Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Tingkat Diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Elastisitas Fiskal terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia dalam rentang tahun 2015 s.d. 2021. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada dampak PAD terhadap kemandirian daerah tetapi tidak melihat dari sisi tingkat diversifikasi dan elastisitas PAD terhadap kemandirian daerah. Tingkat diversifikasi PAD diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sedangkan elastisitas fiskal dihitung dengan membandingkan perubahan PAD terhadap perubahan PDRB. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal daerah dan tingkat kepadatan penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, PDRB, jumlah penduduk, luas wilayah dan indeks kapasitas fiskal daerah yang tersedia untuk 330 kabupaten dan 87 kota di Indonesia dalam periode 2015- 2021. Penelitian ini menggunakan metode pengujian regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi PAD memiliki hubungan negatif dengan kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya komponen pendapatan dalam PAD atau semakin banyaknya diversifikasi PAD justru memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemandirian daerah. Selanjutnya, elastisitas fiskal terbukti tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa elastis tidaknya PAD suatu daerah tidak berhubungan dengan kemandirian fiskalnya. Untuk tiga variabel kontrol yang ada hanya satu variabel yang tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yakni pertumbuhan ekonomi dan dua sisanya memiliki hubungan positif dengan kemandirian daerah yakni kapasitas fiskal daerah dan kepadatan penduduk. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan studi sebelumnya yang hanya berfokus hanya pada hubungan nominal PAD terhadap kemandirian daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD ke depan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah.

---

This research has objective to analyze the relationship between the Level of Local Own-source Revenue (LOR) Diversification and Fiscal Elasticity on Level of Local Autonomy in Local Governments in Indonesia from 2015 to 2021. Previous studies have focused solely on the impact of LOR on Level of Local Autonomy, without considering the aspects of diversification and LOR elasticity in relation to Level of Local Autonomy. The level of LOR diversification is measured using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), while fiscal elasticity is calculated by comparing changes in LOR to changes in Gross Regional Domestic Product (GRDP) Control variables used in this study include economic growth, regional fiscal capacity, and population density. The data used in this study include actual regional revenue, local own-source revenue, PDRB, population size, land area, and the index of regional fiscal capacity for 330 regencies and 87 cities in Indonesia from 2015 to 2021. The research employs a panel data regression test using a fixed effect model. The results indicate that the level of LOR diversification has a negative relationship with Level of Local Autonomy, suggesting that an increased number of revenue components in LOR or greater diversification of LOR is negatively associated with the level of Level of Local Autonomy. Furthermore, fiscal elasticity is found to have no relationship with Level of Local Autonomy, indicating that the elasticity of a region's LOR is not related to its fiscal autonomy. Among the three control variables, only one variable, economic growth, is not associated with Level of Local Autonomy, while the other two variables, regional fiscal capacity, and population density, show a positive relationship with Level of Local Autonomy. This study has objective to fill the gap in previous research that focused solely on the nominal impact of LOR on Level of Local Autonomy. It is also expected to provide information and evaluation for regional governments in managing LOR in the future to enhance Level of Local Autonomy."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.

This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."

"Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor apa yang diduga berpengaruh terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah. Belanja modal merupakan belanja pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat penting untuk direalisasikan. Faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat realisasi pendapatan asli daerah (PAD), tingkat realisasi dana bagi hasil (DBH), tingkat realisasi dana alokasi umum (DAU), tingkat realisasi dana alokasi khusus (DAK), pemilihan langsung kepala daerah (pilkada), umur adminstratif daerah, dan pergantian kepala daerah. Ruang lingkup penelitian ini adalah 32 provinsi di Indonesia yang diteliti dalam kurun waktu 2004-2013. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat realisasi pendapatan asli daerah, tingkat realisasi dana bagi hasil, dan tingkat realisasi dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah, sedangkan pemilihan langsung kepala daerah berpengaruh negatif. Tiga variabel lainnya, yaitu tingkat realisasi dana alokasi umum, umur administratif daerah, dan pergantian kepala daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah.

---

This thesis discusses about factors affecting the level of realization of local governments‟ capital expenditure. Capital expenditure is the amount spend in order to improve regional development and communities welfare, so it is important to be realized. The factors used in this study consist of the level of realization of regional income (PAD), the level of realization revenue-sharing (DBH), the level of realization of general allocation fund (DAU), the level of realization of specific allocation fund (DAK), governor election, administrative age, dan leader change. The scope of this study is 32 provinces in Indonesia for the fiscal year 2004-2013. The method used in this study is quantitative method and the hypotheseses are tested using panel data regression. The result shows that the level of realization of regional income, the level of realization revenuesharing, and the level of realization of specific allocation fund have significant positive effect on the level of realization of local governments capital expenditure, meanwhile governor election has significant negative effect. The other three variables, which are the level of realization of general allocation fund, administrative age, and leader change have no significant effect on the level of realization of local governments capital expenditure."

"ABSTRAKAdanya perubahan besaran dan alokasi dari belanja anggaran pemerintah pada tahun pemilu dan menjelang pemilu diketahui terjadi pada tingkat negara, propinsi dan kota. Walaupun dengan derajat yang berbeda terjadi bukan hanya di negara berkembang dengan pengalaman demokrasi yang masih muda namun juga di negara maju dengan kelembagaan dan iklim demokrasi yang lebih matang. Penelitian ini mencoba mengetahui apakah pemilu juga mempengaruhi sisi penerimaan dari anggaran pemerintah. Apakah kepala daerah (bupati/ walikota) petahana yang ikut kembali di pilkada menggunakan juga sisi penerimaan dari APBD untuk tujuan meningkatkan peluang keterpilihan kembali mereka dalam era pilkada langsung di Indonesia.

---

ABSTRACT

Significant shift in value and allocation of local government budget at pre and election year empirically identified at country, state, province and municipal/ district level. Found not only in developing or newly democratized countries but also in developed countries with long history of democracy and mature institutionality. Previous studies empirically identified local political budget cycle at expenditure side of local districts budget in Indonesia. This research aimed to investigate impact of local political cycle to revenue side of local budget. Using panel data on 491 districts in Indonesia from 2005 to 2013, utilizing fixed effect method we find empirically significant evidence that local own revenue induced by local direct election."

"Saat ini mulai banyak negara yang melakukan kebijakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan desentralisasi pada fungsi pengeluaran pemerintah daerah serta sumber pendapatannya. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya agar kebijakan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini menyelidiki efek desenrtralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan pada 508 Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2010-2019.

Hasil ini meneliti sejauh mana tanggung jawab pembelanjaan daerah dan perpajakan yang diberikan kewenangannya kepada daerah. Hasil analisis menunjukkan pada intervensi kebijakan desentralisasi fiskal pada tahun 2015, dapat menurunkan disparitas pendapatan pada tahun setelah dilakukannya intervensi dan tahun-tahun setelahnya. Namun, hasil tersebut tidak menunjukkan adanya signifikansi dari kedua variabel desentralisasi fiskal. Namun, terdapat hasil yang berbeda pada tingkat kabupaten dan tingkat kota. Dimana hasilnya menunjukkan jika desentralisasi pada tingkat kota lebih baik dibandingkan desentralisasi pada tingkat kabupaten. Selanjutnya, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang terjadi sejak tahun 2015 terbukti dapat menurunkan disparitas pendapatan pada tingkat daerah.

---

Currently, many countries are starting to implement policies to improve income distribution and decentralization of the expenditure function of local governments and their sources of income. In implementing the policy, there are many influnced factors. This study investigates the effect of fiscal decentralization on income disparities in 508 regencies/municipalities in Indonesia during the 2010-2019 period.

This result examines the extent to which regional expenditure and taxation responsibilities are given to the subnational governments. The results show that the fiscal decentralization policy intervention in 2015, can reduce income disparities in the year after the intervention and in the years after. However, these results do not indicate the significance of the two variables of fiscal decentralization. However, there are different results at the regencies and municipalities levels. Where the results show that decentralization at the municipalities level is better than decentralization at the regencies level. Furthermore, Pemilihan Kepala Daerah Langsung since 2015 have been proven to reduce income disparities at the subnational level."

"Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh korupsi (diukur dari Indeks Persepsi Korupsi) yang disinyalir sebagai salah satu penghalang suatu daerah untuk memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Berdasarkan keseimbangan Nash yang diturunkan dari mixed strategy, hubungan antara korupsi dapat sejalan atau berlawanan dengan PAD. Metode regresi panel GLS digunakan pada 59 daerah yang disurvei oleh Transparency International Indonesia di tahun 2006, 2008, dan 2010 untuk membuktikan bahwa hubungan korupsi terhadap membentuk fungsi kuadratik dengan pola huruf U. Hasil penelitian juga menemukan bahwa hubungan korupsi terhadap PAD mencapai level terendah ketika nilai IPK sebesar 4,69.

---

This article discusses how relationship between corruption (measured from Corruption Perception Index) that is predicted as one of local governments? obstacles to collect their local own revenue. According to Nash Equilibrium derived from mixed strategies, the relationship between corruption and public investment can be both positive and negative depending on the level of the corruption Index. Panel data GLS method is employed for 59 regions surveyed by Transparency International Indonesia on 2006, 2008, and 2010 to prove a quadratic U-shape relationship between corruption and local own revenue. It was found that the local-own revenue reaches the lowest level when the corruption index is 4.69."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja fungsipendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah,pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan jenis pemerintahan daerahterhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan model regresi randomeffects melalui aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasibelanja fungsi pendidikan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah, danpertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.Realisasi belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadapIPM, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM sertaperbedaan jenis pemerintahan mempengaruhi IPM suatu daerah

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the budget realization, regional fiscalautonomy, local economic growth and government size against HDI in Indonesia.This research is a quantitative research using panel data with random effectsmodel on Eviews version 9. The analysis shows that the expenditure in education,capital expenditures, regional economic growth and regional fiscal autonomy hasa positive and significant effect on the HDI. Expenditures in health does not effecton the HDI, and the total population has a significant negative effect on the HDI,as well as differences in the type of government has a significant effect on theHDI."

"Penelitian ini membahas tentang penerimaan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah di kabupaten bener meriah aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan penerimaan retribusi pasar, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi pasar, dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penerimaan retribusi pasar tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan karena adanya jenis pungutan retribusi lain yang dimasukkan dalam penerimaan retribusi pasar. Fasilitas pasar yang kurang memadai serta masih kurangnya ketegasan petugas dan kesadaran wajib retribusi merupakan faktor penyebab penurunan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pembenahan tersebut dimulai dari dibentuknya Sub dinas pasar di dalam Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah.

---

The focus of research is to analyze market user charges revenue as local own source income in Bener Meriah Aceh Regency. The purpose of this research is to describe implementation of market user charges revenue, the factors that led to the decline in market user charges revenue, and local government efforts to increase market user charges revenue. This research descriptive qualitative approach. The results of this research stated that the implementation of market user charges revenue does not fit the rules that have been established because of the types of charges other fees included in the market user charges revenue. Facilities are less adequate market and the lack of assertiveness and awareness officer shall market user charges a factor contributing to the decline in the market user charges the Bener Meriah Regency. Local governments should be to reform the management system market user charges in the Bener Meriah Regency. Settling the beginning from the establishment of the market office in Regional Office of Financial Management."

"Penelitian ini menganalisis hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan efisiensi belanja pemerintah daerah di Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa data panel dari tahun 2001 sampai 2012. Analisis dibagi dalam dua bagian yaitu tahap pertama melakukan pengukuran efisiensi belanja dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Pada tahap kedua dilakukan analisis regresi untuk mengestimasi pengaruh tingkat kemandirian fiskal daerah dan determinan-determinan lainnya terhadap skor efisiensi belanja pemerintah daerah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori desentralisasi fiskal modern, tingkat kemandirian fiskal daerah berkorelasi positif dengan skor efisiensi belanja pemerintah daerah. Artinya, semakin besar proporsi PAD dalam stuktur pendapatan maka semakin tinggi efisiensi belanja pemerintah daerah tersebut.

---

This thesis is conducted to analyze the relationship between fiscal decentralization and local government spending efficiency in Central Java. This study utilizes the pooled data of local government and regional data for the period of 2001-2012. This study is conducted into two steps. The first step is to measure spending efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA). In the second step, regression analysis is conducted to assess the impact of fiscal autonomy and other determinants on spending efficiency score. The result points out along with modern fiscal decentralization theory that more fiscally autonomous as reflected by local owned revenue, encourages a better spending efficiency of local government. This can be concluded that a higher proportion of local owned revenue on local revenue structure exhibits more efficient the local spending."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Zakat (Z) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Penelitian ini menggunakan data panel dari 23 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2011 s.d. 2018 dengan total 184 observasi. Data panel dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (audited) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, serta publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini berjenis penelitian hipotesis deduktif kuantitatif dengan metodologi pengujian menggunakan analisis model regresi data panel.

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa (1) Zakat secara simultan (bersamaan dengan komponen Pendapatan Asli Aceh lainnya seperti Pendapatan Pajak Aceh, Retribusi Daerah, Pendapatan Pajak Aceh yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAA yang Sah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; dan (2) Zakat secara parsial (independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis dengan model alternatif membuktikan bahwa secara empiris Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Non Zakat. Hasil pengujian hipotesis model alternatif bersesuaian dengan hasil pengujian hipotesis model penelitian.

---

This research aims to test and analyze the empirical evidence on the effect of Zakat (Z) towards local government’s financial performance with the rasio of Local Financial Autonomy (KKD) as proxy. This research using panel data from 23 District/Municipal Governments in Aceh Province for the year 2011 to 2018 with sum of 184 observations. Those panel data are secondary data which obtained from Local Government Financial Reports (audited) of District/Municipal Governments in Aceh Province, Audit Report from Supreme Audit Board The Republic of Indonesia, and official publications from Central Bureau of Statistics. The type of this research is quantitative-deductive hypothesis which used panel data regression model as research methodology.

This research empirically proves that (1) Zakat has simultaneously (along with other Aceh’s Local Own-Source Revenue such as Aceh’s Tax Revenue, Local Retribution, Separated Aceh’s Local Own-Source Revenue, and Other Legal Aceh’s Own-Source Revenue) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy; and (2) Zakat has partially (independently) positive and significant effect toward Local Financial Autonomy. Hypothesis testing with alternative model proves empirically that Zakat has positive and significant effect toward Non-Zakat Local Financial Autonomy. Alternative model’s hypothesis test result is similar with research model’s hypothesis test result.

"