Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tatanan spatial di pemukiman informal seperti Kampung Kolong Tol Angke menggambarkan dinamika sosial dan spatial yang rumit. Area abu-abu di bawah kolong Tol Angke menyediakan hunian yang mampu dijangkau tetapi menghadapi masalah seperti isolasi sosial dan dikecualikan dari perencanaan kota formal. Meskipun terdapat masalah tersebut, ikatan sosial yang kuat dan ketahanan komunitas membantu kemajuan sosial dan ekonomi. Organisasi spatial yang organik, meliputi jaringan jalan dan area komunal, memperkuat interaksi sosial dan partisipasi komunitas, menciptakan suasana yang vibrant dan hidup. Mengenali struktur sosial-spatial ini sangat penting untuk para perencana kota untuk dapat memasukkannya dalam perencanaan kota yang formal, meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan. Adanya elemen formal dan informal berdampingan menunjukkan perlunya kebijakan perkotaan yang memperhatikan kebutuhan beragam penduduk, meningkatkan integrasi sosial dan keadilan spatial.

---

The spatial organization in informal settlements like Kampung Kolong Tol Angke illustrates complex social and spatial dynamics. The gray areas beneath the Angke toll bridge provide affordable housing but face issues such as social isolation and exclusion from formal urban planning. Despite these challenges, strong social bonds and community resilience contribute to social and economic progress. The organic spatial organization, including networks of streets and communal areas, enhances social interaction and community participation, creating a vibrant and lively atmosphere. Recognizing this social-spatial structure is crucial for urban planners to incorporate it into formal city planning, enhancing inclusivity and sustainability. The coexistence of formal and informal elements highlights the need for urban policies that consider the diverse needs of all residents, improving social integration and spatial justice."

"Kampung kota merupakan jenis permukiman informal di area urban yang memiliki kerentanan terhadap ancaman-ancaman eksternal dan internal dalam kehidupan di perkotaan. Adapun beberapa kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat kampung kota, terdiri dari (1) masalah finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, (2) ancaman penggusuran paksa dan bencana, serta (3) ancaman kejahatan dan pencurian. Namun, kerentanan ini diimbangi oleh pembangunan resiliensi komunitas dan rumah tangga untuk mempertahankan eksistensinya dan melewati tekanan yang ada. Penelitian ini membahas tentang adaptasi keluarga kampung kota untuk merespon gangguan dan goncangan yang terjadi sepanjang kursus hidup keluarga. Metode kualitatif digunakan dalam kajian ini, berupa observasi lapangan untuk memahami perubahan spasial sebagai akibat dari ancaman dalam skala komunitas, wawancara dengan warga lokal dan para pengurus kampung untuk memahami adaptasi skala komunitas, wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan untuk memahami pengalaman merumah dan adaptasi spasial yang dilakukan sebagai respon terhadap peristiwa kehidupan dalam kursus hidup sebuah keluarga, serta pendekatan partisipatoris untuk memahami dinamika rumah tangga yang terbentuk dalam keseharian sebuah keluarga kampung kota. Kajian ini mengungkapkan bahwa tipe-tipe rumah dan preferensi merumah warga kampung kota sangat dipengaruhi oleh keberadaan usaha rumahan (Home-Based Enterprises) sebagai faktor utama penyedia modal sosial dan ekonomi warga kampung kota.

---

Urban kampungs are informal settlements in urban areas vulnerable to external and internal threats in maintaining their existence in megacities. Some of the vulnerabilities faced by urban kampung communities consist of (1) financial problems in meeting everyday needs, (2) threats of forced displacement and disaster, and (3) the threat of crime and theft. However, these vulnerabilities are compensated with the resilience of communities and households of the inhabitants to maintain their existence and overcome existing pressures. This study discusses the adaptation of urban village families to respond to disruptions and shocks throughout a family's life course. Qualitative methods used in this study are field observations to understand spatial changes as a result of threats on the community scale, interviews with local residents and kampung authorities to understand community-scale adaptation and significant threats, in-depth interviews with a relevant source person to understand the dwelling experience and spatial adaptations carried out in response to life events in the course of a family's life, as well as participatory approaches to understanding the dynamics of households formed in the daily life of a urban kampung family. This study reveals that the types of houses and housing preferences of urban kampung residents are strongly influenced by the existence of home-based enterprises as the main factor providing social and economic capital as part of resilience."

"ABSTRAKPermukiman informal telah menjadi salah satu isu paling penting yang dihadapi daerah perkotaan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Sebagai ibukota Indonesia, Jakarta menjadi tujuan utama bagi para migran yang mengharapkan peluang kerja dan peningkatkan ekonomi untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Namun, faktor tenaga kerja yang murah dan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan perumahan yang memadai, mendorong mereka untuk tinggal pada permukiman informal. Permukiman ini menjadi ruang yang mengakomodasi kebutuhan para migran dengan keterbatasan sosial-ekonomi untuk dapat menyesuaikan diri dengan dengan kehidupan kota, melalui penyediaan perumahan. Pada kenyataannya, pemerintah cenderung mengganggap permukiman informal sebagai pengganggu pembangunan kota melalui kebijakan penggusuran. Menggunakan teori informalitas kota, studi ini mencoba mengubah perspektif negatif terhadap permukiman informal, dengan menyoroti potensi yang dimiliki dan kontribusinya terhadap kota. Melalui studi kasus Kampung Muka sebagai permukiman informal di pusat kota, ternyata Kampung Muka tidak hanya sebagai solusi alternatif perumahan bagi para migran dengan keterbatasan sosial-ekonomi, namun juga turut mendukung perkembangan sektor formal yang ada di sekitarnya.

---

ABSTRACTInformal settlements have become one of the most important issues facing urban areas in Indonesia, DKI Jakarta in particular. As the capital of Indonesia, Jakarta is the main destination for migrants who expect job opportunities and economy improvement for a more decent life. However, low-income factor and government limitations in providing adequate housing, encouraged them to live in informal settlement. This settlement become a space that accommodates the needs of migrants with socio-economic constraints to be able to adjust to city life, through the provision of housing. In reality, the government tends to consider informal settlement as a disruption to urban development, therefore the policy that is often carried out is eviction. Using urban informality as a main concept, this study tries to change the negative perspectives on informal settlements by highlighting at its potential and contribution to the city. Through the Kampung Muka case study as an informal settlement in the city center, it turns out that this settlement is not only as an alternative housing solution for migrants with socio-economic constraints, but also contributes to the development of the surrounding formal sector. "

"Tesis ini mengkaji proses pemukiman informal yang fokus pada pembentukannya dan mekanisme penguasaan lahan oleh pemukim. Penelitan ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan dua hal berikut. Pertama, permukiman informal di bantaran Drain Cakung berada di atas lahan milik orang lain yang pertama kali digarap sejak 1961 dan semakin intensif pasca pembangunan Drain Cakung dan Jalan Raya Cakung Cilincing. Kedua, mekanisme penguasaan lahan garapan terjadi melalui tiga cara, yaitu pendudukan yang dikompromikan oleh pemilik formal lahan, pendudukan semena-mena, dan jual beli di atas lahan garapan.

---

This study examines the process of informal settlements that focus on the formation process and land tenure mechanisms by settlers. This study used a qualitative approach. The study found the following two points. First, the informal settlements on the banks of Cakung Drain is located on land owned by another person since 1961 and more intensively after the construction of Cakung Drain and Cakung Cilincing Road. Second, there are three mechanism of land tenure by settlers, namely occupation compromised by the formal owner of the land, the occupation of arbitrary, and purchase of lsquo garapan rsquo land. "

"Kawasan permukiman yang dibangun perlu diminimalkan di kawasan rawan bencana untuk menghindari resiko tinggi terhadap bencana. Pada Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur telah terjadi gempabumi pada 21 November 2022. Bencana gempabumi dapat menghasilkan dampak sekunder lainya seperti longsor. Bencana gempabumi dan dampak sekunder lainnya seperti longsor dapat berdampak pada perubahan lahan permukiman dan kesesuaian permukiman. Gempabumi dengan sumber patahan Cugenang menjadi parameter baru dalam aspek kesesuaian permukiman, dimana sebelumnya tidak ada faktor bahaya gempabumi pada wilayah patahan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan lahan permukiman sebelum dan setelah gempabumi di Kecamatan Cugenang. Serta menganalisis perubahan spasial tutupan lahan permukiman tahun 2008, 2013, 2018, 2022 serta prediksi di tahun 2031. Lalu mensintesa kesesuaian lahan permukiman pasca gempabumi sehubungan lahan permukiman prediksi pada tahun 2031 di Kecamatan Cugenang. Klasifikasi peta tututupan lahan untuk melihat perubahan tahun 2008, 2013, 2018, 2022 dan 2023 menggunakan platform GEE dengan metode klasifikasi terbimbing Random Forest. OA pada klasifikasi tutupan lahan untuk tahun 2008-2023 di atas 90%. Prediksi tutupan lahan dibuat menggunakan metode CAMC. Pada proses pengolahan pemodelan prediksi, didapatkan Kappa 85% untuk tutupan lahan 2018 simulasi dan aktual dan Kappa 88% untuk tutupan lahan 2023 simulasi dan aktual. Driving factor yang digunakan untuk pemodelan prediksi yaitu variabel jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari POI dan lereng. Peta kesesuaian permukiman dibuat dengan variabel jarak dari sungai, jarak dari jalan, lereng, jenis tanah, kawasan potensi longsor, dan peta bahaya gempabumi. Untuk constraint dalam pengolahan kesesuaian lahan menggunakan zona terlarang dari peta bahaya gempabumi, sempadan sungai dan kawasan fungsi lindung. Untuk menghasilkan peta kawasan potensi longsor dilakukan pengolahan menggunakan metode indeks storie. Permukiman tahun 2023 dan 2031 di seluruh desa masih ada permukiman yang masuk di wilayah sangat tidak sesuai dan juga kurang sesuai. Tutupan lahan permukiman sebelum dan setelah gempa Cugenang, yaitu tutupan lahan tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 43,863 hektar, atau sebesar 7,011%. lahan terbangun/permukiman mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga 2023, sehingga prediksi di tahun 2031 juga mengalami peningkatan pada lahan terbangun/permukiman. Wilayah kesesuaian permukiman dengan 5 variabel terhadap wilayah kesesuaian dengan 6 variabel yang menggunakan variabel zona bahaya gempabumi terlihat terdapat perbedaan. Wilayah kesesuaian permukiman dengan variabel gempabumi mengalami kenaikan persentase pada wilayah N (Tidak Sesuai) dan S2 (Cukup Sesuai), serta terjadi penurunan pada S1 (Sangat Sesuai) dan S3 (Sesuai Marjinal). Hal itupun selaras dengan lahan permukiman di tahun 2023 dan 2031 terhadap wilayah kesesuaian permukiman.

---

Settlement areas that are built need to be minimized in disaster-prone areas to avoid high risk of disasters. In Cugenang Sub-district, Cianjur Regency, an earthquake occurred on November 21, 2022. Earthquake disasters can lead to other secondary impacts such as landslides. Earthquake disasters and other secondary impacts such as landslides can have an impact on changes in settlement land and settlement suitability. The earthquake with the origin of the Cugenang fault becomes a new parameter in the aspect of settlement suitability, where previously there was no earthquake hazard factor in the fault area. This research aims to analyze changes in settlement areas before and after the earthquake in Cugenang Sub-district. As well as analyzing spatial changes in residential land cover in 2008, 2013, 2018, 2022 and predictions in 2031. Then synthesize the suitability of post-earthquake settlement areas in relation to the predicted settlement areas in 2031 in Cugenang Sub-district. Classification of land cover maps to identify changes in 2008, 2013, 2018, 2022 and 2023 using the GEE platform with the Random Forest supervised classification method. OA on land cover classification for 2008 - 2023 is above 90%. Land cover predictions were made using the CAMC method. In the prediction modeling processing, 85% Kappa was obtained for 2018 simulated and actual land cover and 88% Kappa for 2023 simulated and actual land cover. Driving factors used for prediction modeling are variables of distance from road, distance from river, distance from POI and slope. Settlement suitability map is made with variables of distance from river, distance from road, slope, soil type, landslide potential area, and earthquake hazard map. For constraint in land suitability utilizes, forbidden zone from earthquake hazard map, river border and protected function area. To produce a map of potential landslide areas, processing is done using the storie index method. Settlements in 2023 and 2031 in all villages still have settlements that are included in very unsuitable areas and also less suitable. Settlement land cover before and after the Cugenang earthquake, namely land cover in 2022 and 2023 increased by 43.863 hectares, or by 7.011%. Built-up land/settlement increased from 2008 to 2023, so the prediction in 2031 also increased in built-up land/settlement. The area of suitability of settlements with 5 variables compared to the area of suitability with 6 variables using the earthquake hazard zone variable shows a difference. The area of settlement suitability with the earthquake variable increased in percentage in areas N (Unsuitable) and S2 (Moderately Suitable), and decreased in S1 (Very Suitable) and S3 (Marginally Suitable). This is in line with the settlement land in 2023 and 2031 towards the area of settlement suitability."

"ABSTRACTSkripsi ini akan membahas tentang stereotip yang berkembang mengenai permukiman informal: slum dan squatter memengaruhi langkah pihak otoritas kota dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta mengambil langkah menangani permukiman yang ada di tengah kota jakarta yang kemudian beberapa permukiman tersebut dianggap kumuh dan tidak layak dijadikan tempat tinggal.

---

ABSTRACTThis thesis will disscuss the developing stereotype about informal settlement: slum and squatter that influenced the step of the citys authorities in this case the Goverment of DKI Jakarta takes steps to deal with settlement that are in the middle of Jakarta which then some of this settlement are considered slums and are not appropriate as a place to live."

"Permukiman kumuh memiliki karakter yang khas dalam hal interaksi dan kehidupan sosialnya. Kecenderungan masyarakat untuk saling berinteraksi dan berkegiatan di tempat-tempat umum seperti jalanan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pembentukan konsep personal space dan teritori yang terdapat pada mereka.Bagaimana pula perealisasian secara fisik dari rumusan konsep tersebut."

"Pemukiman kumuh merupakan suatu permasalahan, baik dari segi perkotaan maupun lingkungan. Jika didefinisikan ulang, sesungguhnya permasalahan yang disebabkan pemukiman kumuh ini dari segi perkotaan adalah dari aspek legalitas lahannya yang tidak sah, kurangnya angka pemenuhan kebutuhan rumah, buruknya citra kota, dan sumber dari kriminalitas. Sementara dari segi lingkungan, permasalahan yang ditimbulkan oleh pemukiman ini adalah terjadinya degradasi lingkungan hidup. Dan sesungguhnya permasalahan tersebut muncul sebagai dampak dari adanya budaya kemiskinan yang dimiliki para penghuni pemukiman kumuh tersebut. Budaya tersebut membentuk ruang-ruang dengan karakter yang dikenal sekarang ini sebagai kumuh. Namun diantara segala macam hal negatif yang muncul akibat pemukiman ini, ada nilai positif dalam kehidupan masyarakat penghuni pemukiman kumuh, yaitu keberlangsungan komunitasnya yang hidup seperti layaknya suatu keluarga besar, kreatifitas yang muncul akibat tekanan dan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, serta kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap ruang dan lingkungannya. Hal-hal inilah yang perlu dipertahankan saat menciptakan pemukiman yang ideal bagi masyarakat dengan budaya kemiskinan di dalamnya."

"ABSTRAKTesis ini tentang membahas tentang kegiatan penertiban permukiman liar di Muara Angke yang dilakukan oleh petugas tramtib dan Polisi. Perhatian utama dalam penulisan tesis ini adalah bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas tramtib dan polisi di Muara Angke selama ini dengan memberdayakan keberadaan para preman yang dianggap tokoh oleh warga penghuni liar. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Hasil penelitian menunjukan: 1) Kawasan permukiman liar yang terdapat di Muara Angke pada awalnya merupakan penguasaan sebagian lahan yang dilakukan oleh orang-orang kaum pendatang yang memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong milik Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PT PKPP & PPI) Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta; 2) kegiatan penertiban yang dilakukan di permukiman liar Muara Angke selama ini dilakukan dengan dua metode yang berbeda, pertama dilakukan oleh aparat tramtib kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan kedua dilakukan oleh UPT PKPP & PPI dengan menggunakan komunitas preman yang dianggap tokoh oleh warga hunian liar, yang selama ini dikenal dengan sebutan tramtib india; 3) kelompok preman yang terdapat di permukiman liar adalah kelompok preman dari bugis-makasar dan kelompok preman dari kulon; 4) para korban penertiban permukiman liar mendapatkan kompensasi dari UPT PKPP & PPI berupa uang kerohiman yang jumlahnya sama dengan tidak melihat kondisi dan fisik bangunan; 5) Cara kerja para preman di permukiman liar Muara Angke adalah dengan mengunig lahan-lahan yang masih kosong kemudian menjualnya kepada warga hunian liar baru yang akan menempatinya; 6) pola hubungan patron klien yang terjadi di permukiman liar Muara Angke adalah patron klien antara preman dengan warga hunian liar dan patron klien antara polisi dengan para preman; 7) metode pendekatan yang dilakukan oleh Polsek KP3 Pelabuhan Sunda Kelapa terhadap para preman di kawasan permukiman liar adalah dengan metode pendekatan persuasif dengan cara melibatkan para preman untuk menjaga dan mengawasi sarana dan prasarana milik UPT PKPP & PPI Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta, seperti penjagaan blongblong ikan, penjagaan tambak-tambak dan pejagaan kapal-kapal hasil sitaan Polsek KP3 Pelabuhan Sunda Kelapa. Implikasi kajian dari tesis ini adalah: 1) Ketegasan dalam penegakan Perda DKI Jakarta No. 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Wilayah DKI Jakarta terhadap bangunan liar yang ditempati oleh para pendatang liar di Muara Angke harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar jumlahnya tidak terus bertambah; 2) perlu adanya kejelasan status dan pemberian kekuatan hukum yang tetap kepada pihak UPT PKPP & PPI Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DK1 Jakarta, sehingga setiap kegiatan penertiban yang akan dilakukan oleh pihaknya memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak rawan terhadap gugatan PTUN dari pihak lain; 3) Setiap kegiatan penertiban dan penggusuran yang akan dilakukan, hendaknya selalu dipikirkan dampak konflik yang ditimbulkan dari penertiban tersebut, yaitu mengenai relokasi ternpat tinggal selanjutnya dan memperbanyak pembuatan rumah-rumah sederhana layak huni atau rumah susun yang harganya sebagian merupakan subsidi dari pemerintah; 4) penerapan sanksi sesuai Perda harus diterapkan kepada para warga hunian liar yang masih memanfaatkan lahan kosong yang telah dilakukan penertiban.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the order enforcement activities at illegal settlement in Muara Angke conducted by public order officers and police officers. The main concern in this thesis writing is that the law enforcement activities conducted by public order officers at Muara Angke during the time by empowering the existence of thugs considered as figures by the squatters. The approach used is qualitative method with ethnography method. Data collection carried out through observation, participatory observation and structured and non structured interviews. The research results indicate: (1) Illegal settlement located at Muara Angke in the beginning was control of land conducted by migrants utilizing the unoccupied land belong to Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PT PKPPP & PPI) Husbandry, Fishery and Marine Agency Capital Jakarta; 2) the order enforcement conducted in the illegal settlement of Muara Angke during the time conducted with to different methods, first conducted by public order officers of Penjaringan District North Jakarta and second conducted by UPT PKPP & PPI by using thugs community considered as figure by squatters, which during the time known with India public order enforcers; 3) thugs groups in the illegal settlement are thugs groups from Bugis-Makassar and thugs group from Kulon, 4) the eviction victims received compensation from UPT PKPP & PPI in form of kerohiman money which the amounts were the same without considering the building conditions and physic; the work method of thugs at the illegal settlement Muara Angke was by dividing the unoccupied land then sold them to the new squatters who will place them; 6) relations pattern of patron client occurred in illegal settlement Muara Angke are patron client between thugs and squatters and patron client between police and thugs; 7) the approach method conduced by Precinct Police Station KP3 Sunda Kelapa Port toward the thugs in the illegal settlement is by persuasive method by involving the thugs to safeguard and oversee the means and facilities belong to UPI PKPP & PPI of Fishery and Maritime Agency of Capital Jakarta, such safeguarding fish catching, embankments, and vessels of confiscation result of Precinct Police Station KP3 Sunda Kelapa Port. Research implications of this thesis are : 1) Decisiveness in enforcement Bylaw of Capital Jakarta No. 11/1988 concerning Public Orderliness of Jakarta Region toward illegal buildings occupied by the illegal migrants at Muara Angke should be conducted in consistent and sustainable way in order that their number does not increase; 2) it requires clarification of status and permanent legal force granting to the to UPT PKPP & PP Husbandry, Fishery and Maritime Agency of Capital Jakarta, so each orderliness activities to carry out by its side has a strong legal basis and not vulnerable to administrative legal suit from other party; 3) Each order enforcement and eviction to conduct should be always considered their conflict impacts emerged from order enforcement, namely, concerning relocation their next homes and increase the number of simple and decent homes or flats which the prices a part is subsidy from the government; 4) the imposition of sanctions pursuant to Bylaw should be applied to the squatters who still utilize the vacant lands which have been ordered."