Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produk kewanitaan berupa menstrual hygiene product yang termasuk kedalam kebutuhan pokok para wanita masih tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%. Atas hal tersebut dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia, isu perolehan menstrual hygiene product yang mudah diakses dan aman menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi terkait persepsi wanita atas adanya pengenaan PPN pada menstrual hygnie product. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif. Data kuantitatif yang dikumpulkan peneliti yaitu menggunakan survei berbasis online. Selain itu untuk melengkapi pengumpulan data, peneliti akan mengumpulkan data tersebut melalui wawancara mendalam kepada beberapa informan yang berpengaruh atau berperan penting pada penelitian ini. Persepsi negatif pada hasil penelitian ini menandakan bahwa wanita di DKI Jakarta yang berada pada usia 17-49 tahun dan membeli serta mengonsumsi pembalut menolak atau tidak setuju atas adanya pengenaan PPN pada produk pembalut. Hal ini menggambarkan bahwa perlunya perhatian pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan hasil analisis pada hasil penelitian ini diketahui bahwa wanita di DKI Jakarta sudah memiliki kesadaran penuh dalam mendukung hak-hak wanita dalam mendapatkan pembalut yang higenis dan terjangkau. Wanita DKI Jakarta juga memiliki keinginan besar untuk mendapatkan atau memperoleh informasi maupun keinginan menyuarakan lebih lanjut terkait penerapan pengenaan PPN pada menstrual hygnie product atau kebijakan lebih lanjut yang sesuai. Selain itu, dalam penelitian ini juga diketahui bahwa harga pembalut menentukan sikap wanita dalam memilih produk pembalut sehingga penetapan harga pembalut pada produk pembalut yang higenis perlu disesuaikan dengan tepat. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya juga diketahui bahwa terdapat perbandingan yang proporsional terkait hubungan pengenaan PPN pada menstrual hygnie product dalam hal ini spesifik pada produk pembalut merupakan bentuk diskriminasi gender bagi wanita. Namun dilain sisi, mayoritas responden menyetujui adanya pemberian insentif PPN pada menstrual hygnie product dalam hal ini spesifik pada produk pembalut.

---

Women's products, specifically menstrual hygiene products, which are considered essential needs for women, are still subject to a Value Added Tax (VAT) of 11%. In the context of fostering sustainable development and women's empowerment in Indonesia, the issue of accessible and safe menstrual hygiene products has become an important topic for discussion. This study aims to explore women's perceptions regarding the imposition of VAT on menstrual hygiene products. The researcher employed quantitative data collection methods, specifically through an online survey. Additionally, to complement the data collection, the researcher conducted in-depth interviews with several key informants who play important roles in this study. Negative perceptions in the study results indicate that women in DKI Jakarta, aged 17-49 years, who purchase and use sanitary pads, reject or disagree with the imposition of VAT on sanitary products. This highlights the need for government attention to address this issue. The analysis results of this study reveal that women in DKI Jakarta are fully aware of supporting women's rights to obtain hygienic and affordable sanitary pads. They also express a strong desire to receive information and voice their opinions further regarding the VAT imposition on menstrual hygiene products or related policies. Additionally, the study found that the price of sanitary pads influences women's choices in selecting these products, indicating the need for appropriate pricing of hygienic sanitary pads. The analysis also shows a proportional comparison, suggesting that the VAT imposition on menstrual hygiene products, specifically sanitary pads, constitutes gender discrimination against women. On the other hand, the majority of respondents agree with the provision of VAT incentives for menstrual hygiene products, specifically sanitary pads."

"ABSTRACTPenelitian ini meneliti mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PPN atas penyerahan electronic book e-book baik itu tempat terutang dan saat terutang. Tujuan penelitian ada menganalisis pengenaan PPN atas e-book dengan meninjau dari karakteristik e-book, penentuan saat terutang, tempat terutang dan tarif. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengenaan PPN atas e-book dipersamakan dengan buku cetak biasa dan terdapat perbedaan pendapat terkait karakteristik dari e-book yang dianggap Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak. Tidak adanya peratuan spesifik terkait tempat dan saat terutangnya juga akan menyebabkan Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak.

---

ABSTRACTThis research would like to find about imposition analysis of value added tax on electronic book submission and also its taxable event. The purpose of this study is to anlyze the imposition of VAT on e-book by reviewing characteristics of e book, determining taxable event, and tax rate. This research uses qualitative approach using data collection techniques of literature revew and field study. This research shows that the imposition of VAT on e book is equal to the printed book and there are different opinion regarding the characteristics of e book that are considered as tangible goods, intangible goods,or services. There is no spesific rule related with taxable supply will cause taxable person to do tax evasion."

"Menstruasi memerlukan manajemen kebersihan menstruasi yang baik sehingga wanita terhindar dari resiko kesehatan dan psiko-sosial. Period poverty menghambat praktik manajemen kebersihan menstruasi yang baik salah satunya ditunjukkan dengan akses produk saniter menstruasi yang kurang terjangkau. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dikritik karena memberikan beban tambahan bagi wanita dalam mendapatkan produk saniter menstruasi. Fasilitas PPN dapat diberikan pada barang tertentu dalam rangka mendorong konsumsi merit goods ataupun mengurangi regresivitas PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produk saniter menstruasi dengan kriteria merit goods dan basic goods sehingga memiliki justifikasi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian dilakukan dengan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur serta teknik analisis data kualitatif illustrative method. Hasil analisis menunjukkan produk saniter menstruasi memenuhi kriteria merit goods dan basic goods sehingga dapat diberikan fasilitas PPN untuk memberikan akses yang terjangkau bagi wanita dan mendukung eksternalitas positif yang ditimbulkan dari konsumsi produk saniter menstruasi. Pengenaan PPN atas produk saniter menstruasi dianggap menghambat pencapaian kesetaraan substantif sosial ekonomi dan memberikan diskriminasi terhadap wanita. Pemberian fasilitas PPN memberikan implikasi revenue forgone, administrative cost, dan cost savings. Pemberian fasilitas PPN dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Fasilitas PPN yang dapat diberikan adalah PPN terutang tidak dipungut karena menghilangkan beban pajak bagi konsumen akhir akan tetapi memiliki implikasi compliance cost yang tinggi akibat restitusi dan pemeriksaan. Regulasi saat ini dapat mengakomodasi produk saniter menstruasi sebagai barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak sehingga mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan akan tetapi fasilitas tersebut tidak menghilangkan beban PPN sepenuhnya.

---

Menstruation requires good menstrual hygiene management (MHM) practices thus women can avoid health and psycho-social risks. Period poverty hinders women from practicing MHM, one of which is less affordable access to menstrual products. The imposition of Value Added Tax is criticized because it gives an additional burden on women in getting menstrual products. VAT Incentives can be granted to certain goods in order to encourage the consumption of merit goods or reduce the regressivity of VAT. This study aims to analyze menstrual products with the criteria of merit goods and basic goods so as to justify for VAT incentives. The research was conducted using a post-positivist paradigm using qualitative data collection techniques along with qualitative data analysis techniques. The analysis shows menstrual products meet the criteria of merit goods and basic goods so that VAT incentives can be granted to provide affordable access and support positive externalities of menstrual products. The imposition of VAT on menstrual products impedes the achievement of socio-economic substantive equality and creates discrimination for women. The provision of VAT Incentives implies revenue forgone, administrative cost, and cost savings. The provision of VAT facilities can support the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). The zero-rated VAT can be granted because it will eliminate the tax burden for consumer but implies a high compliance cost due to refund and audit. Current regulations may accommodate menstrual products as staple goods so they can be granted for the exemption, but it will not completely eliminate the VAT burden."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan objek PPN atas Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit di Indonesia dan juga implikasi PPN atas transaksi dengan menggunakan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dalam bentuk wawancara mendalam dan studi pustaka berupa buku, jurnal, skripsi, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah penyerahan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit kepada nasabah bukan merupakan penyerahan yang dikenakan PPN karena karakteristiknya dipersamakan seperti uang yang merupakan alat tukar dan alat pembayaran yang sah yang berlaku di Indonesia. PPN dikenakan atas barang dan/atau jasa yang diserahkan atas pemanfaatan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan serta kedudukannya sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah di Indonesia sehingga dasar pengenaan PPN atas penyerahan tersebut adalah nilai yang seharusnya dibayar atau ditagih serta Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan tidak bisa dianggap sebagai diskon atau rabat atas suatu penyerahan yang menjadi pengurang dasar pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan pertambahan nilai yang berlaku.

---

This study aims to analyze the determination of the object of VAT on the Customer Loyalty and Rewards Program on credit cards in Indonesia and the implications of VAT on transactions using the Customer Loyalty and Rewards Program on credit cards in Indonesia. This study used a qualitative research method with data collection techniques in the form of field studies in the form of in-depth interviews and literature study in the form of books, journals, theses, and related laws and regulations. The result of this research is that the Customer Loyalty and Rewards Programs on a credit card are not considered as VAT Taxable Goods because its characteristics are resembled as a money which is a valid exchange devices and payment methods in Indonesia. VAT is imposed on goods and/or services supplied for redeeming the Customer Loyalty and Rewards Program and its position as a valid exchange devices and payment methods in Indonesia so that the basis for imposing VAT on said supply is the value that should be paid or billed to the customer and the Customer Loyalty and Rewards Program can’t be considered as a discount or rebate on a delivery which is a deduction from the basis for imposing VAT in accordance with the provisions of the applicable value added tax regulations."

"Perdagangan elektronik memiliki perkembangan yang pesat di era ekonomi digital saat ini. Dengan adanya e-commerce model online marketplace, aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah dilakukan termasuk dikarenakan tersedia informasi produk atau konten yang diunggah penjual melalui penyedia online marketplace. Atas transaksi tersebut, terdapat penyerahan Jasa Kena Pajak oleh penyedia online marketplace kepada penjual online marketplace. Sehingga dibutuhkan analisis pengenaan PPN termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pengenaan atas jasa periklanan dan penyediaan tempat maupun waktu pada model online marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat tiga skema yakni melalui pemotongan komisi, fitur prioritas, dan tanpa dikenakan biaya. Pada skema pemotongan komisi dan fitur prioritas sudah dikenakan PPN dengan pembebanan ditanggung oleh penyedia online marketplace. Pada skema tanpa dikenakan biaya memiliki implikasi pengenaan PPN atas jasa cuma-cuma namun hal ini sulit diterapkan karena nilai Dasar Pengenaan Pajak yang tidak mudah untuk ditentukan. Faktor pendukung atas pengenaan PPN ini adalah kepatuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan secara internal penyedia online marketplace. Faktor penghambat dalam pengenaan PPN jasa tersebut adalah terkait faktur pajak, sistem e-faktur, dan ketersediaan data. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya ketentuan PPN yang dapat menimbulkan kepastian, efisiensi, dan fleksibilitas dalam proses pengenaan PPN atas Jasa Kena Pajak tersebut.

---

Electronic commerce has a rapid development in the current era of the digital economy. With the e-commerce model online marketplace, economic activities have become easier to do including because of available product information or content uploaded by sellers through online marketplace providers. For these transactions, there is the delivery of Taxable Services by online marketplace providers to online marketplace sellers. So we need an analysis of the imposition of VAT, including supporting and inhibiting factors in the imposition of advertising services and the provision of place and time in the online marketplace model. The research method used is a qualitative method with qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, there are three schemes, namely through deduction of commissions, priority features, and no-fee charged. In the scheme of commission deduction and priority features already subject to VAT with burdens borne by the online marketplace provider. The no-fee scheme has implications for the imposition of VAT on free services, but this is difficult to apply because the value of the basic tax is not easy to determine. The supporting factors for the imposition of VAT are compliance as a Taxable Person and by internal of online marketplace provider. While the inhibiting factors in the imposition of VAT services are related to tax invoices, e-invoicing systems, and data availability. Therefore, there is a need for VAT provisions that can lead to certainty, efficiency, and flexibility in the process of imposing VAT on these Taxable Services."

"Mengacu pada ketentuan Pasal 11 UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), saat terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah saat penyerahan atau saat pembayaran, mana yang lebih dahulu terjadi. Saat penyerahan BKP kemudian ditentukan dalam beberapa kategori, termasuk pada saat pengakuan pendapatan, saat pengakuan piutang atau saat pembuatan faktur penjualan. Namun penentuan saat penyerahan yang berlaku umum ini tidak berlaku untuk penyerahan BKP konsinyasi yang saat penyerahannya diatur secara khusus pada saat diserahkannya barang untuk dititipkan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menganalisa ketentuan PPN atas penyerahan BKP dalam transaksi konsinyasi dan kesesuaiannya dengan konsep penyerahan serta menggambarkan kendala yang dihadapi oleh PKP dalam melaksanakan ketentuan PPN atas transaksi konsinyasi.

---

Pursuant to provision of Article 11 of prevailing Value Added Tax (VAT) Law, supply on taxable goods is due when the goods are delivered or when the payment are made, whichever occurs first. The taxable supply then determined in several catagories away other things to be in line with the revenue recognition as for accounting purpose, on receivable recognition, or when the invoice is issued. However, this general provision of time supply determination does not apply for supply of goods on consignment transaction that is normally due on delivery of consignment goods. Therefore, the purpose of research that conducted by the qualitative approach is to analyze the VAT provision of supply of goods on consignment transaction and it's conformity with taxable supply concept and describes the obstacles encountered by taxable person in implementing the provision of the VAT consignment transaction."

"Transaksi e-commerce yang telah meluas ke perdagangan internasional, menyebabkan beragamnya jenis transaksi yang ada. Pemerintah melihat adanya potensi penerimaan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap variasi transaksi penjualan e-commerce model Online Marketplace dikenakan PPN yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace serta kendala dan upaya dalam pengenaannya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace dilakukan berdasarkan penyerahan barang yang dilakukan oleh Online Marketplace Merchant kepada pembeli. Kendala dan upaya yang terjadi dalam pengenaan PPN pun beragam, merujuk kembali pada jenis transaksi yang terjadi.

---

E-commerce transaction has been extended to international trade, causing various types of transactions. The Government captures the potential of tax revenues, particularly the Value Added Tax (VAT). Each variations of sales transaction on e-commerce Online Marketplace model imposed VAT differently. The purpose of this study is to analyze the mapping of the imposition of VAT on e-commerce transaction Online Marketplace model, as well as the constraints and efforts in the imposition.This study use a qualitative approach with descriptive research with the literature study and interview. Research finding shows the mapping of the imposition of VAT on e-commerce Online Marketplace model imposed by delivery of the goods from Online Marketplace Merchant to the buyer. Constraints and efforts that occur in the imposition of VAT are vary, referring to the types of transactions that occur."

"Implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional industri kakao. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan menganalisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian dari ketiga faktor menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao memiliki beberapa permasalahan yaitu luasnya wilayah indonesia, kurangnya sumber daya manusia, dan mengganggu ekonomi industri. Selain itu, dalam proses implementasi memunculkan output kebijakan baru, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menimbulkan penerimaan pajak, dan terganggunya cashflow industri kakao.

---

The implementation of Value Added Tax policy for the supplies of cocoa gives impact to the operational activities in that current industry. This research conducted by post positivist approach with descriptive purpose, it is to analyze the implementation process and factors that influance the implementation. The result of this are among the three factors shows the policy impelementation has some problems, there are the wide of area, lack of human resource, and distract economy condition of the industry. Besides, in implementation process issued new policy output, voluntary compliance of taxable person increases tax revenue and disruption of the cocoa industry's cash flow."

"

Nama : Reysena Widya Lestari

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Selisih antara Nilai Asuransi yang Dibayarkan Konsumen dan yang Disetorkan kepada Perusahaan Asuransi oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116285.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018)

Jasa Pembiayaan Konsumen merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen dihadapkan pada risiko hilang atau rusaknya barang yang menjadi objek perjanjian pembiayaan, dan untuk menanggulangi kerugian akibat timbul nya risiko tersebut, perusahaan pembiayaan konsumen mengalihkannya kepada perusahaan asuransi umum dengan membuat perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Sebagai pengguna jasa asuransi kendaraan bermotor dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen seringkali mendapatkan diskon premi asuransi. Terkait hal tersebut terdapat Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116285.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018 yang mempermasalahkan diskon premi asuransi yang merupakan selisih antara nilai premi yang dibayarkan konsumen dengan yang disetorkan kepada perusahaan asuransi yang menurut Direktur Jenderal Pajak merupakan Imbal Jasa atas jasa keperantaraan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahanbahan kepustakaan. Selisih nilai premi antara yang dibayarkan konsumen dengan yang disetorkan kepada perusahaan asuransi merupakan diskon premi asuransi yang tidak dapat dikenakan PPN. Oleh karena Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116285.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018 menolak Banding dari PT Suzuki Finance Indonesia, maka PT Suzuki Finance Indonesia tetap berkewajiban membayar PPN terhutang.

---

Name : Reysena Widya Lestari

Study Program : Law

Title :Analysis of Value Added Tax Imposition on the Difference between The Value of Insurance Received from Consumers and The Value of Insurance Paid to Insurance Company by the Financing Company (Study Tax Court Decision Number PUT-116285.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018)

Consumer Financing Services are services that are not subject to value added tax, as regulated in the provisions of Article 4A paragraph (3) letter d of Law No. 42 of 2009 concerning Value Added Tax on Goods and Services. In carrying out its business activities, consumer finance companies are faced with the risk of loss or damage to goods that are the object of the financing agreement, and to overcome losses due to those risks, consumer finance companies transfer them to general insurance companies by entering into vehicle insurance agreements. As users of vehicle insurance services in conducting their business activities, consumer finance companies often get insurance premium discounts. Related to this, there is a Tax Court Decision Number PUT116285.16/2012/PP/M.IIIB of 2018 that disputes the insurance premium discount which is the difference between the value of the premium paid by consumers and those paid to insurance companies according to the Director General of Taxes are intermediary services. The research method in writing this thesis is juridical-normative research with qualitative approach, and using library materials. The difference in premium value between the consumer pays and the value of insurance paid to the insurance company is a discount on insurance premiums that is not subject to VAT. Because the Decision of the Tax Court Number PUT116285.16/2012/PP/M.IIIB of 2018 rejected the appeal from PT Suzuki Finance Indonesia, PT Suzuki Finance Indonesia is still obliged to pay the outstanding VAT.

"

"Seiring dengan meningkatnya pembiayaan pembangunan, pendapatan pajak akan menjadi ujung tombak penerimaan di masa mendatang Pemerintah terus menggali potensi penerimaan yang bersumber dari pajak baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cra ekstensifikasi. Otoritas fiskal di Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tengah menjajaki peluang melakukan ekstensifikasi potensi pajak dengan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi dalam rancangan amandemen Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru. Keinginan Direktorat Jenderal Pajak menarik pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi ini karena pemerintah bemiat meningkatkan target penerimaan perpajakan sekaligus memperluas tax base dan tax ratio.Wacana Direktorat Jenderal Pajak mengubah secara yuridis kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian menjadi objek jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menjadi dasar penelitian bagi penulis yang ditinjau dan sudut analisis kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi dan konsepsi teoritis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi dan kelaziman penerapan pengenaan Pajak Pertambahan Niiai atas premi asuransi pokok permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada premi asuransi jiwa dan asuransi kerugian.Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi di Indonesia dipandang dari sudut analisis kebijakan publik, mengetahui model pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi serta Mengetahui hal-hal perlu menjadi perhatian dalam menerapkan kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengurnpulan data berupa studi kepustakaan. Hal ini dikarenakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi di Indonesia selama ini masih bersifat pengecualian dan baru bersifat wacana.Berdasarkan konsep teoritis Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi, dan kelaziman penerapan bahwa hanya premi asuransi kerugian yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan negara yang menerapkan pengenaan pajak tersebut adalah Selandia Baru, Australia, Afrika Selatan, Singapura, dengan pendekatan subtradctive indirect method/credit method/invoice method dan Israel dengan pendekatan addition method.Berdasarkan telaah konsep Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi serta kelaziman penerapan pada beberapa negara, secara teoritis Indonesia dapat mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian dengan pendekatan dengan credit method yang diterapkan oleh Selandia Bam. Dasar pemikirannya adalah metode pemajakan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh Selandia Baru secara umum pada dasarnya sama dengan metode pernajakan yang diterapkan oleh Indonesia yaitu Pajak Pertambahan Nilai dengan metode indirect substractive method /credit methodfinvoice method yang berprinsip pada destination princgole. Namun dalam hal kemungkinan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian dengan mengacu kepada pendekatan Selandia Baru, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam dasar hukum pelaksanaannya yaitu definisi dari asuransi kerugian dan kontrak asuransi itu sendiri dan mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian.Saran dalam penelitian ini adalah meskipun pada prinsipnya dalam perlakuan pemajakannya setiap barang dan jasa dapat memperoleh preferensi untuk dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Namun untuk alasan ekonomi, penerimaan, dan administratif, Pajak Pertambahan Nilai diupayakan dikenakan seluas yang dimungkinkan oleh sistem pajak itu sendiri, sepanjang hal tersebut sejalan dengan tujuan pemajakan, sesuai dengan konsep teoritisnya.

---

Following with the increment of development cost, tax revenue would be the forthcoming prominent source of revenue. The government shall uncover potential revenue that comes from tax, both intensively and extensively. Fiscal authorities in Indonesia, which in this case, the General Directorate of Taxation is been exploring the opportunity to perform intensification of tax potential by applying Value Added Tax upon insurance premium within the amendment of the newly Law of Value Added Tax. The desire of the General Directorate of Taxation to collect Value Added Tax upon insurance premium is that the government would like to improve the tax revenue target as expanding tax base and tax ratio.

The plan ofthe General Directorate of Taxation to juristically after the policy to exclude Value Added Tax upon insurance of damage premium to be a service object applicable to Value Added Tax is being the basis of this study, which reviewed from the analysis of policy of Value Added Tax application upon insurance premium and theoretical conception of Value Added Tax application upon insurance premium and feasibility of Value Added Tax application upon insurance premium, where the main issue of this Study is restricted onto life insurance and insurance of damage.

Intention of this study is to recogiize the policy of Value Added Tax exclusion upon insurance premium in Indonesia, viewed from public policy analysis, to recognize Value Added Tax application model upon insurance premium in Indonesia, and to recognize the application policy of Value Added Tax upon insurance premium. Descriptive method was applied in this study, by data collection technique of literature study. This because the Value Added Tax upon insurance premium in Indonesia remains exclusion and it only a plan.

Based on theoretic concept of Value Added Tax upon insurance premium, and application feasibility that Value Added Tax would only incurred to damage insurance with countries that applying such taxation as New Zealand, Australia., South Africa, Singapore, and by subtractive indirect method/credit method/invoice method approach, and Israel by addition method approach.

Based on conception research of Value Added Tax upon insurance premium and application feasibility on several countries, theoretically, Indonesia may apply the Value Added Tax upon damage insurance premium by credit method approach as of New Zealand The basis is that Value Added Taxation method applied in New Zealand is generally equal to taxation method applied in Indonesia, that is, through indirect subtractive method/credit method/invoice method, which standing on destination principle. However, possibility in regard to application of Value Added Tax upon damage insurance premium by referring to New Zealand?s approach, there are several matters in concem of law basis of its execution; the definition of damage insurance and insurance contract itself, and imposition mechanism of Value Added Tax upon damage insurance premium.

Suggestions from this study, however, that principally in the taxation of every goods and services may preferred to be excluded from Value Added Tax imposition., under economical, revenue and administratively reasoning, Value Added Tax is procured maximally by the taxation system itself as long as it is coherent with the intention of taxation, as its theoretical concept."