Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kunjungan ke Kuil Yasukuni oleh aktor pemerintah Jepang adalah titik perselisihan yang hingga sekarang mengganggu hubungan bilateral dengan Korea Selatan. Sejak tahun 1985, Korea Selatan menyuarakan protes diplomatik untuk mengutarakan kekecewaannya. Hal ini karena bagi Korea Selatan, Yasukuni adalah simbol militerisme dan tradisi penghormatan adalah bentuk ketidakjeraan Jepang atas kejahatan masa perangnya. Namun, apabila ditinjau secara rinci, ada variasi yang cukup prominen di sikap protes dari masa ke masa. Ini adalah sebuah anomali karena sejarah kolonisasi oleh Jepang adalah bagian yang sangat penting dari prosesnation-building Korea Selatan. Tidak hanya itu, pemerintahnya juga berulang kali menegaskan prinsip menegakkan sejarah atas upaya-upaya revisionisme oleh Jepang. Peristiwa ini mengindikasikan ada kalkulasi strategis lain yang menyebabkan protes menjadi variatif. Penelitian ini menerapkan pendekatan Realisme Neoklasik dan menganalisis temuan menggunakan causal-process tracing. Variabel yang digunakan adalah faktor sistemik internasional dan domestik di Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di periode dependensi Korea Selatan terhadap Jepang, faktor sistemik sangat berpengaruh di balik pelemahan protes. Sementara itu, setelah dependensi memudar, faktor domestik yang berperan dominan dalam menyebabkan protes menjadi inkonsisten.

---

Visits by Japanese officials to the Yasukuni Shrine remains contentious and straining bilateral relations with South Korea. Since 1985 onwards, South Korea has voiced diplomatic protests to express its disappointment. To South Korea, Yasukuni symbolises Japan’s past militarism and, thus, the tradition is seen as Japan’s lack of remorse for its wartime crimes. However, upon a closer excogitation, the protests vary over time. This is an anomaly for Japanese colonisation is a crucial part in South Korea’s nation-building process. Furthermore, the South Korean government repeatedly emphasises a firm principle of upholding the correct understanding of history against Japan’s revision moves. These events indicate an underlying strategic calculation behind the varying protest. This research applies the Neoclassical Realism approach and proceeds the analysis using causal-process tracing method. The variables observed are international systemic and domestic factors in South Korea. The results suggest that during the period of South Korea’s heavy dependency on Japan, international systemic factors were the most influential behind the moderated protests. Meanwhile, after the dependency diminished, domestic factors have continued to play a dominant role in causing the inconsistent protests. "

"Kuil Yasukuni merupakan kuil Shinto yang terletak di Tokyo. Dalam Perang Dunia II, dipercaya bahwa kuil Yasukuni memiliki peran penting dalam membangun moral baik kaum militer, maupun sipil. Kuil ini juga dipercaya sebagai simbol pengabdian kepada Kaisar. Berkaitan dengan perannya sebagai simbol pengabdian pada kaisar, kuil ini dianggap kontroversial karena dipercaya sebagi representasi ideologi Shinto Negara (Kokka Shinto). Mengunjungi dan berziarah di kuil Yasukuni dianggap melegitimasi sejarah militer Jepang karena di kuil Yasukuni disemayamkan 14 penjahat perang kelas A. Melegitimasi sejarah dan mangabaikan kejahatan yang pernah militer Jepang lakukan adalah aksi merevisi sejarah atau historical revisionism. Kunjungan Perdana Menteri ke kuil Yasukuni selalu menuai kritikan dan kecaman dari negara lain, terutama Cina dan Korea, dua negara yang pernah diokupasi oleh Jepang. Meskipun kuil ini memiliki banyak kontroversi, beberapa Perdana Menteri Jepang tetap mengunjungi kuil ini, termasuk Shinzo Abe yang memang dikenal memiliki pandangan revisionis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Abe mengunjungi Yasukuni dan mengungkapkan implikasi yang diterima oleh Jepang karena sikap revisionis Abe. Teori Historical Revisionism digunakan untuk mengungkapkan sikap-sikap politik Abe. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif anailtis yang menggunakan prosedur studi pustaka. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa Abe memiliki stabilitas politik yang baik dan pemikiran revisionis sehingga dia mengunjungi kuil tersebut. Faktor kunjungan Abe ke Yasukuni menyebabkan ruang diplomatik Jepang dengan Cina dan Korea menjadi terbatas sepanjang tahun 2014.

---

Yasukuni Shrine is a Shinto shrine located in Tokyo. In World War II, it was believed that Yasukuni shrine had an important role in building morale both military and civilian. This shrine is also believed as a symbol of devotion to the Emperor. Regarding its role as a symbol of devotion to the emperor, this shrine is considered controversial because it is believed as a representation of Shinto State ideology (Kokka Shinto). Visiting the shrine is considered glorifying Japanese military history  because in Yasukuni shrine there’s 14 class A war criminals enshrined. Legitimizing history and ignoring the crimes that the Japanese military had committed was an act of revising history or historical revisionism. The Prime Minister's visit to Yasukuni shrine has always drawn criticism from other countries, especially China and South Korea, the two countries that have been occupied by Japan. Although this shrine has a lot of controversy, some Japanese Prime Ministers still visit this shrine, including Shinzo Abe who is known as a revisionist. This research aims to find out the reason Abe visited Yasukuni and revealed the implications received by Japan because of Abe's revisionist attitude. Historical Revisionism theory is used to express Abe's political attitudes. This research is an analytical descriptive study that uses a literature study procedure. Through this research it was found that Abe had good political stability and revisionist thoughts so he visited the shrine. The factor of Abe's visit to Yasukuni caused Japan's diplomatic space with China and Korea to be limited throughout 2014.

 

"

"Kuil Yasukuni merupakan sumber konflik antara bangsa Cina dan Korea Selatan terhadap Jepang karena adanya kunjungan yang selalu dilakukan oleh petinggi pemerintah Jepang setiap tahun sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kunjungan petinggi ke kuil Yasukuni mengawali proses ritual pemujaan leluhur prajurit sebagai pahlawan Jepang, namun bagi masyarakat Cina dan Korea Selatan merupakan bentuk tindakan kejahatan dan agresi Jepang. Tujuan penelitian ini menganalisis kesenjangan antara kedua pihak yang merupakan reproduksi memori budaya melalui shift dari tindakan ritual kepada speech di TV dan media World Wide Web setiap tahunmya. Hal ini turut menunjukkan kebenaran di dalam koneksi antara bentuk pernyataan dan ritual kuil Yasukuni. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis isi. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, serta media massa di internet terkait ritual kuil Yasukuni oleh petinggi pemerintah Jepang dan pernyataan kecaman dari masyarakat Cina dan Korea Selatan terhadap ritual tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual kuil Yasukuni dalam tindakan dan pernyataan kecaman di media massa dari masyarakat Cina dan Korea Selatan merupakan shift reproduksi memori budaya dari kata-kata ke realitas dan sebaliknya. Ritual kuil Yasukuni merupakan wacana penegasan kembali golongan prajurit dalam struktur masyarakat Jepang vs kejahatan perang dalam pandangan masyarakat Cina dan Korea Selatan; sistem pengendalian kebiadaban sekaligus mensakralkan golongan prajurit melalui pandangan mengenai bahaya pada pihak lain sebagai pihak yang membuat batasan dan mengubah wacana mutakhir.

---

Yasukuni Shrine is a source of conflict between China and South Korea towards Japan because of visits made by Japanese government officials every year since the end of Second World War. The visit of Japanese government officials to the Yasukuni shrine began the ritual process of worshiping warrior ancestors as Japanese heroes, for the people of China and South Korea it was a form of Japanese crime and aggression. This research aims to analyze the gap between the two parties, which is the reproduction of cultural memory through shifts from ritual actions to speeches on TV and World Wide Web media every year. This also shows the truth in the connection between the forms of statements and the rituals of the Yasukuni shrine. This research was conducted using the content analysis method. Data was collected from books, journals, and mass media on the internet regarding the Yasukuni shrine ritual by Japanese government officials and statements of condemnation from the people of China and South Korea regarding this ritual. The research results show that the Yasukuni shrine ritual in actions and statements of condemnation in the mass media from Chinese and South Korean society is a shift in the reproduction of cultural memory from words to reality and vice versa. The Yasukuni shrine ritual is a discourse of reaffirmation of the warrior class in the structure of Japanese society vs war crimes in the eyes of Chinese and South Korean society; a system of controlling barbarity while also sacralizing the warrior class through the view of danger to other parties as the party that creates boundaries and changes the latest discourse."

"ABSTRAKBeberapa tahun terakhir budaya popular Korea (hallyu) berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Segala aspek yang dibawa hallyu cukup bisa diterima di Indonesia, seperti musik, film, busana, makanan, hingga wisata. Hal ini terlihat dari jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Korea Selatan. Hal ini tidak luput dari peran media massa yang mempromosikan citra kebudayaan Korea Selatan dalam bentuk tulisan atau artikelnya. Dengan adanya promosi mediamassa, wisatawan dapat dengan mudahmemperkirakanlokasi tujuan wisata yang akan dikunjungi. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis citra kebudayaan Korea mempengaruhi kunjungan turis Indonesia ke Korea dalam media massa Indonesia dan untuk mengetahui peran institusi wisata Korea dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Korea. Metode yang digunakan adalah metode penelitan kualitatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber buku, jurnal, dan internet. Hasil temuan dari penelitian ini adalah secara tidak langsung media massa memiliki peran sebagai agen promosi wisata dalam peningkatan jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Korea Selatan dan usahapromosi institusi wisata Korea Selatan dalam mendukung peningkatan jumlah wisatawan ke Korea.

---

ABSTRACTIn the past few years, the developing of hallyu in Indonesia are raising rapidly. The aspects that hallyu brought are quite acceptable in Indonesia, such as music, film, fashion, food, and tourism. We can see it from the graphic about tourists from Indonesia that visited South Korea are increased a lot. This could be a role of media that showed South Korea cultural imagery in the form of writings. With the presence of media, tourists can easily imagine the tourist location that is described in the articles. The purpose of writing this journal is to see how the cultural image of Korea affects Indonesian tourist to visit Korea that shown in Indonesian media and to find out the role of the Korean tourist institutions to help the increasing visits of tourists to Korea. Method used in the writing of this paper is the qualitative with collecting the data from books, journals, and internet. The findings of this study indicate that the media has a role as an agent for the promotion of tourism to increase the visits of tourist from Indonesia to South Korea and there is some work done by Korean tourism institution to supports it."

"Penelitian ini mengenai pemberitaan media tentang konflik, kemudian mendapatkan sorotan sehingga muncul sebagai berita di media, merujuk pada konflik Antar budaya dan menganalisis bagaimana Kompas membingkai berita tentang kontroversi atas kunjungan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi ke kuil Yasukuni. Bentuk teks yang tersaji kepada khalayak tentunya sudah mengalami proses konstruksi sesuai degan kebijakan suatu media. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Analisis data menggunakan Framing Entman untuk menghasilkan analisa seputar realitas sosial pemberitaan. Penelitian menemukan bahwa surat kabar Kompas memang terlihat imparsial dalam memberitakan suatu konflik yang terjadi dalam masyarakat. Strategi Kompas dalam mengkonstruksi realitas membiarkan pembaca untuk melakukan interpretasi dan berusaha tidak memihak terhadap satu pihak, dalam menuliskan berita konflik.

---

The focus of this study is about news of conflicts in media, and later on which becoming a major issue referring in Intercultural conflict and analyze how Kompas framing the news about the controversial visit of Japanese Prime Minister Junichiro Koizumi to Yasukuni shrine. The form of news text that published to the newsreader had certainly have undergone construction process that referring to the policy of its media. This study used a qualitative approached that combine with constructivism paradigm. The data is analyzed using Entman’s Framing theory to social realism gain to know how the construction of news had been made from the media. This study found that Kompas not judging one side whom are in conflict. Kompas's strategy in construct a news realism is by let their news reader find out himself a truthiness’ and not tells about one side (story), in way to written a news conflict."

"Sekularisasi adalah proses pembedaan secara fungsional elemen-elemen sosial: politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan, dari agama, sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang dulunya didominasi oleh norma-norma agama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan teks-teks sejarah Jepang dari tahun 1868 hingga 2006 terkait peristiwa kunjungan Koizumi ke Yasukuni Jinja dan Yasukuni Jinja. Berbagai pernyataan Koizumi mengenai kunjungannya ke Yasukuni Jinja menunjukkan bahwa ia menganggap orang-orang yang gugur dan disemayamkan di Yasukuni Jinja adalah pahlawan, meskipun jaman telah berganti dan Kokka Shinto telah runtuh. Ia merasa tidak bersalah untuk mengekspresikan keyakinannya dengan cara mengunjungi Yasukuni Jinja dan tidak menginginkan pihak luar negeri campur tangan dengan permasalahan keyakinannya pribadi maupun urusan domestik Jepang. Selain itu, alasan politis kunjungan Koizumi ke Yasukuni Jinja adalah untuk memperoleh dukungan dari Asosiasi Keluarga Korban Perang yang anggota keluarganya disemayamkan di Yasukuni Jinja. Selaku seorang perdana menteri yang merupakan pemimpin negara, kunjungannya ke Yasukuni Jinja menunjukkan sikapnya yang tidak menaati undan-g_undang mengenai pemisahan agama dengan negara, sebab Yasukuni Jinja adalah institusi nasional sekaligus relijius. Tindakannya ini bertentangan dengan sistem dan ideologi yang berlaku di dalam pemerintahan Jepang di masa kini, yaitu pemerintahan demokrasi dan sekuler. Dari sudut pandang sekularisasi agama yang merupakan proses pembedaan secara fungsional elemen-elemen social, politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan, dari agama, sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Jepang setelah Perang Dunia II, kunjungan Koizumi sebagai Perdana Menteri Jepang ke Yasukuni Jinja merupakan sebuah hal yang paradoks. Koizumi sebagai Perdana Menteri Jepang, sebuah negara yang memiliki undang-undang untuk tidak memberikan dukungan pada agama manapun, berdoa di Yasukuni Jinja, sebuah kuil Shinto. Bagi sebagian masyarakat Jepang tindakan Koizumi ini dipandang sebagai sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap kejahatan agresi militer Jepang di masa lalu, terutama oleh negara-negara yang mengalami agresi militer Jepang, sikap Koizumi tersebut belum dapat dimaafkan."

"Studi ini menganalisis peran organisasi perempuan Kristen yang dikenal sebagai Korea- YWCA (Young Women Christian Association), dalam demokratisasi bagi kaum buruh perempuan di kawasan industri kota Seoul, Republik Korea, tahun 1961 hingga 1987. Korea-YWCA adalah organisasi perempuan Kristen pertama yang dibentuk di Korea tahun 1922 pada masa kolonial Jepang (1910-1945). Melalui peristiwa demo buruh perempuan yang terjadi di kota Seoul tahun 1975, penelitian ini menganalisis peran organisasi Korea-YWCA dalam menghidupkan kembali semangat demokrasi dan sumbangsihnya dalam meruntuhkan kediktatoran pemerintah. Dengan menerapkan pendekatan strukturis dari Lloyd dan sumber arsip dari Republik Korea, penelitian ini menekankan dinamika peran Korea-YWCA dalam penegakan demokrasi yang terjadi sepanjang rentan waktu yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa secara konseptual, gagasan penegakan demokrasi oleh Korea-YWCA di periode 1961 hingga 1979 berakar dari reformasi politik nasional Korea di akhir abad ke-19 yang berhasil mencetak perempuan modern Korea, yang disebut sinyeoseong.Gerakan kemerdekaan rakyat Korea yang disebut Samil Undong, yang meletus di masa kolonisasi Jepang (1910-1945), menjadi titik tolak Korea-YWCA sebagai organisasi berbasis ajaran Kristen yang bersifat politis sehingga peran Korea-YWCA dalam demokratisasi pun sudah terlihat sejak dibentuk di tahun 1922. Peran Korea- YWCA dalam demokratisasi di tahun 1961 hingga 1987 berhasil mempresentasikan peran agency bernama Park Esterd dalam bentuk perluasan sektor kerja bagi kaum buruh perempuan Korea. Adapun peran Korea YWCA dalam demokratisasi pada periode ini bersumber dari gagasan Park Esterd yang diakui telah menghadirkanminjujueui room (ruang demokrasi) yang sangat menekankan kebebasan. Gagasan demokratis dari Park Esterd menjadi fondasi dalam transformasi pada kaum perempuan Korea yang dapat dijelaskan alasannya sebagai berikut. Bahwa, ajaran agama Kristen bagi masyarakat Korea tidak hanya dipandang sebagai agama baru, tetapi juga sebagai ideologi yang dipupuk dalam wadah organisasi sehingga melahirkan perempuan modern. Selain itu, terkait dengan demokratisasi, di bawah kepemimpinan Park Esterd, peran Korea-YWCA dapat sekaligus mengungkap semangat Puritanisme Amerika yang membentuk karakter kaum Kristen Korea yang menekankan nilai-nilai toleransi, tekun, dan rajin sehingga mengantarkan Republik Korea menjadi negara yang maju.

---

This study analyzes the role of the Christian women's organization known as Korea- YWCA (Young Women Christian Association) in the democratization for women workers in the industrial area of Seoul, Republic of Korea from 1961 to 1987. Korea- YWCA is the first Christian women's organization to be formed in Korea since 1922 during the Japanese colonial period (1910-1945). Through the events of the women's labor demonstrations that took place Seoul in 1975, this study analyzes the role of the Korea-YWCA organization in reviving the spirit of the democratization and its contribution to overthrowing the government dictatorship. Applying a structurist approach from Lloyd's and archival sources from the Republic of Korea, this study emphasizes the dynamics of the Korea-YWCA influence in social change that occurs over a defined period of time. The results showed that conceptually the idea of upholding democracy by the Korea-YWCA in the period 1961 to 1979 was rooted in the Korean national political reforms in the late 19th century which succeeded in producing modern Korean women called sinyeoseong. The Korean people's independence movement called Samil Undong which occured during the Japanese colonization (1910- 1945) became the starting point for Korea-YWCA as a political organization based on Christian teachings so that the roke of Korea-YWCA in democratization has been seen since its formation in 1922. The role of Korea-YWCA in democratization from 1961 to 1987 succeeded in presenting the role of an agency named Park Esterd in the form of expanding the employment sector for Koren women workers. The Korea YWCA’s role in democratization in the period stemmed from the idea of Park Esterd who has acknowledged to have presented the minjujuei room (democracy room) which strongly emphasized freedom. Park Estherd’s democratic ideas became the foundation for the transformation of Korean women, which can be explained as follows. Whereas, the teachings of Christianity for the Korean people are not seen as a new religion, but also as an ideology that is fostered in organization so as to give birth to modern women. In addition, with regard to democratization, under the leadership of Park Esterd, the role of Korea-YWCA can simultaneously reveal the spirit of American Puritanism that shapes the character of Korea Christians who emphasize the values of tolerance, perseverance, and diligence so as to lead the Republic of Korea to become a developed country."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Vietnam pasca Perang Vietnam dengan pendekatan histografis. Jejak masa lalu hingga sekarang menunjukkan bahwa relasi antara kedua negara terlihat baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bentuk interaksi dan kerja sama bahkan sejak zaman dinasti. Namun dibalik hubungan baik antara Korea Selatan dan Vietnam terdapat masa lalu yang kelam, yaitu kejahatan perang di masa Perang Vietnam. Bagi sebagian warga Vietnam, masa lalu yang kelam ini menghantui hubungan baik yang terjalin di antara kedua negara. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti melihat hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Vietnam penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pembahasan penelitian pada pengaruh masa kelam di masa Perang Vietnam kepada kondisi hubungan diplomasi kedua negara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh masa lalu yang kelam pada masa Perang Vietnam dengan hubungan diplomasi Korea Selatan dengan Vietnam pasca Perang Vietnam. Peneliti menggunakan metode deskriptif-analisis dengan sumber data media daring yang dapat dipertanggungjawabkan seperti Hankyoreh, The New York Times, dan CNN untuk menganalisis pertanyaan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kejahatan perang pada masa Perang Vietnam sama sekali tidak berpengaruh pada hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Vietnam. Hal ini peneliti maknai bahwa perbuatan pihak Korea Selatan dalam Perang Vietnam tidak secara general dianggap sebagai sebuah kejahatan perang. Adapun keberadaan pihak yang mempermasalahkan masa lalu yang kelam tersebut dapat peneliti maknai bahwa masa lalu (sejarah) tidak dapat dihilangkan. Dalam hal ini, peneliti juga dapat mengatakan bahwa kebutuhan mutualisme antarnegara yang menjalin hubungan diplomatik lebih utama dibandingkan dengan permasalahan kejahatan perang yang telah dilakukan oleh salah satu pihak.

---

This research discussed the diplomatic relations between South Korea and Vietnam post Vietnam War with a histographic approach. The traces of history showed that the two countries have a good relationship even before they have established a diplomatic relation. This can be seen from many forms of interaction and cooperation even since the dynastic period. However, behind the good relations between South Korea and Vietnam lies a dark past, namely war crimes during the Vietnam War. For some people, even more to Vietnamese, this dark past haunt the good relations that exist between the two countries. In this regard, the researcher sees diplomatic relations between South Korea and Vietnam as an important subject to study. Therefore, this study focuses on the influence of the dark period during the Vietnam War on the conditions of diplomatic relations between the two countries. The purpose of this study is to analyze the influence of the dark past during the Vietnam War with the diplomatic relations between South Korea and Vietnam after the Vietnam War. The researcher used a descriptive-analysis method with reliable online media data sources such as Hankyoreh, The New York Times, and CNN to analyze the research questions. The analysis shows that war crimes during the Vietnam War had absolutely no effect on diplomatic relations between South Korea and Vietnam. The researcher interprets the result as the actions of the South Korean side in the Vietnam War were not generally considered as a war crime. As for a few parties who are questioning the dark past, it can be interpreted that the past (history) cannot be erased. In this case, the researcher can also say that the need for mutualism between countries that establish diplomatic relations is more important than the problem of war crimes that have been committed by either party."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Vietnam pasca Perang Vietnam dengan pendekatan histografis. Jejak masa lalu hingga sekarang menunjukkan bahwa relasi antara kedua negara terlihat baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bentuk interaksi dan kerja sama bahkan sejak zaman dinasti. Namun dibalik hubungan baik antara Korea Selatan dan Vietnam terdapat masa lalu yang kelam, yaitu kejahatan perang di masa Perang Vietnam. Bagi sebagian warga Vietnam, masa lalu yang kelam ini menghantui hubungan baik yang terjalin di antara kedua negara. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti melihat hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Vietnam penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pembahasan penelitian pada pengaruh masa kelam di masa Perang Vietnam kepada kondisi hubungan diplomasi kedua negara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh masa lalu yang kelam pada masa Perang Vietnam dengan hubungan diplomasi Korea Selatan dengan Vietnam pasca Perang Vietnam. Peneliti menggunakan metode deskriptif-analisis dengan sumber data media daring yang dapat dipertanggungjawabkan seperti Hankyoreh, The New York Times, dan CNN untuk menganalisis pertanyaan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kejahatan perang pada masa Perang Vietnam sama sekali tidak berpengaruh pada hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Vietnam. Hal ini peneliti maknai bahwa perbuatan pihak Korea Selatan dalam Perang Vietnam tidak secara general dianggap sebagai sebuah kejahatan perang. Adapun keberadaan pihak yang mempermasalahkan masa lalu yang kelam tersebut dapat peneliti maknai bahwa masa lalu (sejarah) tidak dapat dihilangkan. Dalam hal ini, peneliti juga dapat mengatakan bahwa kebutuhan mutualisme antarnegara yang menjalin hubungan diplomatik lebih utama dibandingkan dengan permasalahan kejahatan perang yang telah dilakukan oleh salah satu pihak.

---

This research discussed the diplomatic relations between South Korea and Vietnam post Vietnam War with a histographic approach. The traces of history showed that the two countries have a good relationship even before they have established a diplomatic relation. This can be seen from many forms of interaction and cooperation even since the dynastic period. However, behind the good relations between South Korea and Vietnam lies a dark past, namely war crimes during the Vietnam War. For some people, even more to Vietnamese, this dark past haunt the good relations that exist between the two countries. In this regard, the researcher sees diplomatic relations between South Korea and Vietnam as an important subject to study. Therefore, this study focuses on the influence of the dark period during the Vietnam War on the conditions of diplomatic relations between the two countries. The purpose of this study is to analyze the influence of the dark past during the Vietnam War with the diplomatic relations between South Korea and Vietnam after the Vietnam War. The researcher used a descriptive-analysis method with reliable online media data sources such as Hankyoreh, The New York Times, and CNN to analyze the research questions. The analysis shows that war crimes during the Vietnam War had absolutely no effect on diplomatic relations between South Korea and Vietnam. The researcher interprets the result as the actions of the South Korean side in the Vietnam War were not generally considered as a war crime. As for a few parties who are questioning the dark past, it can be interpreted that the past (history) cannot be erased. In this case, the researcher can also say that the need for mutualism between countries that establish diplomatic relations is more important than the problem of war crimes that have been committed by either party."

"ABSTRAKComfort women merupakan para wanita yang dipaksa untuk menjadi budak seks untuk tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Mayoritas dari comfort women adalah wanita Korea, sehingga perlakuan kejam Jepang terhadap comfort women meninggalkan luka mendalam pada masyarakat Korea. Jepang terus menerus melakukan historical revisionism dalam bentuk penyangkalan dan pengubahan sejarah untuk keterlibatannya dalam perekrutan comfort women. Hal ini menimbulkan kemarahan pada masyarakat Korea Selatan dan membuat hubungan Jepang dengan Korea Selatan menjadi tegang. Penelitian ini akan membahas tentang historical revisionism pada isu comfort women di Jepang serta menganalisis pengaruh historical revisionism dalam hubungan Jepang dan Korea Selatan.

---

ABSTRACTComfort women are women that are forced to sexual slavery for the Japanese soldiers during World War II. The majority of these women were Korean women. Japan has been doing historical revisionism in the form of denying and changing the facts of history to cover up its involvement in the forced recruitment of comfort women. This movement evokes the anger of the South Koreans and put a strain on Japan-South Korean relations. This research aims to explain historical revisionism in Japan as well as its impact on Japan and South Korea relations."