Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara akan berjalan dengan baik apabila investasi dan perekonomian berkembang di IKN. Salah satu instrumen pendukung yang digunakan adalah pemberian insentif perpajakan yang tertera dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 mengenai Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah insentif diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modal di IKN, namun, insentif yang digelontorkan dalam jumlah banyak dapat mengikis penerimaan pajak tanpa memberikan dampak besar terhadap manfaat yang diterima oleh pemerintah. Karena itu, diperlukan analisis atas formulasi kebijakan serta penguatan kapasitas administrasi atas insentif PPh di IKN Nusantara untuk memastikan insentif perpajakan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan insentif PPh di IKN Nusantara telah sejalan dengan serangkaian tahap dalam konsep formulasi kebijakan, namun belum memenuhi komponen administrative capacity dilihat dari belum adanya peraturan turunan hingga aplikasi yang akan digunakan. Sebaiknya, pemerintah menentukan kriteria evaluasi secara jelas dan merinci atas pemberian insentif PPh di IKN agar manfaat dan biaya yang terealisasikan dapat terukur dan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang disertai dengan keterlibatan sasaran utama kebijakan dalam proses formulasi kebijakan tersebut serta mempercepat penguatan setiap komponen administrative capacity.

---

The relocation of the National Capital to Nusantara will goes well if investment and the economy develops in IKN. One of the supporting instruments used is the provision of tax incentives as stated in PP Number 12 of 2023 concerning the Provision of Business Licensing, Ease of Business and Investment Facilities for Business Actors in the Capital City of Nusantara. A number of incentives are expected to be able to attract investors to invest in IKN, however, incentives disbursed in large quantities can erode tax revenues without having a major impact on the benefits received by the government. Therefore, analysis of policy formulation and strengthening of administrative capacity for income tax incentives in IKN Nusantara is needed to ensure that tax incentives can be utilized optimally. The approach used is post-positivist with data collection carried out qualitatively through in-depth interviews and literature study. The results of this research show that the income tax incentive policy formulation in IKN Nusantara is in line with a series of stages in the policy formulation concept, but has not yet fulfilled the administrative capacity’s components seen from the absence of derivative regulations to the applications that will be used. It would be better if the government determines clear and detailed evaluation criteria for the provision of PPh incentives in IKN so that the benefits and costs realized can be measured and in line with the designed objectives accompanied by the involvement of the main policy targets in the policy formulation process and accelerate the strengthening of each administrative capacity’s component."

"Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan insentif pajak di Ibu Kota Nusantara melalui Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2023 yang bertujuan untuk menarik investasi. Namun, komitmen Indonesia terhadap pilar dua OECD Global Minimum Tax (GMT) menimbulkan tantangan terhadap efektivitas insentif ini, terutama insentif pajak penghasilan, di bawah skema tarif pajak minimum global 15%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, tantangan, dan keberlanjutan kebijakan insentif pajak penghasilan di Ibu Kota Nusantara dalam perspektif pilar dua OECD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak di Ibu Kota Nusantara penting diterapkan untuk memberikan kepastian hukum kepada calon investor di tengah isu politik Indonesia 2024. Selain itu, terdapat tantangan dalam penerapan insentif pajak ini, terutama terkait kompleksitas kebijakan dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Kebijakan insentif pajak juga tetap akan diterapkan sambil menunggu perkembangan dan peraturan resmi terkait GMT di Indonesia. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mendesain ulang insentif pajak setelah penerapan resmi GMT dengan bentuk seperti Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) dan Marketable Transferable Tax Credit (MTTC).

---

The Indonesian government has introduced tax incentives in the Capital City of Nusantara through Government Regulation No. 12 of 2023 aimed at attracting investment. However, Indonesia's commitment to OECD Pillar Two Global Minimum Tax (GMT) poses challenges to the effectiveness of these incentives, especially income tax incentives, under the global minimum tax rate scheme of 15%. This study aims to analyze the urgency, challenges, and 2 sustainability of income tax incentive policies in the Capital City of Nusantara following Indonesia's commitment to OECD Pillar Two. This research employs a qualitative descriptive method with data collection techniques from literature studies and field research through indepth interviews with relevant parties. The results of the study indicate that tax incentives in the Capital City of Nusantara are crucially applied to provide legal certainty to potential investors amidst the political issues in Indonesia in 2024. Additionally, there are challenges in implementing these tax incentives, particularly concerning policy complexity and stakeholder involvement. Tax incentive policies will continue to be implemented while awaiting developments and official regulations related to GMT in Indonesia. The government also considers redesigning tax incentives after the official implementation of GMT, with the possibility of introducing forms such as Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) and Marketable Transferable Tax Credit (MTTC)."

"Tax Holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak penghasilan yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Saat ini kebijkan tax holiday dituangkan dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018, yang mana ketentuan tersebut termasuk ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kebijakan tax holiday sebelum diterbitkannya PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tidak optimal, dan juga membahas mengenai implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan juga akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kebijakan tax holiday dalam peraturan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal antara lain adalah, faktor ketidakpastian dalam pemberian keputusan tax holiday, faktor birokrasi dan persyaratan yang menyulitkan, serta faktor lain selain pajak, berupa kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan juga ketersediaan infrastruktur. Selain itu, berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (1980), implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah dilakukan dengan cukup baik. Aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang ditunjukan dengan kebijakan tax holiday yang lebih mengedepankan kepastian, kemudahan, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Tetapi tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. 

---

Tax Holiday is one of the income tax incentives policy that being intensified by Indonesian Government to increase foreign direct investment in Indonesia. Tax holiday policy that contained in the MoF Regulation of the Republic Indonesia Number 150/PMK.010/2018 is included in XVI Economic Policy Package. Therefore this research is intended to analyse factors that make former tax holiday policy before Mof 150/PMK.010/2018 is not optimal, and also to analyse the  implementation of tax holiday policy that contained in MoF Regulation Number 150/PMK.010/2018. This research is using qualitative approach with descriptive researh type and qualitative analysis technique.

The result showed that there are three factors that make tax holiday policy before MoF 150/PMK.010/2018 is not optimal which are, uncertainty of the decision making of tax holiday, bureaucracy and difficult requirements factor, and also other non-tax factors such as certainty of law, economic stability, and infrastructure availibility. Furthermore, based on implementation theory stated by Grindle (1980), the implementation of tax holiday policy in Mof Regulation Number 150/PMK.010/2018 is already quite well. The regulation  itself is better than before, indicated by the fact that the new tax holiday policy is uphold certainty, simplicity, and trust to the taxpayer. However there are still some deficiency found in the implementation process of that policy. "

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara mendalam) dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian berlangsung pada saat pembahasan Raperda Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pembuatan Kebijakan Insentif tersebut dilatarbelakangi oleh posisi Kabupaten Sleman yang strategis sehingga rawan akan fenomena konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, dan alternatif kebijakan yang dipilih sebagai insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian adalah pengurangan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian dicantumkan dalam Pasal 8 Peraturan daerah tersebut.

---

This undergraduate thesis was conducted to get a overview of how the process of formulations policy property tax incentive on agricultural land in the Sleman Regency. This study used a qualitative approach to techniques of collecting data through field reasearch (Indepth-Interview) and literatur study. The results of this research show that the process of formulation policy property tax insentive on agricultural land takes place at the time of the discussion of the draft regulation the number 11 in 2012 about the rural and urban property tax. The incentive policies backed by the creation of the strategic position of Sleman Regency so prone to the phenomenon of conversion of farmland to non farmland, and alternative policy chosen as tax incentives for agricultural land is the reduction of tax rates was then be stated in the section 8 regulations of the area."

"Tax Holiday merupakan salah satu insentif pengurang Pajak Penghasilan Badan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Investor untuk melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara. Peraturan yang mengatur terkait dengan kebijakan tax holiday di Ibu Kota Nusantara adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya manfaat terkait insentif kebijakan tax holiday di IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat biaya dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Biaya tersebut terdiri dari biaya belanja perpajakan, biaya karena terdapat potensi penerimaan pajak yang hilang, biaya pengembangan sistem terintegrasi OSS, biaya penyediaan infrastruktur, dan biaya kepatuhan pajak bagi investor. Sementara itu, juga terdapat manfaat yang akan diperoleh seperti, pemerataan ekonomi, mendorong pengembangan teknologi baru, kesempatan mendapatkan insentif tax holiday dengan investasi yang lebih kecil bagi investor, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di sekitar IKN dan wilayah mitra.

---

Tax Holiday is one of the incentives to reduce Corporate Income Tax provided by the Government to Investors to invest in the National Capital City. The governing regulation related to the tax holiday policy in the National Capital City is Government Regulation Number 12 of 2023. This research was conducted with a qualitative approach using descriptive research type and qualitative data analysis techniques. This research aims to analyze the benefit costs related to the tax holiday policy incentives in the IKN. The results showed that there are costs and benefits for the parties involved. The costs consist of tax expenditure costs, costs due to potential lost tax revenue, OSS integrated system development costs, infrastructure provision costs, and tax compliance costs for investors. Meanwhile, some benefits will be obtained such as economic equality, encouraging the development of new technologies, the opportunity to get tax holiday incentives with smaller investments for investors, and encouraging the economic growth of local communities around IKN and partner areas."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu alasan pemerintah menerapkan tax holiday, proses formulasi tax holiday, dan tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan tax holiday karena amanat dari undang-undang, tax competition, dan dampak positif dari tax holiday. Proses formulasi kebijakan tax holiday telah mengikuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007, model rasional sederhana Patton dan Savicky, dan aspek-aspek insentif pajak menurut Easson. Akan tetapi, formulasi kebijakan tax holiday tersebut belum mengikutsertkan secara langsung pihak swasta, asosiasi, dan pemerintah daerah sehingga kurang aspiratif. Tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday adalah positif. Akan tetapi, ketentuan tax holiday kurang jelas dan rumit, serta diskriminasi antara investor baru dengan investor lama.

---

The issues of this underthesis are the reason of the government implemented tax holiday, formulation process of tax holiday, respone of industry players who already existing about tax holiday. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result showed that the reason of the government implemented tax holiday because of the mandate of law, tax competition, and positive effect of tax holiday. The formulation process has followed the stages of the Minister of Administrative Reform Number: PER/04/M.PAN/4/2007, according to a simple rational model of Patton and Savicky, and importance aspects of Easson. Nevertheless, the formulation is not directly involve private sector, association, and local government, so that less aspiration. Responses of existing industry to tax holiday is a positive. However, the provision of tax holiday is less clear and complex, as well as discrimination between new and old investors."

"Belum banyak riset yang mengkaji tentang evaluasi kebijakan pemberian insentif penghasilan atas industri tekstil. Tujuan utama pemberian insentif pajak kepada industry tekstil adalah mencegah Industri tekstil melakukan penutupan pabrik, dan berdampak pada Pemutusan Tenaga Kerja (PHK) terhadap buruh dan terjadinya gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah .Ketentuan yang mengatur pemberian insentif pajak penghasilan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 Tahun 2013.Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan tersebut berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, responsivitas, dan ketetapan. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan tersebut belum efektif , respon yang rendah dan belum tepat guna.

---

Has not been a lot of research that examines the evaluation of policy incentives on income from the textile industry. The main purpose of tax incentives to the textile industry is the textile industry doing to prevent plant closures, and impact on the Termination of Employment to the workers and the turmoil on the financial markets and the exchange rate. Provisions governing income tax incentives are Minister of Finance Regulation Reducing the number 124/PMK.011/2013 amount of income tax of Article 25 and Delays Payments Income Tax of Article 29 in 2013. Study discusses the policy evaluation is based on the evaluation criteria according to Dunn's policy is based on the evaluation criteria of effectiveness, responsiveness , and permanence. The results from this research that the policy has not been effective, low response and not appropriate. "

"Fenomena mengenai masyarakat yang menilai tidak dilibatkan dalam perancangan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 yang diatur dalam Pergub Nomor 16 Tahun 2024 mendasari tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis proses perumusan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024 dan menganalisis dampak terhadap fiskus dan juga wajib PBB-P2 atas perubahan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024 melalui tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan dengan baik. Adapun permasalahan publik yang melatarbelakangi perubahan kebijakan ini adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif sehingga menimbulkan ketimpangan antara masyarakat berpenghasilan rendah dengan masyarakat berpenghasilan tinggi sehingga menilai kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2023 tidak tepat sasaran. Selanjutnya, dalam proses perumusan kebijakan masyarakat tidak melibatkan partisipasi masyarakat, maka dalam proses perumusan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 sebaiknya pemerintah dapat lebih transparan dan mengundang masyarakat dalam proses perumusannya. Selanjutnya, untuk dampak perubahan kebijakan dari sisi fiskus, yaitu peningkatan penerimaan PBB-P2, monitoring kebijakan, sosialisasi kebijakan, melakukan pelatihan kepada aparat kebijakan, dan potensi implementasi yang tidak optimal sehingga fiskus harus melakukan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi terkait implementasi kebijakan. Selanjutnya, dampak bagi wajib PBB-P2 adalah pengurangan beban wajib PBB-P2 dan kenaikan beban wajib PBB-P2 yang pada tahun ini tidak masuk dalam kriteria sehingga wajib PBB-P2 perlu melakukan pemutakhiran data dan rajin untuk mencari sosialisasi terkait dengan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024 di DKI Jakarta.

---

The phenomenon of the community not being involved in the design of the PBB-P2 principal exemption incentive policy stipulated in Gubernatorial Regulation No. 16 of 2024 underlies the objectives of this study, namely to analyze the process of formulating the PBB-P2 principal exemption incentive policy in 2024 and to analyze the impact on the tax authorities as well as the PBB-P2 taxpayers of the changes in the PBB-P2 principal exemption incentive policy in 2024. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection through in-depth interviews and literature studies. The study results explain that formulating the PBB-P2 principal exemption incentive policy in 2024 involves problem formulation, policy agenda, selection of alternative policies to solve problems, and policy determination. The public problem behind this policy change is the existence of economic growth that is not inclusive, causing inequality between low-income people and high-income people, thus assessing that the 2023 PBB-P2 principal exemption incentive policy is not on target. Furthermore, in the policy formulation process, the community does not involve community participation, so in formulating the PBB-P2 principal exemption incentive policy, the government should be more transparent and invite the community into the formulation process; furthermore, for the impact of policy changes from the side of the tax authorities, namely increasing PBB-P2 revenue, monitoring policies, socializing policies, conducting training for local tax officers, and the potential for non-optimal implementation so that the tax authorities must carry out monitoring, evaluation, and socialization related to policy implementation. Furthermore, the impact for PBB-P2 obligors is a reduction in the burden of PBB-P2 obligors and an increase in the burden of PBB-P2 obligors who this year are not included in the criteria so that PBB-P2 obligors need to update their data and be diligent in seeking socialization related to the incentive policy for exempting the principal of PBB-P2 in 2024 in DKI Jakarta. "

"Sebagai upaya untuk mendorong kondisi perekonomian nasional, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Penelitian ini menganalisis proses formulasi kebijakan dengan menggunakan model rasional sederhana Patton dan Savicky. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi telah mengikuti tahap-tahap formulasi kebijakan model rasional sederhana Patton dan Savicky, namun proses formulasi kebijakan masih kurang matang. Selain itu, dalam formulasi kebijakan insentif pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap ini terdapat aktor penting yang tidak dilibatkan.

---

As an effort to boost national economic conditions, the government provides income tax incentives on fixed asset revaluation that submitted in 2015 and 2016. This research analyzes the formulation process using simple rational model of Patton and Savicky. This research is conducted by using quantitative-descriptive approach. Data collected through in-depth interviews and library research.

The result showed that the formulation process has followed the stages of simple rational model of Patton and Savicky. Although it has followed the formulation stages, the formulation process is still underdone. In addition, there is an important actors that not involved in this incentive formulation."

"Perdagangan internasional semakin berkembang membuat perjanjian perdagangan bebas antar negara semakin banyak. Perjanjian perdagangan bebas berdampak pada peningkatan nilai impor Indonesia aktivitas impor merupakan salah satu objek pajak di Indonesia Pemerintah melakukan kenaikan tarif Pajak Penghasilan atas aktivitas impor. Penelitian ini mengangkat permasalahan dasar pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor dan proses formulasinya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep kebijakan publik formulasi kebijakan publik kebijakan fiskal kebijakan pajak impor perdagangan internasional tarif dan fungsi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi reguleren pajak menjadi dasar pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif PPh 22 impor sesuai dan memenuhi tahap tahap kebijakan publik.

---

Growth of international trade makes free trade treaty is also increasing. The free trade treaty effect the increase of Indonesian import rate, which is one of the object of taxation in Indonesia. Government increased the rate of income tax article 22. This research raised the issue of basic considerations of the government in making policy of increase in income tax rate article 22 imports and the process of the formulation. Concepts used are public policy, formulation of public policy, import international trade rate fiscal policy taxation policy and tax function. Qualitative research approach with the types of descriptive research. Research showed that regulerend function of tax became the major consideration in formulating income tax art 22 rates increase policies. The process of policy formulations fullfill stages of public policy."