrition and health issues. Operational food security policy recommendations are: a) The development of marine transportation, b) development of human resources, c) development of agriculture infrastructure, d) the development of food processing technology, e) the competence of local officials, f) development barns."

"Penelitian ini membahas penerapan sistem manajemen stratejik yang terdiri dari enam langkah (the closed loop strategic management system), beserta analisis mengenai strategy map dan balanced scorecard yang digunakan padaPT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dalam menganalisis strategy map dan balanced scorecard, juga dibahas mengenai ketepatan ukuran-ukuran yang digunakan pada balanced scorecard. Penelitian yang bersifat analisis deskriptif dan mengambil bentuk studi kasus ini, menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kekeliruan dan hambatan terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen stratejik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, misalnya strategy map yang kurang komprehensif dan pemilihan juga penamaan pengukuran balanced scorecard yang kurang tepat. Dengan demikian, skripsi ini merekomendasikan perbaikan dan perubahan yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

This research examines the application of strategic management system, specifically the closed loop strategic management system, as well as the analysis of strategy map and balanced scorecard applied in PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. In analysing strategy map and balanced scorecard, this research also examines the accuracy of measurements adjusted in balanced scorecard.

This research concludes that there are fallacies and obstacles in the implementation of strategic management system in PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, e.g. incomprehensive strategy map and inappropriate naming and measurement of balanced scorecard. Therefore, this research recommends necessary improvements and changes to overcome those problems.‬"