Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis hubungan antara rivalitas geopolitik AS-Cina dan pengaruhnya terhadap proses formulasi norma siber global PBB (UN GGE dan UN OEWG) tepatnya setelah tahun 2017-2021. Sejak awal Cina mendapatkan kemerdekaannya di tahun 1949 hingga saat ini, hubungan yang terjalin antara AS dengan Cina selalu diwarnai oleh konflik dan kompetisi, termasuk dalam domain siber. AS berkeinginan untuk mempertahankan posisi hegemoninya (status quo) dengan mengajukan pendekatan multi-stakeholder dalam tata kelola domain siber. Sementara Cina berkeinginan untuk menghapus hegemoni AS dengan cara mengubah pendekatan tata kelola domain siber menjadi pendekatan multilateral. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis dari data-data primer layaknya sumber utama dan hasil wawancara bersama narasumber ahli, juga data-data sekunder dari penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya, berdasarkan variabel-variabel teori konstruktivisme dalam keamanan siber, tesis ini menemukan bahwa: 1) status AS dan Cina sebagai great power merupakan salah satu faktor utama yang menghambat terbentuknya norma siber hingga saat ini; dan 2) kecenderungan negara-negara dalam mengembangkan kapabilitas sibernya, yang berpotensi terhadap perkembangan insiden siber di antara negara-negara membuat pengaruh dari norma siber yang sudah ada menjadi berkurang.

---

This study analyzes the relationship between the US-China geopolitical rivalry and its influence on the formulation process of the UN global cyber norms (UN GGE and UN OEWG) in 2017-2021. Since the beginning of China's independence in 1949 until now, the relationship between the US and China has always been colored by conflict and competition, including in the cyber domain. The US wants to maintain its hegemonic position (status quo) by proposing a multi-stakeholder approach in cyber governance. Meanwhile, China wants to abolish US hegemony by changing the cyber governance approach to a multilateral approach. This paper uses a qualitative method with analysis from primary data such as primary sources and the results of interviews with expert sources, as well as secondary data from previous studies. Furthermore, based on the variables of constructivism theory in cybersecurity, this thesis finds that: 1) the status of the US and China as great powers is one of the main factors that hinder the formation of cyber norms until now; and 2) the tendency of countries to develop their cyber capabilities, which has the potential to affect the development of cyber incidents among countries to reduce the influence of existing cyber norms."

"Laporan UN GGE tahun 2015 menjadi laporan monumental yang memberikan rekomendasi mengenai pengaturan ruang siber internasional, termasuk norma mengenai sikap negara yang bertanggung jawab. Merespons laporan tersebut, ASEAN menyatakan komitmennya untuk mengikuti dan menyusun langkah implementasi untuk seluruh norma tersebut pada tahun 2018. Menanggapi fenomena tersebut, skripsi ini mempertanyakan mengapa ASEAN memutuskan untuk mengikuti norma siber UN GGE. Skripsi ini menggunakan teori difusi norma sebagai kerangka analisis dan metode causal-process tracing. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan untuk mengikuti seluruh norma siber UN GGE sesuai dengan kepentingan negara-negara anggota ASEAN dan basis kognitif ASEAN. ASEAN menunjukkan kesesuaian tersebut dengan mengedepankan karakter komprehensif dari pembahasan mengenai norma siber dengan memanfaatkan bingkai ekonomi dan keamanan. Sementara itu, ASEAN pun menunjukkan respons mimicry terhadap norma UN GGE. Respons tersebut mengimplikasikan bahwa ASEAN cenderung mempertahankan basis kognitif dalam menyambut kehadiran norma eksternal, mengingat kesesuaian norma eksternal dengan nilai-nilai mendasar di ASEAN dan kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

---

"

"ABSTRACTTerbentuknya Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) merupakan langkah taktis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia guna mewujudkan stabilitas informasi, perlindungan siber, dan segala bentuk ancamannya. Studi ini mendalami pentingnya ID-SIRTII dalam mencegah ancaman siber global. Hasil studi menemukan bahwa ancaman siber di Indonesia sangat kompleks, melihat variasi dari aktor, motif, dan targetnya. Kompleksitas ini dapat dijelaskan melalui empat aspek berikut, yaitu: (1) berangkat dari studi Geometripolitika, fungsionalisme siber berada dalam dua domain, yaitu fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat tinggi (geometrik militer) berupa formulasi dan aktivasi kekuasaan Siber guna menghadapi Perang Siber Global (PSG), Perang Geometri Antarbangsa (PGA), dan kompleksitas terbentuknya Negara Maya atau Pemerintahan Siber; dan fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat normal (geometrik sipil) berupa perlindungan aktivitas sipil di dunia maya; (2) guna mencegah kejahatan siber, implementasi kebijakan ID-SIRTII terintegrasi dengan peran strategis institusi siber nasional; (3) guna menghadapi Ancaman Siber Global, implementasi kebijakan ID-SIRTII perlu terintegrasi dengan institusi siber regional dan global; dan (4) berangkat dari fungsionalisme siber dan untuk menciptakan suatu strukturalisme Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia, sudah saatnya Indonesia membentuk Angkatan Siber sebagai pelengkap dari Angkatan Darat, Agkatan Laut, dan Angkatan Udara."

"Teknologi yang berkembang sampai dengan saat ini dirasa begitu sangat cepat yang membuat semuanya menjadi sangat mudah, namun hal tersebut juga telah menimbulkan dampak negatif yang cukup banyak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dampak negatif yang terjadi adalah munculnya ancaman cyber bagi semua kalangan khususnya yang menggunakan teknologi internet. Salah satunya adalah deface yang bisa terjadi pada siapa saja bahkan pihak Pemerintah. Sudah banyak contoh kasus deface yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data utama adalah in depth interview lalu dilengkapi dengan documentation study dan participant observation. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penulisan, semua hal tersebut sebagai bagian dari proses triangulasi. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran bagaimana kondisi sistem keamanan Siber di Kementerian Pertahanan saat ini, lalu sistem keamanan Siber pada saat Website Kementerian Pertahanan terkena serangan deface pada tahun 2011, dan sistem keamanan cyber di Kementerian Pertahanan di masa mendatang dalam mencegah serangan cyber dalam mewujudkan Pertahanan Siber.

---

The technology that developed until now is felt so very fast that makes everything very easy, but it also has a lot of negative impacts on human life itself. The negative impact that occurs is the emergence of cyber threats for all people, especially those using internet technology. One of them is deface that can happen to anyone even the Government. There have been many examples of defensive cases that have occurred in Indonesia.

This research is a descriptive study with a qualitative approach, a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observed behavior from the phenomenon that occurs. The main data collection techniques are in depth interviews and then equipped with the documentation study and participant observation. Data analysis is carried out continuously from data collection to writing, all of these as part of the triangulation process.

From this research we will get an overview of how the current Cyber security system in the Ministry of Defense, then the Siber security system when the Ministry of Defense Website was hit by a deface attack in 2011, and cyber security systems in the Ministry of Defense in the future to prevent cyber attacks in creating Cyber ​​Security."

"Menurut global competitiveness report 2007 - 08 yang beleum lama dipublikasikan oleh world economic forum (http://www.gcr,weforum.org) iIndonesia menempati urutan ke 54 dari 131 negara yang dinilai dalam indeks dayasaing global/IDG (Global competitiveness index/GCI) 2007-08..."

"PT Z merupakan pengelola dan pengembang IT PT ABC (sebuah perusahaan listrik yang dimiliki oleh pemerintah), dituntut untuk dapat memastikan keamanan siber yang tinggi dalam setiap layanan yang diberikan kepada PT ABC untuk mencegah kebocoran data, kerugian finansial yang dapat mencapai Rp. 300 Triliun, serta dampak non-finansial lainnya. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan assessment IT Maturity Level untuk memastikan kehandalan manajemen keamanan siber PT Z. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis IT maturity keamanan siber pada PT Z menggunakan kerangka kerja COBIT 5 fokus pada domain proses Align, Plan, and Organize 13 (APO13) dan Deliver, Service, and Support 05 (DSS05). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah in-depth interview dan self evaluation assessment dengan menggunakan kuisioner kepada 33 pegawai STI selaku penanggung jawab IT. Berdasarkan pengolahan data menggunakan gap analysis, maka diperoleh tingkat kapabilitas pencapaian  APO13 PT Z adalah 3,06 (level 3) dengan gap tertinggi pada activity :APO13.2.3 gap 1.27, APO13.1.2 gap 1.06, APO13.2.1 gap 1.06. Sedangkan pencapaian domain DSS05 PT Z adalah 3,21 (level 3) dengan gap tertinggi berada pada DSS05.4.2 gap 1.64, DSS05.2.3 gap 1.15, DSS05.5.1 gap 1.09. Hasil ini menunjukkan bahwa PT. Z perlu membangun security information yang terintegrasi dan membentuk strategi keamanan IT selaras dengan strategi bisnis perusahaan dengan mendefinisikannya kedalam inisiatif keamanan: teknologi, people, dan proses.

---

PT Z is the IT manager and developer of PT ABC, a government-owned electricity company. They are required to ensure high cybersecurity in every service provided to PT ABC to prevent data breaches, and potential financial losses of up to Rp. 300 Trillion, and other non-financial impacts. Therefore, an evaluation and assessment of IT Maturlevelsevel need to be conducted to ensure the reliability of PT Z's cybersecurity management. This research aims to analyze the IT maturity of cybersecurity in PT Z using the COBIT 5 framework, focusing on the Align, Plan, and Organize 13 (APO13) and Deliver, Service, and Support 05 (DSS05) process domains. The methods used in this research are in-depth interviews and self-evaluation assessments, conducted through questionnaires distributed to 33 STI employees responsible for IT. Based on data processing using gap analysis, the achievement level of APO13 in PT Z is 3.06 (level 3) with the highest gaps identified in the following activities: APO13.2.3 (gap 1.27), APO13.1.2 (gap 1.06), APO13.2.1 (gap 1.06). Meanwhile, the achievement level of the DSS05 domain in PT Z is 3.21 (level 3) with the highest gaps identified in DSS05.4.2 (gap 1.64), DSS05.2.3 (gap 1.15), DSS05.5.1 (gap 1.09). These results indicate that PT Z needs to establish an integrated security information system and develop an IT security strategy that aligns with the company's business strategy by defining security initiatives in terms of technology, people, and processes."

"ABSTRAKTulisan ini merupakan kajian terhadap strategi sistem keamanan siber menyeluruh yang dikembangkan Finlandia. Metode yang digunakan adalah analisis kebijakan resmi strategi siber Finlandia, beserta upaya menarik butir-butir pembelajaran untuk kepentingan Indonesia dalam bentuk perubahan budaya. Tulisan ini mengacu pada kerangka berpikir yang dikembangkan oleh Aapo Cederberg, seorang penasihat eksekutif di Finnish Information Security Cluster di Finlandia, sekaligus CEO dari Cyberwatch Finland. Strategi sistem keamanan siber Finlandia akan dijelaskan dengan menyeluruh, sekaligus pengembangan budaya sigap, presisi, koordinasi dan prioritas kelembagaan yang kiranya amat penting untuk konteks Indonesia."