Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep nexus baru yang dicetuskan pada BEPS Action Plan 1 dikenal dengan kehadiran ekonomi signifikan (significant economic presence) yang mengilhami adanya kebijakan baru yang bersifat unilateral demi menjawab tantangan ekonomi digital. India memperkenalkan equalization levy sebagai kebijakan unilateral untuk memajaki transaksi pada ekonomi digital atas jasa periklanan digital yang diberikan oleh non-residen India ke residen pajak India. Selain itu, Inggris juga menerapkan hal serupa dengan memperkenalkan Digital Service Tax untuk memajaki atas transaksi pada layanan dan pembelian produk oleh pelaku industri Digital. Dilanjutkan dengan dicetuskannya rancangan Solusi 2 Pilar (Two-Pillar Solutions) dalam hal ini Pilar 1 (satu) sebagai realisasi aksi 1 di tahun 2021 yang berasal dari kesepakatan negara-negara dalam konsensus global yang dilakukan oleh para negara OECD inclusive framework dan negara G20 sebagai kebijakan multilateral hingga saat ini masih tidak ada kepastian dalam penerapannya. Mengacu pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan skema perpajakan yang digunakan oleh India dan Inggris dan menganalisis peluang Indonesia dalam menerapkan kebijakan unilateral atas ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan dijelaskan skema perpajakan atas ekonomi digital yang diterapkan di India dan Inggris. Indonesia juga berpeluang menerapkan kebijakan unilateral tersebut walaupun terdapat faktor penghambat yang berasal dari komitmen atas penerapan Pilar 1 yang tidak memiliki kepastian saat penerapannya, potensi ancaman perang dagang oleh Amerika Serikat dari penerapan kebijakan unilateral dan biaya kepatuhan pajak yang tinggi mempengaruhi ekonomi dari kenaikan harga atas barang dan/atau layanan pada ekonomi digital di negara sumber penghasilan serta tingginya biaya kepatuhan pajak dan pajak berganda yang muncul bagi para pelaku ekonomi digital asing yang berasal dari penerapan kebijakan unilateral yang dilakukan oleh India dan Inggris. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah skema perpajakan unilateral India dan Inggris mengikuti konsep kehadiran ekonomi signifikan dan Indonesia memiliki peluang dalam menerapkan kebijakan unilateral walaupun terdapat beberapa faktor penghambat sebagaimana telah dijelaskan. Pada penelitian ini penulis menyarankan mempertimbangkan informasi dari skema perpajakan yang diterapkan oleh India dan Inggris serta mempertimbangkan pembentukan kebijakan unilateral atas ekonomi digital yang terstruktur dari perundangan-undangan dan peraturan teknisnya dengan jelas dan belajar dari permasalahan yang ditemukan di Inggris dan India.

---

The new nexus concept introduced in BEPS Action Plan 1 is known as significant economic presence, which has inspired new unilateral policies to address the challenges of the digital economy. India introduced the equalization levy as a unilateral policy to tax transactions in the digital economy for digital advertising services provided by non-Indian residents to Indian tax residents. Similarly, the United Kingdom implemented a Digital Service Tax to tax transactions involving services and product purchases by digital industry players. This was followed by the introduction of the Two-Pillar Solutions draft, specifically Pillar 1, as the realization of Action 1 in 2021, based on agreements within the global consensus reached by OECD inclusive framework countries and G20 countries. However, there remains uncertainty in its implementation as a multilateral policy. Given this context, this study aims to describe the taxation schemes used by India and the United Kingdom and to analyze the potential for Indonesia to implement unilateral policies on the digital economy. This research employs a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. Based on literature studies and in-depth interviews with several informants, the study explains the taxation schemes on the digital economy implemented in India and the United Kingdom. Indonesia also has the potential to implement such unilateral policies, although there are hindering factors stemming from the commitment to implementing Pillar 1, which lacks certainty in its application, potential trade war threats from the United States due to the implementation of unilateral policies, and high tax compliance costs affecting the economy through increased prices of goods and/or services in the digital economy in the source country, as well as high tax compliance costs and double taxation issues for foreign digital economy players due to the unilateral policies applied by India and the United Kingdom. Therefore, the conclusion of this study is that the unilateral taxation schemes of India and the United Kingdom follow the concept of significant economic presence, and Indonesia has the potential to implement unilateral policies despite several hindering factors as previously mentioned. In this study, the author suggests considering the information from the taxation schemes implemented by India and the United Kingdom, and considering the formation of a structured unilateral policy on the digital economy through clear legislation and technical regulations, while learning from the issues found in the United Kingdom and India."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi telah merubah pola perdagangan dari konvensional menjadi elektronik. Penetapan ABC Ltd. yang merupakan perusahan ekonomi digital menggunakan konsep dasar dan ketentuan perpajakan domestik serta P3B Indonesia ndash; Singapura yang masih mensyaratkan adanya kehadiran fisik dan penolakan ABC Ltd. memberikan ketidakpastian hukum bagi konsumen ABC Ltd. dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan bisnis ABC Ltd tidak menimbulkan adanya BUT di Indonesia dan terdapat kelemahan dalam ketentuan pajak domestik dan P3B Indonesia-Singapura mengenai definisi dan syarat adanya BUT untuk transaksi ekonomi digital. Solusi mengatasi kelemahan tersebut dapat dengan menciptakan pajak baru di luar pajak penghasilan seperti negara Inggris dan memasukan konsep BUT Virtual dalam ketentuan perpajakan domestik dan P3B Indonesia-Singapura.

---

ABSTRACTThe development of information technology has changed the pattern of trading from conventional to electronic. The designation of ABC Ltd. which is a digital economy enterprise using the basic concepts and provisions of domestic taxation as well as income tax treaty Indonesia Singapore which still requires the presence of physical and rejection from ABC Ltd.for providing a legal uncertainty for ABC Ltd. customers in implementing of tax obligations fulfillment. This study used a qualitative approaching through in depth interviews and documentation. The result of this study shows that the business activity of ABC Ltd. does not result in a permanent establishment in Indonesia and there are weaknesses in the provisions of the domestic tax and income tax treaty of Indonesia Singapore on the definition and the terms of permanent establishment for digital economic transactions. The solution for this weakness can be resolved by creating a new taxes regulation outside of income tax such as the UK and incorporating a virtual permanent establishment concept in domestic taxation and income tax treaty Indonesia Singapore."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai aspek perpajakan cross border turnkey project padaNegara Indonesia, India dan Jerman. Turnkey project merupakan suatu proyekkonstruksi atau peralatan atau mesin yang dijual, dimana penjual menyediakanseluruh fasilitas proyek supaya proyek tersebut siap untuk digunakan olehpembeli. Turnkey project terdiri dari kegiatan desain, pengadaan barang,konstruksi, perakitan, instalasi dan pengawasan serta pengujian konstruksi,peralatan, atau mesin yang dipasang. Pemajakan turnkey project menjadipermasalahan apabila turnkey project dibuat dengan hanya satu kontrak untukseluruh kegiatan yang dilakukan khususnya transaksi lintas negara. Permasalahanterutama ketika menentukan adanya BUT di Negara BUT berada, penentuanadanya atribusi laba kepada BUT, dan perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatankegiatan yang dilakukan antar Negara. Untuk memahami permasalahan yang ada, maka perlunya pemahaman UU Domestik di suatu Negara, P3B dan Protokol P3Byang berlaku serta pemahaman ketentuan interpretasi P3B berdasarkan konvensiWina.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the tax aspects of cross border turnkey project in stateof Indonesia, India, and Germany. Turnkey project is a project for sale ofconstruction or equipment or machinery, where the seller provides all facilities forthe project so that the project is ready to be used by the purchaser. Turnkeyproject activity consists of the design, goods supply, construction, assembly,installation, supervision, and commissioning construction, equipment, ormachinery is already assembled. Taxation turnkey project become a problem ifthe project is made with only one contract for all activities undertaken especiallyfor the cross border transaction. The problems, especially when determining theexistence of PE, the determination of the attribution profit of PE, and income taxtreatment from the activities carried out between Contracting States. Tounderstand the problems, We need understanding of domestic law in a State,applicable Tax Treaty and Tax Treaty Protocol, and understanding the rule of taxtrety interpretation by the Vienna Convention."

"Salah satu alternatif pembiayaan bagi UKM ialah melalui pasar modal. Pasar modal dapat dimanfaatkan oleh UKM untuk memperluas usaha serta menambah lapangan pekerjaan. UKM di Indonesia setidaknya berkontribusi 60 terhadap Produk Domestik Bruto PDB. Untuk memberikan akses bagi UKM dalam pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai penawaran umum yang dilakukan oleh UKM dalam POJK 53/2017 dan POJK 54/2017. Aturan tersebut lebih ringan daripada aturan pada perusahaan biasa. Beberapa negara juga memiliki aturan khusus bagi UKM dalam melakukan Initial Public Offering IPO, yaitu India, Inggris, dan Malaysia. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana pengaturan IPO bagi UKM di Indonesia dibandingkan dengan India, Inggris dan Malaysia, bagaimana aspek hukum IPO berakibat terhadap pertumbuhan jumlah UKM yang melakukan penawaran umum, dan apakah pengaturan IPO yang mempermudah akses bagi UKM memberikan perlindungan cukup terhadap investor. Bentuk penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di negara India, Inggris, dan Malaysia memiliki aturan khusus bagi UKM untuk IPO dan terdapat adviser untuk membantu UKM dalam proses IPO serta terdapat bursa khusus bagi UKM sedangkan Indonesia hanya memiliki aturan khusus tetapi belum memiliki bursa khusus bagi UKM. Kemudian, adanya aturan yang lebih ringan bagi UKM cukup memberikan perlindungan terhadap investor.

---

One alternative financing for SMEs is through the capital markets. The capital market can be utilized by SMES to expand and add jobs. SMEs in Indonesia at least contribute 60 against gross domestic product GDP. To grant access for SMEs in the capital market, the Financial Services Authority published new rules regarding public offerings carried out by SMES in POJK 53 2017 and POJK 54 2017. These rules are lighter than the rules on ordinary company. Some countries also have special rules for SMEs to conduct Initial Public Offering IPO, such as India, United Kingdom, and Malaysia.

In this study the author will examine about how setting the IPO for SMEs in Indonesia compared to India, the United Kingdom and Malaysia, how the legal aspects of the IPO resulted in a large number of small growth towards SME 39 S that do a public offering, whether setting the IPO makes it easy to access for SMES providing sufficient protection against investors. This research is the juridical normative research.

Based on the results of the research it is known that in the country of India, Malaysia, and the United Kingdom have special rules for SMEs for the IPO and there are advisers to help the SMES in the process of IPO and there is a special exchange for SMEs while Indonesia only has special rules but do not yet have special exchange available for SMES. Later, the existence of specific rules for IPO SMES increase the amount of the participation of SMES to obtain funding through the IPO. Lastly, the existence of the lighter rules for SMEs provide enough protection to the investors."

"Di Indonesia masih belum terdapat organisasi profesi gemolog, peraturan perundang-undangan atau kode etik profesi yang mengatur mengenai pertanggungjawaban gemolog atas kesalahan informasi dalam sertifikat yang diterbitkannya, dan gugatan yang diajukan kepada gemolog yang bersalah. Akibatnya pihak yang dirugikan dalam transaksi tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari gemolog yang merugikannya. Dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan kasus ini saya bermaksud untuk menganalisis peran organisasi profesi gemolog di India dan Amerika Serikat dalam mendorong agar gemolog berhati-hati ketika mensertifikasi serta sejumlah persamaan dan perbedaan, baik diantara pengaturan sertifikasi di Indonesia, India, dan Amerika Serikat dan juga diantara pertanggungjawaban gemolog pada kasus kesalahan informasi dalam sertifikat yang mereka terbitkan di ketiga negara itu. Persamaan dan perbedaan dari segi pengaturan di ketiga negara terletak pada definisi sertifikasi dan cara pengaturannya, pihak yang mensertifikasi, dan isi dari peraturan mengenai sertifikasi dan sertifikat batu permata. Sedangkan dari segi pertanggungjawaban gemolog di ketiga negara, maka persamaan dan perbedaan terdapat pada perbuatan gemolog sebagai kesalahan, keberadaan peraturan atau kode etik profesi gemolog, dan bentuk tanggung jawab gemolog atas kesalahannya. Berbagai persamaan dan perbedaan itu disebabkan oleh kondisi ilmu gemologi, pandangan masyarakat terhadap kesalahan gemolog, dan juga peran dari organisasi profesi gemolog.

---

In Indonesia there are no gemmologist professional organizations, laws, and code of ethics regarding the responsibility of gemmologist for the misinformation in the gemstones certificates they issue, as well as the lawsuit filed against the guilty gemmologist. As a result, the injured parties in the gemstone transactions have no legal basis to demand an accountability from the gemmologist who harmed them. In this normative juridical research with statutory, comparative law, and case approaches, the author intend to analyse the roles of gemmologist professional organizations in India and the United States in encouraging gemmologists to be careful when certifying the gemstones as well as the number of similarities and differences, both among the gemstone certification regulations in Indonesia, India, and the United States and also between the gemmologist’s accountability in cases of misinformation in the certificates they issue in these three countries. The similarities and differences in the terms of regulation in the three countries lie in the definition of certification and the way it is regulated, the party who did the certification, and the content of the regulations regarding gemstone certification and certificate. While in terms of the responsibility of gemmologists in the three countries, the similarities and differences are in the action of the gemmologists as a mistake, the existence of rules or code of ethics for the gemmologist profession, and the form of responsibility of the gemmologists for their mistakes. These similarities and differences are caused by the condition of gemmological science, the public’s view of gemmologist mistake, and the role of gemmologist professional organizations."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regulasi terkait penentuan kriteria Significant Economic Presence dalam pemajakan atas transaksi elektronik di Indonesia dan faktor-faktor yang dapat mendukung penerapan Significant Economic Presence di Indonesia. Analisis perubahan regulasi terkait penentuaan kriteria significant economic presence didasarkan pada kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan PMK 48/PMK.03/2020 serta kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan internasional yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi terkait penentuan kriteria significant economic presence dalam pemajakan atas pajak transaksi elektronik adalah untuk saling melengkapi dan tidak mengubah substansi yang sudah ditetapkan. Kriteria significant economic presence pada PP Nomor 80 Tahun 2019 ditujukan untuk penetapan atas PPMSE sedangkan pada UU Nomor 2 Tahun 2020 untuk pengenaan pajak atas PMSE. Kemudian pada PMK 48/PMK.03/2020 lebih dipersempit lagi lingkupnya dalam pengenaan pajak atas transaksi elektornik dengan menjabarkan nominalnya. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dalam penerapan significant economic presence yaitu, hubungan perdagangan Indonesia dengan negara lain, sinergi antara lembaga pemerintah dan pemenuhan indikator- indikator dalam significant economic presence itu sendiri.

---

This thesis aims to analyze changes in regulations related to determining the criteria for Significant Economic Presence in taxation of digital transaction in Indonesia and the factors that can support the application of Significant Economic Presence in Indonesia. Analysis of the regulatory changes related to the determination of significant economic presence criteria is based on the policies of Peraturan Pemerintah Number 80 Year 2019, Undang Undang Number 2 Year 2020, PMK 48 / PMK.03 / 2020 and their compatibility with applicable international tax regulations. This research uses a qualitative approach. The data collection technique was carried out by in-depth interviews with relevant sources with the issues raised. The results of this study indicate that regulatory changes related to determining the criteria for significant economic presence in taxation of digital transaction are to complement each other and not to change the substance that has been determined. The significant economic presence criteria in PP Number 80 of 2019 are aimed at determining PPMSE while in UU Number 2 of 2020 for the imposition of taxes on PMSE. Then in PMK 48 / PMK.03 / 2020 the scope is further narrowed in the imposition of taxes on digital service transactions by describing the nominal. The government needs to consider various supporting factors in the application of a significant economic presence, such as, Indonesia's trade relations with other countries, synergy between government institutions and the fulfillment of indicators in a significant economic presence itself."

"Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diharapkan mencapai US$133 miliar pada 2025, didorong oleh meningkatnya penetrasi internet, pertumbuhan kelas menengah, dan kemajuan teknologi. Fenomena ini memunculkan sejumlah startup digital, namun tantangan utama muncul terutama terkait peran perguruan tinggi sebagai inkubator. Meskipun memiliki potensi, mereka dihadapkan pada kendala pendanaan dan sumber daya manusia yang terbatas. Tingkat kegagalan startup yang tinggi juga menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekosistem. Penelitian ini difokuskan pada kontribusi inkubator bisnis universitas, dengan Universitas XYZ sebagai studi kasus. Tinjauan pustaka mencakup aspek kunci seperti ekosistem digital perguruan tinggi, rantai nilai produk startup, pengembangan bakat digital, dan peran inkubator bisnis. Selain itu, penelitian sebelumnya tentang karakteristik startup dan inkubator bisnis di Indonesia, serta peran universitas dalam kewirausahaan, menjadi landasan teoretis. Metode penelitian melibatkan pendekatan kualitatif, dengan wawancara manajer inkubator dan pendiri startup sebagai sumber data. Hasil analisis tematik menunjukkan kontribusi positif inkubator bisnis universitas terhadap pertumbuhan ekonomi digital, sambil mengidentifikasi tantangan seperti kesulitan investasi dan kurangnya talenta digital. Kesimpulan dan saran penelitian menegaskan peran kunci universitas dalam mendukung ekosistem kewirausahaan digital di Indonesia. Dukungan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan pascatahap awal, termasuk kolaborasi yang kompleks dan penguatan ekosistem secara menyeluruh.

---

The anticipated digital economic growth in Indonesia is projected to reach US$133 billion by 2025, driven by increased internet penetration, the expansion of the middle class, and technological advancements. This phenomenon has given rise to numerous digital startups; however, the pivotal role of universities as potential incubators faces challenges, particularly in terms of funding constraints and limited human resources. The high failure rate of startups also poses a hindrance to ecosystem growth. This research focuses on the contributions of university business incubators, with XYZ University serving as a case study. The literature review encompasses key aspects such as the digital ecosystem in higher education, the value chain of startup products, digital talent development, and the role of business incubators. Additionally, it incorporates previous studies on the characteristics of startups and business incubators in Indonesia, as well as the role of universities in entrepreneurship, forming the theoretical foundation. The research methodology employs a qualitative approach, involving interviews with incubator managers and startup founders as primary data sources. Thematic analysis results indicate the positive contributions of university business incubators to digital economic growth, while also identifying challenges such as investment difficulties and a shortage of digital talent. In conclusion, the research underscores the pivotal role of universities in supporting the digital entrepreneurship ecosystem in Indonesia. Sustained support is essential to address post-initial stage challenges, including complex collaborations and the comprehensive strengthening of the ecosystem."

"Konflik di Eropa Timur pada 2022 menyebabkan harga komoditas energi melambung tinggi karena kebijakan embargo dan larangan ekspor. Lonjakan harga komoditas energi tersebut dimanfaatkan oleh berbagai negara untuk menambah penerimaan negara serta redistribusi pendapatan melalui windfall profit tax. Industri batu bara sebagai industri pertambangan utama di Indonesia juga menikmati windfall profit dari melonjaknya harga batu bara sehingga pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menerapkan kebijakan windfall profit tax. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alternatif kebijakan windfall profit tax berdasarkan analisis komparasi dengan negara Inggris, India, Uganda, dan Uni Eropa serta mengetahui peluang dan tantangan penerapan kebijakan windfall profit tax berdasarkan konsep equity, revenue productivity, dan neutrality – equality. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua alternatif penerapan windfall profit tax di Indonesia di mana kedua alternatif tersebut menggunakan metode income-based dengan perbedaan pada objek, tarif, durasi penerapan, serta earmarked revenue. Kemudian, penelitian ini juga menunjukkan dalam metode income-based, terdapat tiga peluang yang terdiri dari adanya potensi penerimaan negara, skema income-based yang mirip dengan skema PPh Badan, serta penerimaan PNBP yang masih terbilang kecil dan perbedaan konsep antara pajak dengan PNBP, serta delapan tantangan berupa metode income-based terdiri dari penentuan kriteria dan ambang batas windfall profit, penentuan durasi penerapan dan evaluasi berkala, administrative cost dan enforcement costs, dan adanya PNBP Minerba dan potensi mengganggu investasi dan keputusan bisnis. Sementara itu, peluang dan tantangan dari metode excise yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah adanya potensi penerimaan negara yang dapat menjadi alternatif cost recovery, skema excise yang mirip dengan skema PNBP, serta penerimaan PNBP yang masih terbilang kecil dan perbedaan konsep antara pajak dengan PNBP. Kemudian, enam tantangan tersebut terdiri dari penentuan durasi penerapan dan evaluasi berkala, administrative cost dan enforcement costs yang meningkat, dan adanya PNBP Minerba serta potensi mengganggu investasi dan keputusan bisnis. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar lebih tanggap dalam menangkap momentum, melibatkan sektor industri dalam membuat kebijakan, mengoptimalkan potensi earmarked revenue, serta menggunakan metode income-based jika menerapkan windfall profit tax.

---

The conflict in Eastern Europe during 2022 is anticipated to result in a surge in energy commodity prices due to embargo policies and export restrictions. Various nations have capitalized on this price escalation to bolster state revenues and redistribute income through windfall profit taxes. Indonesia’s coal industry, as a pivotal mining sector, has also reaped windfall profits from the steep rise in coal prices. Consequently, the Indonesian government should leverage this momentum to enact a windfall profit tax policy. This research is aims to explore alternative windfall profit tax policies by conducting a comparative analysis with the United Kingdom, India, Uganda, and the European Union and to identify the opportunities and challenges associated with implementing windfall profit tax policies, drawing upon the concepts of equity, revenue productivity, and neutrality-equality. Employing a post-positivist approach, the study collects data through field studies involving in-depth interviews and literature reviews. The research findings reveal two distinct approaches for implementing windfall profit tax in Indonesia. Both alternatives employ an income-based method, differing in terms of the taxable object, tax rates, implementation duration, and earmarked revenue. Furthermore, within the income-based method, three opportunities emerge: the potential for state revenue, a scheme akin to Corporate Income Tax, and relatively modest non-tax state revenue (PNBP) compared to the conceptual differences between tax and non-tax revenue and relatively small PNBP receipts. However, eight challenges accompany the income-based method, including defining criteria and thresholds for windfall profit, determining implementation duration and periodic evaluation, administrative costs, enforcement costs, and the presence of PNBP Minerba, which could impact investment and business decisions. Meanwhile, the opportunities and challenges associated with the excise method, as indicated in this research, include the potential for state revenue as an alternative cost recovery, a scheme resembling PNBP, and relatively modest PNBP compared to the conceptual differences between tax and non-tax revenue and relatively small PNBP receipts. Six challenges arise from the excise method, including determining implementation duration and periodic evaluation, increasing administrative and enforcement costs, and addressing the impact on investment decisions due to PNBP Minerba. In conclusion, this research recommends that the government be more responsive in seizing momentum, involve industrial sectors in policy-making, optimize earmarked revenue potential, and consider using the income-based method when implementing windfall profit tax policies."