Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) ke Kalimantan Timur memiliki dampak geopolitik yang substansial dalam perencanaan pertahanan. Analisis geopolitik menggambarkan pergeseran strategis dalam tata kelola kekuatan politik, khususnya pada aspek pertahanan. Penelitian ini mengeksplorasi implikasi dari pemindahan Ibu Kota Negara yang timbul dari pada aspek pertahanan, terutama dalam meminimalisir potensi ancaman, menciptakan keamanan wilayah, pengembangan infrastruktur pertahanan, dan penguatan kerja sama regional serta internasional pada aspek pertahanan di IKN. Dalam penelitian ini, diperlukan sebuah evaluasi strategis terhadap dampak pemindahan IKN khususnya pada aspek pertahanan negara. Aspek-aspek seperti faktor geografis, konektivitas, ketahanan terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar, serta keuntungan jangka panjang dari segi geopolitik, menjadi fokus utama dalam perencanaan pertahanan yang memperhitungkan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang mendalam mengenai implikasi pada sektor pertahanan dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN Indonesia ke Kalimantan Timur mencerminkan strategi pemerintah untuk mengatasi masalah di Jakarta dan membangun pusat pemerintahan yang efisien serta wilayah yang aman. Pendekatan komprehensif dalam strategi pertahanan mencerminkan adaptabilitas dan keseluruhan rencana Pemerintah Indonesia dalam mengelola pemindahan IKN, dengan fokus utama pada keamanan nasional dan kedaulatan di tengah perubahan lingkungan strategis global dan regional.

---

The relocation of Indonesia's National Capital City (IKN) to East Kalimantan has substantial geopolitical implications in defense planning. Geopolitical analysis delineates a strategic shift in managing political power, particularly in defense aspects. This study explores the defense-related implications arising from the relocation, primarily focusing on minimizing potential threats, establishing territorial security, developing defense infrastructure, and enhancing regional and international cooperation in defense aspects within the IKN. This research necessitates a strategic evaluation of the relocation's impact, specifically on the nation's defense. Aspects such as geographical factors, connectivity, resilience against both internal and external threats, and long-term geopolitical advantages take center stage in defense planning that factors in the IKN's relocation to East Kalimantan. The objective is to provide an in-depth understanding of the implications on the defense sector in the context of relocating Indonesia's National Capital City to East Kalimantan. Indonesia's relocation of the IKN to East Kalimantan reflects the government's strategy to address issues in Jakarta and construct an efficient administrative center in a secure region. A comprehensive approach in defense strategy underscores the adaptability and holistic planning of the Indonesian government in managing the IKN relocation, with a primary focus on national security and sovereignty amidst changing global and regional strategic landscapes."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan di tahun 2019. Hal tersebut menuai respons dari masyarakat, ada kelompok yang setuju dan ada yang tidak setuju. Opini dari masyarakat tentang pemindahan ibu kota banyak beredar melalu sosial media khususnya Twitter. Pemindahan ibu kota butuh proses panjang dan direncanakan dimulai di tahun 2024. Sampai saat ini sudah banyak kebijakan turunan dari pemerintah agar proses pemindahan ibu kota negara tetap berlangsung. Begitu juga dengan opini masyarakat di Twitter bermunculan menanggapi kebijakan tersebut. Sudah hampir 4 tahun sejak ditetapkan, sudah cukup banyak juga opini dari masyarakat tentang pemindahan IKN. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sentimen masyarakat tentang pemindahan ibu kota negara beserta topik-topik yang menjadi perbincangannya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari Twitter sejak 2019 sampai 2022 tentang pemindahan ibu kota negara. Data yang dikumpulkan akan melewati serangkaian data preprosesing yang kemudian diklasifikasikan ke dalam sentimen positif, netral, dan negatif. Pemodelan sentimen dilakukan menggunakan lima model klasifikasi untuk mencari keakuratan terbaik, yaitu Naïve Bayes (NB), Support Vector Machine (SVM), Logistic Regression (LR), Decision Tree (DT), dan Random Forest (RF). Masing-masing algoritma dijalankan dua kali dari 2 sampel yang tanpa melewati balancing, dan satunya lagi menggunakan oversampling. Pemodelan topik dilakukan menggunakan Latent Dirichlet Allocation (LDA). Kedua pemodelan ini digunakan untuk memvisualisasikan sentimen dan topik-topiknya ke dalam visualisasi time series. Pemodelan sentimen terbaik yang dihasilkan adalah RF dari sampel oversampling dengan nilai akurasi 82%. Pemodelan tersebut menghasilkan distribusi sentimen dengan sentimen positif mendominasi sebanyak 46.5%, sentimen netral sebanyak 31.6%, dan sentimen negatif sebanyak 21.9%. Hasil visualisasi time series menunjukkan bahwa sentimen positif tidak selalu mendominasi, namun hanya pada tahun 2022. Pemodelan topik menghasilkan 15 topik untuk sentimen positif, 11 topik untuk sentimen netral, dan 8 topik untuk sentimen negatif. Visualisasi topik time series memperlihatkan bahwa beberapa topik mendominasi perbincangan di Twitter, namun hanya pada bulan-bulan tertentu. Visualisasi time series dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif pada penelitian analisis sentimen dan pemodelan topik.

---

Indonesian government issued a policy to move the national capital or ibu kota negara (IKN) from Jakarta to Kalimantan in 2019. This drew pros and cons from the public, there were groups who agreed and there were those who disagreed. Opinions from the public regarding the relocation of the capital city are widely circulated through social media, especially Twitter. Moving the capital city requires a long process and is planned to begin in 2024. Until now, there have been many derivative policies from the government so that the process of moving the national capital continues. Likewise, public opinion has sprung up ont Twitter in response to this policy. It's been almost 4 years since it was established, so there's been quite a lot of opinion from the public about the transfer of the IKN. Therefore this study aims to determine public sentimen about the relocation of the national capital along with the topics of discussion. This research is conducted by collecting data from Twitter from 2019 to 2022 regarding the relocation of the national capital. The data collected will go through a series of pre-processing data which are then classified into positive, neutral and negative sentimens. Sentimen modeling is carried out using five classification models to find the best accuracy, namely Naïve Bayes (NB), Support Vector Machine (SVM), Logistic Regression (LR), Decision Tree (DT), and Random Forest (RF). Each algorithm is run twice from 2 samples without going through balancing, and the other uses oversampling. Topic modeling is done using Latent Dirichlet Allocation (LDA). These two models are used to visualize sentimen and topics into a time series visualization. The best sentimen modeling produced is RF from oversampling samples with an accuracy value of 82%. This modeling produces a sentimen distribution with positive sentimen dominating by 46.5%, neutral sentimen by 31.6%, and negative sentimen by 21.9%. The results of the time series visualization show that positive sentimen does not always dominate, but only in 2022. The topic modeling produces 15 topics for positive sentimen, 11 topics for neutral sentimen, and 8 topics for negative sentimen. The time series topic visualization shows that several topics dominate the conversation on Twitter, but only in certain months. Time series visualization can provide a more comprehensive picture of sentimen analysis research and topic modeling."

"Penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru berdampak perlipatan kebutuhan energi. Diusulkan prinsip dasar pemenuhan kebutuhan energi serta konsumsi energi: (i) Menjadikan pembangunan IKN momentum mengembangkan sistem penyediaan energi Kalimantan secara luas, (ii) Mengandalkan pemenuhan kebutuhan energi dari sumber-sumber lokal, (iii) Mengutamakan sumber-sumber energi Kalimantan untuk Kalimantan terlebih dahulu, (iv) Mengutamakan penggunaan energi bersih dan terbarukan, (v) Mengembangkan/ memperkokoh interkoneksi infratruktur energi se-Kalimantan, serta (vi) Menggunakan energi secara efisien. Diusulkan proyek strategis energi: (i) Pembangunan jaringan transmisi gas bumi dari lokasi ketersediaan gas bumi (atau LNG) di Kalimantan Timur ke IKN, (ii) Penguatan jaringan transmisi interkoneksi kelistrikan seKalimantan, (iii) Pembangunan PLTA skala besar memanfaatkan potensi sungai-sungai besar di Kalimantan, (iv) Pembangunan installasi dan penggunaan energi bersih, dan (v) Pembangunan sistem transportasi hemat energi dan ramah lingkungan."

"Tesis ini membahas tentang aspek geopolitik jalur lintas damai melalui alur pelayaran timur-barat di Laut Jawa. Dalam penelitian ini dibahas tentang dinamika yang terjadi di rute timur-barat Laut Jawa, perkembangan geopolitik perairan-perairan strategis di sekitar Laut Jawa dan pengaruh lintas damai di Laut Jawa terhadap Ketahanan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menemukan bahwa Indonesia harus mempertimbangkan posisi strategis Laut Jawa dalam penentuan kebijakan lintas damai di Laut Jawa; Indonesia tetap harus bisa menjamin keamanan pelayaran lintas damai dengan kehadiran Angkatan Laut sebagai kekuatan pendukungnya; terkait dengan tuntutan untuk dibukanya jalur lintas ALKI timur-barat di Laut Jawa Indonesia harus bisa melakukan diplomasi ulang.

---

This thesis discusses the geopolitical aspects of the innocent passage through the east-west sea lanes in the Java Sea. In this study discussed the dynamics of the 'east-west' route in the Java Sea, geopolitical developments in the strategic waters around the Java Sea and the influence of innocent passage in the Java Sea on National Resilience. This research is qualitative descriptive interpretive. The research was conducted qualitatively with the study of documents relating to the innocent passage through Java Sea during the period 2000 to 2012. The data were collected by means of deep interview.

The researcher found that Indonesia should consider the strategic positioning of the Java Sea to Indonesia, in determining the policy of innocent passage through the Java Sea; Indonesia needs to be able to ensure the safety of innocent passage by Navy presence as a supporting force, in case of the demand for the opening of the east-west routes of the archipelagic sea lanes in the Java Sea, Indonesia should be able to perform further diplomacy."

"Pemindahan Ibukota Negara berdasarkan Undang-Undang RI No 3 tahun 2022 ditanggapi Jakarta dengan berbagai persiapan, salah satunya dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan. Tujuan penelitian adalah (1)Memvalidasi faktor – faktor yang menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di DKI Jakarta dari segi kondisi lahan, (2)Menilai performa kawasan berbasis lahan untuk memperoleh kawasan yang potensial, (3)Menghasilkan karya kawasan-kawasan yang strategis – potensial untuk pengembangan investasi, (4)Membuat rancangan rencana strategis atas kawasan potensial untuk direkomendasikan kepada pemangku kebijakan di DKI Jakarta. Pendekatan mixed method digunakan berupa indeepth interview, Analytical Hierachy Process serta Spatial Multi-Criteria Evaluation. Wilayah penelitian berupa 4 kawasan stasiun MRT Tomang-Thamrin-Pulogadung-Pulogebang yang dilalui jalur MRT koridor Timur-Barat. Hasil penelitian berupa: (1)Validasi bahwa aspek tata ruang (faktor Land Use and Planning), aspek pertanahan (faktor Property Rights and Value), serta aspek kerentanan lingkungan (faktor Land Safety) mempengaruhi investasi, (2)Menghasilkan pembobotan sebagai penilaian performa kawasan, (3)Penilaian performa terhadap wilayah penelitian menghasilkan Kawasan Pulogebang-Pulogadung-Tomang-Thamrin merupakan kawasan sangat potensial maupun potensial, (4)Menghasilkan rumusan rencana strategis bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kawasan tersebut direkomendasikan sebagai kawasan Berorientasi Transit sekaligus kawasan Kompak untuk pengembangan investasi sejalan dengan pemenuhan tujuan SDG’s ke 8 serta SDG’s ke 11.

---

The relocation of the State Capital based on Law of the Republic of Indonesia No. 3 of 2022 was responded by Jakarta’s government with various preparations, one of which was the enactment of Jakarta Governor Regulation No. 31 of 2022. The objectives of this study are (1)Validating the factors that attract investors to invest in terms of land conditions, (2)Assessing the land-based performance to obtain potential areas, (3)Creating strategically potential areas for investment development, (4)Designing strategically planning for potential areas. A mixed method approach, consist of  in-depth interviews, Analytical Hierarchy Process, Spatial Multi-Criteria Evaluation. The area of studies consist of 4 MRT Station points of Tomang-Thamrin-Pulogadung-Pulogebang passed by the East to West corridor MRT line. The research findings consist of 4 pointers those are: (1)Validation of Land Use and Planning factors, Property Rights and Value factors, Land Safety factors affect investment, (2)Produce weighting as an assessment of regional performance, (3)Performance assessments of research areas finding the Pulogebang-Pulogadung-Tomang-Thamrin are potential and very potential area, (4)Formulation of strategically planning for the Jakarta Province government. Those area are recommended as a Transit-Oriented and also a Compact area for investment development in line with the fulfillment of the 8^th and 11^th SDG's."

"Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan akan mengakibatkan hilangnya status Ibu Kota Negara yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana rumusan otonomi yang akan diterapkan di Provinsi Jakarta setelah tidak lagi mengemban status Ibu Kota Negara. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berasal dari penerapan desentralisasi tersebut,  Indonesia juga menerapkan desentralisasi asimetris yang penerapannya berupa daerah khusus seperti yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Kekhususan yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta salah satunya adalah penekanan otonomi di tingkat Provinsi. Setelah tidak lagi mengemban status daerah khusus, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk memberlakukan otonomi reguler atau otonomi asimetris. Otonomi reguler akan mengembalikan rumusan otonomi Provinsi Jakarta mengikuti rumusan di UU No. 23 Tahun 2014. Di sisi lain, penerapan asimetris membuka kemungkinan untuk model-model otonomi lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan metode analisis secara kualitatif. Model otonomi yang diterapkan di Provinsi Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terjadi di Provinsi Jakarta. Rumusan otonomi di Provinsi Jakarta sepatutnya mengakomodasi perkembangan lewat batas administrasinya sehingga dapat terbentuk otonomi daerah yang terintegrasi antar wilayah. Selain itu, penting untuk menekankan partisipasi lokal dalam mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah pasca reformasi.

---

The capital city relocation to Kalimantan would result in the lost of capital city status which is held by Special Capital Region of Jakarta. This will also raises questions about how autonomy will be implemented in Jakarta Province after it no longer holds the status as capital city. Regional autonomy in Indonesia is implemented with principles of decentralization, deconcentration, and co-administration. Derived from the implementation of decentralization, Indonesia has also implemented asymmetric decentralization, which is implemented in the form of special region such as held by the Special Capital Region of Jakarta. One of the specialities of Special Capital Region of Jakarta is the emphasis on autonomy at the provincial level. The Central Government has the authority to impose regular autonomy or asymmetric autonomy over Jakarta Province after capital city relocation. Regular autonomy will restore the autonomy formula for Jakarta Province following the formulation in Law No. 23 of 2014. Asymmetric decentralization will opens the possibility for other models of autonomy. The method used in this research is juridical- normative  with qualitative analysis methods. The autonomy model applied in the Jakarta Province after the relocation of the capital city should consider various aspects that occur in the Province of Jakarta. The design of autonomy in the Province of Jakarta should accommodate developments beyond its administrative boundaries so that an integrated regional autonomy can be formed between regions. In addition, it is important to emphasize local participation in managing their own regions in accordance with the spirit of regional autonomy."

"Peranan ibu kota sangatlah vital, saat ini pemerintah kembali memutuskan pemindahan ibu kota karena Jakarta dianggap sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Pemindahan ibu kota Indonesia nyatanya mengundang banyaknya opini pro dan kontra di kalangan masyarakat dan respon ini menarik untuk diteliti yaitu bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ini yang juga menggambarkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sentiment analysis dengan classifier berbasis machine learning yang akurat dan menentukan algoritma yang terbaik. Data berupa tweets dikumpulkan dengan web scraping dan dilakukan pra-pemrosesan yang menghasilkan label data berupa polaritas dan kategori/aspek yang teridentifikasi. Model Machine Learning dengan algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine kemudian digunakan dalam klasifikasi polaritas kelas biner dengan fitur n-gram (urutan kata) dan optimasi heuristik yaitu Hyperparameter Tuning. Dari kombinasi fitur dan perlakuan optimasi, nilai MCC sebagai metrik evaluasi dibandingkan dan ditemukan bahwa Naive Bayes mengungguli Support Vector Machine dalam mengklasifikasi opini publik di media sosial Twitter khususnya mengenai pemindahan ibu kota.

---

The role of the capital city is very vital, at this time the government has again decided to move the capital city because Jakarta is considered no longer suitable as the capital city of the Republic of Indonesia. The relocation of Indonesia's capital city in fact invites many pro and contra opinions among the public and this response is interesting to study, namely how the public views this government policy which also describes the level of trust in the government. Therefore, sentiment analysis is needed with a machine learning-based classifier that is accurate and determines the best algorithm. Data in the form of tweets is collected by web scraping and pre-processed which produces data labels in the form of polarity and identified categories/aspects. Machine Learning model with Naive Bayes algorithm and Support Vector Machine is then used in the classification of binary class polarity with n-gram features (word order) and heuristic optimization, namely Hyperparameter Tuning. From the combination of features and optimization treatment, the MCC value as an evaluation metric was compared and it was found that Naive Bayes outperformed the Support Vector Machine in classifying public opinion on Twitter social media, especially regarding the relocation of the capital city."

"Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah beberapa kali mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, seperti apa alasan memindahkan ibu kota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan. Terlepas dari alasan pemindahannya, tindakan Presiden secara sepihak tersebut juga telah menimbulkan perdebatan dari segi ilmu perundang-undangan, yakni mengenai bentuk dasar hukum yang paling tepat untuk memindahkan ibu kota Negara. Hingga saat ini, tidak ada satupun ketentuan, baik di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai pemindahan ibu kota Negara, termasuk mengenai apa bentuk norma hukum yang sebaiknya dipilih untuk mengantur pemindahan ibu kota Negara ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan tiga negara sebagai perbandingan data.

---

The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, has several times announced his plan to move the capital city of the Republic of Indonesia from Jakarta to areas in East Kalimantan Province. The announcement has generated various debates, such as the reasons for moving the capital city of Indonesia to Kalimantan Island. Apart from the reasons for his transfer, the President's unilateral action has also caused debate in terms of statutory science, namely regarding the most appropriate form of legal basis for moving the capital of the State. Until now, there is no single provision, either in the constitution or in the laws and regulations in Indonesia, which explicitly regulates the relocation of the capital of the State, including regarding what form of legal norms should be chosen to oversee the relocation of the capital of this country. The research method used is a normative juridical research method and uses three countries as data comparisons."

"[ABSTRAKTesis ini membahas manajemen peralatan sandi dalam mengamankan informasirahasia negara guna menunjang ketahanan nasional. Terjadinya kasuskasuskebocoran informasi rahasia negara merupakan indikasi bahwa manajemenperalatan sandi sebagai salah satu komponen dalam aspek keamanan masih belummaksimal serta belum tercapainya ketahanan informasi. Ketahanan informasiadalah salah satu penunjang terwujudnya ketahanan nasional. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan metode wawancara,observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) orang dariinstansi yang berkaitan langsung dengan persandian. Teori yang digunakan dalampenelitian ini adalah teori manajemen persandian, teori informasi, teori ketahanannasional, dan teori kedaulatan. Hasil penelitian menyarankan bahwa untukmewujudkan ketahanan nasional diperlukan beberapa unsur, salah satunya yaituketahanan informasi. Ketahanan informasi meliputi tiga aspek, yaitu kedaulatanteknologi informasi, keamanan, dan kelancaran. Saat ini, hampir seluruhinfrastruktur, hardware, dan software teknologi informasi merupakan produkasing sehingga tidak ada jaminan dalam mengamankan informasi rahasia negara,bahkan dapat dimanfaatkan oleh pihak asing untuk melakukan penyadapan.Dalam hal perencanaan, perancangan, penerapan, dan pengawasan terhadaphardware maupun software, manajemen peralatan sandi belum mampu memenuhiaspekaspekketahanan informasi. Pada tahap perencanaan belum bisa dilakukanpenelitian yang mendalam dan berkesinambungan untuk merancang peralatansandi yang aman sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi, sekaligusnyaman dalam pengoperasiannya sehingga diharapkan mampu mengubah polapikir seluruh komponen bangsa untuk lebih memilih menggunakan peralatansandi yang dapat menjamin keamanan informasi rahasia negara daripadamenggunakan peralatan teknologi informasi yang bersifat umum dengan segalaresikonya. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki regulasi yang secarakhusus mengatur tentang persandian. Dengan adanya UndangUndangPersandian,maka manajemen peralatan sandi akan dapat dimaksimalkan dalam mengamankaninformasi rahasia negara guna menunjang ketahanan nasional.

---

ABSTRACTThis thesis describes crypto tools management in securing state secret informationto support national resilience. The occurrence of cases of leakage of confidentialinformation is an indication that the crypto tools management as one componentin the safety aspect has not yet achieved a maximum and also resilience ofinformation has not been reached. Resilience of information is one of supportingthe realization of national resilience. This study is a qualitative study with adescriptive design, with interview, observation, and documentation method.Informants of this study consists of three persons from agencies that are directlyrelated to coding. The theory used in this research is the management of codingtheory, information theory, the theory of national resilience and sovereigntytheory. Results of the study suggest that in order to realize the national resilienceneeded several elements, one of which is the resilience of information. Resilienceof information includes three aspects, namely the sovereignty of informationtechnology, security, and smoothness. Nowadays, almost the entire infrastructure,hardware, and software information technology is a foreign product so that thereare no guarantees in securing state secret information, and even can be used byforeigners to conduct wiretaps. In terms of planning, design, implementation, andmonitoring of hardware and software, crypto tools management has not been ableto meet aspects of information resilience. In the planning stage can not be done indepthresearch and continuous to design crypto tools that is safe accordance withthe demands of technological developments, as well as comfortable in operationthat are expected to change the mindset of all people to prefer to use crypto toolsthat can guarantee the security of the confidential state information than usinginformation technology equipment that is common to all hazards. This is becauseIndonesia does not have a regulation that specifically regulates the coding. Withthe Act coding, then the crypto management tools will be maximized in securingstate secret information to support national resilience;This thesis describes crypto tools management in securing state secret informationto support national resilience. The occurrence of cases of leakage of confidentialinformation is an indication that the crypto tools management as one componentin the safety aspect has not yet achieved a maximum and also resilience ofinformation has not been reached. Resilience of information is one of supportingthe realization of national resilience. This study is a qualitative study with adescriptive design, with interview, observation, and documentation method.Informants of this study consists of three persons from agencies that are directlyrelated to coding. The theory used in this research is the management of codingtheory, information theory, the theory of national resilience and sovereigntytheory. Results of the study suggest that in order to realize the national resilienceneeded several elements, one of which is the resilience of information. Resilienceof information includes three aspects, namely the sovereignty of informationtechnology, security, and smoothness. Nowadays, almost the entire infrastructure,hardware, and software information technology is a foreign product so that thereare no guarantees in securing state secret information, and even can be used byforeigners to conduct wiretaps. In terms of planning, design, implementation, andmonitoring of hardware and software, crypto tools management has not been ableto meet aspects of information resilience. In the planning stage can not be done indepthresearch and continuous to design crypto tools that is safe accordance withthe demands of technological developments, as well as comfortable in operationthat are expected to change the mindset of all people to prefer to use crypto toolsthat can guarantee the security of the confidential state information than usinginformation technology equipment that is common to all hazards. This is becauseIndonesia does not have a regulation that specifically regulates the coding. Withthe Act coding, then the crypto management tools will be maximized in securingstate secret information to support national resilience, This thesis describes crypto tools management in securing state secret informationto support national resilience. The occurrence of cases of leakage of confidentialinformation is an indication that the crypto tools management as one componentin the safety aspect has not yet achieved a maximum and also resilience ofinformation has not been reached. Resilience of information is one of supportingthe realization of national resilience. This study is a qualitative study with adescriptive design, with interview, observation, and documentation method.Informants of this study consists of three persons from agencies that are directlyrelated to coding. The theory used in this research is the management of codingtheory, information theory, the theory of national resilience and sovereigntytheory. Results of the study suggest that in order to realize the national resilienceneeded several elements, one of which is the resilience of information. Resilienceof information includes three aspects, namely the sovereignty of informationtechnology, security, and smoothness. Nowadays, almost the entire infrastructure,hardware, and software information technology is a foreign product so that thereare no guarantees in securing state secret information, and even can be used byforeigners to conduct wiretaps. In terms of planning, design, implementation, andmonitoring of hardware and software, crypto tools management has not been ableto meet aspects of information resilience. In the planning stage can not be done indepthresearch and continuous to design crypto tools that is safe accordance withthe demands of technological developments, as well as comfortable in operationthat are expected to change the mindset of all people to prefer to use crypto toolsthat can guarantee the security of the confidential state information than usinginformation technology equipment that is common to all hazards. This is becauseIndonesia does not have a regulation that specifically regulates the coding. Withthe Act coding, then the crypto management tools will be maximized in securingstate secret information to support national resilience]"

"Otoritas kontrol ruang udara atau FIR terkait keamanan dan keselamatan penerbangan sipil memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap berlaku penuh dan ekslusifnya suatu Negara atas kedaulatan ruang udaranya. Pada Rapat Terbatas Tingkat Menteri tanggal 8 September 2015, Presiden RI menginstrusikan kepada Menteri Perhubungan dan Panglima TNI untuk mengambil alih kontrol ruang udara sektor ABC di Kepuluan Riau dari FIR Singapura dalam tiga atau empat tahun kedepan. Dampak pendelegasian kontrol ruang udara ini adalah kerugian pada tiga gatra dari panca gatra ketahanan nasional yaitu ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan di kedaulatan udara Indonesia. Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan audit kepatuhan keamanan dan keselamatan penerbangan oleh ICAO kepada Indonesia serta kesiapan-kesiapan dan rapat koordinasi antar kementerian dan Lembaga yang terlibat kebijakan FIR. Beberapa hal tersebut dijadikan acuan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana penerapan strategi perencanaan dan analisis kebijakan dari kementerian dan lembaga terkait dengan metode penilitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya penerbangan Indonesia masih berada di bawah standar rata-rata dunia serta masih adanya ego sektoral dan perbedaan persepsi antar Kementerian dan Lembaga pada urgensi kebijakan ini. Sedangkan pada strategi perencanaan dan analisis kebijakan terlihat belum adanya pelaksanaan roadmap yang komprensif dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut.

---

The airspace control authority or FIR of civil aviation security and safety has a significant role on the exclusiveness of a State especially on it airspace sovereignty. On September 8, 2015, the President of the Republic Indonesia instructed the Minister of Transport and the TNI Commander to take control of the ABC sector air space in Riau Islands from the Singapore FIR within three or four years. The impact of this delegation of airspace control is the loss of three aspects of the national security resilience such as economic, political, and defense of security in air sovereignty of Indonesia. From 2007 ICAO has conducted compliance audits on aspects of aviation safety and security in Indonesia, as well as coordination readiness and coordination meetings between Ministries and Agencies involved in this FIR policy. It`s to analyze how far the implementation of strategic planning and policy analysis. This research uses a qualitative research method. The result of this research shows that the ability of aviation resources in Indonesia is still below the world average standard as well as the existence of sectoral ego and the difference of perception. For planning strategy and policy analysis, there is no comprehensive roadmap to manifestation President`s instruction."