Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Batam memiliki posisi strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional dan hanya berjarak ± 20 km dengan negara Singapura. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan sarana dan alutsista TNI untuk mendukung pertahanan negara di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Adapun responden yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari instansi terkait di Kota Batam. Permasalahan yang ada di Kota Batam adalah masih kurang sarana dan alutsista TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan NKRI. Bandar udara untuk TNI Angkatan Udara saat ini masih bergabung dengan bandar udara komersial, TNI Angkatan Darat belum memiliki sarana transportasi air yang memadai untuk melaksanakan patroli ke wilayah teritorial yang berupa kepulauan, jumlah TNI Angkatan Laut Kapal belum sesuai dengan luas wilayah kerja."

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."

"Anggaran Pertahanan bagi suatu negara adalah merupakan masalah yang penting untuk tegaknya kedaulatan negara tersebut serta pengaruhnya dalam percaturan politik dunia Kebijakan anggaran pertahanan suatu negara adalah gambaran kemampuan dan kebijakan negara tersebut dalam mensikapi sistem pertahanan yang digunakan.Penelitian ini bertujuan menganalisis anggaran pertahanan tahun 2000-2004. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui sistem pengelolaan anggaran pertahanan, faktor-faktor yang mempenganihi kebutuhan anggaran pertahanan dan pengaruh pengelolaan Anggaran Pertahanan terhadap ketahanan dibidang HANKAM dan Ketahanan Nasional serta membuat perkiraan anggaran pertahanan yang tepat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Deskriptif Analitis yaitu dengan mendiskripsikan berdasarkan data sekunder dan informasi yang diperoleh dari tiara sumber, kajian pustaka dan dokumen resmi pemerintah serta observasi Iangsung ke obyek penelitian dalam hal ini adalah Departemen Pertahanan dan Komisi I DPR R.I. Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisisnya sehingga mendapatkan satu kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2001 sampai 2005 persentase anggaran pertahanan jika dibandingkan dengan APBN masih dibawah 10 %, bahkan rata-rata pertahun hanya 5,97 %. Persentase yang terendah terjadi pads tahun 2001 dimana besarnya anggaran pertahanan hanya 3,53 % dari APBN, dan yang tertinggi selama tahun 2001-2005 terjadi pada tahun 2004 yaitu 8,39 % dad total APBN atau sekitar Rp. 21,422.21 Milyar. Dengan total anggaran tahun 2004 raja tetap masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Bila dibandingkan dengan PDB rata-rata persentase anggaran pertahanan selama 5 tahun (2001-2005) sebesar 1,2 %. Ini masih jauh dibawah standard minimal yang biasa digunakan oleh negara lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap profesionalitas TNI sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan negara.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan anggaran Departemen Pertahanan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan prinsip-prinsip sebagai dari "bawah ke atas" (bottom up) yaitu setiap satuan bawah mengajukan rencana kebutuhannya kepada salmi atas . Dan dari "atas ke bawah" (top down) yaitu penentuan kegiatan satuan bawah oleh satuan atas, berdasarkan prioritas, kebijaksanaan dan kemampuan dukungan/keterbatasan sumber daya dan anggaran. Serta Azas "Satu Pintu" (one gate policy), setiap penyelenggaraan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terpisah oleh satu pintu. Dan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penganggaran anggaran pertahanan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan penentuan kebijakan dan analisis yang tepat dapat ditentukan perkiraan anggaran pertahanan dimasa datang sehingga pertahanan dan keamanan nasional terwujud dalam kerangka ketahanan nasional.

---

Budget of Defense for a country is an important matter in order to uphold such country sovereignty and its impact in the world political constellation. Policy of defense budget of a country is a description of capability and policy of such country to respond the defense system applied.

This research aims to analyze the budget of defense year 2001-2005. this research is important in the frame to understand the management system of defense budget, factors influencing the needs of defense budget and impact of Defense Budget management to endurance in the sector Defense and Security (HANKAM) and National Endurance and to make proper estimation of defense budget to face the situation and condition faced by Indonesian nation at this time and in the future.

This research uses Analytic Descriptive methods that is to describe based on secondary data and information gained from the resource person, library research and official document of the government and direct observation to the research object, in this case the Department of Defense and Commission I DPR RL The researcher analyzes such data in order to find a conclusion.

The research concludes that during year 2001 up to 2005 percentage of defense budget comparing with the State Budget is under 10%, moreover the average per year is only 5,97%. The lowest percentage is in 2001 which the mount of defense budget is 3,53% from State Budget, and the highest one is in 2004 about 8,39% from the total State Budget or about Rp. 21.422,21 Billion. The total budget in 2004 has not fulfilled national needs of defense budget: Comparing PDB in average percentage of defense budget within 5 year (2001-2005) is amounting to 1,2%. It is far under the minimal standard usually applied in other countries. It influences to professionalism of Indonesian Armed Forces as the front guard of the state defense system.

The research concludes that in the defense budget management system of the Department of Defense by using management approaches namely planning, organizing, implementing and controlling. By the principles "bottom up" namely each lower unit proposes planning on its needs to upper unit. From "top down" is stipulation of unit activity of bottom by upper unit, based on priority, policy and capability, support/limit of resources and budget and "one door policy" principle, every implementation, supervision and control carried out separately by one policy. From the result on research, the factors influencing in budgeting is internal and external factors. Determination of proper policy and analysis is able to determine an estimation of defense budget in future, there fore national defense and security are able to realize in the frame of national endurance."

"In military concerns, anthropology has historically been applied in at least three domains: First, it has identified, uncovered, and gotten deep insights of the enemies in holistic accounts; second, it has searched thoroughly the characters and potentialities of society or nation for defence purposes; and third, the mode of recruitment to the military, in the past and present and future, for defending our nation. This article also describes that in the 21'' century the nature of anthropology's looking at man, society and culture has been shifting from conventional positivism to constructivism paradigms. It departs from ethnic-groups pluralistic to more egalitarian-democratic views so that the military recruitment has been implied upon by the transformation ideas. "

"Dan beragam moda transportasi taut yang ada di Indonesia saat ini, armada Pelayaran Rakyat (disingkat Petra) adalah sebagai satah satu moda transportasi taut nasional yang sudah rnembuktikan dirinya sebagai armada yang tangguh yang berbasis perahu tradisional yang inemakai layar dam sekarang tambahan motor, Akan tetapi seiring kemajuan Iptek di bidang transportasi perkapaian, keberadaan armada PeIra semakin tersingkirkan dan mengliadapi tantangan pasar yang semakin besar.Kondisi ini tentu sangat mencemaskan, karena seiama ini Peran PeIra adalah sebagai angkutan rakyat yang dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran barang konsumsi khususnya ke,pulau-pulau terpencil dan terisolasi dart jangkauan infrastruktur pembangunan pada umumnya.Adapun yang menjadi tujuan penelitian untuk memberikan interpretasi dan analisis keberadaan Petra di Indonesia yang rnencakup:1. Untuk mendeskripsikan peran Petra dalam sistem transportasi taut nasional, termasuk kekuatan, kelemahan, peiuang dan ancaman yang dihadapi pada saat ini.2. Terumusnya upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rneningkatkan peran Petra.3. Untuk mendeskripsikan peran strategis Petra ditinjau dart kepentingan ketahanan nasional.Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan metodologi kualitatif oleh Mathew B.Miles dan A.Michaet I-iubennan (1992). Dengan data kualitatif kita dapat rnengikuti dan memahami alur perisriwa secara kronologis, inenilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan barmanfaat.1. Tujuan penelitian nomor i dipernleh kesimpulan bahwa: peran kapal Pe:ra claim sistem transportasi taut nasional memiliki kelemahan yang prinsip seperti permodalan, teknologi, dan sum her daya nianusia dibandingkan dengan kekuatan yang ada, dampak tcrhadap perusahaan adalah sulirnya pelayaran rakyat untuk mengembangkan usahanya dibidang jasa angkutan taut.2. Tujuan penelitian nomor 2 diperolelt kesimpulan bahwa: untuk meningkatkan peran pelayaran rakyat dengan menggunakan strategi: Weakness-Opportunity (WO = -0,74 dan 0,36), karena posisinya berada pada kwadran IV yakni rnemanfaatkan peluang yang ada untuk metninimalkan kelemahan yang dimiliki atau konsolidasi.3. Tujuan penelitian nomor 3 diperoleh kesimpulan bahwa: Melibataktiikan Petra sangatlah strategis sebagai liingsi pernantau ketmanan perairan Indonesia, sehingga Petra memungkinkan mendukung terwujudnya ketahanan nasional dibidang Ipoleksosbudhankain IIdeologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan keamanan.

---

From various means of sea transportation currently existing in Indonesia, the People Sailing (Petra) is one of sea transportation which has proven it self as a solid transportation based on traditional boat equipped with shade and presently supplemented with motor. However, line with the technological and scientific development in the sector of vessel transportation, the existence of Pelra transportation has been increasingly ignored and has faced the more market challenge.

This condition is of course very planning, because thus far the Petra transportation has much provided benefit, especially in reaching the isolated areas and islands.

This study is aimed at providing interpretation and analysis on the existence of Petra in Indonesia which involve:

1. To describe the role of Petra in the national sea transportation system, including the strengths, weaknesses of the opportunity, and the threat faced at the present.

2. To describe the role of economy of Petra up to present as one of sea transportations for the community, especially isolate islands.

3. To formulate the efforts this may be performed in improving the Pelra. The methodology of research being applied is qualitative methodology by Mathew B. Miles and A. Michael Hubenman (1992). By using qualitative data, we may comprehend the chronological events; assess the causal relationship within the scope of thinking of local people and to obtain many beneficial explanations,

1. For the number 1 objective of study, it may be concluded that: the role of Pelra in transportation system go out to sea national have principal weakness like capital, technological, and human resource. compared to existing strength, impact to company is difficult of him sea transport of people to develop its effort of sea transport service area.

2. For the number 2 objective of study, it may be concluded that: by using the strategy, Weakness-Opportunity (WO = -0,74 dan 0,36), Because its position of Petra at four quadrant namely exploit existing opportunity for the minimization of weakness had or consolidation.

3. For the number 3 objective of study, it may be concluded that: involving the Pelra is very strategic as the function of monitoring security of Indonesian water, therefore l'clra enable to support the implementation of national defense in the sector of polsosbudhankrrn (Ideology. politics, social, culture, defense and security)."

"Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara, Resimen Mahasiswa (Menwa) kembali ditetapkan sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode preskriptif dari permasalahan penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan pembinaan yang saat ini dihadapi oleh Resimen Mahasiswa Universitas Inodnesia, dengan menggunakan data primer dan data sekunder dari beberapa sumber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dalam menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan pembinaan Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia baik sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun sebagai komponen pendukung pertahanan negara di tengah dalam reformasi sektor keamanan nasional sehingga dapat ikut mewujudkan daya tangkal terhadap segala wujud ancaman.

---

The assignment of Law No. 23/2019 on National Resources Management for National Defense, Student Regiment reassigned as the supporting component in national defense. This research applies is a qualitative research with prescriptive method, to suggest and recommend solutions on recent problems, with primary and secondary data from several sources. This reseach could be determinated by the stakeholders to prepare and assign the guidance regulation for Student Regiment of University of Indonesia, both as student activity unit and as the supporting component in national defense. in the middle of security sector reform both as Student Activity Unit and also as Defense Support Component, and it’s contribution in detterent development against all forms of threat."

"Keberadaan Pasukan Bela Diri sebagai ujung tombak kebijakan pertahanan nasional Jepang yang terganjal oleh Konstitusi Jepang khususnya pasal 9 merupakan sebuah fenomena tersendiri. Pihak pemerintah merasa perlu dengan pembentukan pasukan Bela Diri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, di lain pihak masyarakat Jepang yang trauma dengan akibat Perang Dunia II tidak menginginkan kembalinya kekuatan militer. Pemerintah tetap yakin bahwa konstitusi tidak melarang kepemilikan akan kepentingan kekuatan persenjataan dalam tingkat kepentingan minimal pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang yang berorientasi pada pertahanan eksklusif bermakna bahwa kekuatan militer tidak dapat digunakan sampai ada agresi atau serangan bersenjata. Pasukan Bela Diri Jepang harus dapat mendefinisikan bahwa tingkatan penggunaan kekuatan pertahanan harus tetap dijaga seminimal mungkin untuk tujuan pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang tidak dapat dipisahkan dengan aliansi Jepang-Amerika Serikat. Peran militer Jepang baik domestik maupun global akan sangat dipengaruhi oleh peran militer Jepang."

"Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Peran PT Pindad dalam pemenuhan Senjata TNI AD untuk mendukung Pertahanan dan Keamanan, tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui produk senjata yang mampu dihasilkan dan tingkat produktivitas dalam menghasilkan produk tersebut untuk menunjang pemenuhan TNI AD serta bagaimana peran PT Pindad dalam meningkatkan kemampuan pertahanan dan Keamanan melalui produksi senjata untuk TNI AD. Keikutsertaan Indonesia khususnya TNI AD dalam kompetisi ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) yang diselenggarakan sejak tahun 1991 hingga 2019 telah mencatatkan Indonesia sebagai Juara 13 kali. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia berusaha mempertahankan posisi juaranya sebesar 46,43% dari total kejuaraan yang diikuti, dalam hal ini jelas produk dalam negeri PT Pindad mampu bersaing secara internasional. Arah kebijakan PT PINDAD dalam pemenuhan senjata khususnya untuk TNI AD dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman yang akan dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan Minimum Essensial Force (MEF). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara praktis dengan beberapa sumber Selain itu, data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dari buku, jurnal, dokumen resmi, website resmi dan sumber terpercaya lainnya. Hasil penelitian adalah untuk mengetahui peran PT Pindad dalam pemenuhan kebutuhan senjata TNI AD, apalagi jika didukung dengan kebijakan dan komitmen yang sejalan dengan TNI untuk memenuhi kebutuhan senjata TNI AD.

---

The problem examined in this research is the role of PT Pindad in fulfilling the Indonesian Army's (TNI AD) weapon requirements to support defense and security. The objective of this thesis is to determine the weapon products that PT Pindad is capable of producing and the level of productivity in producing these products to support the fulfillment of the Indonesian Army's needs, as well as to understand PT Pindad's role in enhancing defense and security capabilities through weapon production for the Indonesian Army. Indonesia's participation, particularly the Indonesian Army's participation, in the ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) competition held from 1991 to 2019 has resulted in Indonesia winning the championship 13 times. This can be interpreted as Indonesia's efforts to maintain its champion position, which accounts for 46.43% of the total championships participated in. In this regard, it is evident that PT Pindad's domestic products are able to compete internationally. PT Pindad's policy direction in fulfilling weapons, especially for the Indonesian Army, is implemented based on the capability-based defense concept, considering the potential threats to be faced and the trends in strategic environments. Its implementation is directed towards achieving the Minimum Essential Force (MEF). This research is conducted using a qualitative approach. Data is obtained through practical interviews with several sources. Additionally, secondary data is obtained from the exploration of books, journals, official documents, official websites, and other reliable sources. The research findings aim to determine PT Pindad's role in meeting the Indonesian Army's weapon needs, particularly when supported by policies and commitments that are aligned with the Indonesian Army's requirements."

"ABSTRACTKekuatan militer Indonesia saat ini masih di bawah kekuatan minimal yang seharusnya dimiliki. Untuk menjaga wilayah kedaulatannya, Indonesia membutuhkan kekuatan militer minimal (Minimum Essential Forces AIEF ). Dengan modernisasi militer Indonesia melalui program MEF diharapkan permasalahan pelanggaran kedaulatan oleh negara lain dapatdiminimalkan. Pelaksanaan MEF ini dilakukan dengan memperbaharui Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang terkait dengan penguasaan teknologi. Kewajiban menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman tidak dapat dibebankan hanya kepada TNI, melainkan kewajiban seluruh anak bangsa Indonesia. Hal ini berarti SDMpertahanan meliputi TNI, komponen cadangan, komponen pendukung, dan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Penataan komponen-komponen ini pada dasarnya merupakan deterrence effect dan upaya nyata bangsa Indonesia dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang memperhatikan hukum nasional dan internasional. Penataan sistem manajemen SDM dan kebijakan Zero Growth of Personnel (ZGP) dalam rangka pembangunan MEF diawali dengan perencanaan kebutuhan SDM rekrutmen, dan pembinaan."

"Oral literature has an important role in the formation of values in society. Oral literature in Pelabuhan Ratu has an important role in community life. Oral literature in this study was examined using a qualitative approach. Oral literature in Pelabuhan Ratu not only serves as entertainment or education, but it has also broader function in life. One of the functions of oral literature is to establish the identity and integrity of a society. Oral literature in Pelabuhan Ratu has become such a public binder that the community has the resilience of the various threats that come both from outside and from inside. Oral literature has become a stronghold guarding the public from the threat of swift and eroding cultural values in society. If it is maintained and enhanced, this will contribute in the development of a national defense strategy in general. Key words: oral literarure, Pelabuhan Ratu, identity"