Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus telah mengubah tata kelola kawasan hutan di Pulau Jawa. Pemerintah mengambil alih pengelolaan kawasan hutan seluas ± 1,1 juta hektare yang sebelumnya diamanatkan pengelolaan kepada Perum Perhutani. Perubahan leading sector ini berdampak kepada perubahan aliran distribusi manfaat pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa. Tesis ini mengargumentasikan bahwa kebijakan KHDPK, yang menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan, ternyata juga berpotensi mengeksklusi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini menggunakan metode patchwork etnografi, serta pengumpulan data melalui observasi berpartisipasi, wawancara mendalam, dan analisa data sekunder. Fakta lapangan menunjukkan bahwa respon Perhutani terhadap kebijakan ini beragam. Di tingkat tapak, Perhutani melakukan berbagai cara untuk mempertahankan akses terhadap sumberdaya hutan meskipun secara regulasi tereksklusi. Hambatan dialami oleh masyarakat sekitar hutan pada masa transisi karena ketidakjelasan pendampingan. Cabang Dinas Kehutanan sebagai aktor baru dalam pengelolaan hutan Jawa tidak mampu berbuat banyak pada masa transisi karena masyarakat belum mendapatkan legalitas sesuai kebijakan terbaru. Meskipun tereksklusi, Perhutani tetap mendapatkan distribusi manfaat secara personal karena hubungan sosial yang masih terjalin meskipun secara regulasi sudah tidak ada kepentingan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Perhutani sebagai pihak yang tereksklusi bahkan masih mampu mengesklusi masyarakat sekitar hutan dengan kuasa pasar. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat yang terpinggirkan di dalam regulasi, perlu dipastikan implementasinya di tingkat tapak melalui pendampingan yang intensif sehingga kebijakan tidak hanya sekedar retorika.

---

The Special Management Forest Area Policy has changed Java's forest management. The government took over the forest area management of ± 1.1 million hectares which was previously mandated to be managed by Perum Perhutani. The change of leading sector has an impact on changes in the flow of distribution benefits from forest area management in the Java Island. This thesis argues that this policy, which places communities around forests as the main actors in forest management, has the potential to exclude forest people. This research uses an patchwork ethnographic method, as well as data collection through participant observation, in-depth interviews, and secondary data analysis. Field facts show that Perhutani's response to this policy has varied. At the site level, Perhutani takes various measures to maintain access of forest resources even though they are excluded by regulation. Obstacles experienced by communities around the forest during the transition period were due to unclear assistance. The Forestry Service branch as a new actor in Javanese forest management was unable to do much during the transition period because the community had not received legality according to the latest policy. Even though it is excluded, Perhutani still receives personal distribution of benefits because of the social relationships that still exist even though according to regulations there is no longer any interest in forest management activities. Perhutani as an excluded party is still able to exclude communities around the forest with market power. This shows that it is necessary to ensure that regulations take sides towards marginalized communities in regulations at the site level through intensive assistance so that policies are not just rhetoric."

"Penelitian ini menjelaskan dampak proses globalisasi dan otonomi khusus yang terjadi secara bersamaan pada pengelolaan huitan berkelanjutan di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan pendekatan kualiitatif, tiga aspek diteliti: respons kebijakan dan institusi oleh pemerintah Aceh dan dampaknya pada keberlanjutan dua ekosistem penting, Leuser dan Ulu Masen. Teori proses kebijakan dan ekologi politik digunakan untuk menjelaskan narasi, aktor dan jaringan, serta kepentingan yang mempengaruhi pembuatan dan hasil kebijakan. Indeks Tata Kelola Hutan yang Baik dengan menggunakan teknik Multi Dimentional Scaling digunakan untuk mengukur kinerja lembaga yang mengurus konservasi yang dibentuk Pascatsunami di Aceh. Teknik yang sama digunakan untuk mengukur keberlanjutan kawasan hutan dengan melibatkan lima dimensi pengelolaan hutan di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat narasi dengan berbagai aktor dan kepentingan terlibat dalam proses kebijakan kehutanan/konservasi di Aceh. Kebijakan dan lembaga yang dibentuk pascatsunami memiliki kinerja kurang baik dan status keberlanjutan kawasan hutan juga kurang berkelanjutan. Berdasarkan temuan ini, sebuah model kemitraan pemerintah-swata diusulkan untuk mengelola kawasan hutan Aceh secara berkelanjutan di masa mendatang.

---

This research explains the impact of parallel processes of asymmetric decentralization in the form of special autonomy and globalization through REDD+ on sustainable forest management in Aceh Province, Indonesia. Using qualitative approach, three key aspects are studied: the policy and institutional responses of the government of Aceh and the sustainability of forest management for two important ecosystems: Leuser and Ulu Masen. Political ecology and policy process theories are used to explain the narratives behind a policy, the actors involved, and the political interests influencing the policy making and outputs. Good Forest Governance index by using Multi Dimensional Scaling (MDS) technique is used to measure the performance of conservation institutions formed during the post tsunami Aceh. Similar MDS technique is used to develop sustainability index by looking at five dimensions of sustainable forest management in Aceh.

The results show that four main narratives with different actors and political interests involved in influencing forest conservation arena in Aceh. The conservation policy and institutions formed in post-tsunami Aceh have not performed well and the sustainability status for the two ecosystems studied are less sustainable. Based on these results, a model of public-private partnership is developed to manage future forest conservation in Aceh."

"Skripsi ini membahas kontestasi akses dan eksklusi yang melibatkan Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan masyarakat lokal dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Hutan Pangkuan Desa (HPD) Desa Cihideung. Program PHBM memiliki ekspektasi untuk memperluas akses masyarakat desa hutan ke dalam pengelolaan sumber daya hutan. PHBM mensyaratkan adanya kemitraan antara Perhutani dan LMDH Cihideung untuk bersama-sama mengelola dan bagi hasil dari pengelolaan lahan hutan HPD. LMDH Cihideung secara kelembagaan memiliki peran untuk menjembatani akses masyarakat lokal Cihideung yang ingin memanfaatkan lahan hutan Cihideung. Melalui kerangka kerja akses dan ekslusi, temuan lapangan di HPD Cihideung menunjukan bahwa LMDH Talaga muncul menjadi aktor lokal yang menantang dominasi Perhutani melalui kontestasi masalah pengelolaan wisata off-road Safari Hutan. Di sisi lain kehadiran PHBM justru memperkuat posisi kekuasan sebagai LMDH Cihideung sebagai aktor lokal yang dominan dalam pengelolaan Hutan HPD Cihideung. Dominasi LMDH Cihideung dalam pengelolaan HPD Cihideung berdampak kepada pengeksklusian aktor-aktor lokal lainnya yang dahulu dapat mengakses HPD Cihideung. Dominasi dan kekuasaan LMDH Cihideung tidak terlepas sumber kekuasaan di tingkat lokal yang diraih melalui mekanisme akses untuk meraih, mengendalikan, dan mempertahankan kendali akses. Kepemilikan mekanisme akses dapat digunakan sebagai kuasa eksklusi untuk membatasi akses bagi aktor lainnya. Satu mekanisme akses yang memperkuaat kekuasaan LMDH Cihideung adalah adanya temuan sokongan Organisasi Massa (Ormas) yang menyokong LMDH Cihideung dalam pengelolaan HPD Cihideung. Adanya sokongan Ormas spesialis mempertimbangkan skrisp ini untuk menggunakan perspektif relasional melalui hubungan sosial kunci yang membentuk kekuatan daya tawar seorang aktor dalam meraih akses sekaligus mengekslusikan aktor lainnya. Temuan skripsi ini menunjukan bagaimana program pengelolaan hutan bersama masyarakat oleh Negara justru menguatkan aktor lokal yang telah memiliki mekanisme akses melalui hubungan sosial kunci, dan semakin mengeksklusikan aktor lokal yang tidak memiliki mekanisme akses. Secara empiris skripsi ini menunjukan adanya kehadiran Ormas spesialis kekerasan di dalam pengelolaan hutan masyarakat yang menyokong aktor lokal sebagai sumber kekuasaan dalam memperkuat mekanisme akses dan sebagai kekuatan daya tawar untuk mengeksklusikan aktor yang subordinat. "

"Keberadaan ekosistem hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua, Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Provinsi Banten saat ini banyak memberikan sumber penghidupan yang nyata bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkan ekosistem hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai valuasi ekonomi total hutan mangrove untuk menyusun strategi pengelolaan hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Perhitungan valuasi ekonomi total hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua seluas 30 Ha adalah Rp 4 milyar/tahun atau Rp 144 juta/ha/tahun. Selanjutnya masing-masing nilai manfaat dibuatkan usaha skenario pemanfaatan di kawasan Cagar Alam Pulau Dua dengan analisis Net Present Value (NPV). Dari nilai NPV ini dapat disusun strategi pengelolaan wilayah pesisir hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Pulau Dua yang paling baik dan menguntungkan dengan memanfaatkan lahan untuk usaha pemancingan dengan nilai Rp 48 milyar.

---

The presence of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve currently provides many tangible livelihood for the communities that use mangrove forest ecosystem. This study aims to determine the valuation of the total economic value of mangrove forests to develop strategies for the management of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve. This study uses survey with qualitative and quantitative data analysis. Calculation of total economic valuation of mangrove forest in the Pulau Dua Nature Reserve area of 30 ha obtained is Rp 4 billion/year or Rp 144 million/ha/year. Furthermore, each of the value of the benefit created for use in the business scenario Pulau Dua Nature Reserve with Net Present Value (NPV) analysis can be arranged mangrove coastal zone management strategy in the Pulau Dua Nature Reserve most excellent and profitable is to use the land for fishing effort with a value of Rp 48 billion."

"ABSTRAKPenelitian dilakukan di Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Universitas Indonesia untuk mengetahui struktur hutan kota, efektivitasnya dalam menurunkan suhu kota, dan meramalkan perilaku masyarakat terhadap hutan kota dengan pendekatan theory of planned behavior. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif yang juga didukung data kualitatif. Metode dalam penelitian adalah observasi lapangan dengan teknik kuesioner tertutup dan wawancara. Vegetasi yang diteliti terdiri dari total 24 petak contoh, terdiri dari 4 petak contoh di Hutan Kota Srengseng dan 20 petak contoh di Hutan Kota Universitas Indonesia. Jumlah responden total 90 orang, teridiri dari 47 responden di Hutan Kota Srengseng dan 43 responden di Hutan Kota Universitas Indonesia. Analisis vegetasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi tegakan meliputi jenis tanaman, diameter, dan tinggi tanaman mulai dari tingkat semai hingga pohon. Lalu analisis terhadap keanekaragaman, penyebaran, dan dominansi tanaman dalam petak contoh dilakukan dengan menghitung indeks keanekaragaman Shannon, indeks dominansi, dan indeks nilai penting. Hasil analisis vegetasi memperlihatkan bahwa Hutan Kota Universitas Indonesia memiliki keanekaragaman vegetasi yang lebih tinggi dibandingkan di Hutan Kota Srengseng. Hubungan antara aspek teknis yaitu kerapatan dan aspek alam yaitu suhu dan kelembaban memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara kerapatan dengan suhu namun tidak terdapat hubungan antara kerapatan dengan kelembaban. Sementara hasil analisis aspek sosial memperlihatkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik mengenai hutan kota. Namun perilaku yang dinampakkan tidak sesuai dengan persepsinya. Hasil uji statistik memperlihatkan bahwa perilaku responden berhubungan dengan norma subyektif yang ada dalam komunitasnya. Penelitian ini menekankan bahwa pengelolaan hutan kota berkelanjutan seharusnya memperhatikan keanekaragaman vegetasi, suhu, dan kelembaban (aspek alam), kerapatan tegakan (aspek teknis), dan perilaku masyarakat (aspek sosial) sebagai satu kesatuan sistem.

---

ABSTRACTThis study was conducted at Srengseng Urban Forest and Universitas Indonesia Urban Forest, to indentify the structure of the urban forest, its effectiveness in lowering city temperatures, and to predict the people behavior towards urban forest using the thoery of planned behavior. The approach which is used in this study is a quantitative approach and is also supported by qualitative data. The method which is used is observasional field study and data collected by closed questionnaires and interview techniques. Our study observes a total of 24 sample plots, consisting of 4 plots examples in Srengseng Urban Forest and 20 sample plots in Universitas Indonesia Urban Forest. The number of respondents in total 90 people, comprised of 47 respondents in Srengseng Urban Forest and 43 respondents in Universitas Indonesia Urban Forest. Vegetation analysis implemented by observing the condition of the stands includes plant species, diameter, and height of plants ranging from seedlings to trees. It?s continued by an analysis of the diversity, distribution, and dominance of vegetation using the Shannon diversity index, dominance index, and the important value index. The results of the vegetation analysis shows that Universitas Indonesia Urban Forest has a higher diversity of vegetation than in Srengseng Urban Forest. The relationship between the technical aspect which is density and the natural aspects which are the temperature and humidity showed that temperature is related to density, but there was no correlation between the density and the humidity. The analysis of the social aspect describe that respondents have a good perception of the urban forest although the behavior seems inconsistent with their perception. Statistical test results showed that the behavior of the respondents are related to subjective norms that exist in their community. This research emphasizes that sustainable urban forest management should pay attention to the diversity of vegetation, temperature and humidity (natural aspect), diversity of vegetation (technical aspect), and behavior (social aspect) as an integrated system."

"ABSTRAKHutan mangrove merupakan ekosistem hutan yang khas terutama karena posisinya sebagai peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Kondisi lingkungan fisiknya yang sangat khusus menyebabkan ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang terbatas dan ekosistem ini sangat rawan terhadap adanya pengaruh luar terutama karena spesies biota pada hutan mangrove memiliki toleransi yang sempit terhadap adanya perubahan dari luar (Alikodra, 1995).Luas hutan mangrove di Indonesia terus menyusut dan hingga saat ini tinggal + 3,24 juta ha. Penyebarannya yang terluas kurang lebih 3 juta ha di Irian Jaya dan sisanya tersebar secara sporadis di Daerah Istimewa Aceh dan propinsi-propinsi : Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku (Yayasan Mangrove, 1993).Peran serta masyarakat yang hanya terkait dengan kegiatan pemanfaatan tanpa memperhatikan kelestarian hutan mangrove, dapat merusak ekosistem hutan mangrove. Peran serta seperti ini perlu diubah, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran mereka untuk turut mencegah kerusakan hutan mangrove, yang meliputi kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari, agar manfaat hutan mangrove tersebut dapat berlangsung terus menerus.Hutan mangrove di Segara Anakan perlu mendapat perhatian yang serius untuk dilindungi dan dilestarikan, mengingat semakin meningkatnya permasalahan yang mengancam keberadaannya. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove di Segara Anakan adalah (ASEAN/US, 1992):1. Penyusutan hutan mangrove karena diambil kayunya oleh masyarakat sekitar untuk bahan bangunan dan kayu bakar, serta adanya konversi hutan mangrove untuk lahan pertanian dan empang (tambak). Di antara tahun 1974-1978 telah terjadi kerusakan hutan mangrove kurang lebih 1.454 ha.2. Belum mantapnya koordinasi dan masih lemahnya sistem informasi serta adanya tumpang tindih fungsi antar instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan mangrove, sehingga menyebabkan ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab serta yurisdiksinya.3. Banyaknya tanah timbul yang belum jelas status dan peruntukannya, mengakibatkan pemanfaatan yang kurang benar dan atau tidak terkendali. Hal ini juga mempengaruhi status kepemilikan lahan di beberapa kawasan di Segara Anakan, seperti kawasan Perum Perhutani, tanah milik penduduk dan Kawasan Nusakambangan.4. Kondisi jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan air bersih sangat terbatas.5. Pendidikan masyarakat yang masih rendah serta kurangnya persepsi masyarakat tentang arti penting hutan mangrove dan terbatasnya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan mangrove, menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove.Keberadaan hutan mangrove Segara Anakan saat ini mendapat ancaman yang sangat serius, karena di samping adanya pemanfaatan oleh masyarakat, seperti dilakukannya penebangan kayu mangrove untuk kayu bakar dan bahan bangunan tanpa dilakukan usaha rehabilitasi, juga adanya usaha membuka hutan mangrove untuk tambak dan kegiatan pertanian lainnya. Guna menjamin berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian potensi perairan laut akan produksi ikan, diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang menjamin kelestarian hutan mangrove.Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Sains (MSi) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dengan tujuan untuk menghasilkan konsep pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.Atas dasar hasil penelitian tersebut, ditetapkan pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan melindungi serta melestarikan hutan mangrove, melalui strategi yang meliputi, peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan dan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang ketiganya sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia.Untuk melaksanakan strategi tersebut, masing-masing dilakukan dengan :1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang mencakup perlindungan, pelestarian, penelitian dan pemanfaatan dalam pengelolaan hutan mangrove.2. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui sistem empang parit (silvofishery).3. Pengembangan kelembagaan dengan meningkatkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di daerah penelitian dan secara langsung melibatkan peran serta masyarakat dengan membentuk Kelompok Tani Hutan Mangrove (KTH Mangrove).4. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundangundangan melalui pemasyarakatan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta mempertegas pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar atau perusak hutan mangrove.Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan :1. Kondisi hutan mangrove yang ada di daerah penelitian telah mengalami kerusakan dan luasnya mengalami penyusutan, baik diakibatkan oleh adanya penebangan secara ilegal, maupun usaha konversi lahan mangrove untuk kegiatan lain seperti pertambakan dan pertanian.2. Kerusakan dan penyusutan hutan mangrove di daerah penelitian erat kaitannya dengan peran serta masyarakat, di mana mereka hanya memanfaatkan hutan mangrove tanpa mempertimbangkan aspek kelestariannya.3. Pada umumnya kondisi masyarakat Segara Anakan berpendidikan rendah, kondisi sosial ekonomi rendah dan persepsi terhadap konservasi rendah.4. Kondisi kelembagaan di daerah penelitian belum berjalan secara optimal, demikian juga pentaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan5. Berdasarkan hal tersebut di atas (angka 1,2,3 dan 4) perlu dikembangkan konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang meliputi :a. Pengembangan sumber daya manusia melalui, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, menggunakan Cara Training of Trainers.b. Pengembangan sosial-ekonomi masyarakat melalui kegiatan empang parit (silvofishery).c. Pengembangan kelembagaan dengan menambah struktur organisasi di tingkat kecamatan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan jangkauan pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan tugas serta fungsi lembaga yang telah ada baik formal maupun informal.d. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan melalui upaya pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar. Upaya penaatan ini dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi baik kepada masyarakat maupun aparat pemerintah.6. Perlu ditingkatkannya kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan koordinasi antar instansi terkait di Segara Anakan.

---

ABSTRACT

Mangrove forest is a special forest ecosystem due to, mainly, its position as a transition between terrestrial ecosystem and marine ecosystem. Its physical environmental condition which is very special has caused the mangrove ecosystem to possess limited biodiversity and this ecosystem is very fragile towards the presence of external influences, especially since the biota species in mangrove forest have limited tolerance towards the presence of changes from outside (Alikodra, 1995).

Mangrove forests in Indonesia is ever decreasing in size and at present only 3.24 million ha remain. The most extensive distribution is about 3 million ha in Irian Jaya and the remainder are scattered sporadically in areas of special territory of Aceh and provinces, including : North Sumatera, Jambi, Riau, West Sumatera, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, South Kalimantan, DKI Jakarta, West Java, Central Jawa, East Jawa, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, South Sulawesi, Central Sulawesi, South-east Sulawesi, North Sulawesi and Maluku (Yayasan Mangrove, 1993).

Community participation that is only related to exploitation activities without observing the preservation of the mangrove forest may destroy the mangrove forest ecosystem. This participation should be changed, namely by raising the awareness to participate in preventing mangrove forest destruction covering activities like protection, preservation and utilization in a proper can manner so that the benefit arising from the mangrove forest can be harvested continuously.

The mangrove forest in Segara Anakan needs serious attention to protect and preserve its existence, since increasing problems threatened its very existence. Several problems related to its management include (ASEAN/US, 1992) :

1. The mangrove forest is reduced in size, due to the need of wood as building material and energy source of the surrounding community, as well as its conversion into agricultural land and fish ponds. Between 1974-1987 some 1.454 ha of mangrove forest was destroyed.

2. The lack of coordination and weak information system As well as overlapping functions between related institutions in mangrove forest management resulted in obscure authority, responsibility and respective jurisdiction.

3. The unclear status of land and its respective allocations, resulted in improper utilization and or uncontrollable situation. These, also influenced the ownership of land in several areas of Segara Anakan, like Perum Perhutani complex, inhabitants ownership and the Nusakambangan complex.

4. The condition of roads, health facilities, educational facilities and clean water is very much limited.

5. The community educational level that is still low as well as the lack of community perception as to important meanings of the mangrove forest. resulted in limited community participation in endeavors of protection and preservation of mangrove forest.

Segara Anakan mangrove forest is at present being seriously threatened because besides. Its utilization by the community without rehabilitation efforts, there is also the activity of clearing and opening up the mangrove forest for fish ponds or other agricultural activities. To guarantee the continuation of community socio-economic life and coastal marine potential preservation of fish production proper management and regulations are needed that will guarantee the preservation of mangrove forest.

Hence, this study : Community participation in mangrove forests management" is carried out. The purpose of this study is to formulate a thesis as a requirement to obtain a Master of Science degree (MSi) in Environmental Sciences at the Postgraduate Program University of Indonesia. The objective is to produce a community participation development concept in mangrove forest management.

Based on the results of the study, community participation development in mangrove management is determined. The objective is to promote community socio-economic status and protect as well as preserve the mangrove forest through a strategy that covers the promotion of community socio-economic condition, institution and observance of laws and regulation implementation, all of which are very much dependent on the capacity of human resources.

To implement the strategy, each is carried out by :

1. Development of human resource quality by way of education and training activities as well as communication, information and education which cover protection, preservation, research and utilization in mangrove forest management.

2. Community socio-economic development by way of silvo-fishery system.

3. Institutional development by improving the task and functions of available institutions in the study area and directly involve community participation by establishing mangrove forest farmers group.

4. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization of laws and regulations relating to mangrove forest management as well as stressing the implementation of sanctions towards trespassers or mangrove forest destroyers.

Based on the findings of the study, the following conclusions were made :

1. The mangrove forest condition in the study area has suffered damage and its size is reduced, both due to illegal felling and efforts towards conversing the mangrove grounds for agricultural and fish ponds purposes.

2. Mangrove forest damage and reduction in the study area is closely related to community participation, such as mangrove utilization without considering the aspects of preservation.

3. The condition of socio-economic, education and perception the local community in the study area are limited.

4. The capability of institution and law enforcement in the study area are weakness.

5. Based on the finding of the study, the following conclusions for development of human participation for the mangrove forest management :

a. Human resource development by way of education, training and communication, information and education to the community using the "Training Of the Trainers" method.

b. Community socio-economic development by way of silvofishery.

c. Institutional development as well as for the kecamatan level by raising the duty and .functions of available institutions both formal as well as informal.

d. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization endeavours of laws and regulations related to mangrove forest management as well as strict sanctions implementation toward trespassers. This observance endeavours is carried out in a comprehensive and coordinated manner, both to the community as well as government apparatus.

6. To develop the capability of government apparatus and coordination between related institutions for management of Segara Anakan."

"Tumbuh berkembangnya DKI Jakarta untuk pemenuhan fasilitas perkotaan yang diikuti dengan alih fungsi lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menyebabkan terjadinya penurunan kondisi lingkungan fisik kritis perkotaan seperti peningkatan suhu udara dan kebisingan perkotaan. Kondisi tersebut dapat diminimalkan dengan keberadaan hutan kota, melalui keberadaan vegetasi yang menghasilkan jasa ekosistem salah satunya adalah Hutan Kota Srengseng (HKS). Sehingga, riset ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis kondisi vegetasi, iklim mikro, kebisingan, kenyamanan audial-termal, dan merumuskan strategi prioritas untuk pengelolaan hutan kota berbasis pemilihan jenis. Riset ini menggunakan metode kuantitatif melalui observasi lapangan dan penyebaran kuisoner kepada para ahli untuk penentuan prioritas pengelolaan. Analisis yang dilakukan dalam riset ini adalah melalui analisis vegetasi, analisis deskriptif dengan menggunakan instrument baku mutu serta Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil yang diperoleh adalah jenis Kapuk (Ceiba pentandra) dan Mahoni daun besar (Swietenia macrophylla) adalah jenis yang berperan pada masing-masing tingkat pertumbuhan yaitu semai, pancang, tiang dan pohon karena memiliki nilai Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi. Keberadaan vegetasi di HKS mampu memberikan efek pendinginan suhu udara serta peningkatan kondisi kelembaban sebesar 2,44⁰C dan 12,27%. Kemampuan reduksi kebisingan yang dihasilkan oleh HKS adalah sebesar 31,28 dB(A). Di lain sisi, HKS belum mampu memberikan kenyamanan audial-termal pada kategori nyaman. Prioritas pengelolaan HKS untuk mencapai kenyamanan audial-termal adalah melalui pengayaan jenis dengan komposisi 47,42% (audial) dan 55,28% (termal). Jenis prioritas yang ditanam secara berturut-turut adalah Tanjung (Mimustop elengi) dan Kirai Payung (Felicium decepiens).

---

The growth of DKI Jakarta for the fulfillment of urban facilities followed by land conversion of Green Open Space (GOS) has led to a decline in urban critical physical environmental conditions such as an increase in air temperatures and urban noise. This condition can be minimized by the presence of urban forests, through the presence of vegetation that produces ecosystem services, one of which is Srengseng Urban Forest (SUF). Thus, this research aims to analyze the analysis of vegetation conditions, microclimate, noise, audial-thermal comfort, and formulate priority strategies for urban forest management based on species selection. This research uses quantitative methods through field observations and distributing questionnaires to experts to determine management priorities. The analysis conducted in this research is through vegetation analysis, descriptive analysis using quality standard instruments and Analytical Hierarchy Process (AHP). The results obtained are the type of Ceiba pentandra and Swietenia macrophylla are the types that play a role in each level of growth, namely seedlings, saplings, poles and trees because they have the highest Importance Value Index (IVI). The presence of vegetation was able to provide a cooling temperature effect and an increase in humidity conditions of 2,44 ⁰C and 12,27%. The ability to reduce noise produced by SUF is 31,28 dB(A). On the other hand, SUF has not been able to provide audial-thermal comfort in the comfortable category. The priority of SUF management to achieve audial-thermal comfort is through species enrichment with a composition of 47,42% (audial) and 55,28% (thermal). Priority types planted consecutively are Mimustop elengi and Felicium decepiens."

"Perubahan luas hutan menjadi hal yang aktual saat ini. Perlu adanya perhatian mengenai kawasan hutan yang beralih menjadi fungsi lain, karena berdampak pada keseimbangan lingkungan. Kabupaten Bandung Barat memiliki relief yang relative berbukit dan hampir seluruh wilayahnya terletak pada rata-rata ketinggian di atas 1000 mdpl memberikan kontribusi sebagai wilayah resapan dan wilayah yang memiliki potensi pergerakan tanah. Maka tujuan penelitian ini adalah mebangun model spasial deforestasi kawasan hutan dari tahun 2001, 2013 yang selanjutnya digunakan prediksi hingga tahun 2029 dengan menggunakan skenario bebas dan RTRW 2029 sebagai acuan. Model spasial dalam penelitian ini menggunakan pendekatan spasial dinamik, pendekatan keruangan dan pendekatan kuantitatif dengan analisa regresi. Faktor pendorong deforestasi dihasilkan berdasarkan hasil analisis dari ke tiga pendekatan tersebut adalah tingkat kelerengan, jarak dari jalan, jarak dari waduk, jarak dari sungai, jarak dari permukiman, jarak dari pertambangan, ketinggian dan kepadatan penduduk. Berdasarkan analisa regresi logistik faktor pendorong berpengaruh terhadap laju deforestasi. Pertambahan deforestasi tahun 2013 hingga perkiraan deforestasi tahun 2029 sebesar 77% sedangkan peruntukan hutan hingga pola ruang sebesar 86% hutan terkonversi. Hal ini menunjukan telah terjadi deforestassi di Kabupaten Bandung Barat.

---

Changes in forest area became an actual thing today. There needs to concern regarding the forests are switching became another function, because the impact on the balance of the environment. West Bandung District has a relatively the hilly relief and almost all of region is located at an average of altitude of be above 1000 meters above sea level as the contributing catchment areas and area having the potential for ground movement. So the purpose this research is building a spatial model of forest areas deforestation from 2001, 2013, which then used until 2029 the prediction using the free and spatial scenarios in 2029 as the reference. Spatial model in this study using a spatial approach is dynamic, spatial approach is and quantitative approach is to the regression analysis. Driving factors behind deforestation resulting based on the analysis from the the three approaches are level of slope, distance from the roads, distance from the reservoir, distance from the river, distance from the settlements, the distance from the mining, height and density of population. Based on logistic the regression analysis the driving factors of deforestation effect on deforestation increment in 2013 to estimates of deforestation by 77% by 2029 while the spatial pattern of forest allocation up by 86% forest converted. This indicated deforestation there has been in West Bandung regency."

"Kawasan Segara Anakan merupakan habitat mangrove yang masih lengkap berdasarkan formasi vegetasinya. Keberadaan mangrove mempunyai manfaat bagi masyarakat pesisir. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2010 sampai Januari 2011. Penelitian ini untuk melihat perubahan secara kuantitatif dan spasial, prediksi trend perubahan luasan hutan mangrove, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove di Kawasan Segara Anakan, Kelurahan Kotawaru, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis Overlay dan diskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Analisis statistik yang digunakan adalah Regresi Linear Sederhana dan Berganda. Hasil penelitian menunjukkan terjadi penyusutan luasan hutan mangrove, tahun 1991 (5.900 ha), tahun 2001 (5.200 ha), tahun 2005 (3.900 ha), dan tahun 2010 (3.600 ha). Berdasarkan persamaan linear sederhana, di prediksi luasan hutan di Kawasan Segara Anakan akan menjadi 0 ha pada tahun 2033. Berdasarkan persamaan linear berganda menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan masyarakat terhadap partisipasi dalam pelestarian hutan mangrove di Kelurahan Kotawaru, Cilacap, Jawa Tengah.

---

Segara Anakan Region is the habitat of mangrove which is still complete based on vegetation formation. The existence of mangrove has some advantages for the coastal inhabitants. The research has been accomplished in December 2010 - January 2011. The objectives of the research are to find out the quantitative and spatial changes, and the prediction in the change of mangrove area, and is to see the community's participation in conserving the mangrove in Segara Anakan Region, Kotawaru, Cilacap, Central Java, Indonesia. The method used in the research are analysis of overlay, descriptive with Surveys approach. The statistic analysis used is Simple and Multiple Regression Linear.

The research indicated that the mangrove area has decreased, in year 1991 (5.900 ha), 2001 (5.200 ha), 2005 (3.900 ha), and 2010 (3.600 ha). Based on the Simple Linear Equation, the mangrove will be predicted to become 0 ha in 2033. Based on the statistic analyses indicates that there is a positive relation between education, income, community?s knowledge to the community?s participation in conserving mangrove in Kotawaru, Cilacap, Central Java, Indonesia."