Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelindungan terhadap pengguna jalan tol sebagai konsumen merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, hal ini harus diiringi dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tulisan ini menganalisa mengenai pelindungan konsumen di jalan tol dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol, khususnya PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dalam mengatasi kasus pungutan liar yang terjadi dalam ruas jalan tol. Penggunaan jasa derek di jalan tol cukup tinggi, yang terkadang dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pungutan liar. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan doktrinal yang didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia serta teori-teori yang sesuai dengan situasi yang terjadi. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mengacu pada hukum positif di Indonesia, seperti KUHPER, KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU Jalan, UU Jalan Tol, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelindungan konsumen. Dari kasus pungutan liar derek mobil ini, terungkap bahwa hak-hak yang dimiliki konsumen atas keamanan dan transparansi biaya sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen telah dilanggar. Sehingga dalam hal ini, Badan Usaha Jalan Tol sebagai pelaku usaha bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian, Badan Usaha Jalan Tol juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap praktik pungutan liar yang terjadi dalam jasa layanan derek mobil di Jalan Tol Jagorawi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peraturan yang berkaitan sehingga praktik pungutan liar derek mobil ini dapat diminimalisir.

---

Protection of toll road users as consumers is an important aspect that needs to be considered, this must be accompanied by the application of Minimum Service Standards (MSS) for Toll Roads by applicable regulations. This paper analyzes the protection of consumers on toll roads and the responsibilities of Toll Road Business Entities, especially PT Jasa Marga (Persero) Tbk, in overcoming cases of illegal levies that occur on toll roads. The use of towing services on toll roads is quite high, which is sometimes utilized by unscrupulous people to commit illegal levies. This research utilizes a doctrinal approach based on applicable regulations in Indonesia and theories that are following the situation. The data used in this research is secondary data that refers to positive laws in Indonesia, such as the KUHPER, KUHP, Consumer Protection Law, Road Law, Toll Road Law, and other regulations related to consumer protection. The case of illegal fees for towing cars revealed that consumers' rights to safety and transparency of fees per the Consumer Protection Law have been violated. So in this case, the Toll Road Business Entity as a business actor is responsible for replacing consumer losses under applicable regulations. Not only has the responsibility to compensate for losses, the Toll Road Business Entity also has the responsibility to make efforts to prevent and supervise the practice of illegal levies that occur in car towing services on the Jagorawi Toll Road. This can be done by improving the relevant regulations so that the practice of illegal car towing can be minimized."

"Skripsi ini membahas tentang kesesuaian pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada 3 BUMN (PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT. Pertamina (Persero) menurut Peraturan Menteri BUMN No.5 tahun 2007 yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai perbedaan CSR dengan PKBL dilihat dari pelaksanaannya dan realisasi program-program PKBL yang telah dilaksanakan 3 BUMN tersebut diatas.

---

This thesis concerning The Partnership and Community Development (PKBL) at 3 State Own Enterprises (PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., and PT. Pertamina (Persero) according to the Regulation of the Ministry of SOEs No. 5 of 2007, which governs the Partnership and Community Development program. In this thesis also discuss about different views of the PKBL to CSR implementation and realization of PKBL programs that have implemented the above three SOEs."

"Skripsi ini membahas tentang sistem pemberkasan arsip korespondensi di Biro Umum Kantor Pusat PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Dimana dalam pemberkasan itu sendiri terdapat kegiatan inspecting, indexing, coding, labeling, dan storing. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemberkasan di Biro Umum Kantor Pusat PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberkasan arsip korespondensi di Biro Umum Kantor Pusat PT. Jasa Marga (Persero) Tbk berjalan dengan baik, hal itu ditandai dengan temu kembali arsip yang dilakukan secara tepat dan cepat.

---

This thesis discusses about correspondence archives filing system in the General Division of PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Head Office. In filing system process, it has five steps, there are inspecting, indexing, coding, labeling, and storing. This research’s purpose to provide an overview about the implementation of the filing in General Division of PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Head Office. This type of research used a qualitative approach, and collection data techniques are observation and interviews. The results showed that correspondence archives filing system in the General Division of PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Head Office goes well, it is indicated by archives retrieval is correctly and quickly."

"ABSTRAKThe National Land Law stipulates that land procurement for the interest of the public as outlined in the principles of land procurement must be conducted through deliberation to reach settlement, whether in terms of land hand over or the compensation, and duress in any form and by whomever to the right holder is not allowed, including duress in using the institution of "payment offer followed by contingency at District Court". The implementation of land acquittal by PT. Jasa Marga (Persero) at Sub-district of Pesanggrahan, District of Pesanggrahan, South Jakarta, is deemed necessary to be examined since it has arisen a question whether it is conducted based on the applicable laws and regulations and how the protection is for the land right holder whose land is still on dispute. The research makes use empirical normative method and constitutes a fact finding research with explanatory research typology since it is aimed to find the fact on the problem that arises, and then the problem is explained and described in more detail. This research is expected to give solution to the existing problem by providing several suggestions to the stakeholders, so from the viewpoint of its form, it is also a prescriptive research. Data collecting is conducted through literature study and interview using judgmental sampling method. Following examination against the problem that arises, the data obtained are then analyzed using qualitative. analysis method. The outcome of the research reveals that the land acquittal conducted by PT. Jasa Marga (Persero) is in accordance with the prevailing laws and regulations, and the right holders of land that is still on dispute are given protection in the form of guarantee that compensation will be given to the right holders and in sufficient amount. It is recommended that the government determine land price in an objective and actual manner, not only when conducting land procurement for public interest, and give compensation by considering social, economic, and cultural factors of the community whose land is acquitted."

"Skripsi ini menganalisis penerapan sistem pengendalian manajemen dengan menggunakan levers of control pada PT Jasa Raharja (Persero) yang dikaitkan dengan siklus hidup perusahaan pada saat ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini berkesimpulan bahwa PT Jasa Raharja (Persero) telah memiliki sistem pengendalian manajemen yang lengkap, yaitu internal control, diagnostic control systems, business conduct boundaries, belief systems, strategic conduct boundaries, dan interactive control systems, sesuai dengan posisi perusahaan pada siklus hidup perusahaan saat ini.

---

This research analyse the implementation of management control systems using levers of control at PT Jasa Raharja (Persero) in relation with current organization life cycle. This research is descriptive-qualitative that uses primary and secondary data. The conclution of this research is that PT Jasa Raharja (Persero) already have adequate management control systems, such as internal control, diagnostic control systems, business conduct boundaries, belief systems, strategic conduct boundaries, and interactive control systems, with company position of the current business life cycle."

"Perkembangan infrastruktur jalan adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi pengembangan transportasi di Indonesia. Jalan juga menjadi unsur penting dalam rangka pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan secara umum. Untuk itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum bertekad untuk terus melakukan pengembangan infrastruktur khususnya jalan. Pengelola jalan tol memiliki kewajiban Standar Pelayanan Minimum seperti, Kondisi jalan tol, Kecepatan tempuh rata-rata, Aksessibilitas, Mobilitas, Keselamatan, dan Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Oleh karena itu pengusaha jalan tol harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan harus menyadari bahwa sumber pendapatan adalah pemakai jalan. Pelayanan yang buruk berakibat pada minat pemakai jalan untuk menggunakan jalan tol. Atas dasar itu, betapa pentingnya mendengarkan dan memahami kebutuhan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Besaran ukuran yang harus dicapai untuk masing-masing aspek dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. SPM jalan tol wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol ( BUJT) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol. Pada intinya penerapan SPM perlu diterapkan untuk menjunjung prinsip dimana jalan tol mempunyai tingkat pelayanan, keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas dengan mobilitas tinggi. Dalam Kajian Pustaka telah dibahas mengenai PP No.15 Tahun 2005 Pasal 8 yang menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. Besaran ukuran sebagaimana dimaksud sebelumnya dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat Standar Pelayanan Minimal. Jalan Tol diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol dan wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol.

---

Development of road infrastructure is an absolute necessity for the development of transportation in Indonesia. The road is also an important element in the development of the region as well as improving the general welfare. For the Government of Indonesia through the Ministry of Public Works is committed to continuing to develop infrastructure, particularly roads. Is the highway has an obligation as the Minimum Service Standards, highway conditions, average travel Speed??, Accessibility, Mobility, Safety, and Unit relief / rescue and relief services. Therefore, employers must motorway is committed to providing the best service and should be aware that the source of income is the road user. Poor service resulted in the interests of road users to use the toll road. On that basis, the importance of listening to and understanding the needs of highway users. Minimum Service Standards (MSS) in accordance with Government Regulation No. 15 of 2005 and the Regulation of the Minister of Public Works No. 392/PRT/M/2005 on Minimum Service Standards is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road. SPM highways include toll roads, the average travel speed, accessibility, mobility, safety, and rescue units / rescue and relief services. Sizing is to be achieved for each of the aspects evaluated periodically based on the results of monitoring functions and benefits. SPM highway must be carried out by the Business Entity Toll Road (BUJT) in order to improve service to toll road users. In essence, the application of SPM needs to be applied to uphold the principle that the highway has a level of service, security and comfort that is higher than the existing public road and can serve traffic with high mobility. In Studies Library has been discussed on PP 15 Year 2005 Article 8 which states that the minimum standard of service is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road. Sizing as mentioned previously evaluated regularly based on the results of monitoring functions and benefits of Minimum Service Standards. Toll Road was held to improve the public as users of the highway and shall be implemented by the Entity Toll Road"

"Penulisan tesis ini membahas mengenai masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR)di Jakarta Selatan oleh PT. Jasa Marga (Persero) serta upaya penyelesaiannya dan menganalisis apakah Keputusan Presiden Momor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol JORR di Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipologi penelitian eksplanatoris dan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melalukan wawancara. Masalah-masalah yang timbui tersebut adalah tidak tercapainya kesepakatan mengenai harga ganti rugi, tidak digunakannya lembaga pencabutan hak sebagai upaya terakhir, adanya sengketa pemilikan hak atas tanah, disalahgunakannya lembaga konsinyasi di Pengadilan Negeri, tidak adanya ketentuan mengenai harga ganti rugi atas tanah yang telah dikuasai selama tiga puluh tahun dan adanya klaim pihak ketiga atas ganti rugi yang sudah dibayarkan kepada pihak lain atau masalah salah bayar. Dapat disimpulkan bahwa Keppres No. 55 Tahun 1993 belum dapat mengatasi semua masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah karena masih terdapat beberapa hal yang tidak diatur dalam peraturan tersebut. Dipandang perlu untuk melakukan upaya pembaharuan ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengadaan tanah. Selain itu, juga terdapat kelemahan pada aparatur pelaksana pembangunan, kurangnya faktor fasilitas yang mendukung dan faktor masyarakat yang terkena pembangunan seringkali mempersulit jalannya pembangunan."

"Kajian ini bermula dari penunjukkan langsung PT NETWAY UTAMA oleh PT PLN DISJAYA dalam proyek Outsourcing Rollout CIS-RISI. Penunjukkan PT NETWAY UTAMA tersebut dilakukan tanpa melalui proses tender. Oleh KPPU penunjukkan PT NETWAY UTAMA tersebut dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar`ketentuan pasal 19 d Undangundang Nomor 5 Tahun 1999. Pokok masalah yang dihadapi adalah Apakah penerapan ketentuan pasal 19 d Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2006 sudah tepat dan Apakah Direksi PLN mempunyai kewenangan untuk melakukan penunjukkan langsung ditinjau dari Undang-undang Persaingan Usaha.Pokok Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan ketentuan pasal 19 d Undang-undang Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2006 sudah tepat karena PT PLN terbukti telah memberikan suatu perlakuan istimewa kepada PT NETWAY UTAMA yang menyebabkan terjadinya praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain dan bahwa Direksi PLN mempunyai kewenangan dalam melakukan penunjukkan langsung dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan PLN ditinjau dari Undang-undang Persaingan Usaha karena persyaratan mekanisme penunjukkan langsung yang diatur dalam SK Direksi PLN Nomor 038.K/920/DIR/1998 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Persaingan Usaha."

"Otomasi telah lama menjadi masalah dalam perbincangan perburuhan. Sejak revolusi industri pertama, kedua, dan ketiga, pesatnya perkembangan teknologi selalu berbanding lurus dengan pembahasan hilangnya pekerjaan akibat digantikan oleh mesin. Selain itu revolusi industri 4.0 terus menghampiri kita, sebuah revolusi industri yang dikatakan jauh lebih besar dan lebih berbeda, serta lebih cepat dari revolusi industri sebelumnya. Hal ini menimbulkan permasalahan pada sisi hukum khususnya hukum ketenagakerjaan di bidang hubungan kerja. Oleh karena itu, tesis ini akan membahas keterkaitan antara otomasi dengan implementasi ketentuan mengenai hubungan kerja dan dampak penerapan otomasi pada PT. Jasa Marga Persero Tbk sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada otomasi yang dilakukan di PT. Jasa Marga Persero yang mengotomatiskan gerbang tol untuk mengetahui bagaimana otomasi diterapkan di perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berupa deskriptif analitik dengan menggunakan data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara dengan informan sebagai pendukung data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara detail tentang otomasi, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan otomasi, hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja akibat otomasi. Meski begitu, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Bersama Serikat Pekerja Jasa Marga, menggunakan lembaga kerjasama bipartit untuk mencapai kesepakatan mengatasi dampak otomasi, dengan membuat program transfer profesional yang disebut dengan program A-life. Melihat hal tersebut, secara umum perlu dilakukan pengaturan yang lebih detail terkait penyelenggaraan otomasi, terutama terkait ketentuan hubungan kerja. terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja dan alternatif pemutusan hubungan kerja karena otomatisasi.

---

Automation has long been a problem in the labor conversation. Since the first, second, and third industrial revolutions, the rapid development of technology has always been directly proportional to the discussion of job losses as a result of being replaced by machines. In addition, the industrial revolution 4.0 continues to approach us, an industrial revolution that is said to be much bigger and more different, and faster than the previous industrial revolution. This raises problems on the legal side, especially labor law in the field of employment relations. Therefore, this thesis will discuss the relationship between automation and the implementation of provisions regarding work relations and the impact of automation implementation at PT. Jasa Marga Persero Tbk as the object of research. This research was conducted on automation conducted at PT. Jasa Marga Persero which automates toll gates to find out how automation is implemented in the company. The research method used is juridical normative in the form of analytical descriptive using secondary data which is equipped with interviews with informants as supporting secondary data. The results show that basically Indonesia does not yet have regulations that regulate in detail about automation, especially regarding matters relating to the implementation of automation, employment relations and termination of employment due to automation. Even so, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Together with Jasa Marga Workers Union, using a bipartite cooperation institution to reach an agreement to overcome the impact of automation, by creating a professional transfer program called the A-life program. Seeing this, in general, it is necessary to make more detailed arrangements regarding the implementation of automation, especially regarding the provisions of employment relations. especially in terms of termination of employment and alternatives to termination of employment due to automation."

"Pembangunan merupakan salah satu sarana untuk mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu setiap negara termasuk Indonesia selalu giat melakukan kegiatan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan yang dilaksanakan baik untuk kepentingan umum maupun swasta selalu membutuhkan tanah sebagai wadah pembangunan, tetapi dengan terbatasnya ketersediaan tanah yang dikuasai oleh negara, maka pemerintah perlu mengadakan pembebasan hak atas tanah dengan melakukan kegiatan pengadaan tanah. Secara normatif pengadaan tanah itu berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan maupun yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menurut peraturan perundang-undangan harus dibantu dengan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T). Permasalahan yang penulis bahas adalah kewenangan Pelaksana Pengadaan Tanah terhadap penguasaan atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan untuk kepentingan umum dan perlindungan hukum bagi ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum. Metode penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian secara normatif, menyangkut aspek yuridis formal dan materiil mengenai pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka dan Wawancara. Dari penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah berwenang untuk melakukan pengawasan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan mengikuti prosedur yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan terdapat 2 (dua) macam sarana perlindungan hukumnya bagi pemegang hak atas tanah yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai upaya akhir untuk menuntut pertanggungjawaban.

---

Development is one of the means for the welfare of the people, therefore every country, including Indonesia, is always active in carrying out development activities, one of which is development for the public interest. Development carried out for both public and private interests always requires land as a container for the establishment, but with the limited availability of land controlled by the state, the government needs to acquire land rights by carrying out land acquisition activities. Normatively, land acquisition is related to activities to acquire land by providing compensation to those who release or hand over land, buildings, plants and objects related to land. The implementation of land acquisition for development in the public interest, according to the statutory regulations, must be assisted by the Land Acquisition Committee. The problem that the author discusses is the authority of the Land Acquisition Committee over control of land to be used for development for the public interest and legal protection for the heirs as holders of land rights that are released for public interests. This thesis writing method uses a form of normative research, involving formal and material juridical aspects regarding land acquisition arrangements for the public interest and is a descriptive analytical research. The data collection tool used was literature study and interview. From this research, it can be concluded that the Land Acquisition Committee has the authority to supervise land acquisition for the public interest by following the procedures contained in Presidential Regulation Number 65 of 2006 and there are 2 (two) kinds of legal protection for land rights holders, namely legal protection preventive as a preventive measure and repressive legal protection as the final effort to demand accountability."