Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencurian dalam keluarga merupakan kejadian yang masih marak terjadi dalam kehidupan dan menjadi persoalan yang cukup sering terjadi di Indonesia. Pada Pasal 481 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur bahwa pencurian yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dapat di Pidana apabila terpenuhinya delik aduan dari korban yang merupakan keluarga dari pelaku. Adapun perbedaan yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam yang mana dalam Hukum Pidana Islam tidak mengenal pencurian yang terjadi dalam lingkungan keluarga, karena terdapat syubhat dalam kepemilikan harta dalam agama Islam. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam penyelesaian tindakan pencurian yang dilakukan di dalam lingkungan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriminalisasi pencurian yang dilakukan dalam keluarga menurut KUHP dan hukum pidana Islam. Serta untuk mengetahui penerapan pencurian dalam keluarga berdasarkan putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Pkb berdasarkan hukum pidana Islam. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, dengan dukungan data primer berupa putusan-putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pencurian keluarga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipidana asalkan terpenuhinya delik aduan, sedangkan Hukum Pidana Islam tidak mengenal pencurian dalam keluarga yang dikenakan hukuman potong tangan, akan tetapi pencurian dalam keluarga tetap dapat dikenakan hukuman ta'zir bila memenuhi syarat. Pencurian dalam keluarga seharusnya tidak terjadi pencurian apalagi di dalam keluarga karena menurut Islam menghukum keluarga sama saja dengan melakukan sesuatu yang haram yaitu memutuskan tali silaturahmi. 

---

Theft in the family is an incident that still occurs in life and is a problem that occurs quite often in Indonesia. In Article 481 Paragraph (2) of the Criminal Code, it is stated that theft that occurs within the family environment can be punished if the complaint is fulfilled by the victim who is the perpetrator's family. There are differences in Islamic Criminal Law in that Islamic Criminal Law does not recognize theft that occurs within the family environment, because there are doubts regarding the ownership of property in the Islamic religion. The aim of this research is to determine the criminalization of theft committed within the family according to the Criminal Code and Islamic criminal law. As well as to find out the implementation of theft in the family based on decision Number 505/Pid.B/2020/PN Pkb based on Islamic criminal law. This research takes the form of normative juridical, with the support of primary data in the form of court decisions. From the research results, it was found that family theft based on the Criminal Code can be punished as long as the complaint offense is fulfilled, whereas Islamic Criminal Law does not recognize theft within the family. Therefore, regarding theft in the family, theft should not occur, especially within the family, because according to Islam, punishing the family is the same as doing something haram, namely breaking ties of a family."

"Di Indonesia perkawinan dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat suci dan sakral sehingga dalam pelaksanaanya terikat oleh Undang-Undang Perkawinan, dan khusus bagi umat Islam pelaksanaan perkawinan juga diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun keberadaan kedua peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan tetap terjadi.  Perkawinan yang diketahui kemudian tidak memenuhi persyaratan dalam kedua peraturan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Penulis menemukan 2 (dua) kasus dimana terdapat pihak yang dengan sengaja memalsukan identitasnya untuk dapat melakukan perkawinan sejenis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini Penulis akan membahas permasalahan khususnya terkait bagaimana pengaturan mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas. Pada kasus pertama pemalsuan identitas dilakukan secara sengaja oleh kedua belah pihak sehingga yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pihak diluar perkawinan tersebut yaitu Jaksa, yang mana berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan memiliki wewenang dalam bidang keperdataan khususnya dalam hal ini mengenai pembatalan perkawinan. Sedangkan pada kasus kedua pemalsuan identitas dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya, sehingga yang mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah pihak yang tertipu. Selain itu Penulis juga membahas bagaimana kesesuaian pertimbangan Hakim dengan peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara ini. Setelah menyelesaikan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa walaupun pemalsuan identitas tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, namun dalam kedua perkara ini pemalsuan identitas tetap dapat digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pembatalan perkawinan karena selain sebagai perbuatan pidana, pemalsuan tersebut menimbulkan akibat hukum lain yaitu terjadinya perkawinan sejenis yang dianggap ilegal di Indonesia.

---

In Indonesia, marriages are considered as something holy and sacred, so its implementation regulated by the Marriage Act (Undang-Undang Perkawinan), and for Muslims also regulated by the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam). However, the existence of those regulations does not rule out the possibility that lawlessness of marriage requirements still happens. For marriages that do not comply with the requirements in those two regulations can be canceled by the Court. Author found 2 (two) cases where there were parties who falsified their identities so they will be able to have a same-sex marriage, which prohibited in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. This research will discuss issues related to marriage annulment regulation based on falsification of identity. In the first case, the falsification of identity was carried out intentionally by both parties, so those who submitted the request to annul the marriage were party outside that marriage which has the authority in the field of civil law -specifically about marriage- according to Prosecution Service Act (Undang-Undang Kejaksaan), is the Prosecutor. While on the second case, the falsification of identity is carried out by one party without any acknowledgment of their spouse, so the deceived party filed for divorce to the Court. This research also discussed the suitability of the judge's considerations with related regulations while deciding this case. This research concludes that even though the falsification of identity is not mentioned as one of the reasons for submitting a marriage annulment request, it still could be used for submitting the marriage annulment request to the Court because aside from the fact that the falsification is categorized as a criminal act by the law, the falsification in these two cases lead to other consequences, it caused same-sex-marriage which considered illegal in Indonesia."

"ABSTRAKPermasalahan utama dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan dan kekuatan mengikat Perma No. 2 Tahun 2012, serta berlakunya Perma tersebut dalam upaya mencapai tujuan pemidanaan, khususnya dalam perkara pencurian ringan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode doktrinal/normatif. Perma No. 2 Tahun 2012 termasuk “peraturan perundang-undangan lain” yang bersifat otonom yang dibentuk berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung. Agar implementasi Perma tersebut dapat efektif, diperlukan adanya sosialisasi dan koordinasi dengan penyidik dan penuntut umum. Untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut, pidana denda harus dikedepankan dengan membuat ketentuan agar pidana denda tersebut executable dan efektif serta diterapkan secara proporsional antara kemampuan terdakwa dengan kerugian korban.

---

ABSTRACTThe main issue of this research is the position and binding force of Indonesian Supreme Court Rule No. 02/2012, and the implementation of the rule to achieve the purpose of punishment in petty theft case. This is a descriptive research applying doctrinal/normative method. The rule is an “other descriptive categories of legislation” that have the quality as an autonomy rule which have been formed by the Supreme Court’s authorities. The effective implementation of this rule, requires a socialization and coordination with the investigators and prosecutors also. To achieve the purpose of the punishment, the fine penalties should be considered as important by making provisions that make the fine executable and effective, applied proportionally between the accused ability and the damage he caused to the victim."

"Skripsi ini memiliki tujuan dalam menggambarkan sekaligus mengkorelasikan tingkat pengetahuan mengenai keamanan identitas pada 260 mahasiswa program studi sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia FISIP UI yang dikaitkan terhadap tingkat perilaku berisiko pencurian identitas. Kerangka teori yang digunakan adalah gabungan dari dua teori, yaitu teori disonansi kognitif dari cabang ilmu psikologi sebagai teori penunjang dan teori aktivitas rutin dari ranah kriminologi. Penelitian kuantitatif dengan metode self-administered questionnaire 92 item ini memiliki hipotesis yang ditentukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan mengenai kemanan identitas / data pribadi terhadap tingkat perilaku berisiko mengalami kejahatan pencurian identitas. Uji tabulasi silang, signifikansi, korelasi, dan regresi dilakukan dan ditemukan hasil yang konsisten berupa p-value sebesar 0,000; koefisien korelasi sebesar -0,661; dan nilai odds ratio sebesar 24,662. Hasil penelitian ini membuktikan kebenaran hipotesis bahwa variabel tingkat pengetahuan dan variabel perilaku berisiko benar memiliki hubungan dengan arah negatif. Penjelasan akan rendahnya tingkat perilaku berisiko yang dimiliki oleh mahasiswa FISIP UI terletak pada konsonansi elemen kognisi sehingga individu tidak perlu melakukan adaptasi perilaku yang malah menempatkan mereka pada situasi berisiko tercurinya identitas.

---

The purpose of this thesis is to describe as well as to correlate the levels of knowledge about identity security of 260 undergraduates in the Faculty of Social and Political Sciences Universitas Indonesia FISIP UI, relating to the levels of identity theft risky behavior. The theoretical framework used is a combination of two theories, namely the cognitive dissonance theory from the branch of psychology as a supporting theory, and the theory of routine activity from criminology domain. This quantitative research with 92 items self administered questionnaire method has a hypothesis determining that there is a significant relation between the levels of knowledge on identity security personal data, on the levels of identity theft risky behavior. Cross tabulation, significance, correlation, and regression test were performed and were found consistent results of p values greater than 0,000 correlation coefficient of 0,661 and odds ratio of 24,662. The result of this research has confirmed the hypothesis that the variable of knowledge levels and the variable of risky behavior is true to have a negative relation. The explanation of the low levels of risky behavior possessed by FISIP UI students lies in the consonance of cognitive elements so that individuals do not need to adapt their behavior that instead puts them in a risky situation of stolen identity."

"Penelitian ini membahas tentang security asseeement terhadap pengamanan fisik basan dan baran untuk mengurangi kerentanan pencurian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan pengamanan fisik yang dilakukan Rupbasan Klas IJakarta Selatan. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi di Rupbasan Klas I Jakarta Selatan. Skripsi ini menggunakan pendekatan situational crime prevention dan crime triangle untuk menjelaskan strategi pengamanan yang dilakukan Rupbasan Klas I Jakarta Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengamanan Rupbasan Klas I Jakarta Selatan termasuk pada kategori level minimum (terendah) dilihat dari objek: (1) Pekarangan; (2) Pintu; (3) Pencahayaan; (4) Kantor; (5) Kunci; (6) Pengawal; (7) CCTV. Rupbasan Klas I Jakarta Selatan telah berupaya melakukan proses pengamanan dengan melaksanakan teknik target hardening dan extend guardianship. Pengamanan fisik di Rupbasan Klas I Jakarta Selatan sangat penting dalam menjaga keutuhan basan dan baran dalam proses peradilan. Menjaga keutuhan basan dan baran dapat diperkuat dengan meningkatkan pengamanan fisik dan pengawasan untuk mengurangi kesempatan kejahatan.

---

This study discusses the security assessment of confiscated objects and state bootlegs to reduce the vulnerability of theft. The purpose of this study is to determine to which extent the application of physical security in the Storage for State Confiscated Objects (Rupbasan) Class I, South Jakarta. It applied a qualitative design with interview and

observation techniques. This study used a situational crime prevention and crime triangle approaches to explain the security strategies implemented in the storage for state confiscated objects in South Jakarta. The results of this study revealed that the security level of the storage for state confiscated objects in South Jakarta was categorized in minimum level (lowest) based on: (1) Ground; (2) Doors; (3) Lighting;

(4) Office; (5) Keys; (6) Guards; and (7) CCTV. This storage for state confiscated objects has applied target hardening and extend guardianship techniques. The physical security in this storage for state confiscated objects is crucial to maintain the confiscated objects and state bootlegs during the judicial process. The security of confiscated objects and state bootlegs can be strengthened by increasing physical security and supervision to reduce the opportunity for crime."

"ABSTRAKKeberadaan transportasi berbasis aplikasi menjadi fenomena di masyarakat, keberadaan PT GO-JEK Indonesia sebagai salah satu perusahaan transportasi berbasis aplikasi menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen atas transportasi umum yang nyaman dan mudah didapatkan. Dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh PT GO-JEK Indonesia, konsumen diwajibkan untuk memasukan data pribadi miliknya untuk mempergunakan layanan yang disediakan. Pengumpulan data pribadi konsumen ini rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai peralihan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT GO-JEK Indonesia selaku pelaku usaha yang mengalihkan tanggung jawabnya dalam perlindungan data pribadi yang dikumpulkannya kepada pihak lain maupun konsumen sendiri. Hal tersebut tentunya merugikan konsumen dalam memanfaatkan layanan yang disediakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan hasil penelitian menghasilkan bahwa PT GO-JEK Indonesia seharusnya dapat tetap bertanggung jawab atas keamanan privasi konsumen pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diperlukan pengaturan baru dalam peraturan kebijakan privasi milik PT GO-JEK Indonesia.

---

ABSTRACTThe existence of application based transportation has become a phenomenon in the society, the existence of PT GO JEK Indonesia as one of the application based transportation companies has become the answer to the consumer needs of a comfortable and easy to get public transportation. In utilizing the services provided by PT GO JEK Indonesia, the consumers are required to enter their personal data to use the services provided. The collection of the consumers rsquo personal data is susceptible to be misused by irresponsible parties and may cause legal problems regarding the misuse of consumer personal data. This thesis discusses about the transition of responsibilities by PT GO JEK Indonesia as a business actor who transferred its responsibilities of the collected personal data to the consumers and other parties. The transition of responsibilities has certainly detrimental to consumers in using the services provided. Normative juridical method is used ad the research method, which concludes that PT GO JEK Indonesia should be able to remain responsible for their consumer 39 s privacy. The result of this study suggests that a new regulation regarding the privacy policy of PT GO JEK Indonesia, is required."

"Tesis ini tentang penanganan tindak pidana pencurian tenaga listrik oleh Unit II Direktorat V Tipiter Bareskrim Polri.Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan penanganan yang dilakukan oleh Unit II Direktorat V Tipiter Bareskrim Polri, terhadap pelaku pencurian tenaga listrik, sehingga dapat dijadikan acuan oleh peneliti lainnya dan dalam penanganan di daerah lain.Metode penelitian yang digunakan ada:ah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data berupa studi kasus, analisis dokumen, pengamatan, wawancara dengan pedoman, dan kajian dokumen. Metode tersebut dipilih karena sifat dari masalah penelitian ini memerlukan pendalaman, di mana peneliti harus memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala pada obyek yang diteliti, yang dapat membentuk pemahaman.Hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan tindak pidana pencurian tenaga listrik dengan tersangka Suyanto Als Antok Als Betok oleh Unit II Direktorat V Tipiter Bareskrim Poiri dilakukan melalui upaya represif berupa tindakan penyidikan. yang terdiri dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara. Penyidikan dimulai setelah diketahuinya pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh Suyanto Als Antok Als Betok dirumahnya, yang dilakukan dengan cara menyambungkan aliran 3TR dengan menggunakan kabel twiss 2 x 6 mm dan alat pembatas / MCB merk multi gerin ukuran 3 x 16 A, yang dihubungkan ke Kwh meter. Sedangkan di bengkel/tempat usahanya, dilakukan dengan memasang Kwh meter tanpa surat-surat resmi dari PLN, yang kemudian disambungkan oleh Suyanto Als Antok Als Betok dengan kabel TC ukuran 2 x 10 mm, dengan daya sebesar 6 A. Pencuri-:n tenaga listrik yang dilakukan oleh Suyanto Als Antok Als Beim: diketahui, setelah Tim Gabungan Operasi listrik melakukan pemeriksaan dirumah dan bengkeinya.Hasil pemeriksaan terhadap tersangka Suyanto Als Antok Ais Betok diketahui, bahwa selain melakukan pencurian tenaga listrik dirumah dan bengkelnya, ia. juga membantu melakukan pencurian ciibeberapa tempat seperti Gedung Nevada Mobil (sekarang Veranda Furniture), Bali Air Ticketing, PT ]atayu Unggul Lestari, rumah Bapak Ginting di Cempaka Putih, CV Darwin, dan ruko di Cempaka alas, Membantu melakukan pencurian yang dimaksudkan adalah Suyanto Als Antok Als Betok memberikan jasa keahliannya dibidang listrik kepada pemilik/pengelola tempat tersebut, untuk pemasangan baru dan menyambungkan atau memperlambat aliran listrik, sehingga tagihannya lebih murah. Tindakan tersebut ada yang dilakukan pleb Suyanto Als Antok Als Betok bersama-sama dengan anak buahnya, maupun bersama karyawan PT PLN (Persero).Namun penanganan terhadap beberapa tempat tersebut di atas yang telah menikmati hasil pencurian tenaga listrik, tidak diproses secara pidana oleh Unit II. Hal ini mengingat, pemilik/pengelola tempat tersebut sudah membayar denda kepada PLN. Sedangkan terhadap karyawan PT PLN (Persero) yang ikut terlibat bersama Suyanto Als Antok Als Betok dalam pemasangan baru aliran listrik, hanya diberikan sanksi administrasi dari atasanya.Adapun implikasi dari tesis ini adalah pada upaya pemeriksaan secara terus-menerus dan berkala kepada konsumen PLN oleh Tim Gabungan Operasi Listrik, guna mencegah kerugian negara yang lebih besar, yang dilakukan melalui kegiatan1. Membentuk Tim Gabungan antara PLN dan Polri untuk melakukan operasi kepolisian di seluruh Indonesia terhadap pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh konsumen, baik konsumen rumah tangga, konsumen komersial, dan konsumen pabrik.2. PT PLN (Persero) melakukan pengumpulan data melalui petugas pencatat meteran secara terus-menerus, terhadap konsumen-konsumen yang sering melakukan pencurian tenaga listrik.3. Guna menghindari dilos lagi meteran oleh konsumen setelah dilakukan pencatatan oleh petugas pencatat, sehingga terjadi pencurian tenaga listrik, make PT PLN (Persero) membuat jadwal pemeriksaan dan pencatatan meteran kembali secara mendadak.4. PT PLN (Persero) dan Polri harus mewaspadai perkembangan modus baru dalam pencurian tenaga listrik, seperti setelah MCB diganti konsumen, kemudian disekitarnya disemprot cairan menyerupai sarang laba-laba atau disemprot debu, guna mengelabui seakan-akan MCB atau meteran tersebut sudah lama tidak terpakai.5. Melakukan penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana pencurian tenaga listrik dengan tidak pandang bulu terhadap siapa raja yang terlibat, dengan mengutamakan ganti rugi terlebih dahulu guna mencegah kerugian negara - yang lebih besar. Apabila ganti rugi tidak terlaksana, baru dilakukan upaya hokum, guna memberikan efek Sera kepada konsumen.6. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh Polri, selain berpedoman kepada UU No 20 tahun 2002 dan KUHP, hendaknya juga memperhatikan UU No 1 tahun 1946.7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan personif Tim Gabungan antara PLN dan Polri, guna pencapain target yang ingin dicapai dan menghindari penyimpangan.8. Melakukan analisa dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan operasi, guna dijadikan landasan dalarn melakukan kegiatan selanjutnya."

"

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan upaya pencegahan kejahatan terhadap pencurian barang inflight service milik PT X. Penelitian ini merupakan hasil dari studi kasus terhadap tindak pencurian barang inflight service milik PT X oleh pegawai perusahaan. PT X merupakan maskapai penerbangan termuka di Indonesia yang memberikan layanan penumpang melalui penyediaan barang inflight service. Fenomena tindak pencurian oleh pegawai terhadap barang inflight service mengindikasikan bahwa terdapat kelalaian dalam pelaksanaan upaya pencegahan kejahatan oleh aktor pencegah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam kepada anggota Unit Corporate Security PT X dan Divisi Security PT W selaku anak perusahaan di bidang pengelolaan barang inflight service. Selain itu, dilakukan observasi langsung dan pengumpulan data sekunder. Analisis data menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional oleh Clarke, serta modifikasinya pada kejahatan kerah putih oleh Benson dan Madensen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam upaya pencegahan kejahatan yang sudah dilaksanakan oleh PT X. Hasil penelitian menekankan pada rekomendasi strategi pencegahan kejahatan yang lebih baik, serta meningkatkan kinerja dari aktor pencegah dengan harapan bahwa pencurian barang inflight service milik PT X dapat dicegah di kemudian hari.

 

---

This thesis discusses the crime prevention strategies against theft of PT X's inflight service goods. This research is the result of a case study of employee theft involving inflight service goods owned by PT X. PT X is the leading airline in Indonesia which provides passenger services through the use of inflight service goods. By the occurrence of employee theft involving inflight service goods, there definitely is negligence in the implementation of crime prevention measures by crime-preventing actors. This study uses qualitative approach with in-depth interview technique, the interviews were held towards staffs of the Corporate Security Unit from PT X and the Security Division from PT W as the company’s subsidiary regarding inflight services goods management. In addition, direct observation and secondary data were also carried out. The data analysis used Clarke's situational crime prevention approach, as well as modifications by Benson and Madensen incorporating elements of white-collar crime. The results showed that there were several weaknesses in the crime prevention measures that had been implemented by PT X. Thus, recommendations for crime prevention strategies are given to better and improve the performance of crime-prevention actors, with the hope that the theft of PT X's inflight service goods can be prevented in the future.

 

"