Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk menyukseskan amanat Undang-Undang Cipta Kerja terutama pada sektor percepatan perizinan berusaha. Pada implementasinya, respon terhadap permohonan perizinan usaha berbasis risiko sepenuhnya menggunakan portal daring Online Single Submission (OSS). Permasalahan terjadi ketika pejabat/lembaga administrasi publik terkait tidak kunjung memproses permohonan izin usaha milik pelaku usaha. Ditambah lagi ketika hadir jenis usaha yang tidak memiliki pengaturan mengenai jangka waktu proses permohonan izin usaha dalam Standar Pelayanan atau Service Level Agreement (SLA). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian masalah pada tingkatan kebijakan perizinan usaha berisiko tanpa batas waktu melalui mekanisme fiktif positif. Penelitian ini menggunakan teori good governance yang dikemukakan oleh Henk Addink (2019). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah illustrative method. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance pada proses permohonan izin usaha berisiko tanpa batas waktu terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan indikator yang ada. Penerapan fiktif positif sebagai konsekuensi dari keadaan administrative silence dalam praktik perizinan usaha telah diatur dengan sedemikian rupa lewat peraturan umum dan peraturan sektor.

---

Risk-based business licensing is one of the government's programs which aims to make the mandate of the Job Creation Law a success, especially in the sector of accelerating business licensing. In its implementation, responses to requests for risk-based business licensing completely use the Online Single Submission (OSS) online portal. Problems occur when relevant government officials/institutions fail to process business permit applications. What's more, when there are types of businesses that do not have regulations regarding the time period for the business permit application process in the Service Standards or Service Level Agreement (SLA). Therefore, this research aims to analyze problem solving at the risky business licensing policy level without time limits through positive fictitious mechanisms. This research uses the good governance theory put forward by Henk Addink (2019). The research approach used is a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data. The data analysis used is an illustrative method. The results of this research show that the implementation of good governance indicators in the application process for risky business permits without time limits was carried out well. The application of positive fiction as a consequence of administrative silence in business licensing practices has been regulated in such a way through general regulations and sector regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan tentang implementasi prinsip-prinsip good governance, pertumbuhan usaha, keberlanjutan usaha, implementasi good governance pada tingkat strategis, implementasi good governance pada tingkat manajerial, terhadap kinerja entitas bisnis kecil. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode survey dengan menjadikan 320 pengusaha entitas bisnis kecil sebagai responden. Instrument yang digunakan adalah instrument kuesioner.Secara umum dapat disimpulkan bahwa prinsip good governance berdampak positif terhadap kinerja entitas bisnis kecil, terutama untuk prinsip disiplin, prinsip transparansi, dan prinsip keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dalam tiga aspek, yaitu secara kontektual, substansi, dan metodologi. Secara kontekstual, hasil penelitian ini telah berhasil mengisi riset yang berkaitan dengan good governance pada entitas bisnis kecil di Indonesia. Secara substansi terdapat hubungan positif antara implementasi prinsip good governance dan kinerja entitas bisnis kecil, prinsip transparansi adalah prinsip yang secara konsisten selalu ada dalam implementasi prinsip good governance. Hasil penelitian ini juga berhasil menambah satu prinsip good governance bagi entitas bisnis kecil yaitu prinsip keadilan yang merupakan prinsip dominan dalam tata kelola entitas bisnis kecil. Hasil penelitian ini berhasil mengisi gap tentang pengaruh prinsip good governance yang lebih luas (7 aspek) terhadap kinerja dalam konteks Indonesia. Secara metodologi hasil penelitian ini berhasil menciptakan instrument riset berdasarkan konteks Indonesia.Pengembangan penelitian lebih lanjut dapat dimulai dengan mengembangkan kembali instrument prinsip-prinsip good governance, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Fenomena lainnya yang menarik untuk ditindaklanjuti dalam penelitian berikutnya adalah menemukan variabel-variabel dependen dan variabel moderasi lainnya yang memperkuat hubungan implementasi prinsip-prinsip good governance dengan kinerja entitas bisnis kecil. Variabel-variabel tersebut semisal variabel strategis, pilihan akuntansi (accounting choice), faktor-faktor internal individu, entreupreneurship (kewirausahaan), dan variabel lainnya. Secara khusus, saran yang dapat direkomendasikan kepada peneliti berikutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan topik entitas bisnis kecil adalah (a) memperluas ruang lingkup penelitian dengan membagi wilayah berdasarkan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha entitas bisnis kecil di Indonesia; (b) menggunakan secara konsisten instrument kuesioner untuk meningkatkan validitas internal dan eksternal pada entitas bisnis kecil yang memiliki sebaran yang merata; (c) mengkombinasikan pengolahan data dengan menggunakan data primer dan sekunder, dimana analisa data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif; (d) penelitian lebih lanjut sangat perlu memasukan unsur sumber daya manusia yang dimiliki oleh entitas bisnis kecil yang berdampak pada pelaksanaan tata kelola yang baik dalam berusaha.

---

This study aims to predict and explain the implementation of the principles of good governance, business growth, business sustainability, implementation of good governance at the strategic level, the implementation of good governance at the managerial level, and the performance of small business entities. The study was conducted by survey method approach by making 320 entrepreneurs small business entities as respondents. The instrument used was a questionnaire instrument.

In general it can be concluded that the principle of good governance have a positive impact on the performance of small business entities, especially to the principles of discipline, the principle of transparency, and the principle of fairness. This study contributes to knowledge in three aspects, namely contextually, substance, and methodologies. Contextually, the results of this research have been successful in filling research relating to good governance in small business entities in Indonesia. Substantially, there is a positive correlation between the implementation of the principles of good governance and the performance of small business entities, the principle of transparency is a principle that is consistently present in the implementation of good governance principles. The results also managed to increase the principles of good governance for small business entities, namely the principle of justice which is the dominant principle in the governance of small business entities. Results of this study managed to fill the gap on the effect of the principle of good governance is broader (7 aspects) on the performance in the context of Indonesia. In this research methodology succeeded in creating a research instrument based on the context of Indonesia.

The development of further research can be started with the instrument redevelop the principles of good governance, both qualitatively and quantitatively. Another interesting phenomenon to be followed in subsequent research is to find the dependent variables and other variables that strengthen relationships moderation implementation of the principles of good governance to the performance of small business entities. These variables such as strategic variables, the choice of accounting (accounting choice), internal factors of individual, entreupreneurship (entrepreneurship), and other variables. In particular, suggestions that can be recommended for future researchers who are interested in doing research on the topic of small business entities are (a) broaden the scope of research by dividing the territory based on the entity's growth and sustainability of small businesses in Indonesia; (b) using a questionnaire consistently instrument to improve the internal and external validity on small business entities that have a uniform distribution; (c) combine data processing using primary and secondary data, where data analysis is done with quantitative and qualitative approaches; (d) further research is necessary incorporate elements of human resources owned by small business entities that have an impact on the implementation of good governance in the attempt."

"Tugas akhir ini membahas penerapan pedoman pemerintah mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP di BDSP Kementerian Luar Negeri. LAKIP ini merupakan hasil akhir dari SAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah instansi pemerintah atas penggunaan keuangan negara dan perwujudan good governance. LAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Sebagai instansi pemerintah, BDSP harus melaporkan LAKIP sesuai dengan pedoman yang ada agar tetap sesuai dengan fungsinya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Analisis dari penelitian ini meliputi identifikasi kesesuaian penerapan pedoman penyusunan LAKIP di Biro Dukungan Strategis Pimpinan dengan pedoman pemerintah yang ada. Tugas akhirs ini juga menganalisis kendala yang muncul saat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada periode 2018.

---

This final project discusses the application of government guidelines regarding the preparation of Performance acountability report or LAKIP in the leadership strategic support bureau ministry of foreign affairs. This LAKIP is the end result of SAKIP as a form of accountability of a government agency for the use of state finance and the realization of good governance. LAKIP describes the performance achieved by an agency for the implementation of programs and activities financed by the APBN/APBD. As a government agency, BDSP must report LAKIP in accordance with existing guidelines in order to remain in accordance with its function as a form of accountability. The analysis of this study includes the identification of the suitability of the implementation of the LAKIP preparation guidelines in the Leadership Strategic Support Bureau with existing government guidelines. This study also analyzes the obstacles that arise when compiling Government Agency Performance Reports in the 2018 period."

"Good government in health financing is very important in line with the government policy to assist the poor people in accessing the affordable health care services. The importance of governance in health financing lies in the fact that Indonesian government provides health services scheme for about 74 millions poor people. Local governments of Bandung city as well as Makassar city are among the local government that provide local health security (Jamkesda) to cover those who are not included in the national community health security (Jamkesmas). This paper is written based on a study on "poverty and access to health care services" conducted in Bandung and Makassar in 2009 and 2010 respectively. The study found that both cities have implemented a policy related to health insurance for the poor people. The program was part of the mayor's campaign at the time of election for the mayor. The program helps many local people to get access to health care services. Unfortunately, there are still many poor people especially the migrants who do not possess the local identity card excluded to the program. Lack of insurance coverage, high cost, have resulted in use of unsupervised self-treatment or substandard care. their health seeking behaviour had led to suboptimal health consequences including delayed treatment of illnesses. Considering that financial capacity of the government is limited and the need of optimal implementation of health care service scheme, it is therefore important to pay attention on the aspect of good governance in delivering the health -care service related matters."

"ABSTRAKPada pelaksanaan Online Single Submission berdasarkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai upaya dari reformasi dalam sektor perizinan, terdapat aspek kewenangan yang perlu untuk ditelaah terkait kewenangan penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menyikapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian agar dapat diketahui secara lebih rinci mengenai hubungan antara kewenangan yang dimiliki lembaga Online Single Submission dan kewenangan yang berada pada pemerintahan daerah berikut implementasi Online Single Submission berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Penelitian dilakukan dalam bentuk yuridis-normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-evaluatif. Melalui penelitian skripsi ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa kewenangan lembaga Online Single Submission adalah meneruskan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal penerbitan perizinan berusaha, serta implementasi dari lembaga Online Single Submission dalam hal memberikan kemudahan berupa percepatan dari segi prosedur, waktu, dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam memohonkan perizinan yang diperlukan sebagai legalitas dari kegiatan dan/atau usahanya di Indonesia.

---

ABSTRACTOn the implementation of Online Single Submission based on the issuance of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services as an effort of reform in the licensing sector, there are aspects of authority that need to be examined related to the authority to issue business licenses which are the authority of regional heads as stated in Article 350 Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government. To address this, the author conducted a study so that it can be known in more detail about the relationship between the authority possessed by the Online Single Submission institution and the authority in the regional government and the implementation of Online Single Submission based on Government Regulation Number 24 of 2018. The research was conducted in juridical form normative by using descriptive- evaluative research typology. Through this thesis research, the public can comprehend that the authority of the Online Single Submission institution is to carry out the authority possessed by the regional government in terms of publishing business licenses, as well as the implementation of the Online Single Submission institution in terms of facilitating acceleration in terms of procedures, time and costs issued by business actors in applying for permits needed as the legality of their activities and / or business in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian tesis ini merupakan hasil analisis hukum tentang kebijakan efisiensi furlough yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia pada tahun 2017 yang dikaitkan dengan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap setiap keputusan perusahaan dan kegiataan operasional perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis is the results of a legal analysis about PT. Freeport furlough efficiency policy in 2017 which is associated with company's obligation to implement good corporate governance and corporote social responsibility in company's decision and company's operational activities based on Indonesia's law regulation."

"Online Single Submission (OSS) merupakan sistem pelayanan publik yang mengintegrasikan sistem-sistem perizinan yang dimiliki olek kementrian/lembaga non-kementrian dan pemerintah daerah. Pembentukan sistem OSS bertujuan untuk meningkatkan indeks kemudahan berusaha (EODB) agar investasi dalam negeri ikut meningkat. Sistem OSS berjalan di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, dan kota. Sistem yang berintegrasi dengan OSS adalah JakEVO. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sistem tata kelola OSS yang berjalan di DKI Jakarta menggunakan pendekatan Multi-level Governance (MLG) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya. Tiga aspek MLG yaitu desentralisasi, spatial fit, partisipasi, serta komponen kunci Digital-Era Governance digunakan untuk menganalisis implementasi integrasi OSS dengan JakEVO. Hasil penelitian menunjukkan, sistem OSS menyentralisasi kewenangan perizinan berusaha ke tingkat pusat. Terdapat regulasi ditemukan, di mana PP 24/2018 bertentangan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pemerintahan Daerah, serta KBLI yang dirujuk OSS berbeda dengan yang dirujuk DPMPTSP DKI Jakarta. Partisipasi aktor non-pemerintahan tidak ditemukan dalam perencanaan kedua sistem, namun ada dalam pengawasan dan evaluasi. Integrasi hanya berbentuk integrasi data, sedangkan JakEVO sudah mengintegrasikan back office. Lalu, desain sistem OSS dan JakEVO yang tidak mengambil perspektif pelaku usaha. Terakhir OSS telah digitalisasi secara penuh, sedangkan JakEVO baru terdigitalisasi sebagian. MLG dalam kebijakan pelayanan publik daring perlu mempertimbangkan kemampuan literasi digital masyarakat karena mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Persoalan-persoalan dalam OSS 1.0 telah diatasi oleh OSS Risk Based berdasarkan UU Cipta Kerja, PP 5/2021, dan PP 6/2021, namun dampak implementasinya belum terlihat hingga saat ini.

---

Online Single Submission (OSS) is a public service system that integrates licensing systems owned by ministries/non-ministerial institutions and local governments. The establishment of the OSS system aims to increase the ease of doing business index (EODB) so that domestic investment also increases. The OSS system runs at every level of government, starting from the center, province, and city. The system that integrates with OSS is JakEVO. Therefore, this study aims to look at the OSS governance system that runs in DKI Jakarta using the Multi-level Governance (MLG) approach and what factors influence its implementation. Three aspects of MLG, namely decentralization, spatial fit, participation, and the key components of Digital-Era Governance are used to analyze the implementation of OSS integration with JakEVO. The results of the study show that the OSS system centralizes business licensing authority to the central level. There are regulations found, where PP 24/2018 contradicts the Investment Law and the Regional Government Law, and the KBLI referred to by OSS is different from that referred to by the DKI Jakarta DPMPTSP. The participation of non-governmental actors is not found in the planning of the two systems, but is in monitoring and evaluation. The integration is only in the form of data integration, while JakEVO has integrated the back office. Then, the design of the OSS and JakEVO systems that do not take the perspective of business actors. Finally, OSS has been fully digitized, while JakEVO has only been partially digitized. MLG in online public service policies needs to consider the digital literacy ability of the community because it affects the effectiveness of policy implementation. The problems in OSS 1.0 have been addressed by OSS Risk Based based on the Job Creation Law, PP 5/2021, and PP 6/2021, but the impact of its implementation has not yet been seen."