Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konfigurasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKI) yang diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan/pemeriksaan keuangan negara memiliki beban konstitusional untuk mengawasi penegakan konsepsi kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kendati demikian, pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI menjauh dari hakikat pendiriannya dengan perluasan kewajiban pemeriksaan kepada pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menajam dengan diterbitkannya paket perundang-undangan keuangan negara yang kemudian memperluas lingkup pemeriksaan keuangan negara kedalam keuangan daerah, BUMN, BUMD, dan bentuk-bentuk keuangan lainnya dalam lingkup keuangan publik. Tesis ini hendak melihat pelaksanaan dari pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat serta kedudukan ideal dari BPK-RI dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menyertakan perbandingan pemeriksaan BPK dari tiga negara. Hasil dari penelitian menemukan bahwa perluasan definisi keuangan negara menggeser kedudukan BPK dari pemaknaannya untuk menjamin tercapainya kedaulatan rakyat dalam otorisasi keuangan negara menjadi lembaga yang cenderung melakukan kegiatan teknis pemeriksaan layaknya lembaga pemeriksa internal yang berada dibawah kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun kedudukan BPK yang ideal dibangun lewat fokus kinerja untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban APBN sebagai wujud keuangan negara berdasarkan pada otorisasi anggaran lewat mekanisme berjenjang dan terpadu yang mengkolaborasikan hasil pemeriksaan lembaga-lembaga pemeriksa internal pemerintah sehingga tidak hanya menjamin efektifitas dan efisiensi hasil pemeriksaan, namun juga kualitas yang teruji dari berbagai tingkat pemeriksaan regional.

---

The configuration of the Supreme Audit Borad of the Republic of Indonesia (BPK-RI) which is mandated directly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a state institution who responsible for the supervision/auditing of state finances has a constitutional burden to oversee the enforcement of the concept of people's sovereignty which is reflected in budget accountability. However, the supervision/inspection carried out by BPK-RI has moved away from the nature of its establishment by expanding the audit obligation to the management of state finances. This condition was sharpened by the issuance of a package of state finance legislation which then expanded the scope of state financial audits into regional finance, BUMN, BUMD, and other forms of finance within the scope of public finance. This thesis meant to look at the implementation of supervision/auditing of state finances as a manifestation of people's sovereignty and the ideal position of BPK-RI in conducting supervision/auditing of state finances. The research used a normative juridical methode by including a comparison of Supreme Audit Institutions examinations from three countries. The results of the study found that the expansion of the definition of state finance shifted the position of the BPK-RI from its meaning as an agency to ensure the authorization of people's sovereignty in state finances to an institution that tends to carry out technical inspection activities like an internal audit agency under the authority of the President in managing state finances. The ideal position of the BPK-RI formed through a focus in performance to achieve transparency and accountability in the management of state finances by supervising/examining the accountability of the APBN as a form of state finances through a tiered and integrated mechanism that collaborates the results of audits done by government's internal audit institutions as to, not only guarantees effectiveness and efficiency of inspection results, but also the quality tested from various regional inspection levels."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan rancangan program review berbasis risiko atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh Tim BPK RI dan KAP untuk Inspektorat Utama BPK-RI Itama . Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Itama belum menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam perencanaan penugasan. Dengan demikian, Peneliti mengusulkan rancangan program review berbasis risiko. Penelitian ini memfasilitasi penilaian risiko terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh Tim BPK RI dan KAP dengan melibatkan para Pemeriksa BPK selaku pemilik risiko. Hasil penilaian risiko menjadi dasar penentuan tujuan, ruang lingkup, kriteria, dan prosedur pengujian. Penelitian ini menghasilkan program review berbasis risiko di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki Itama.

---

This research aims to propose a design of review program on audit of government's financial statement conducted by Supreme Audit Board and Public Accountant for The Comptroller of Supreme Audit Board. This is a qualitative research with descriptive analysis. The result shows that in preparing the engagement plan, The Comptroller has not used a risk based approach. Therefore, we proposed a risk based approach in designing the review program. We facilitated to arrange risk assessment and used it to determine the audit objective, audit scope, audit criteria, and audit procedures. This research produce a risk based review program in the midst of limited resources for The Comptroller."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai determinan kualitaspemeriksaan keuangan negara yang terdiri dari kualitas auditor, akuntabilitaskeuangan auditee, serta pelaksanaan reviu oleh pihak ketiga (cross review).Penelitian dilakukan atas 238 pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tinggi Negara (LKKL) Tahun Anggaran 2012-2014. Kualitaspemeriksaan, yang diukur dengan Indeks Kualitas Pemeriksaan dikembangkandari indikator kualitas pemeriksaan BPK. Sementara itu, kualitas auditor yangdiukur dengan Skor Kualitas Auditor diekstrak dari 12 variabel denganmenggunakan metode principle component analysis. Proses ekstraksimenghasilkan 5 komponen utama pembentuk kualitas auditor, yaitu pelatihan,pengalaman, pendidikan, motivasi, dan profesionalisme.Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadapkualitas pemeriksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor dengan kualitastinggi mampu mendeteksi temuan berindikasi pidana dan merumuskanrekomendasi yang berkualitas sehingga dapat ditindaklanjuti oleh auditee.Akuntabilitas keuangan auditee yang diukur dengan temuan dan opinipemeriksaan berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan. Auditee denganakuntabilitas keuangan baik, yang diindikasikan dengan temuan yang sedikit danopini yang baik, akan memperoleh sedikit rekomendasi sehingga menjadi fokusdalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Pelaksanaan cross review jugaberpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan karena cross review akanmendorong auditor untuk lebih teliti dalam memeriksa sehingga kemungkinanuntuk mendeteksi temuan menjadi besar dan rekomendasi yang dihasilkannya menjadi berkualitas.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the determinants of state financial audit qualitywhich consist of auditor quality, auditee financial accountability, and cross review. Thisstudy uses sample of 238 financial audits on government institution and ministry in 2012-2014. Audit quality is measured by audit quality index using two audit quality indicatorsfrom Audit Board of Republic of Indonesia. Meanwhile, auditor quality is measured byauditor quality score and extracted from twelve variables by using principle componentanalysis method. The extraction resulted five principal components that formed auditorquality which are training, experience, education, motivation, and profesionalism.The result shows that auditor quality has positive effect on audit quality. This indicatesthat high quality auditor is able to detect fraud findings and to formulaterecommendations that easily followed up by auditee. Auditee financial accountability asmeasured by audit findings and opinions has positive effect on audit quality. Auditee thathas fair accountability as indicated by less findings and unqualified opinions wouldreceive less recommendations, so they would be more focus on following up therecommendations. Cross review also has positive effect on audit quality because it wouldencourage auditor to be more cautious in conducting the audit so the probability todiscover the fraud is high and the recommendations that produced would be appropriate."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang paling signifikan dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology (SSM) dan pendekatan contingency theory. Penelitian ini menemukan empat masalah Pelaporan Keuangan DJBC yang signifikan yaitu perhatian dan komitmen DJBC yang kurang, pengembangan aplikasi DJBC yang belum jelas arahnya, minat pegawai DJBC yang kurang terhadap tugas dan fungsi pelaporan keuangan, dan pengendalian internal yang kurang optimal dalam pengelolaan penerimaan dan piutang. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh DJBC yaitu meningkatkan peran Laporan Keuangan DJBC, memprioritaskan pengembangan aplikasi pelayanan DJBC yang mendukung sistem akuntansi, manajemen pegawai yang terkait dengan pelaporan keuangan, dan mengoptimalkan peran unit kerja terkait.

---

This research aims to identify the most significant problems of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Financial Reporting and formulate recommendations to resolve the issue. This research is conducted by the soft system methodology (SSM) and the contingency theory approach. This research finds four significant problems of DJBC Financial Reporting that lack of DJBC attention and commitment, unclear direction of DJBC application development, lack of interest of employees in the duties and functions of financial reporting, and lack of internal controls in the management of receipts and receivables. This research recommends DJBC to enhance the role of the DJBC Financial Statements, prioritize the development of applications that support the services DJBC accounting system, personnel management related to financial reporting, and optimize the role of the related units."

"[ABSTRAKLaporan ini membahas tentang proses audit yang dilakukan oleh KAP BCCInternational Pandawa terhadap PT SMD, Tbk. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada akun Kas dan Setara Kas, dengan mengacu pada regulasiBAPEPAM-LK, teori yang berlaku, dan pedoman audit dari BCC International.Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pelaksanaan auditinterim KAP Pandawa terhadap PT SMD, Tbk yang kurang sesuai dengan teoriberlaku dan pedoman audit yang ada. Sehingga menyebabkan beberapa temuanaudit yang cukup besar, dan hal ini dinilai berpotensi menimbulkan beberapa risikobaik dari sisi reputasi KAP Pandawa, reputasi PT SMD, Tbk, dan kepercayaaninvestor.

---

ABSTRACTThe report aims to describe the process of audit conducted by Pandawa?sAccountinf Firm (KAP) Padawa against PT SMD, Tbk. The analysis was conductedby focusing on acount Cash and Cash Equivalents, through applying correspondingBAPEPAM-LK?s regulation, theory, and auditing guidelines of the BCCInternational. The analysis shows that there are weaknesses in the implementationof the interim audit KAP Pandawa against PT SMD, Tbk which is not in accordancewith the applicable theory and existing audit guidelines. So that it caused some bigenough audit findings, and it is considered some potential risks in terms ofreputation KAP Pandawa, reputation PT SMD, Tbk, and investor confidence., The report aims to describe the process of audit conducted by Pandawa’sAccountinf Firm (KAP) Padawa against PT SMD, Tbk. The analysis was conductedby focusing on acount Cash and Cash Equivalents, through applying correspondingBAPEPAM-LK’s regulation, theory, and auditing guidelines of the BCCInternational. The analysis shows that there are weaknesses in the implementationof the interim audit KAP Pandawa against PT SMD, Tbk which is not in accordancewith the applicable theory and existing audit guidelines. So that it caused some bigenough audit findings, and it is considered some potential risks in terms ofreputation KAP Pandawa, reputation PT SMD, Tbk, and investor confidence.]"

"Penelitian ini bertujuan membandingkan kualitas pemeriksaan KAP dan BPK RI serta jangka waktu yang dibutuhkan oleh keduanya dalam menyelesaikan pemeriksaan tersebut. Pengujian dilakukan atas LK yang diaudit BPK dan KAP TA 2015 dengan sampel masing-masing sebanyak 34 entitas serta antara LK TA 2014 dan TA 2015 yang diaudit KAP dan BPK sebanyak 34 sampel dengan entitas yang sama. Metode yang digunakan adalah uji beda dua kelompok dan analisis kovarian. Hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan oleh BPK memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP dalam hal jumlah temuan SPI, jumlah temuan kepatuhan, dan tingkat penyimpangan nilai temuan. Untuk entitas yang sama waktu yang dibutuhkan oleh KAP dalam pemeriksaan lebih panjang dibandingkan BPK.

---

This study sets out to investigate the audit quality of Public Accounting Firm PAF and The Audit Board of the Republic of Indonesia BPK in examining local government financial statement as well as the amount of time required to complete an audit. The test was conducted using two sample groups. The first group is 34 entities audited by PAF in Fiscal Year 2015 as compared to the same 34 entities audited by BPK in the Fiscal Year 2014. The second group is 34 entities audited by PAF in the Fiscal Year 2015 as compared to 34 other entities in the year the same using paired matched sample criteria. This study applies quantitative research in which t test and regression test serve as the tools for data analysis and hypotheses testing.

The results of the study depicted that audit by BPK had better quality compared to audit conducted by PAF. Such results are demonstrated by more audit findings obtained by BPK than PAF, both in terms of findings of internal control systems, findings of non compliance, and value of audit findings. Furthermore, the results indicate that there is no significant difference regarding the amount of time required by PAF and BPK."

"Badan Pemeriksa Keuangan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mulai dari Pemerintah Pusat Kementerian Lembaga Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Kota BUMN dan BUMD Hasil observasi menunjukkan bahwa manajemen pemeriksaan yang dilakukan BPK dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berupa aplikasi e BPK dan eAudit Aplikasi tersebut memiliki database yang tersebar baik di Kantor Pusat maupun 33 Kantor Perwakilan sehingga pemeriksa BPK membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan analisis data pemeriksaan Oleh karena itu BPK memerlukan sebuah data warehouse yang menggabungkan seluruh data e BPK dan eAudit untuk melakukan analisis data pemeriksaan Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah prototype data warehouse pemeriksaan Perancangan data warehouse dilakukan dengan menggunakan pendekatan bottom up dan menggunakan metodologi Kimball 1996 dengan memanfaatkan sumber data pemeriksaan yang sudah ada Pengumpulan data didapatkan dari hasil observasi lapangan dokumen internal organisasi dan wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan pengolahan data di BPK Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan proses mapping data auditee untuk mentransformasikan data sumber pemeriksaan yang beragam sedangkan proses ETL dirancang secara otomatis Rancangan arsitektur dan model data warehouse dibuat dengan berdasarkan kebutuhan pengguna serta analisis sumber data pemeriksaan yang ada Dengan memanfaatkan rancangan data warehouse ini pemeriksa BPK diharapkan dapat melakukan proses analisis data laporan keuangan auditee lebih cepat dan mudah

---

Badan Pemeriksa Keuangan BPK has the task to audit the management and financial responsibility of Central Government Ministries Institutions Government of the Province District City state and local enterprises Observations show that BPK use eAudit and e BPK information systems to manage the audit The information systems has a database that is distributed both at head office and 33 representative offices so the auditor need more time to analyze the data Therefore BPK requires a data warehouse that incorporates all the data of e BPK and eAudit to conduct data analysis This research aims to create a data warehouse prototype of financial audit The design of a data warehouse use bottom up approach and Kimball methodology 1996 by utilizing the existing financial audit data sources The collection of data obtained from the results of field observations organization 39 s internal documents and interviews with informants related to data processing in BPK The results of this research indicate that the data mapping process is needed to transform the various financial audit data source and ETL process is designed by automatically The design of the data warehouse architecture and the model are based on user requirements and the analysis of financial audit data source By utilizing this data warehouse design the auditor is expected to analyze financial data more quickly and easily"

"Berdasarkan pasal 23 UUD 1945, pengelolaan keuangan negara ditunjukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan non ekonomi merupakan dua elemen yang membentuk kemakmuran rakyat. Kajian ini ditujukan untuk menghubungkan antara audit keuangan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Provinsi Bali. Metodologi deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara audit keuangan dengan kesejahteraan rakyat melalui teknik komparasi dan scatter plot digunakan dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan ekonomi di Bali secara umum lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu dalam kajian ini dibuktikan bahwa secara empiris belum ada hubungan yang kuat antara audit keuangan khususnya dengan kesejahteraan rakyat. "