Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu perubahan kebijakan yang muncul dari UU PDRD menjadi UU HKPD, yaitu bergantinya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perubahan meliputi tarif dan proses perizinannya dengan harapan perizinan bangunan gedung dapat mendukung kemudahan berusaha untuk investasi di daerah. Kota Depok di Jawa Barat menjadi kota metropolitan dan penyangga DKI Jakarta yang pesat pertumbuhan bangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi implementasi kebijakan retribusi PBG di Kota Depok. Topik dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle dari content of policy dan context of implementation. Pendekatan post positivist diambil menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian berdasarkan content of policy, kebijakan PBG masih belum secara penuh dilakukan karena banyaknya pihak berkepentingan sehingga harapan yang ingin dicapai belum terlihat seluruhnya meskipun banyak manfaat kebijakan. Para implementor belum diberikan akses fasilitas lebih SIMBG. Dari context of implementation, meskipun masih terdapat keterbatasan akses, kekuasaan implementasi berada di pemerintah daerah dan mendukung kemandirian fiskal. Kepatuhan untuk layanan belum patuh secara penuh sedangkan retribusi sudah patuh terhadap UU HKPD. Terdapat implikasi yang mana bagi pemerintah Kota Depok diantaranya, tata kelola organisasi, pengurangan administrative cost dan penambahan psychological cost, penurunan realisasi penerimaan retribusi, ekstensifikasi-intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta terkait sentralisasi yang mendistorsi tujuan retribusi. Sedangkan, implikasi bagi masyarakat diantaranya pembayaran retribusi dapat sesuai tujuan yakni sesuai dengan standar bangunan gedung, penurunan nilai pembayaran retribusi PBG dibandingkan IMB, tambahan biaya selain retribusi untuk jasa konsultan, potensi berkembangnya jasa konsultan, dan asas kesederhanaan dalam akses SIMBG.

---

One significant policy change from the transition of the PDRD Law to the HKPD Law is replacing the Building Permit (IMB) retribution with the Building Approval (PBG) retribution. This shift involves changes in tariffs and permitting process to support regional investment. Depok City, one of the metropolitan area in West Jawa and a buffer for DKI Jakarta, has a rapid building growth. This research aims to analyze the implementation and implications of the PBG retribution policy in Depok. This research is using Grindle's policy implementation theory from content of policy and context of implementation. A post-positivist approach was employed, collecting data through field studies and literature reviews. Findings based on the content of policy, PBG policy is still not fully implemented due to the large number of interested parties so that the hopes to be achieved are not yet fully visible even though the policy has many benefits. Implementors have limited access to advanced SIMBG facilities. In the context of implementation, despite of the limited access, the local government has the capacity to encourage fiscal autonom. Compliance with service standards is incomplete, while retribution adheres to the HKPD Law. Implications for the Depok government include organizational adjustments, decreased administrative costs, increased psychological costs, decreased retribution revenue, extentification-intensification of regional taxes and levies, and centralization issues that distort retribution objectives. For the community, implications include retribution payments is based on the standard, reduced PBG retribution payments compared to IMB, additional consultant service fees, consultancy services growth, and simplified access to SIMBG."

"Pemungutan retribusi pada Pasar Agung dan Pasar Cisalak di Kota Depok memiliki kendala dalam pelaksanaannya dimana sejumlah pedagang yang berjualan di Pasar Agung dan Pasar Cisalak ini membayar tidak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah sehingga target retribusi yang telah ditentukan setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemungutan retribusi ini yaitu komunikasi, sumber daya, birokrasi dan disposisi. Tidak hanya keputusan dari tingkat pusat, tetapi peran UPT dan para pedagang pun turut membantu dalam proses pemungutan retribusi ini agar berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Depok tentang pemungutan retribusi di Pasar Agung dan Pasal Cisalak di Depok. Penelitian ini adalah penelitian post-positivisme dengan desain deskriptif. Hasil penelitian adalah pedagang tidak tertib membayar retribusi sehingga perlunya ketegasan dari Pemerintah dalam menjalankan sanksi-sanksi yang sudah tertera di dalam Peraturan Daerah bagi wajib retribusi yang kurang/telat membayar retribusi, merevitalisasi fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang pasar yang lebih baik, rapi, dan bersih.

---

There are a few constraints on Collection of Retribution implementation on Agung Market and Cisalak Market, Depok, which some Agung Market and Cisalak Market?s Seller did insufficient payment compared to rate which is determined by Regional Regulation. This has led to yearly target for retribution collection never fulfilled. Affecting factors in retribution collection are communication, resources, bureaucracy, and disposition. Not only decision from Central Government, but also UPT or Technical Implementer Unit and Sellers participation which helps this retribution collection process running well and smoothly.

The objective of this research is to analyze the implementation of regional regulation of Depok City Government regarding collection of retribution on Agung Market and Cisalak Market in Depok. This is post-positivism research with descriptive design.

The result of this research are traders disorderly pay the levy so that the need for firmness of the Government in implementing the sanctions already stated refers on Regional Regulation for retribution compulsory whose did insufficient payment or late payment in order to do revitalization of market facilities that support market's better environment."

"Pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2012 memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2012 yang mengatur kenaikan tarif retribusi parkir di sejumlah titik jalan di Kota Bogor, salah satunya di Jalan Suryakencana. Tingginya kenaikan tarif parkir memicu penolakan warga setempat. Mereka menolak kenaikan tarif retribusi parkir yang mencapai 240%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa tarif parkir yang saat ini dibayar oleh masyarakat. Penelitian juga mengkaji berapa Willingness To Pay (WTP) terhadap tarif retribusi parkir dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode Contingen Valuation dengan Bidding Game dan Double Bounded Dichotomous. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dan analisis crosstab (tabulasi silang) untuk mengetahui hubungan pengguna jasa dalam menentukan besaran nilai WTP.Hasil penelitian menemukan rata-rata tarif retribusi yang dibayar sebesar Rp 4970 untuk pengguna mobil dan Rp. 2135 untuk pengendara motor. Tarif tidak harus tunggal, bisa progresif. Tarif dapat dinaikkan jika fasilitas pelayanan parkir diperbaiki. Bila diperbaiki satu aspek, WTP responden mobil naik menjadi Rp 6330 dan motor naik menjadi Rp 2665. Bila diperbaiki dua aspek, WTP responden mobil akan naik menjadi Rp 6590 dan Rp 2855 bagi pengendara motor. Bila diperbaiki tiga aspek, WTP naik menjadi RP 7060 bagi pengguna mobil dan Rp 3020 bagi pengguna motor. Dan bila diperbaiki seluruh layanan parkir, WTP meningkat menjadi Rp 7320 bagi pengendara mobil dan Rp 3410 bagi pengendara motor. Perbaikan paling utama yang harus diprioritaskan adalah kemudahan mendapatkan akses parkir dan bebas macet.

---

Since 2012 Bogor City Government released a local regulation No. 4/2012 which enforced the control of tariff retribution in several locations in Bogor City, including Suryakencana Street. It triggered local society`s refusal. They disagree with the increasing of tariff retribution. This study was conducted to determine how much parking tariff is paid and also examines public`s Willingness To Pay (WTP) of parking rates and the factors that influence it by using Contingen Valuation Method and Bidding Game in Double Bounded Dichotomous. This study using descriptive analysis and crosstab analysis to determine the service user relationships in determining the WTP. From this study it is known that the the average levy paid are Rp. 4970 for car users and Rp. 2135 for motorcycle users.

This study has also found that the tariff can be progressive. Rates can be increased if the park service facilities are repaired. When Government corrected one aspect, WTP respondents rose to Rp 6330 for car user and Rp 2665 for motorcycle users. When Government corrected two aspects, WTP will rise to Rp 6590 for car users and Rp 2855 for motorcycle users. When corrected three aspects, WTP rose to Rp. 7060 for car users and Rp. 3020 for motorcycle users. And when the entire parking service is improved, WTP increased to Rp 7320 for car users and Rp 3410 for motorcycle users. The most important improvements that should be prioritized is the easy access and free parking jams."

"Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2014 tentang e- Retribusi, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi kebijakan e-Retribusi di DKI Jakarta ditinjau dari teori McMaster. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2014 dapat mengoptimalkan Retribusi Daerah dengan memenuhi ketiga dimensi karena menggunakan sistem online, serta memberikan solusi dari kekurangan peraturan sebelumnya.

---

As the regulation of governor Nomor 11 tahun 2014 was assigned about e- Retribution, so the local revenues that sourced by local retribution could be optimal. The aim of this research is to analyze the evaluation of e-Retribution's rule in DKI Jakarta based on McMaster?s theory. This research uses quantitative approach with the types of research is descriptive. The results of this research is tha the regulation of governor Nomor 11 tahun 2014 could optimalization local retribution with fulfill all third dimensions because of using online system, and gives the solution of the previous rules."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen piutang retribusi pada Rumah Susun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan manajemen piutang retribusi belum berjalan secara efektif serta langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta agar manajemen piutang retribusi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya manajemen piutang retribusi antara lain: keterbatasan kemampuan finansial warga relokasi, kekurangan dalam hal sumber daya manusia (SDM), kurang tegasnya pengelola di lapangan yang menjadikan menurunnya kesadaran penghuni dalam membayar tepat waktu, dan keterbatasan dalam hal penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih terintegrasi dalam manajemen piutang. Terakhir, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas manajemen piutang tersebut.

---

This study aims to analyze the effectiveness of the management of flats-retribution receivables at the Public Housing and Settlement Area Office of the DKI Jakarta Province. Factors contributing to the effectiveness are also elaborated along with the steps that can be taken to improve it. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, observations, and documentation. The factors that contribute to the ineffectiveness of retribution receivables management include: the limited financial capabilities of relocated residents, a shortage of human resources (HR), the laxity of on-field management resulting in a decreased awareness among occupants to pay on time, and limitations in the use of a more integrated information technology system in receivables management. Lastly, this research proposes several recommendations to enhance the effectiveness of the said receivables management."

"Penelitian ini berfokus pada administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke dengan menggunakan teori administrasi penerimaan daerah yang dikemukakan Devas, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya retribusi dilakukan dengan membuat peraturan daerah yang mengatur retribusi, pihak pengelola berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dan pengelola telah melakukan kegiatan retribusi secara efektif berdasarkan tinjauan IKR dan efesien berdasarkan perhitungan REBP. Permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke antara lain sarana dan prasarana pemberian pelayanan di TPI Muara Angke terbatas, keterbatasan modal dari pembeli ikan, dan masih terdapat bongkar ikan di luar TPI Muara Angke.

---

The focus of this study is to analyze administration of fish auction retribution collection at Muara Angke fish auction place (FAP) in DKI Jakata Province. The purpose of this study are to analize administration of fish auction collection based on theory administration of local revenue by Nick Devas and also analize set of problems in collecting fish auction retribution. The research's approach is the quantitative approach, the method data's collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.

The result of this study suggest that there are charge effort in administration of fish auction retribution, first formulating upcoming local government rule about fish auction retribution and second local goverment try to improve services provided. The goverment has managed retribution procedure effectively based on index of retribution performance (IKR) and efficciently for efficiency ratio of collection cost (REBP). The problems of fish auction retribution collection are limited amount of facilities, limited amount of fish buyer?s capital and there are loading and unloading of fishes outside Muara Angke fish auction place."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi. Penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. RPP ini sangat penting untuk melihat sejauhmana penyempurnaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kebijakan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi kebijakan retribusi tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi adanya Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. Simpulan peneliti adalah formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi sudah sesuai dengan prosedur dan latar belakang kedua jenis retribusi tambahan cukup kuat karena didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

---

This research aims to discuss the policy formulation of the additional user charges in draft of government regulation about the addition type of user charges. This research based on Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and User Charge. This research uses a positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. This draft of government regulation is very important to see how far the improvement of the implementation of regulatory user charges policy. Therefore, this research to analyze the additional user charges policy formulation in draft of government regulation about the addition type of user charges and analyzing the background behind extended permission to hire foreign workers user charges and traffic control user charges. Researchers concluded that the additional user charges in draft of government regulation about the addition type of user charges is already appropriate with the procedure and the background of these two types of additional user charges is strong enough because supported by legislation."

"Tren positif pertumbuhan apartemen di provinsi DKI Jakarta, dipandang sebagai suatu potensi untuk menggali Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan hunian apartemen di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi derajat kesediaan membayar, besaran surplus konsumen dan mengetahui faktorfaktor apa yang mempengaruhi besaran kesediaan membayar retribusi pelayanan persampahan hunian apartemen di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang digunakan untuk menganalisa secara deskriptif kuantitatif. Teknik untuk pengambilan sampel adalah stratified random sampling dengan 100 responden. Dengan target apartemen yang merata untuk lima wilayah kota Administrasi Jakarta. Dari penelitian ini diketahui besaran kesediaan membayar responden, total kesediaan membayar (Total WTP) dan surplus konsumen. Secara parsial menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap WTP. Sedangkan jumlah tanggungan dan tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadapWTP.

---

Positive trend growth of apartments in Province of DKI Jakarta, seen as a potential to explore region own source revenue (PAD), through waste/cleaning services retribution residential apartment in Province of DKI Jakarta. The goal from this research is to identify the degree of willingness to pay, amount of consumer surplus and determine what factors affect the amount of willingness to pay for waste/cleaning services retribution residential apartment in Province of DKI Jakarta.

This research used primary and seconder data, used quantitive descriptive analysis. Technique for taking sample is stratified random sampling with 100 respondens. With a target that is evenly distributed apartment for five municipalities of Jakarta Administration.

From this research we know amount of respondent's willingness to pay, total willingness to pay (Total WTP) and consumer surplus. Partially stated that the education levels had no significant effect on WTP. While the number of dependents and income levels had a significant effect on WTP."

"Timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat, sektor rumah tangga sebagai sumber sampah terbesar dari timbulan tersebut belum dikenakan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan hingga tahun 2017 melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 yang mengenakan tarif atas pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tinggal. Sementara timbulan sampah terus meningkat, kebijakan tersebut kemudian dicabut melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021, mengembalikan tarif pelayanan persampahan/kebersihan untuk sektor rumah tangga menjadi nol rupiah. Padahal, pengenaan tarif dapat menjadi alat untuk mengendalikan timbulan sampah dan perilaku di sektor rumah tangga sehubungan dengan ini. Penelitian bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga di DKI Jakarta, dan alternatif pengenaan tarif retribusi pada sektor rumah tangga yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data studi kepustakaan serta studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang melatar belakangi perubahan kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan retribusi di rumah tangga, serta alternatif yang dapat dilakukan. Latar belakang Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 adalah amanat penyesuaian tarif dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penolakan dari Wajib Retribusi dan anggota dewan terkait, serta adanya persepsi pengenaan tarif ganda di masyarakat. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga adalah berupa resistensi masyarakat di sektor rumah tangga, basis data pemungutan yang belum memadai, dan Sumber Daya Manusia terkait yang belum mendukung berjalannya kebijakan. Sementara itu alternatif pengaturan retribusi yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan adalah berupa implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan panduan perhitungan kalkulator pengenaan tarif retribusi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memberikan paksaan dan kesadaran akan diperlukannya pembiayaan dalam pengelolaan sampah, pengaturan tarif berdasarkan prinsip Pay As You Throw, dan peningkatan pemahaman SDM terkait untuk memupuk kesadaran dan kepatuhan dalam pengenaan tarif retribusi yang akan dilakukan.

---

Waste generation in DKI Jakarta Province continues to increase, the household sector as the largest source of waste generation has not been charged a user charge rate for waste/cleanup services until 2017 through DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2017 which charges a tariff for waste collection services from residential homes. While waste generation continued to increase, the policy was later revoked through DKI Jakarta Governor Regulation Number 8 of 2021, returning the waste/cleanup service tariff for the household sector to zero rupiah. In fact, the imposition of tariffs can be a tool to control waste generation and behavior in the household sector in relation to this. The research aims to analyze the policy background, challenges faced in imposing retribution rates on the household sector in DKI Jakarta, and alternatives to imposing retribution rates on the household sector that provide disincentives for waste generation and have more consideration to environmental policy principles. The research is descriptive research with a qualitative approach and data collection of literature studies and field studies in the form of in-depth interviews. The research found that there are several reasons behind the policy change, challenges faced in imposing retribution on households, and alternatives that can be done. The background of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 8 of 2021 is the tariff adjustment mandate in the Regional Tax and Retribution Law (UU PDRD), rejection from retribution payers and relevant council members, and the perception of double tariff imposition in the community. The challenges that must be faced by the government in imposing retribution rates on the household sector are in the form of community resistance in the household sector, an inadequate collection database, and related Human Resources that do not support the implementation of the policy. Meanwhile, alternative user charges imposition that provide disincentives for waste generation and give more consideration to the principles of environmental policy are the implementation of Permendagri No. 7/2021 that provides guidance on the calculation calculator for imposing user charge rates, improving the quality of waste management facilities and infrastructure that provide coercion and awareness of the need for financing in waste management, setting rates based on the Pay As You Throw principle, and increasing the understanding of relevant human resources to foster awareness and compliance in the imposition of retribution rates that will be carried out."

"In Palembang City on in the implementation establishment and collecting cleanliness retribution based on Local rule No.12 of 2006 on the Management and Retribution of Rubbish and cleanliness. The implementation from this policy have various obstacles such as have not reached the target of realizing rubbish retribution and cleanliness caused by the lack of controlling from the controller team to collectors/collector of rubbish retribution and cleanliness and the Lack of Facilities and infrastructure of rubbish vehicle in the Palembang City because many of damage facilities and infrastructure and has not fixed. There were also the Research Aims to know the effectiveness of collecting rubbish service and cleanliness, knowing the factors that influence the effectiveness of collecting rubbish retribution and cleanliness also knowing the strategy that need to do by Cleanliness Departement District Government Palembang City in creasing effectiveness collecting rubbish retribution and cleanliness in Palembang City. The research method used qualitative method with descriptive approach . with this method the researcher as key instrument and describing systematically , factual and accurate on the factors also the characteristics from the relationship between the phenomenon researched. The collecting of data resource did by two ways such as 1) Interview with research informant by using Purposive sampling technique and snowball sampling technique @) Documentary that is district rule No.12 of 2006 and other documents. Based on data analysis knew that the effectiveness of implementation policy collecting cleanliness retribution had not quite effective with the realization of income as much as Rp. 2.414.846; (71,4%). while the factors that influenced the effectiveness of policy collecting cleanliness retribution in Palembang City were human resources in from of incentive. The presence of communication between organization , characteristic of bureaucracy implementer, the presence of implementer comprehension toward policy. Based on the analysis and data interpretation above, knew that there were some strategies to increase effectiveness collecting cleanliness retribution in Palembang City such as: Increasing communication and coordination between units inside or outside Cleanliness Departement related with the implementation of collecting cleanliness retribution , Doing socialization and stabilization toward policy collecting cleanliness retribution and doing renewal to the analysis of occupation to reach the appropriateness of organization objectives with field of duty."