Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris berkewajiban untuk menjaga akta-akta yang dibuatnya karena adanya rahasia jabatan. Notaris sebagai pejabat umum wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya. Notaris juga merupakan salah satu Wajib Pajak yang harus memenuhi segala kewajibannya dalam hal perpajakan yaitu dalam pembayaran dan melaporkan pajaknya berupa Surat Pemberitahuan Tahunan. Penelitian ini menganalisis mengenai kewajiban notaris dalam kaitannya dengan rahasia jabatan sehubungan pelaporan pajak kepada kantor pelayanan pajak pada tahun 2013-2016. Penelitian ini mengunakan metode penelitian doktrinal yang ditinjau dari sudut sifatnya merupakan penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Notaris berkewajiban untuk menjaga rahasia jabatannya yaitu akta-akta autentik karena merupakan rahasia negara dan juga terdapat informasi pribadi dari pihak-pihak yang dicantumkan di akta tersebut serta Notaris wajib untuk melapor pajak atas akta yang dibuatnya karena pendapatan yang diperoleh dari akta tersebut merupakan honorarium Notaris yang merupakan penghasilan dan harus dilaporkan dan Kantor Pelayanan Pajak dapat memperoleh informasi mengenai akta yang Notaris buat dari laporan SPT Tahunan yang dimana wajib Notaris lapor juga dari peraturan perundang-undangan pajak jika ada tindak pidana perpajakan maka kewajiban merahasiakan ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan dan penyidikan tindak pidana perpajakan kecuali rahasia bank.

---

Notaries are obliged to protect the deeds they make because of the existence of official secrets. Notaries as public officials are obliged to keep secrets regarding the deeds they make. Notaries are also one of the taxpayers who must fulfill all their obligations in terms of taxation, namely in paying and reporting their taxes in the form of an Annual Tax Return. So this research will analyze the obligations of notaries in relation to the secrets of office in connection with tax reporting to the tax service office in 2013-2016. This research uses doctrinal research methods which in terms of its nature is descriptive analytical research. The results of the study explain that notaries are obliged to maintain the secrets of their positions, namely authentic deeds because they are state secrets and there is also personal information from the parties included in the deed. Notaries are obliged to report taxes on the deeds they make because the income obtained from the deed is a Notary honorarium which is income and must be reported and the Tax Service Office can obtain information about the deeds that Notaries make from the Annual Tax Return report which Notaries are obliged to report as well as from tax laws and regulations if there is a tax crime then the obligation to keep confidential is eliminated for the purposes of examination, billing and investigation of tax criminal offenses except bank secrets."

"Penelitian ini membahas tentang Tanggung Jawab Notaris atas Penggelapan Titipan Uang Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana wewenang dan tanggung jawab seorang notaris Untuk Menerima Titipan Uang Pajak Berkaitan Dengan Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dengan Klien. Mengenai hal ini tidak ada aturan tertulis yang melarang ataupun memperbolehkan notaris menerima titipan uang pajak dari wajib pajak. Tetapi kebiasaan ini tetap ada dalam lingkungan jabatan notaris, sehingga dapat berpotensi menimbulkan suatu tindak pidana berupa penggelapan titipan uang pajak. Seperti yang terjadi pada seorang notaris APW yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak klien. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris, adapun bentuk laporan dari penelitian ini berdasarkan penelitian analisis kualitatif. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada wewenang dan tanggung jawab seorang notaris Untuk Menerima Titipan Uang Pajak Berkaitan Dengan Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dengan Klien. Dengan adanya penitipan uang pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada notaris, maka akan timbul hak dan kewajiban notaris baik dalam bentuk pidana atau perdata. Hasil analisa adalah bahwa perbuatan menerima titipan uang pajak dari wajib pajak bukanlah suatu wewenang dari seorang notaris, sehingga tindakan penggelapan pajak ini harus dipertanggungjawabkan oleh pribadi seorang notaris, bukan notaris dalam menjalankan jabatannya. Tetapi, seorang notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dapat diberikan sanksi oleh pejabat yang berwenang, karena perbuatan ini telah melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Tanggung jawab seorang notaris dapat berupa tanggung jawab pidana, perdata, administrasi, ataupun secara kode etik. Sehingga dengan adanya pertanggungjawaban tersebut dapat memberikan efek jera bagi notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan atau perbuatan melawan hukum lainnya.

---

This study discusses The Responsibility of Notary In Embezzlement Deposit of Tax. The purpose of this study is to analyze the extent to which the authority and responsibility of a notary to receive tax money in connection with legal actions carried out by notaries with clients. Regarding this matter, there are no written rules that prohibit or allow notaries to receive tax money from taxpayers. But this habit still exists in a notary public environment, so that it can potentially lead to a criminal act in the form of embezzlement of tax money. As happened to an APW notary who was found guilty of committing criminal acts of client tax evasion. To answer these problems, normative legal research methods are used with explanatory research typologies, while the report form of this study is based on qualitative analysis research. The analysis in this study is based on the authority and responsibility of a notary to receive tax money in connection with legal actions by notaries with clients. With the payment of tax payment money by the taxpayer to the notary, then the rights and obligations of the notary will arise in the form of criminal or civil law. The result of the analysis is that the act of accepting a deposit of tax money from a taxpayer is not the authority of a notary public, so this tax evasion must be personally accounted for by a notary, not a notary in carrying out his position. However, a notary who commits a criminal act of embezzlement can be sanctioned by an authorized official, because this act violates the principles of honesty and responsibility that a notary must have. The responsibility of a notary public can be in the form of criminal, civil, administrative or code of conduct responsibilities. So that this accountability can provide a deterrent effect for notaries who commit embezzlement or other illegal acts."

"

Tesis ini membahas mengenai kelalaian Notaris yang dilakukannya dalam memenuhi perjanjian yang mengikat Notaris. Notaris yang telah melakukan kelalaian dalam memenuhi perjanjian. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penulisan tesis ini adalah mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dan juga mengenai tanggung jawab Notaris atas kelalaian yang dilakukan Notaris dalam memenuhi perjanjian yang mengikat Notaris. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk Yuridis Normatif yaitu dengan meneliti data sekunder, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen, setelah itu analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu disusun kembali sehingga ditemukan simpulan dalam penelitian. Hasil dari penulisan tesis ini adalah bahwa Notaris harus memenuhi perjanjian apabila sudah terikat dalam perjanjian yang dibuatnya meskipun itu bukan merupakan tugas dan kewajibannya, Apabila terjadi pelanggaran  maka Notaris harus bertanggung jawab dengan menerima sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, dalam kasus ini Notaris harus menerima sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari Majelis Pengawas Notaris dan juga sanksi perdata yaitu denda. Oleh sebab itu, dalam memberikan jasanya Notaris harus benar-benar memahami aturan yang ada, sehingga tidak mengikatkan dirinya kedalam perjanjian.

---

This thesis discusses Notarys negligence in fulfilling an agreement that binds the Notary.  A Notary who has committed negligence in fulfilling the agreement.  The problem statement raised in this thesis is regarding the legal consequences of a Notary who is bound by the agreement made by the parties.  And also regarding the Notarys liablility for negligence carried out by the Notary in fulfilling the agreement that binds the Notary.  This thesis is written using a research method of Juridical Normative, which examines secondary data, with the research typology of descriptive analytical.  The type of data used to support research is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.  The data collection is conducted through document study, analysis of the data is then carried out qualitatively and rearranged so that conclusions can be drawn from the study. The result of this thesis is that a Notary is obligated to fulfill an agreement if the Notary has been bound by the agreement he made although it is not part of a Notarys duty and obligation. If the Notary committed a breach of agreement, the Notary must accept responsibility by receiving sanctions according to the violation, in this case the Notary must accept administrative sanctions in the form of temporary suspension from the Notary Supervisory Council and civil sanctions in the form of fines.  Therefore, in providing services, the Notary must really understand the rules and regulations, so that the Notary would not enter into an agreement.

"

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang berfungsi untuk mempersiapkan atau memperkuat perjanjian pokok yaitu perjanjian jual beli. PPJB memuat janji-janji dari calon penjual dan calon pembeli bahwa keduanya mengikatkan diri untuk melakukan jual beli. Dalam praktiknya PPJB terdapat banyak permasalahan baik yang di buat dibawah tangan maupun yang dibuat dihadapan Notaris. Sehingga, peneliti mengangkat permasalahan terkait dengan hal tersebut, diantaranya adalah pengaturan tentang pemindahan hak atas tanah melalui PPJB, perkembangan hukumnya di Indonesia, kewenangan dan tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyerahan sertifikat hak milik sebagai objek PPJB. Bentuk penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah bentuk penelitian yuridis-normatif, metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil yang diperoleh, belum ada pengaturan khusus yang mengatur tentang pemindahan hak atas tanah melalui PPJB. Dalam setiap perjanjian yang bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UUPA, yaitu harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT. Kemudian, jika PPJB batal demi hukum maka, notaris berkewajiban untuk menyerahkan sertifikat hak milik kepada pemegang hak yang sah. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya penyuluhan hukum kepada klien berupa akses informasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peralihan hak atas tanah serta memastikan bahwa apa yang tertuang dalam perjanjian telah dimengerti, sesuai dengan kehendak para pihak, dan menyetujui isi dari akta yang akan ditandatangani oleh para pihak. Kata Kunci:Notaris, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, kewenangan dan tanggungjawab notaris.

---

Sale and Purchase Binding Agreement also known as Perjanjian Pengikatan Jual Beli or ldquo PPJB rdquo is the underlying agreement in order to arrange or support the main agreement which is the sale and purchase agreement. PPJB contains representation and warranty from the prospective seller and the prospective buyer. In practice, PPJB has many problems either drawn up in private or before the notary. Therefore, the researcher decides to analyze the above problems, among others the regulations of transfer of land rights through PPJB, the development of such regulations in Indonesia, the authorization and responsibility of notary in conjunction with the transfer of ownership certificate as PPJB rsquo s object. The form of research used by the researcher is normative legal research, the data analysis method used by researcher is qualitative method and data collection tools used in this research is document or literature study.

Based on the results, there is no specific laws which regulates the transfer of land rights through PPJB. In any agreements which aims to transfer the land rights, it shall apply the provisions under Law No. 5 of 1960 regarding Basic Regulations on Agrarian Principles Undang Undang Pokok Agraria or ldquo UUPA rdquo of which it shall be proven by deed drawn up before a land deed official Pejabat Pembuat Akta Tanah or ldquo PPAT rdquo . Further, if the PPJB is null and void, the notary shall deliver the certificate of ownership to the legally rights holder.

The results of this research is advising to conduct legal counseling to client regarding access to information with regard to the related transfer of land rights laws and shall assure that any clause in the agreement has been comprehended, in accordance with the intention of parties, and agree with the content of deed which will be signed by the parties. "

"Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menutup kemungkinan melakukan penyimpangan yang merupakan perbuatan pidana, salah satunya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris khususnya terhadap pemalsuan tanda tangan pada akta autentik. Penulis tertarik membahas tentang sanksi hukum yang diberikan terhadap Notaris dalam hal pemalsuan tanda tangan pada akta, kemudian akibat hukum terhadap minuta akta yang dipalsukan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis-normatif untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI No.146K/Pid/2015 tentang persoalan yang menyangkut tentang bentuk-bentuk pelanggaran jabatan serta pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan Library Research. Penelitian ini menghasilkan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang notaris apakah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam KUHP karena dalam jabatan notaris melekat kepercayaan publik yang besar. Hal ini diharapkan akan memberikan rasa jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari. Selain dari pada itu diharapkan notaris akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam hal terbukti Notaris memalsukan akta maka akibatnya akta tersebut tidak sah artinya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna atau dengan kata lain akta tersebut kehilangan otentisitasnya.

---

Notary is a public official who is authorized by the state to create an authentic deed and there is a huge public trust. A notary implement out his position possible to do deviation which is a stilted act which is done by Notary especially against signature forgery on authentic deed. The author interested in discuss about the legal sanctions to the Notary in the case of signature forgery on the deed, then consequences against the original of the deed which is faked by Notary. The research method is juridical normative to analyze Supreme Court Decision No.146K Pid 2015 about issues related to the violation and forgery on authentic deed by Notary. The type of data is secondary data consisting of basic, secondary, and tertiary materials. Data processing tool is Library Research. This research create a sanctions to the Notary as in the Criminal Code because in the notary 39 s there is a public trust. This is expected to provide a deterrent to not do similar deeds in the future. In addition, it is expected that the notary will be more careful in carrying out his duties. In case of proven Notary forgery deeds then consequently the deed is not valid meaning does not have the strength as a perfect evidence or in other words the deed is losing its authenticity."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peranan Notaris dalam mengantisipasi fidusia ulang secara spesifik untuk benda bergerak yang tidak terdaftar atau disebut juga tidak berserial nomor pada sistem pendaftara fidusia. Pembahasan tersebut meliputi objek yang termasuk dalam kategori tidak berserial nomor, juga klausul dalam Akta Jaminan Fidusia, pendaftarannya dan juga kewajiban Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum dan wawancara dengan informan dan narasumber seperti notaris yang banyak menangani akta fidusia dan juga pihak dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjawab permasalahan terhadap kemungkinan terjadinya fidusia ulang pada benda benda bergerak yang tidak berserial nomor. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala, penelitian ini juga bersifat preskiptif yaitu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan atas kemungkinan terjadinya fidusia ulang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa benar Notaris memegang peran dalam mengantisipasi fidusia ulang mulai dari pembuatan Akta Jaminan Fidusia hingga menjadi filter terakhir sebelum kemudian mendaftarkan aktanya ke Kantor Pendaftaran Fidusia secara online dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses regarding the role of Notary in anticipating re fiduciary specifically for movable objects without serial numbers or unregistered movable goods. The discussion covers any object belonging to the category of non serial number, how to form clauses in the Fiduciary Guaranty Act, its registration and also the obligations of Notary. The research method used is a literature that is juridical normative, meaning that this research is seen from the whole of secondary data of law and interview with informant and informant such as notary which handle many fiduciary deed and also party from ministry of law and human rights to answer problem to possibility of re fiduciary specifically for movable objects without serial numbers. The research is descriptive analytical that aims to describe or explain more in a symptom, this research is also preskiptif that is research which aim to give way out or suggestion to overcome the problem of the possibility of re fiducia. The result of the research concludes that it is true that the Notary has a role in anticipating the re fiduciary starting from the making of the Fiduciary Guarantee Deed until it becomes the last filter before then registering the acts to the Fiduciary Registration Office by online system within the period determined by the Act."

"Praktek jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan yang dilegalisasi menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa peralihan ha katas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah. Salah satu kasus terjadi pada P yang membeli sebidang tanah dari PT G yang dibuktikan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris X. Hal ini menyebabkan P kehilangan haknya. Oleh sebab itu, bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang masuk ke dalam boedel pailit. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan peralihan ha katas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang masuk ke dalam boedel pailit. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum promer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu jual beli yang dilakukan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi adalah tidak sah. Notaris juga memiliki tanggung jawab jabatan untuk menjaga kestabilan hukum dan menjamin terciptanya kepastian hukum dengan melakukan penyuluhan hukum.

---

It is common in Indonesia where sell-purchase activity is done under the privately made deeds signed before and attested by notary. This shows a violation which subsequently regulated in the Government Regulation Number 24 of 1997, regarding Land Registration, which stipulates that the sale of land must be proven by a deed made by and in front of the Land Drafting Officer (PPAT), as based on Article 37 paragraph (1) PP No. 24/1997. For example,  P who bought some property from PT. G has a privately made deed signed before and attested by notary X, will cause her to lose her right as an owner. Therefore, it is needed to understand the application as well as the implementation of the land use right transfer under the private deed signed by notary who gets involve with the boedel pailit. This research contains of the normative legal research which uses the law as foundation of norm, the author describes the case, seek, and process a variety of data from the document study to generate a report of research findings. The specifications of this study are descriptive analysts, because this study is expected to obtain data that clearly illustrate what is discussed in this research. While the data obtained from this research will be analyzed using qualitative methods, namely analysis of data without using statistical formulas because the data used are not in the form of numbers. Thus, what is used is only by logical explanation of the sentence based on the rules and opinions of experts. The results showed that the sell-purchase activity which privately made deed signed before and attested by notary is illegal. Furthermore, the notary has responsibilities to maintain and to ensure the concept of legal certainty by conducting legal counseling."

"Tesis ini membahas permasalahan hukum terkait pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu mengenai peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawas Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang. Permasalahan tersebut dilatar belakangi dengan adanya seorang Notaris yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan secara dengan sengaja dan memang memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga mengakibatkan merusak martabat Notaris sebagai profesi kepercayaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat atas kehadiran Notaris. Oleh sebab itu penulis membahas peran pengawas Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya. Rumusan masalah tesis ini adalah yaitu bagaimanakah peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang dan, bagaimanakah penjatuhan sanksi-sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris secara berulang-ulang. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Pengawas Daerah telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik. Namun pemenuhan jangka waktu pemeriksaan perkara masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada Majelis Pengawas Notaris. Terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dirasa kurang tegas, hal ini dikarenakan sebelumnya Terlapor juga pernah melakukan pelanggaran dalam ruang lingkup yang serupa. Sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera kepada Notaris yang bersangkutan sehingga pengawas Notaris haruslah bersikap lebih tegas.

---

This thesis discusses about relate to Notary Public in running a position which is about the role of Notary Supervision Board in supervising notary public who conducts repeated violations. The issue is the background caused by a notary public who conducts violation of Statute of Notary public. It is done deliberately and he has conscious that what he as done is not allowed by Statute. So it can damage the good will name of Notary public as profession of trust and decreasing society trust over notary public. Therefore, writer discussed about the role of notary public supervisor done by Notary Supervision Board in running the task. Research problem of the thesis was how was the role of supervisor of notary public in supervising notary public who did repeated violation and how to give sanctions to notary public who did law violation of notary. Research method used in this research was juridical normative with research typology which was used to answer the problems in this research that used analytic descriptive. The result of this research was, Regional Supervisory Board had been done task and authority well. However, fulfillment period of case examination had not been fit to regulatory requirements because of the lack of human resource in Notary Supervision Board. About the sanction from regional supervisory board, it was considered less firm because previously, the suspect had done violation of the same case. The sanction didn rsquo t cause deterrent effect for related notary public so Supervisor of notary public must be firm."

"Tesis ini membahas mengenai notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu korupsi pada saat ia tidak melaksanakan jabatan sebagai notaris yang berdampak kepada jabatannya sebagai pejabat umum serta menyerahkan protokol kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Majelis Pengawas Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum atau sanksi yang dikenakan kepada notaris yang telah dijatuhkan pidana karena melakukan tindakan korupsi menurut UUJN dan dampak dari penyerahan protokol tanpa pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Notaris dan grosse akta atau salinan akta jika dikeluarkan oleh pihak yang menerima protokol. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa dengan adanya putusan pidana yang telah membuktikan bahwa notaris yang saat tidak melaksanakan jabatannya tersebut terlibat korupsi, maka notaris tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN yang mengakibatkan sanksi adminitratif yang dikenakan adalah sanksi yang paling berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dan penyerahan protokol tersebut tidak sah serta jika grosse akta atau salinan akta dikeluarkan oleh pihak yang menerima protokol tersebut maka grosse akta atau salinan akta tidak sah karena tindakan penyerahan protokol sendiri juga tidak sah akibat tidak memenuhi ketentuan atau prosedur penyerahan protokol yang berlaku. Oleh karena itu, notaris harus mematuhi semua peraturan yang ada serta etika dan moral yang hidup dalam masyarakat baik saat menjalankan jabatan ataupun saat sedang tidak menjalankan jabatannya sebagai notaris dan Majelis Pengawas Notaris harus meningkatkan pengawasan terhadap notaris dalam wilayah kerjanya untuk menghindari hal demikian terulang kembali.

---

This thesis discuss about the notary who performs unlawful acts of corruption when he did not carry out a position of public notary that affects his position as a general official and submit his protocol to other party without the permission of the Notary Supervisory Board. The issues raised in this thesis are the legal consequences or sanctions imposed on the notary who has been imposed for criminal acts of corruption under the UUJN and the impact of the submission of the protocol without giving notification to the Notary Supervisory Board and grosse deed or a copy of the deed if issued by the party who receive the protocol. This thesis research is a normative juridical research, which is a legal research conducted by researching library materials. The research is analytical descriptive by using qualitative approach method.

The conclusion of this thesis is the notary has violated the provisions in Article 12 and Article 13 UUJN which resulted in administrative sanctions imposed which is dismiss unrespectedly and the submission of the protocol is invalid and if the grosse deed or copy of the deed is issued by the party who accept the protocol then the grosse deed or copy of the deed is not valid because the protocol submitting action itself was also invalid due to the protocol submission rules or procedures are not fulfilled. Therefore, a notary must comply with all existing rules, ethics and morals that live in the community either while performing a position or not performing his/her position as a notary and the Supervisory Board of Notary must increase the supervision of the notary in its territory to avoid such things from happening again."

"ABSTRAKPeranan Notaris selaku pejabat umum openbaar ambtenaar sangatlah penting dalam menjalankan profesi dan kewenangannya untuk membuat akta autentik dalam aksi korporasi corporate action berupa transaksi pengambilalihan akuisisi saham preferen Preferred Shares . Metode penelitian karya ilmiah ini berupa yuridis-normatif dengan hasil penelitian ini bersifat deskriptif-analisis guna mengetahui peran Notaris; langkah hukum, prosedur/tahapan, syarat-syarat dan ketentuan pera turan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana kerangka dalam pembuatan akta pengambilalihan akuisisi saham preferen Preferred Shares sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum openbaar ambtenaar wajib memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap jabatannya, selalu mengikuti dan meningkatkan ilmu dan keahlian profesi Notaris dan atas perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia serta mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian dan ketertiban hukum.

---

ABSTRACTThe role of the notary as a Public Official openbaar ambtenaar are untimely important in running their profession and their authority to make an authentic deed in corporate action such as a shares acquisition in the preference form. In this thesis, using the methodology in legal research in a result of descriptive analysis for the role of notary legal measures, procedure, the terms and conditions of applicable law and as to how the draft template in the creation of a certain deed of a shares acquisition in the preference form in accordance of the law of notary. Therefore, the notary in performing its duty, function and authority as a Public Official openbaar ambtenaar obligated to have a sense of heavy responsibility to their profession as to perform their official duties, and to always update and improve their knowledge and expertise especially on notarial profession and on the development law in Indonesia and to prioritize their devotion to the public society and to the Country, in order to obtain protection and security in purpose of achieving legal order and assurance."