Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timur Leste(RDTL) di bagian pos lintas batas Motamasin (Metamauk-Salele) terdiri atas masyarakat lokal dan masyarakat pendatang (ekspengungsi) dari Timor Leste. Meskipun bahasa kelompok etnis yang digunakan pada umumnya sama, ada unsur-unsur serapan dari bahasa daerah lain yang membedakannya. Tulisan ini mengkaji bagaimana komunikasi antara dua kelompok masyarakat tersebut. Kajian mencakup sikap masyakarat dan pilihan bahasa yang digunakan oleh masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di pos lintas batas Motamasin dalam komunikasi sehari-hari. Dalam kajian ini ditemukan bahwa indeks persentase interpretasi responden terhadap butir tanyaan yang berkenaan dengan sikap terhadap bahasa ibu terletak pada skala 61–80. Hal ini menunjukkan kecenderungan sikap positif masyarakat terhadap bahasa ibu di perbatasan RI-RDTL,sedangkan sikap bahasa masyarakat lokal terhadap bahasa daerah lain berkisar pada skala 0–40 yang menunjukkan kecenderungan sikap negatif. Kecenderungan ini memmengaruhi penggunaan dan pilihan bahasa sehari-hari. Masyarakat lokal cenderung menggunakan bahasa ibu dengan kelompok etnisnya dan masyarakat pendatang dari Timor Leste. Demikian pula dengan masyarakat pendatang dari Timor Leste yang cenderung menggunakan bahasa lokal jika berbicara dengan masyarakatlokal. Sementara itu, bahasa ibu digunakan dengan sesama penutur dari Timor Leste.

---

The RI-RDTL border community in the Motamasin (Metamauk-Salele) cross-border post consists of local people and migrants from the Timor Leste. Although the ethnic group languages used are generally the same, there are absorbing elements from other languages that distinguish them. This paper examines how communication between these two groups works. The study includes community attitudes and language choices used in their daily communication. The study showes that the percentage index of respondents' interpretations of the questions regarding attitudes towards mother tongue lies on a scale of 61–80. This shows the tendency of positive attitudes toward their mother tongue, while attitudes toward other languages range on a scale of 0–40 which shows the tendency of negative attitudes. This tendency influences the use and choiceof dailylanguage. Local people tend to use mother tongue with their ethnic groups and migrant communities from Timor Leste. Likewise, migrants from East Timor. However, they tend to use local language when they comunicate with local people. Mother tongue language is only used with their fellow from Timor Leste"

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana strategi pertahanan di wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Tekanan penelitian ini pada bagaimana kondisi wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga dilihat dan aspek-aspek ketahanan nasional. Temuan penting penelitian ini adalah menonjolnya pendekatan militer dalam menjalankan strategi pertahanan di wilayah perbatasan.Profil wilayah perbatasan dengan negara tetangga menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab permasalahan di wilayah perbatasan demikian banyak meliputi semua aspek ketahanan nasional. Permasalahan seragam dan dominan di semua wilayah perbatasan darat adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspek sosial budaya dan ekonomi yang menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perbatasan dengan negara tetangga umumnya dalam keadaan miskin.Untuk mendukung penelitian ini digunakan metode Armlitical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan priotitas pendekatan yang tepat berdasarkan kriteria-kriteria dari aspek-aspek ketahanan nasional. Responden untuk mengisi kuisioner AHP terdiri dari kalangan militer, pejabat pemerintah dan kalangan masyarakat sipil. Hasil yang diperoleh adalah: pendekatan yang tepat untuk menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan adalah pendekatan kesejahteraan. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan strategi pertahanan. apa yang seharusnya disusun di wilayah perbatasan.Penelitian ini meinberi rekomendasi agat penyusunan strategi pertahanan di wilayah perbatasan sebaiknya memperhatikan peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan. Strategi pertahanan yang sebaiknya digelar adalah mix strategies, di mana strategi yang digelar tidak hanya menggunakan pendekatan militer saja melainkan harus memperhatikan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan diplomasi yang digunakan secara bersama.-sama dengan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi wilayah perbatasan masing-masing. Untuk menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan, kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat harus dioptimalkan melalui koordinasi yang baik antar lembaga."

"Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan serta faktor pendukung dan kendala pemeriksaan dan pelayanan lalu lintas orang dan barang di PLBN Terpadu Nanga Badau. Selanjutnya menentukan strategi peningkatanlayanan PLBN Terpadu Nanga Badau agar lebih baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teori implementasi George C. Edward III dalam buku Agustino (2017) dengan indikator, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan lintas batas. Strategi ditentukan dengan menggunakan konsep Pearce dan Robinson (2000) tentang analisis lingkunganinternal dan eksternal organisasi atau dikenal dengan istilah analisis SWOT. Pedoman dalam menentukan strategi pengembangan wilayah perbatasan menggunakan pendapat C.T. Wu (2001). Strategi tersebut terdiri dari investasiinfrastruktur sebelum pembangunan ekonomi dimulai, investasi sektor swasta serta program kebijakan yang bertujuan memfasilitasi pengembangan lintas batas. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1992) yang dilakukan secara langsung dan terus menerus sehingga data jenuh. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa PLBN Terpadu Nanga Badau merupakan tempat keterpaduan layananunsur CIQS dan kegiatan operasional dan maintenance. Keterpaduan pelayanan terdiri atas 6 (enam) instansi yaitu: BNPP, Bea dan Cukai, Imigrasi, KarantinaHewan dan Tumbuhan, Karantina Ikan dan Karantina kesehatan. Faktor pendukung pelaksanaan berupa peraturan yang jelas, sarana pemeriksaan inti serta sumber daya manusia yang berkualitas sesuai bidangnya. Faktor kendalaberupa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kantor pusat yang berada jauh dari PLBN, jumlah anggaran operasional dan petugas sedikit serta pola kebiasaan masyarakat melakukan lintas batas. Hasil analisis SWOT diketahui bahwa strategi yang tepat dalam meningkatan pemeriksaaan dan pelayanan lintas batas orang dan barang di PLBN Terpadu Nanga Badau adalah memobilisasikekuatan yang ada untuk bisa meminimalisir ancaman dan mengubah menjadi peluang seperti dengan cara diversifikasi layanan dan pemeriksaan.

---

This article described and analyzed the implementation, supporting factors and related obstacles in the implementation of cross border inspections and services for people and goods at the Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau. The objective was to determine the strategy to improve the services at Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau. This research applied descriptive qualitative method. The researcher also applied implementation theory from George C. Edward III, as referred in Agustinos book (2017) with indicators, communication, resources, disposition and organizational structure, all of these elements were used to analyze theimplementation of cross-border inspections and services. The strategy is determined by using the concepts from Pearce and Robinson (2000) about the analysis of the internal and external environment of the organization or better known as the SWOT analysis. The guidelines in determining the strategy for developing the border region was adapted from C.T. Wu (2001). The strategy consists of infrastructure investment prior to economic development, private sector investment and policy programs aimed at facilitating cross-border development. The source of the data were from interviews and field observations. Then, the data were analyzed based on the model from Miles andHuberman (1992). The data obtained were analyzed directly and continuously until the data reached the saturated point. In conclusion, the Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau was a good model of for integrated cross border post that met the service criteria of CIQS and also for operational and maintenance activities. The integrated services consist of 6 (six) agencies,namely: BNPP (National Border Management Authority), Customs, Immigration, Animal and Plant Quarantine, Fish Quarantine and Health Quarantine. The supporting factors for the implementation of inspections and services were clear and definitive regulation, complete inspection facilities and competent human resources for this field. The obstacle factors were limited supporting facilities and infrastructure, head office which was quite distantfrom PLBN, limited operational budget and limited number of officials, and locals habit in dealing with cross border activities. The results of the SWOT analysis revealed that the effective strategy in improving cross-border inspections and services for people and goods in Integrated Cross Border-Post (PLBN) is to mobilize all available resources and power to minimize threatsand transform them into opportunities by conducting diversification of services and inspections."

"Salah satu wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia ialah Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi infrastruktur terutama jalan yang rusak membuat masyarakat lebih berorientasi ke Sarawak- Malaysia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pangan, energi, pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat mempengaruhi ketahanan daerah di wilayah tersebut.Tujuan penelitian adalah untuk mengukur posisi strategis kawasan perbatasan serta menentukan strategi pembangunan daerah perbatasandi Kabupaten Sintang.Penelitian ini berlokasi di Desa Jasa dan Desa Nanga Bayan, karenaberbatasan langsung dengan Sarawak-Malaysia.Metode SWOT untuk mengukur posisi strategis dan AHP untuk milihdesa mana yang lebih diprioritaskanuntuk pembangunannya.

---

One area in Indonesia that directly adjacent to the neighboring Malaysia is West Kalimantan Province. The condition of infrastructures, especially damaged road condition make local society oriented to Sarawak- Malaysia to meet their daily needs, which finally in turn can affect regional resiliance.The purpose in this research is to measure the strategic position in the border area and also determine development strategies in SintangProvince.Research concentration in the thesis are Nanga Bayan village and Jasa village, because both villages are directly adjacent to the neighboring Sarawak Malaysia. Using SWOT research methods to measure the strategic position and AHP to determine the border area development priorities."

"Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan jasa bengkel untuk kendaraan pribadi seperti mobil semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Pada umumnya, masyarakat memilih bengkel yang terpercaya dan terjamin kualitasnya, salah satunya adalah Toko Model Bridgestone. Fasilitas dan pelayanan yang baik mendorong seseorang untuk pergi lebih jauh untuk mendapatkan pelayanan. Hal ini akan menyebabkan jangkauan pelayanan yang dimiliki oleh bengkel melebihi daerah dimana bengkel itu berada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jangkauan pelayanan bengkel di Kota Depok berdasarkan karakteristik lokasi, karakteristik toko model, dan karakteristik konsumen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan komparatif keruangan. Hasil menunjukkan bahwa toko model yang memiliki karakteristik lokasi, yaitu berada di jaringan jalan kolektor dan berada pada penggunaan tanah wilayah usaha yang besar dan juga karakteristik toko model yang berupa fasilitas yang lebih lengkap dan kapasitas mobil yang lebih banyak, memiliki jangkauan pelayanan yang lebih jauh dan jumlah konsumen yang lebih banyak. Sedangkan toko model yang memiliki karakteristik lokasi, yaitu berada di jalan lokal dan berada pada penggunaan tanah wilayah usaha kecil, dan juga memiliki fasilitas dan kapasitas mobil yang lebih sedikit, ternyata memiliki jangkauan pelayanan yang lebih dekat dan jumlah konsumen yang lebih sedikit.

---

Society's demand for motor vehicle repair service—such as car service station—increase simultaneously with the escalating number of private vehicle. Generally, people choose trustworthy service station with guaranteed quality, e.g. Bridgestone Authorized Outlet. Good facility and service pull a customer from a distance to come to the shop. This factor will cause the service station’s service reach to extend beyond the district it is located in. This research’s objective is to understand the car service station catchment area in Depok based on locational characteristic, authorized outlet characteristic, and consumer characteristic.

Descriptive and spatial comparative analyses were used in this research. The result has shown that authorized outlet with locational characteristic namely, situated in the collector roads network and use a bigger land for its business complex, and also with authorized outlet characteristic namely more complete facility and larger capacity for cars, had reach more consumers including those who live within considerably long distance. Meanwhile, authorized outlet with locational characteristic namely situated in the local street network and use smaller land with less facility and car capacity, had shorter reach and less consumer. "

"Penelitian ini menganalisis faktor penentu keputusan individu untuk berpartisipasi dalam perdagangan lintas batas informal (ICBT) dan sejauh mana pendapatan rumah tangga dipengaruhi oleh partisipasi individu dalam ICBT. Dengan menerapkan metode pengambilan sampel melalui snowball method, peneliti melakukan survey kepada 77 individu yang melakukan ICBT dan 70 individu yang tidak melakukan ICBT yang menetap di daerah perbatasan Entikong, Indonesia. Kuesioner ICBT diadopsi dari Uganda Bureau of Statistics (UBOS) tahun 2008. ICBT tidak dikenakan pajak akan tetapi bersifat resmi sesuai Border Trade Agreement 1970. ICBT mengizinkan pedagangan untuk melakukan aktivitas jual beli barang-barang tertentu di daerah tertentu di bawah Rp. 2.025.900 (RM 600). Jumlah barang yang diperdagangkan setiap bulan juga terbatas. Untuk mengidentifikasi peran ICBT bagi daerah Entikong, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pertama, sebuah model partisipasi dalam ICBT diestimasi menggunakan regresi multivariat logit. Hasil penunjukkan bahwa gender, lokasi, jarak, banyaknya jumlah pekerjaan yang dimiliki, posisi sebagai kepala rumah tangga dan kepemilikan asset mempengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam ICBT. Kedua, sebuah model regresi OLS digunakan untuk menginvestigasi manfaat moneter bagi individual dari ICBT. Hasil mengindikasikan bahwa partisipasi dalam ICBT mendorong pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, khususnya pendapatan sekunder di daerah. Ketiga, peneliti memeriksa karakteristik dari ICBT dan menunjukkan bahwa komoditas ekspor utama adalah terong dan lada. Sedangkan komoditas impor utama adalah gula dan minyak goreng. Profit yang dihasilkan dari ICBT ini sebagian besar digunakan sebagai modal untuk diinvestasikan kembali, membayar pinjaman, dan membayar biaya sekolah anak. Peneliti menyimpulkan bahwa ICBT diperlukan sebagai sumber pendapatan yang penting bagi individu di Entikong dan sebagai mekanisme individu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketiadaan ICBT akan membuat kondisi perekonomian rumah tangga semakin memburuk, sehingga pemerintah perlu langkah lebih lanjut untuk menyelesaikan situasi tersebut melalui program jaminan sosial yang mahal. Akan tetapi, masih dipertanyakan apakah pemerintah benar-benar mendapatkan manfaat dari formalisasi perdagangan skala kecil ini.

---

This study analyzes the determinants of people's participation in informal cross-border trade (ICBT) and to what extent household income is affected by participation in informal trade. By applying a snowball sampling method, the author carried out a survey among 77 ICB traders and 70 non-ICB traders who live all in the Entikong border area of Indonesia. The ICBT questionnaire developed by the Uganda Bureau of Statistics (UBOS) in 2008 was adapted. ICBT is non-taxed but formalized in Indonesia since 1970 under The Border Trade Agreement. It allows traders within a certain area to exchange pre-specified goods below a value of Rp. 2,025,900 (RM 600). The numbers of monthly trades are also limited. To assess the role of ICBT for the Entikong region I make use of quantitative and qualitative methods. First, a model of ICBT participation is estimated using a multivariate logit regression. The findings illustrate that gender, location, distance, multiplicity of jobs, position in a household and asset ownership affect the decision to engage in ICBT. Second, an OLS regression model was employed to examine the individual monetary benefit from ICBT.

The result indicates that ICBT participation boosts income and improves the household's economic prosperity, especially secondary income in the Entikong region results to a large extend from ICBT. Third, I assess the nature of trade and show that the major exported goods are sour eggplant and pepper. The major imported goods are sugar and cooking oil. Proceeds from ICBT are mainly used for reinvestment, for rental payments and to cover school fees. I conclude that ICBT is needed as an important source of income in Entikong and a coping mechanism. In the absence of ICBT, the economic conditions of the households would be worse suggesting that the government would need to step in with social programs that are costly. Therefore, it is questionable whether the government would really gain from formalizing this small-scale cross-border trade."

"The government of Bengkayang Regency has decided that the border area is one of the agropolitan region development programs. Herce, a study on the sustainability level of border area as the agropolitan region development is required

---

."