Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konfigurasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKI) yang diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan/pemeriksaan keuangan negara memiliki beban konstitusional untuk mengawasi penegakan konsepsi kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kendati demikian, pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI menjauh dari hakikat pendiriannya dengan perluasan kewajiban pemeriksaan kepada pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menajam dengan diterbitkannya paket perundang-undangan keuangan negara yang kemudian memperluas lingkup pemeriksaan keuangan negara kedalam keuangan daerah, BUMN, BUMD, dan bentuk-bentuk keuangan lainnya dalam lingkup keuangan publik. Tesis ini hendak melihat pelaksanaan dari pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat serta kedudukan ideal dari BPK-RI dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menyertakan perbandingan pemeriksaan BPK dari tiga negara. Hasil dari penelitian menemukan bahwa perluasan definisi keuangan negara menggeser kedudukan BPK dari pemaknaannya untuk menjamin tercapainya kedaulatan rakyat dalam otorisasi keuangan negara menjadi lembaga yang cenderung melakukan kegiatan teknis pemeriksaan layaknya lembaga pemeriksa internal yang berada dibawah kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun kedudukan BPK yang ideal dibangun lewat fokus kinerja untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban APBN sebagai wujud keuangan negara berdasarkan pada otorisasi anggaran lewat mekanisme berjenjang dan terpadu yang mengkolaborasikan hasil pemeriksaan lembaga-lembaga pemeriksa internal pemerintah sehingga tidak hanya menjamin efektifitas dan efisiensi hasil pemeriksaan, namun juga kualitas yang teruji dari berbagai tingkat pemeriksaan regional.

---

The configuration of the Supreme Audit Borad of the Republic of Indonesia (BPK-RI) which is mandated directly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a state institution who responsible for the supervision/auditing of state finances has a constitutional burden to oversee the enforcement of the concept of people's sovereignty which is reflected in budget accountability. However, the supervision/inspection carried out by BPK-RI has moved away from the nature of its establishment by expanding the audit obligation to the management of state finances. This condition was sharpened by the issuance of a package of state finance legislation which then expanded the scope of state financial audits into regional finance, BUMN, BUMD, and other forms of finance within the scope of public finance. This thesis meant to look at the implementation of supervision/auditing of state finances as a manifestation of people's sovereignty and the ideal position of BPK-RI in conducting supervision/auditing of state finances. The research used a normative juridical methode by including a comparison of Supreme Audit Institutions examinations from three countries. The results of the study found that the expansion of the definition of state finance shifted the position of the BPK-RI from its meaning as an agency to ensure the authorization of people's sovereignty in state finances to an institution that tends to carry out technical inspection activities like an internal audit agency under the authority of the President in managing state finances. The ideal position of the BPK-RI formed through a focus in performance to achieve transparency and accountability in the management of state finances by supervising/examining the accountability of the APBN as a form of state finances through a tiered and integrated mechanism that collaborates the results of audits done by government's internal audit institutions as to, not only guarantees effectiveness and efficiency of inspection results, but also the quality tested from various regional inspection levels."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai determinan kualitaspemeriksaan keuangan negara yang terdiri dari kualitas auditor, akuntabilitaskeuangan auditee, serta pelaksanaan reviu oleh pihak ketiga (cross review).Penelitian dilakukan atas 238 pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tinggi Negara (LKKL) Tahun Anggaran 2012-2014. Kualitaspemeriksaan, yang diukur dengan Indeks Kualitas Pemeriksaan dikembangkandari indikator kualitas pemeriksaan BPK. Sementara itu, kualitas auditor yangdiukur dengan Skor Kualitas Auditor diekstrak dari 12 variabel denganmenggunakan metode principle component analysis. Proses ekstraksimenghasilkan 5 komponen utama pembentuk kualitas auditor, yaitu pelatihan,pengalaman, pendidikan, motivasi, dan profesionalisme.Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadapkualitas pemeriksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor dengan kualitastinggi mampu mendeteksi temuan berindikasi pidana dan merumuskanrekomendasi yang berkualitas sehingga dapat ditindaklanjuti oleh auditee.Akuntabilitas keuangan auditee yang diukur dengan temuan dan opinipemeriksaan berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan. Auditee denganakuntabilitas keuangan baik, yang diindikasikan dengan temuan yang sedikit danopini yang baik, akan memperoleh sedikit rekomendasi sehingga menjadi fokusdalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Pelaksanaan cross review jugaberpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan karena cross review akanmendorong auditor untuk lebih teliti dalam memeriksa sehingga kemungkinanuntuk mendeteksi temuan menjadi besar dan rekomendasi yang dihasilkannya menjadi berkualitas.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the determinants of state financial audit qualitywhich consist of auditor quality, auditee financial accountability, and cross review. Thisstudy uses sample of 238 financial audits on government institution and ministry in 2012-2014. Audit quality is measured by audit quality index using two audit quality indicatorsfrom Audit Board of Republic of Indonesia. Meanwhile, auditor quality is measured byauditor quality score and extracted from twelve variables by using principle componentanalysis method. The extraction resulted five principal components that formed auditorquality which are training, experience, education, motivation, and profesionalism.The result shows that auditor quality has positive effect on audit quality. This indicatesthat high quality auditor is able to detect fraud findings and to formulaterecommendations that easily followed up by auditee. Auditee financial accountability asmeasured by audit findings and opinions has positive effect on audit quality. Auditee thathas fair accountability as indicated by less findings and unqualified opinions wouldreceive less recommendations, so they would be more focus on following up therecommendations. Cross review also has positive effect on audit quality because it wouldencourage auditor to be more cautious in conducting the audit so the probability todiscover the fraud is high and the recommendations that produced would be appropriate."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang paling signifikan dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology (SSM) dan pendekatan contingency theory. Penelitian ini menemukan empat masalah Pelaporan Keuangan DJBC yang signifikan yaitu perhatian dan komitmen DJBC yang kurang, pengembangan aplikasi DJBC yang belum jelas arahnya, minat pegawai DJBC yang kurang terhadap tugas dan fungsi pelaporan keuangan, dan pengendalian internal yang kurang optimal dalam pengelolaan penerimaan dan piutang. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh DJBC yaitu meningkatkan peran Laporan Keuangan DJBC, memprioritaskan pengembangan aplikasi pelayanan DJBC yang mendukung sistem akuntansi, manajemen pegawai yang terkait dengan pelaporan keuangan, dan mengoptimalkan peran unit kerja terkait.

---

This research aims to identify the most significant problems of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Financial Reporting and formulate recommendations to resolve the issue. This research is conducted by the soft system methodology (SSM) and the contingency theory approach. This research finds four significant problems of DJBC Financial Reporting that lack of DJBC attention and commitment, unclear direction of DJBC application development, lack of interest of employees in the duties and functions of financial reporting, and lack of internal controls in the management of receipts and receivables. This research recommends DJBC to enhance the role of the DJBC Financial Statements, prioritize the development of applications that support the services DJBC accounting system, personnel management related to financial reporting, and optimize the role of the related units."

"Penelitian ini bertujuan membandingkan kualitas pemeriksaan KAP dan BPK RI serta jangka waktu yang dibutuhkan oleh keduanya dalam menyelesaikan pemeriksaan tersebut. Pengujian dilakukan atas LK yang diaudit BPK dan KAP TA 2015 dengan sampel masing-masing sebanyak 34 entitas serta antara LK TA 2014 dan TA 2015 yang diaudit KAP dan BPK sebanyak 34 sampel dengan entitas yang sama. Metode yang digunakan adalah uji beda dua kelompok dan analisis kovarian. Hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan oleh BPK memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP dalam hal jumlah temuan SPI, jumlah temuan kepatuhan, dan tingkat penyimpangan nilai temuan. Untuk entitas yang sama waktu yang dibutuhkan oleh KAP dalam pemeriksaan lebih panjang dibandingkan BPK.

---

This study sets out to investigate the audit quality of Public Accounting Firm PAF and The Audit Board of the Republic of Indonesia BPK in examining local government financial statement as well as the amount of time required to complete an audit. The test was conducted using two sample groups. The first group is 34 entities audited by PAF in Fiscal Year 2015 as compared to the same 34 entities audited by BPK in the Fiscal Year 2014. The second group is 34 entities audited by PAF in the Fiscal Year 2015 as compared to 34 other entities in the year the same using paired matched sample criteria. This study applies quantitative research in which t test and regression test serve as the tools for data analysis and hypotheses testing.

The results of the study depicted that audit by BPK had better quality compared to audit conducted by PAF. Such results are demonstrated by more audit findings obtained by BPK than PAF, both in terms of findings of internal control systems, findings of non compliance, and value of audit findings. Furthermore, the results indicate that there is no significant difference regarding the amount of time required by PAF and BPK."

"Berdasarkan pasal 23 UUD 1945, pengelolaan keuangan negara ditunjukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan non ekonomi merupakan dua elemen yang membentuk kemakmuran rakyat. Kajian ini ditujukan untuk menghubungkan antara audit keuangan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Provinsi Bali. Metodologi deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara audit keuangan dengan kesejahteraan rakyat melalui teknik komparasi dan scatter plot digunakan dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan ekonomi di Bali secara umum lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu dalam kajian ini dibuktikan bahwa secara empiris belum ada hubungan yang kuat antara audit keuangan khususnya dengan kesejahteraan rakyat. "

"Laporan magang ini membahas mengenai proses pengauditan atas laporan keuangan PT ABC Industri yang dilakukan oleh KAP IJE untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, khususnya terhadap akun aset tetap. Prosedur audit yang dilakukan dimulai dari tahap penerimaan klien, perencanaan, pengujian dan pengumpulan bukti, hingga evaluasi dan pelaporan. Laporan magang ini juga membahas analisis perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT ABC Industri atas aset tetap yang dimilikinya dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 dan PSAK 16. Berdasarkan hasil proses pengauditan, KAP IJE tidak menemukan adanya temuan atau salah saji material dari hasil pengujian. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi dan proses audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This internship report explains the process of PT ABC Industris financial statements audit conducted by KAP IJE for the period ended in 31 December 2015, in particular on fixed asset. Audit procedures performed starting from client acceptance, planning, testing and evidence collection, until evaluation and reporting. This internship report also explains the analysis of the accounting treatment applied by PT ABC Industri for fixed asset in accordance with Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 and PSAK 16. KAP IJE did not find any material misstatements or any findings from the test results. Based on the analysis, it was concluded that the accounting treatment and audit procedures is in accordance with the applicable standards."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas, jabatan rangkap, masa jabatan komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Sampel yang digunakan adalah 135 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam indeks Kompas 100 tahun 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Sedangkan, efektivitas dan jabatan rangkap komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama komite audit menjabat pada suatu perusahaan, maka fungsi pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan semakin tidak efektif sehingga menyebabkan jangka waktu pelaporan keuangan semakin panjang.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to determine the effect of effectiveness, multiple directorship, and tenure of the audit committee to the timeliness of financial reporting. This study uses multiple linear regression method. This study use 135 companies listed in Indonesia Stock Exchange and included in the index Compass 100 2011 2013 as samples. The results prove that the tenure of audit committee has positive significant effect on the timeliness of financial reporting. Meanwhile, the effectiveness and multiple directorship of the audit committee does not affect the timeliness of financial reporting. It shows that the longer audit committee serves on a company makes their monitoring function to the financial reporting process is less effective and it causes longer financial reporting lead time. "

"Laporan magang ini membahas mengenai proses audit atas kas dan muka pada laporan keuangan program hibah Organisasi PREMI yang dilakukan oleh KAP PAI untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Secara lebih rinci laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas kas dan uang muka kebijakan akuntansi pada laporan keuangan program hibah analisis prosedur audit dan analisis kebijakan akuntansi. Berdasarkan proses audit meskipun ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilakukan KAP PAI atas kas dan uang muka telah sesuai dengan teori dan standar audit yang berlaku serta kebijakan akuntansi atas kas dan uang muka pada laporan keuangan program hibah telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Prinsip prinsip yang berlaku umum di Indonesia.

---

The report is aimed to explain the audit process of cash and advance of grant program financial statements of PREMI Organization done by KAP PAI for the priod anded December 31 2014 Furthermore the report discuss the audit procedures of cash and advance the accounting policies of grant program financial statements analysis of audit procedures and analysis of accounting policies.

Based on the result despitethe finding of some weakness in its practice the result suggested that audit procedures which are applied by the KAP PAI have complied with the theory and audit standards which prevail. In addition the accounting policies of cash and advance of policies of grant program financial statements have complied with the regulation and Generally Accepted Accounting Principles GAAP in Indonesia."