Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Indonesia menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Diresmikan pada 2 Februari 2021, kebijakan ini berdampak pada penyederhanaan regulasi perizinan bangunan agar lebih efisien dan transparan, mengurangi birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta sistem retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak, tantangan, dan strategi pemerintah provinsi DKI Jakarta menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan dari Kementerian PUPR, Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Asosiasi Pengembang, dan Akademisi DKI Jakarta. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi implikasi, tantangan, dan strategi  yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari sisi pemerintah pusat, dinas pemerintah daerah, akademisi, dan asosiasi pengembang. Prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan memberikan kemudahan berusaha menjadi peluang apabila kebijakan PBG ini diterapkan oleh DKI Jakarta. Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi yaitu penyesuaian kembali dengan sistem baru dari pusat, pembuatan regulasi serta saran prasarana yang memadai dan mendukung pelaksanaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategi yaitu identifikasi masalah, sosialisasi, kapasitas SDM, dan pengembangan sarana. 

---

The Building Approval Policy (PBG) in Indonesia replaces the Building Permit (IMB) through Government Regulation No. 16 of 2021. Launched on February 2, 2021, this policy aims to streamline building permit regulations for greater efficiency and transparency, reduce bureaucracy, expedite the licensing process, and improve the retribution system. This study aims to examine the impacts, challenges, and strategies of the DKI Jakarta provincial government in implementing the retribution policy of the Building Approval (PBG). The research employs a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews and literature reviews from the Ministry of Public Works and Housing (PUPR), Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Developer Associations, and Academics of DKI Jakarta. The study successfully identifies the implications, challenges, and strategies faced by the DKI Jakarta Province in implementing the retribution policy of Building Approval (PBG) from the perspectives of the central government, local government departments, academics, and developer associations. A simpler, faster procedure that facilitates business activities becomes an opportunity if this PBG policy is implemented by DKI Jakarta. Meanwhile, the challenges to be faced include adapting to the new system from the central government, creating adequate"

"Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy.

This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach.

This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government.

The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough."

"Pelaksanaan otonomi daerah yang hingga saat ini telah memasuki tahun kelima memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Pemerintah daerah harus mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya sebagai sumber dana potensial guna mendukung biaya operasional pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerimaan asli daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan subsidi dari pemerintah pusat.Sumber penerimaan asli daerah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2002 masih didominasi oleh pajak daerah (82%), retribusi daerah (7%) dan penerimaan lain-lain (10%), sedangkan untuk penerimaan laba dari instansi yang membidangi masalah pengelolaan aset (yaitu perusahaan daerah/BUMD, Sekretaris Daerah, dan Lembaga Teknis) masih sangat kecil (1%). Fakta ini menunjukkan lemahnya kinerja dan sistem organisasi tata kerja instansi/unit kerja pemerintah yang membidangi pengelolaan aset kota daiam melakukan pemberdayaan aset kota melalui program restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi.Besarnya nilai dan jumlah aset kota Jakarta, yaitu sebesar hampir 75 trilyun rupiah banyak diperoleh dari bidang tanah dan bangunan. Kondisi aset tanah dan bangunan yang pada umumnya memiliki potensi dan produktifilas tinggi ini belum dioplimalkan oleh Pemerintah. Akibatnya, beban biaya (anggaran) pemeliharaan terhadap aset tersebut terus bertambah, karena sifat biaya pemeliharaan aset untuk tanah dan bangunan adalah fixed cost, artinya biaya tersebut akan tetap ada meskipun tidak digunakan atau dimanfaatkan.Aset kota Jakarta berupa tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan dapat dikembangkan dengan melibatkan partisipasi dari pihak ketiga (masyarakat, yayasan sosial maupun sektor swasta). Keterlibatan unsur pihak ketiga ini selain mengurangi beban biaya anggaran juga membantu Pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kota Jakarta dan mensejahterakan warga kota Jakarta.Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan strategi yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola aset Kota, terutama di bidang tanah dan bangunan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkenalkan konsep Balanced Scorecard (BSC) unluk diterapkan pada Unit/Satuan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membidangi pengelolaan aset kota. Teori yang dipakai sebagai dasar penelitian adalah kombinasi ilmu manajemen, yaitu manajemen perkotaan, manajemen aset, manajemen strategis dan berbagai teori yang mendukung pemilihan strategi. Penentuan alternatif strategi yang digunakan adalah analisis SWOT, sedangkan penentuan strateginya dilakukan dengan menggunakan analisis tata olah hirarki (analisis AHP) dengan menggunakan perangkat lunak expert choice.Berdasarkan penetapan alternatif strategi pengelolaan aset kota dengan menggunakan metode matriks SWOT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi kuadran III, artinya bahwa Pemerintah memiliki potensi dan peluang pasar yang sangat besar, namun di lain pihak, instansi ini dihadapkan pada beberapa kendala/kelemahan di sektor internal organisasi. Maka berdasarkan tahapan strategi, akan lebih tepat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan masalah internal organisasi.Dan berbagai pilihan stategis untuk melakukan pembenahan, strategi yang paling tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan strategi pembenahan progresif, dan pelaku yang diprioritaskan untuk menerapkan Balanced Scorecard adalah Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan PBB-P2 di DKI Jakarta dengan menggunakan teori dari Edward III. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan analisis implementasi kebijakan PBB-P2 di DKI Jakarta, hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut di DKI Jakarta, serta dampak terhadap penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dari faktor-faktor implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi, faktor yang paling memiliki masalah di DKI Jakarta dalam pemungutan PBB-P2 adalah sosialisasi dan sumber daya manusia. Faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah koordinasi antar instansi, karakteristik DKI Jakarta sebagai ibukota negara, sarana dan prasarana, serta dukungan wajib pajak PBB-P2. Faktor penghambat yang timbul adalah sumber daya manusia dan data realisasi penerimaan. Implementasi kebijakan ini memiliki dampak yang positif terhadap keuangan DKI Jakarta secara umum

---

This research discusses about the implementation of Building and Land Taxes Policy in DKI Jakarta with Edward III theory. This research aims to analyze the implementation of Building and Land Taxes in DKI Jakarta, analyze about the factors that supporting and inhibiting the implementation in DKI Jakarta, and the impact toward to regional tax revenue. The result of this research show that from the implementation factors; communication, resources, dispotition, and bureaucracy, the socialiszation and resources factor are the most problem factors. Supporting factors on that policy are coordination between institutions, DKI Jakarta’s characteristics as capitol region, infrastructure, and taxpayers support. Inhibiting factors are resources, account receivable data, and revenue realisation data. This implementation policy has positive impact for general Jakarta’s finance"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji unintended consequences kebijakan pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dibawah Rp. 1 miliar terhadap nilai properti dibawah Rp. 1 miliar. Dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS), penelitian ini menganalisis data PBB dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk jenis transaksi hak baru (sertifikasi) dan transaksi jual beli (transaksi properti) selama periode 2012 s.d 2019 di 267 kelurahan di DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa setelah diberlakukannya kebijakan pembebasan PBB untuk NJOP dibawah Rp. 1 miliar pada tahun 2016, semakin besar jumlah objek pajak yang mendapatkan pembebasan PBB dalam satu kelurahan secara signifikan berkorelasi positif dengan semakin besar jumlah objek pajak yang melakukan transaksi sertifikasi dan jual beli properti dibawah Rp. 1 miliar. Hal ini ditemukan konsisten pada kelurahan-kelurahan yang masuk dalam kategori tidak rawan banjir, namun pada kelurahan yang rawan banjir korelasi tersebut hanya signifikan untuk transaksi sertifikasi. Temuan ini mendukung dugaan adanya unintended consequences kebijakan pembebasan PBB terhadap sertifikasi dan transaksi properti bernilai dibawah Rp. 1 miliar di DKI Jakarta.

---

This study aims to examine the unintended consequences of the Land and Building Tax (PBB) exemption policy for the Tax Object Selling Value (NJOP) below Rp. 1 billion against the property value below Rp. 1 billion. By using Ordinary Least Square (OLS), this study analyzes PBB data and Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) for types of new rights transactions (certification) and sale and purchase transactions (property transactions) during the period 2012 to 2019 in 267 villages in DKI Jakarta. This research found that after the implementation of PBB exemption policy for NJOP under Rp. 1 billion in 2016, the greater the number of tax objects that receive PBB exemption in one kelurahan, which is significantly positively correlated with the greater the number of tax objects conducting certification transactions and buying and selling property under Rp. 1 billion. This was found to be consistent in sub-districts that were not prone to flooding, but in sub-districts that were prone to flooding, the correlation was only significant for certification transactions. This finding supports the alleged unintended consequences of the PBB exemption policy on property certificates and transactions worth less than Rp. 1 billion in DKI Jakarta"

"Skripsi ini menggambarkan kondisi aktual dari implementasi kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta. Penelitian ini berangkat dari adanya undang-undang yang mengatur standar sebuah bangunan gedung dibangun, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Selain itu, dengan adanya permasalahan pemenuhan hak kesehatan yang dialami oleh para penyandang disabilitas, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas kesehatan Puskesmas DKI Jakarta. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Bhuyan et al. (2010), peneliti melakukan penelitian terkait pengimplementasian kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas dengan berdasarkan pada 7 dimensi, yaitu The Policy, Its Formulation and Dissemination; Social, Political and Economic Context; Leadership for Policy Implementation; Stakeholder Involvement in Policy Implementation; Planning for Implementation and Resource Mobilization; Operations and Services; dan Feedback on Progress and Result. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Dengan data yang didapatkan peneliti melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta telah diupayakan untuk dilakukan berdasarkan dimensi-dimensi yang dikemukakan, meski masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan pengimplementasian kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta untuk beberapa pihak.

---

This thesis describes the actual condition of the implementation of the policy for disability-friendly building in Public Health Centers (Puskesmas) in DKI Jakarta. The research is based on the existing law that regulates the standards for constructing a building, namely Law Number 28 of 2002 concerning Buildings. Additionally, considering the issues related to the fulfilment of health rights experienced by people with disabilities, DKI Jakarta as the capital city has made efforts to facilitate the needs of people with disabilities in utilizing the healthcare facilities of Puskesmas DKI Jakarta. Applying the Policy Implementation theory by Bhuyan et al. (2010), the researcher conducted a study on the implementation of the policy for disability-friendly building based on seven dimensions: The Policy, Its Formulation and Dissemination; Social, Political and Economic Context; Leadership for Policy Implementation; Stakeholder Involvement in Policy Implementation; Planning for Implementation and Resource Mobilization; Operations and Services; and Feedback on Progress and Result. This research employed a post-positivist approach with qualitative data collection methods. Using data obtained through in-depth interviews and literature review, the results of the study indicate that the implementation of the policy for disability-friendly building in Puskesmas DKI Jakarta has been attempted based on the presented dimensions, although there are still many areas that need improvement. Considering these findings, the researcher provides several recommendations for enhancing the implementation of the policy for disability-friendly building in Puskesmas DKI Jakarta for various stakeholders."

"Banyaknya bidang tanah di provinsi DKI Jakarta yang belum terdaftar merupakan potensi pajak yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak BPHTB. Namun dalam pelaksanaannya, pengenaan pajak BPHTB untuk pemberian hak baru atas tanah ini masih mengalami kendala. Adapun kendala yang dialami yaitu pengenaan sanksi administrasi BPHTB berdasarkan saat terhutang sejak penandatanganan Surat Keputusan (SK) BPN. Dalam hal ini warga Jakarta sebagai pembayar pajak merasa dirugikan, karena mereka dikenai sanksi administrasi yang disebabkan keterlambatan dalam menerima Surat Keputusan BPN. Berdasarkan hasil analisis melalui pengumpulan data di lapangan, studi literatur sebagai bahan referensi dan wawancara mendalam dengan pihak terkait, penulis menyimpulkan bahwa BPRD DKI Jakarta, Kantor BPN Wilayah DKI Jakarta dan PPAT DKI Jakarta telah bekerja sama dengan baik dalam proses pengenaan pajak BPHTB. Namun dalam kenyataannya, masih ada masalah dalam hal pengenaan sanksi administrasi BPHTB untuk pemberian hak baru atas tanah karena keterlambatan penerimaan SK BPN oleh wajib pajak. Untuk meminimalkan hal ini, diperlukan kolaborasi yang lebih komprehensif antara lembaga-lembaga, yaitu BPRD DKI Jakarta, Kanwil BPN DKI Jakarta dan PPAT di DKI Jakarta dengan melakukan Tata Kelola Kolaboratif. Dengan Collaborative Governance, diharapkan pelayanan kepada wajib pajak akan lebih baik dan penerimaan pajak BPHTB di DKI Jakarta akan meningkat.

---

The large number of land in DKI Jakarta province that have not yet beenregistered is a significant potential tax in increasing BPHTB tax revenue. But in its implementation, the imposition of BPHTB tax for granting new rights to this land is still experiencing obstacles. The constraints experienced are the imposition of BPHTB administrative sanctions based on the time of debt due to the signing of the BPN Decree (SK). In this case, Jakarta`s citizenas tax payers felt disadvantaged because they were subjected to administrative sanctions due to the delay in receiving the BPN Decree.

Based on the results of the analysis through data collection in the field, literature study as reference material and in-depth interviews with related parties, author concluded that BPRD DKI Jakarta, DKI Jakarta Regional Office of BPN and PPAT DKI Jakarta have been cooperating well in the imposition process of BPHTB tax. But in reality, there are still problems in the case of the imposition of BPHTB administrative sanctions for granting new rights to land due to delays in receipt of SK BPN by taxpayers.

To minimize this, a more comprehensive collaboration is needed between agencies, namely BPRD DKI Jakarta, Regional Office of BPN DKI Jakarta and PPAT in DKI Jakarta by conducting Collaborative Governance. With Collaborative Governance, it is expected that services to taxpayers will be better and BPHTB tax revenues in DKI Jakarta will increase."

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta. Skripsi ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta serta faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam studi kepustakaan dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan bangunan reklame di DKI Jakarta dengan berdasarkan pada ketentuan peruntukan tata ruang.

---

This thesis discusses the implementation of advertisement permit charges policy in DKI Jakarta Province. The study has main issues describing how the advertisment permit charges policy in DKI Jakarta province is implemented and the factors which affect of Implementation of Advertisement Permit Charges Policy in DKI Jakarta Province. The research uses qualitative approach with deep interview literature study and field observation as data collection methods; The study main issues find that the implementation of advertisment permit charges policy in DKI Jakarta is to control the growth rate of advertisement building in DKI Jakarta with the provisions of the allotment based on the spatial."

"Penguatan manajemen kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari dinas-dinas provinsi kepada kelurahan yang diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi kelurahan dan didukung denganpenguatan anggaran kelurahan. Penelitian ini penting mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Melalui kebijakan penguatan manajemen Kelurahan, maka sebagai unsur pelaksana lini/ pelaksana kewilayahan, kelurahan diharapkan mampu melaksanakan kinerjanya yang optimal dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para informan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa outcome implementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dilihat dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaporan.terlihat masih lemah. Hal ini ditunjukan dengan kapasitas perangkat kelurahan baik secara kuantitas maupun kualitas belum benar-benar memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta menyusun pelaporan. Selain itu pengendalian dan koordinasi baik internal maupun eksternal hanya menjadi kegiatan rutinitas tanpa ada standar dan evaluasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat adalah disposisi atau sikap para pelaksana yang memandang tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai rutinitas tanpa ada kesadaran untuk upaya meningkatkan kinerjanya.Selain itu faktor sumber daya manusia yang menunjukan keterbatasan secara kuantitas dan kualitas, faktor sumber daya lainnya adalah informasi yang lambat terkait regulasi yang kerap berubah-ubah yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya faktor elit DPRD dalam pengesahan anggaran dengan proses waktu yang lama juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dimana kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam tahap pengorganisasian kegiatan.

---

The urban villages management strengthening is one of the policies issued by the government of Jakarta special capital region. The policy is related to the changing authority of the province’s Department to the urban villages that is embodied in the main task and function of urban village’s reinforcement with urban villages budget strengthening. The research is important considering the complexity of the needs and demands of people in Jakarta is very dynamic and urged to get a solution immediately. Through the policy of urban villages management strengthening, then as the steering element of lines/implementing regional, the urban villages are expected to perform their optimal in providing direct services to the community in the area. This research used a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation, and indepth interviews with informants from the government and society.

The results showed that the outcome of the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat viewed from the management function such as planning, budgeting, organizing, leadership, coordination, control, and reporting still look weak. This is evidenced by the capacity of the village both in quantity and quality is not really adequate to carry out the duties and functions, especially in planning the activity, budgeting and reportinng. Besides, the controlling and coordination of internal and external are only routine activities without any standards and on going evaluation.

The factors affecting the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat is disposition or the implementer’s attitude that looks the main duties and functions has only a routine without any awareness to obtain the improvement of performances. In addition, the factor of human resource has been showed the limitations in quantity and quality, the other resources factors are slowi nformation related to regulations often change which impact to the implementation and responsibilities report. Further, the elite Council factors in endorse the budget with the long time process is also influence the policy implementation of urban management strengthening in the Cakung Barat Village where the activities can not becarried out according to the schedule in the phase of organizing activities."

"Bangunan-bangunan gedung merupakan kontributor terbesar konsumsi energi di berbagai negara. Konsumsi energi ini telah menyebabkan masalah serius seperti pemanasan global. Salah satu upaya mengurangi dampak pemanasan global adalah dengan pembangunan green building. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap percepatan implementasi green building di DKI Jakarta ditinjau dari perspektif owner dan developer serta melakukan strategi penyelesaian. Hasil AHP menunjukkan bahwa faktor efisiensi energi bangunan, regulasi pemerintah mengenai energi bangunan, pendidikan green building dan nilai investasi green building merupakan empat faktor peringkat teratas yang perlu dilakukan strategi tepat terhadap percepatan implementasi green building.

---

Buildings are the largest contributor of energy consumption in various countries. Energy consumption has led to serious problems such as global warming. One effort to reduce the impact of global warming is with green building construction. This study aims to determine what factors affect the acceleration of the implementation of green building in Jakarta viewed from the perspective of owners and developers as well as perform settlement strategy. AHP results indicate that buildings energy efficiency, government regulations regarding building energy, green building education and green building investment value factor as top four ranking factors that need to be done strategy to accelerate the implementation of green building."