Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi dari kejahatan siber phishing yang merupakan suatu bentuk kegiatan yang bersifat mengancam atau menjebak seseorang dengan konsep memancing orang tersebut. Peningkatan serangan siber mulai dirasakan sejak awal pandemi dan terus berlanjut hingga pasca pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis serta mendapatkan hasil analisis mengenai strategi dari Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam melakukan penanggulangan kejahatan siber phising pada pasca pandemi Covid-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kejahatan siber, teori strategi dan teori smart policing. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian eksploratif, yang dilaksanakan di wilayah Dittipidsiber Bareskrim Polri. Hasil dari strategi Dittipidsiber Bareskrim Polri didalam melakukan penanggulangan kejahatan siber phising dengan tindakan pre-emtif, tindakan preventif (pencegahan), dan tindakan represif (penegakan hukum) serta masih memerlukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, guna memaksimalkan didalam pencegahan kejahatan siber phising. Serta edukasi kepada masyarakat lebih di tingkatkan kembali melalui media elektronik di jaman sekarang ini.

---

This research is motivated by the cyber crime of phishing, which is a form of activity that threatens or traps someone with the concept of luring that person. The increase in cyber attacks began to be felt since the beginning of the pandemic and continued until after the Covid-19 pandemic. The aim of this research is to carry out an analysis and obtain analysis results regarding the strategy of the Dittipidsiber Bareskrim Polri in dealing with phishing cyber crimes in the post-Covid-19 pandemic. The theories used in this research are cyber crime theory, strategy theory and smart policing theory. This type of research is qualitative research with exploratory research methods, which was carried out in the Dittipidsiber Bareskrim Polri area. The results of the strategy of Dittipidsiber Bareskrim Polri in tackling cyber phishing crimes with pre-emptive action, preventive action (prevention), and repressive action (law enforcement) and still requires cooperation with related institutions, in order to maximize the prevention of cyber phishing crime. And education to the public is being further improved through electronic media now a days."

"Pembentukan KUHP Nasional menjadi sorotan publik. Salah satunya lantaran sejumlah pasal pada KUHP yang baru itu justru memangkas hukuman bagi para koruptor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan tindak pidana korupsi pada Dittipidkor Bareskrim Polri atas perubahan tindak pidana korupsi dalam KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perspektif Dittipidkor Bareskrim Polri dalam melihat kekhusussan yang dimiliki oleh tindak pidana korupsi bahwa rumusan delik-delik korupsi dalam KUHP yang sifatnya telah menjadi delik umum akan melemahkan bahkan mampu menghapuskan kekuatan dan kepastian hukum yang ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 karena dalam prinsipnya jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka dapat diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya; 2) Pandangan penyidik terhadap perbedaan ketentuan yang menyimpang dari aturan hukum pidana dalam perspektif hukum pidana materil dan pidana formil dalam Undang-Undang No. 31/1999 Jo Undang-Undang No. 20/2001 dengan Undang-Undang No. 1/ 2023 (KUHP Baru) dalam penganganan tindak pidana korupsi bahwa lemahnya sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang terdapat didalam KUHP Baru dapat melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri. Penyidik berpandangan bahwa sudah sepantasnya KUHP mengatur hukuman maksimal untuk pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana mati; dan 3) Pandangan penyidik terhadap beberapa pasal dari Undang-Undang No. 31/1999 Jo Undang-Undang No. 20/2001 yang dimasukkan dan menjadi delik di Undang-Undang No. 1/ 2023 (KUHP Baru) bahwa KUHP baru berpotensi menghambat proses penyidikan perkara korupsi. KUHP baru juga akan terjadi tumpang tindih kewenangan penanganan dari para penegak hukum dan juga pasal pada undang undang yang diterapkan akan menjadi debateable. Penyidik juga berpandangan bahwa ketika tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) melainkan telah dijadikan tindak pidana umum yang setara dengan delik konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, maka implikasi hukum dari kondisi ini adalah hilangnya spesialisasi kewenangan di antara lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, dalam melaksanakan tugas mereka.

---

The regulation of the National Criminal Code is in the public spotlight. One of them was because a number of articles in the new Criminal Code actually reduce the punishment for corruptors. The aim of this research was to analyze the handling of criminal acts of corruption at the Dittipidkor Bareskrim Polri regarding changes to criminal acts of corruption in the Criminal Code. This research was a qualitative approach with an explanatory descriptive method to collect data in the field related. The results of the research show that 1) The perspective of the Dittipidkor Bareskrim Polri in looking at the specificity of criminal acts of corruption is that the formulation of corruption offenses in the Criminal Code which have become general offenses will weaken or even be able to eliminate the strength and legal certainty contained in Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 because in principle if there is a change in the legislation after the act has been committed, then the provisions that are most beneficial to him can be applied; 2) The investigator's view of the differences in provisions that deviate from the rules of criminal law in the perspective of material criminal law and formal criminal law in Law no. 31/1999 Jo Law no. 20/2001 with Law no. 1/2023 (New Criminal Code) in dealing with criminal acts of corruption that weak sanctions for criminal acts of corruption contained in the New Criminal Code can weaken the eradication of corruption itself. Investigators are of the view that it is appropriate for the Criminal Code to regulate the maximum penalty for perpetrators of criminal acts of corruption which is punishable by death; and 3) The investigator's views on several articles of Law no. 31/1999 Jo Law no. 20/2001 which was included and became an offense in Law no. 1/2023 (New Criminal Code) that the new Criminal Code has the potential to hamper the process of investigating corruption cases. The new Criminal Code will also result in overlapping authority to handle law enforcers and also the articles in the law that are implemented will become debatable. Investigators are also of the view that when criminal acts of corruption are no longer considered extraordinary crimes but have become general crimes equivalent to conventional offenses such as violent theft or embezzlement, the legal implication of this condition is the loss of specialization of authority between institutions. law enforcers, including the Police, Prosecutor's Office and Corruption Eradication Commission, in carrying out their duties."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar terciptanya penanganan tindak kejahatan yang lebih baik. Pendekatan post positivism dan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian dimana berpegang pada pemahaman teori yang didukung dengan bukti empiris untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi mengenai kapasitas organisasi yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini mencoba memotret kapasitas organisasi yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi guna meningkatkan kualitas kinerja dalam penanganan kasus perkara dan pencapaian target capaian kinerja. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus lebih menguatkan fungsi dari organisasi dengan mengembangkan kapasitas organisasi yang dimiliki. Dengan mengacu pada ABK, struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus dilakukan perombakan dan pengkajian ulang sebab masih banyak ditemukan ketidakpastian dan ketidaksesuaian. Organisasi belum mampu memenuhi jumlah SDM yang ideal. Hal ini berpengaruh pada anggaran belanja barang dan pegawai yang perlu diperhatikan dan diajukan ke divisi terkait guna terpenuhinya formasi serta menutupi beberapa jabatan kosong. Selain itu penguatan fungsi teknologi yang telah ada yakni pada situs Patroli Siber perlu dikembangkan beserta fitur-fitur yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sebagai pendukung dalam tercapainya target penyelesaian kasus.

---

This study aims to analyze the development of organizational capacity in the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri in order to create a better handling of crimes. Post-positivism approach and qualitative data collection methods are used as approaches in research which adhere to an understanding of theory supported by empirical evidence to collect various sources of data and information about organizational capacity obtained form interviews and literature studies. This study tries to capture the organizational capacity of the current Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri and develop organizational capacity to improve the quality of performance in handling cases and achieving performance targets. The results of the study revealed that the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must further strengthen the functions of the organization by developing its organizational capacity. By referring to the Workload Analysis, the organizational structure of the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must be reformed and reviewed because there are still many uncertainties and discrepancies. The organization has not been able to meet the ideal number of Human Resources. This affects the budget for goods and personnel which need to be considered and submitted to the relevant divisions in order to fulfill formations and cover several vacant positions. In addition, the strengthening of the existing technology functions, namely the Patroli Siber site, needs to be developed along with the features it has so that it can be utilized optimally and as a supporter in achieving the target for solving cases."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan dan optimalisasi kapabilitas serta kinerja SDM Dittipidum Bareskrim Polri dalam menghadapi krisis Covid-19; Serta untuk menganalisis strategi optimalisasi kapabilitas dan kinerja SDM Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pasca pandemi Covid-19 berdasarkan pembelajaran dari kendala yang teratasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksploratif dengan tipe penelitian ilmu kepolisian. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori.Selama pandemi Covid-19, Dittipidum Bareskrim Polri menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan kapabilitas dan kinerja SDM. Pandemi menimbulkan ketidakamanan kerja yang mempengaruhi kesehatan mental personel dan mengganggu operasional harian. Klaster Covid-19 di tahanan memperparah situasi dengan over-crowding, membuat penerapan protokol kesehatan semakin kompleks.Untuk mengatasi hambatan kinerja dan Kapabilitas SDM selama pandemi, diterapkan protokol kesehatan ketat dan kebijakan WFH dengan dukungan teknologi. Meskipun ada hambatan, adaptasi efektif dan inovatif membantu menjaga kapabilitas operasional.Pasca pandemi, strategi optimalisasi kapabilitas SDM Dittipidum melibatkan penerapan kepemimpinan transformasional dan transaksional serta Smart Policing untuk respons adaptif. Transformasi digital juga diupayakan melalui pembangunan budaya organisasi yang adaptif dan kolaborasi digital. Penyidikan online diperkenalkan untuk efisiensi, walau menghadapi tantangan hukum. Penerapan sistem E-Manajemen Penyidikan dioptimalkan dengan peningkatan kualitas SDM dan sistem reward-punishment, guna meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

---

The objective of this research is to analyze the challenges and optimization of the capabilities and performance of human resources in the Directorate of General Crime Investigation (Dittipidum) of Bareskrim Polri during the Covid-19 crisis; and to evaluate the strategies for optimizing these capabilities and performance in the post-pandemic era based on lessons learned from the challenges that were overcome.

This research adopts an exploratory approach within the field of police science. Data and theoretical triangulation were employed for validation.

During the Covid-19 pandemic, Dittipidum Bareskrim Polri faced significant challenges in maintaining its human resource capabilities and performance. The pandemic created job insecurity that affected the mental health of personnel and disrupted daily operations. Covid-19 clusters in detention facilities exacerbated the situation due to overcrowding, making the application of health protocols increasingly complex.

To address these issues, strict health protocols and WFH policies supported by technology were implemented. Despite the hurdlfes, effective and innovative adaptations helped sustain operational capabilities.

In the post-pandemic period, the strategy for optimizing Dittipidum's human resources involves the application of transformational and transactional leadership along with Smart Policing for adaptive response. Digital transformation is also pursued through fostering an adaptive organizational culture and promoting digital collaboration. Online investigations were introduced to enhance efficiency, despite legal challenges. The implementation of the E-Investigation Management System was optimized through quality improvement of human resources and the establishment of a reward-punishment system to enhance efficiency and public trust in the police institution."

"Tesis ini membahas Polri sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam penanganan tindak pidana, termasuk kendala dalam pengumpulan bukti, peningkatan transparansi, dan evaluasi kinerja penyidik. Untuk mengatasi tantangan ini, Polri telah mengadopsi aplikasi " Eksus Smart " sebagai alat bantu dalam penyidikan. Namun, meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyidikan, implementasi aplikasi ini masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya pemahaman personil penyidik dan masalah teknis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kinerja Aplikasi Eksus Smart dalam mendukung kinerja penyidik Mabes Polri dalam penanganan tindak pidana, menganalisis hambatan utama pemahaman masyarakat terhadap aplikasi Eksus Smart dalam penanganan tindak pidana, dan menganalisis strategi komunikasi untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat aplikasi Eksus Smart dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas penanganan tindak pidana.Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: teori DOI, TAM, dan teori pelayanan publik, dan beberapa konsep yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggambarkan status fenomena yang dikategorikan untuk memberikan gambaran dalam memperoleh kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Eksus Smart memiliki fitur- fitur inovatif yang penting dalam penanganan tindak pidana oleh Polri. Namun, kendala inklusivitas, kurangnya akses publik, serta masalah komunikasi internal dan eksternal mempengaruhi adopsi dan efektivitas aplikasi. Solusi yang disarankan termasuk peningkatan survei pengguna, dokumentasi yang lebih rinci, dan peningkatan fitur untuk meningkatkan aksesibilitas. Penekanan pada inklusivitas, partisipasi publik, dan keamanan pesan menjadi fokus penting, sementara pengembangan fitur dan pengawasan norma juga diperlukan. Langkah-langkah holistik seperti meningkatkan transparansi, memberikan pelatihan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan aplikasi diharapkan dapat mengatasi hambatan implementasi. Strategi komunikasi yang lebih luas, termasuk optimalisasi fitur inovatif, pengembangan fitur baru untuk akses publik, serta perbaruan sistem secara berkala, juga direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan aplikasi ini.

---

This thesis explores the Indonesian National Police (Polri) as a law enforcement institution facing various complex challenges in handling criminal acts, including constraints in evidence collection, increased transparency, and investigator performance evaluation. To address these challenges, Polri has adopted the " Eksus Smart " application as an investigative tool. However, despite the significant potential to enhance investigative effectiveness and efficiency, the implementation of this application still encounters obstacles, such as the lack of understanding among investigative personnel and technical issues. Therefore, this research aims to analyze the performance implementation of the Eksus Smart Application in supporting the performance of the Polri Central Investigation Unit in handling criminal acts, analyze the main barriers hindering public awareness and understanding of the Eksus Smart application in handling criminal acts, and analyze communication strategies to introduce and educate the public about the benefits of the Eksus Smart application in promoting transparency and accountability in handling criminal acts.

The theories utilized in this research include DOI theory, TAM, Analysis of public service standards theory, and several relevant concepts. The research method employed is qualitative, descriptive in nature, categorizing phenomena to provide an overview in drawing conclusions.

The findings indicate that the Eksus Smart application fitures crucial innovations in handling criminal acts by Polri. However, inclusivity constraints, limited public access, and internal and external communication issues impact the adoption and effectiveness of the application. Recommended solutions include enhancing user surveys, detailed documentation, and fiture improvements to enhance accessibility. Emphasizing inclusivity, public participation, and message security becomes a vital focus, while fiture development and norm supervision are also necessary. Holistic steps such as increasing transparency, providing training, and actively engaging the public in application development are expected to overcome implementation barriers. Broader communication strategies, including optimizing innovative fitures, developing new fitures for public access, and regular system updates, are also recommended to enhance the effectiveness and acceptance of this application."

"Masalah utama yang dihadapi adalah identifikasi pelanggaran etika yang sulit, tantangan dalam menangani pelanggaran yang berkembang, serta keterbatasan sarana, prasarana, prosedur, dan mekanisme penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang ada dan merumuskan langkah-langkah ideal untuk meningkatkan proses tersebut.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci dari internal dittipidsiber, studi dokumen, dan observasi lapangan. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data, termasuk triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penegakan hukum kasus cyber crime di media sosial dalam pelanggaran etika siber oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri dimulai dengan pemantauan aktivitas di media sosial dan menerima laporan dari masyarakat. Setelah verifikasi laporan, penyelidikan awal dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan. Penyelidikan ini melibatkan analisis digital dan forensik untuk menemukan bukti relevan dan mengidentifikasi pelaku. Jika bukti cukup kuat, penyidikan lebih mendalam akan dilakukan, termasuk memanggil saksi dan pelaku untuk dimintai keterangan. Proses ini melibatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kominfo dan penyedia layanan internet. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara disusun dan diajukan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Mekanisme ini juga mencakup peningkatan kompetensi penyidik, perbaikan fasilitas dan infrastruktur, serta penyempurnaan prosedur operasional. Upaya ideal dalam penanganan kasus penegakan hukum pelanggaran etika siber di media sosial oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri mencakup beberapa langkah penting. Pertama, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan untuk menghadapi berbagai ancaman siber. Kedua, pengembangan dan penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas siber dengan lebih cepat dan akurat. Ketiga, penyempurnaan prosedur operasional standar untuk memastikan setiap tahap penanganan kasus dilakukan dengan tepat dan sesuai regulasi. Keempat, peningkatan kerja sama dengan instansi lain serta masyarakat untuk membangun ekosistem yang mendukung penegakan hukum di ranah siber.

---

The main problems faced are difficult identification of ethical violations, challenges in dealing with growing violations, and limited facilities, infrastructure, procedures, and law enforcement mechanisms. This research aims to analyze the existing law enforcement mechanism and formulate ideal steps to improve the process. This research used a descriptive qualitative research method with a case study approach. Data were collected through interviews with key informants from the internal DTI, document studies, and field observations. Triangulation techniques were used to ensure data validity, including triangulation of sources, techniques, and time. The results showed that the law enforcement mechanism of cyber crime cases on social media in violation of cyber ethics by Dittipidsiber Bareskrim Polri begins with monitoring activities on social media and receiving reports from the public. After verification of the report, an initial investigation is conducted to collect the necessary evidence. This investigation involves digital analysis and forensics to find relevant evidence and identify the perpetrator. If the evidence is strong enough, a more in-depth investigation is conducted, including summoning witnesses and perpetrators for questioning. This process involves coordination with relevant agencies such as Kominfo and internet service providers. Once the investigation is complete, a case file is compiled and submitted to the prosecutor's office for further legal proceedings. This mechanism also includes improving the competence of investigators, improving facilities and infrastructure, and improving operational procedures. The ideal effort in handling cases of law enforcement of cyber ethics violations on social media by Dittipidsiber Bareskrim Polri includes several important steps. First, increasing the competence of human resources through continuous training to deal with various cyber threats. Second, the development and use of advanced technology to detect and analyze cyber activities more quickly and accurately. Third, improving standard operating procedures to ensure that every stage of case handling is carried out appropriately and according to regulations. Fourth, increasing cooperation with other agencies and the community to build an ecosystem that supports law enforcement in the cyber domain."

"Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memunculkan satu media komunikasi baru yang disebut dengan media sosial. Kepolisian Republik Indonesia membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk menangani masalah kejahatan siber di media sosial dan melakukan pemberdayaan media sosial dalam konteks pemolisian masyarakat. Penelitian ini melihat bagaimana pemberdayaan media sosial yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Selain itu penelitian ini juga melihat dampak pemberdayaan media sosial tersebut terhadap masyarakat serta menemukan faktor penyebab tidak maksimalnya implementasi pemberdayaan media sosial dan juga menemukan solusi untuk meningkatkan pemberdayaan tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, juga melakukan studi literatur. Konsep yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep community policing, effective policing, dan dampak pemberdayaan media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan media sosial oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dilakukan untuk memberikan informasi pada masyarakat, melakukan deteksi dini pelaku kejahatan, membangun relasi dengan masyarakat, dan melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap perilaku masyarakat di media sosial. Dampak tidak maksimalnya pemberdayaan media sosial adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian, media sosial tidak menjadi alat yang efektif dalam melakukan investigasi dan penyelidikan kasus, media sosial tidak mampu menjadi sarana penyampaian keberhasilan polisi sehingga tidak dapat meningkatkan performa kerja anggota, dan upaya pencegahan kejahatan tidak terlaksana dengan baik.

---

The development of information technology is so rapidly raises a new communication media called social media. Indonesia National Police established the Cyber Crime Investigation Center to deal with cybercrime in social media and empower social media in the community policing context. This study looks at how social media empowerment conducted by Cyber Crime Investigation Center. In addition, this study also looked at the impact of social media empowerment to the community and find the cause of unsuccessful implementation of social media empowerment and also find solutions to improve the empowerment. This research used qualitative approach and data collection techniques use interview, observation, also conducting literature study. The concept used in this research is community policing, effective policing, and the impact of social media empowerment. The results of this study indicate that social media empowerment by Cyber Crime Investigation Center aims to give information to society, early detection of criminal offenders, to build relation with society, and to do supervision and control in social media. The ineffectual impact of social media empowerment is public distrust of the police, social media is not an effective tool in investigating cases, social media can not be a medium to deliver the success story of the police works, and crime prevention in social media are not well implemented."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis Penanganan Tindak PidanaPerdagangan Orang Oleh Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri. Penelitian inidilakukan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif yang bersumber dari dataprimer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi dan telaahan dokumen.Hasil penelitian menunjukkan saat ini tindak pidana perdagangan orang TPPO telahberkembang menjadi suatu kejahatan kemanusiaan lintas batas negara yangterorganisasi transnational organized crime , sehingga memerlukan kerjasama darinegara-negara di dunia. Keadaan geografis, ekonomi dan sosilogis menjadikanIndonesia berpotensi sebagai negara pencarian korban maupun tujuan TPPO.Keadaan sebagian penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah dan miskinmerupakan penyebab utama penduduk nekat menjadi pekerja migram di luar daerahtinggal ataupun diluar negeri, meskipun dengan cara yang illegal. Kerentanan inidimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang dan calo. Karenanya moduskejahatan perdagangan orang dengan merekrut dan mengirim pekerja migran illegalpaling sering terjadi di Indonesia. Dittipidum Polri selama ini telah melakukanberbagai upaya untuk memberantas TPPO baik melalui upaya preemtif, preventifmaupun represif. Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi penyidik Polri antara lainadalah: 1 lokasi kejahatan yang berbeda-beda meliputi dalam dan luar negeri; 2 keterbatasan kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan di luar negerisehingga mendapat tantangan dari pihak yang berwenang dan pihak pendukungkejahatan di negara terkait; 3 Keterangan calo yang berbelit-belit tentang pelakuutama, atau bahkan calo tidak kenal sama sekali; 4 korban yang tidak mau bersaksikarena takut atau berada dibawah tekanan baik sosial, ekonomi maupun psikologis.Kendala tersebut menghambat penyidik untuk mendapatkan bukti sehingga kesulitanuntuk menjerat pelaku dan pihak terkait dengan UU TPPO. Karenanya sebagianpenyidik menggunakan KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan TKI diLuar Negeri, dan tidak dapat mengungkap dan memberantas TPPO secarakomprehensif dan tuntas. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dittipidum BareskrimPolri di masa mendatang antara lain adalah dengan cara: 1 meningkatkan saranapendukung, pengetahuan, dan kapasitas penyidik dengan cara berpastisipasi padaberbagai workshop dan pelatihan; 2 terus mendorong penegak hukum melakukankoordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi di dalam negeri, dan juga terusmeningkatkan kerjasama antar negara dan dengan organisasi internasional sepertiAATIP.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research on the analysis of Crime Handling ofTrafficking in Persons by Dittipidum Bareskrim Polri Investigators This research isdone by descriptive qualitative analysis method that comes from primary andsecondary data through interview technique, observation and document review. Theresults show that the current crime of trafficking in persons TPPO has evolved intoan organized transnational organized crime, thus requiring cooperation fromcountries in the world. Geographic, economic and socio political conditions makeIndonesia a potential as a search for victims and the destination of TPPO. Thecondition of some poor and poorly educated Indonesians is the main cause of thereckless population to become migrant workers outside of residence or abroad, albeitin an illegal manner. This vulnerability is used by traffickers and brokers. Hence thecrime mode of trafficking in persons by recruiting and sending illegal migrantworkers is most common in Indonesia. Dittipidum Polri has been doing variousefforts to eradicate TPPO either through preemptive, preventive or repressive efforts.In practice, the obstacles faced by Police investigators include 1 different crimelocations within and outside the country 2 the limitations of the investigator 39 sauthority to conduct an overseas examination so as to be challenged by theauthorities and the crime supporting parties in the country concerned 3 Theintricately scaled up scalper 39 s notes about the main perpetrator, or even the brokersdo not know the main prepertrators at all 4 victims who do not want to testify forfear or are under social, economic and psychological pressure. These obstaclesprevent the investigators from obtaining evidence so that it is difficult to trap theperpetrators and parties related under TPPO Law. Therefore, some investigators usethe Criminal Code, Child Protection Law and Protection Act for Overseas Workers,and can not disclose and combat TPPO comprehensively and thoroughly. Efforts thatcan be undertaken by the Dittipidum Baerskrim Polri in the future are among others 1 increasing the supporting facilities, knowledge, and investigator capacity byparticipating in various workshops and trainings 2 continue to encourage lawenforcement to coordinate and cooperate with various agencies in the country, andalso to improve cooperation between countries and with international organizationssuch as AATIP"

"Penelitian ini membahas tentang mekanisme Badan Reserse Kriminal KepolisianRepublik Indonesia Bareskrim Polri dalam penanganan korban tindak pidana,yang menggunakan studi kasus penanganan para korban tindak pidana penipuaninvestasi Dream for Freedom D4F . Penelitian mendeskripsikan bagaimanaBareskrim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yaitu melakukanpenegakan terhadap pelaku tindak pidana tetapi juga mengurusi korban dari tindakpidana tersebut. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korbankejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, makadasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori yaituteori utilitas, teori tanggung jawab, dan teori ganti kerugian. Secara teoretis, bentukperlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara,bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contohuntuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentukmateri/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihanmental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderia kerugian secaramateriil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Bentukperlindungan diberikan melalui pemberian restitusi, konseling, pelayanan/bantuanmedis, bantuan hukum, dan pemberian informasi. Dalam upaya penanganan korbantindak pidana, kepolisian, yang dalam hal ini adalah Bareskrim Polri, membukaPosko Pengaduan. Sejauh ini, Bareskrim Polri hanya bisa sesuai dengankewenangan Polri. Padahal, yang diharapkan oleh korban lebih dari sekadarinformasi tentang perkaranya. Oleh karenanya penelitian ini menjadi awal untukpembenahan administrasi kepolisian tentang penanganan korban tindak pidana.

---

This study discusses the mechanism of Criminal Investigation Police PoliceCriminal Investigation Police in the handling of victims criminal offense, whichuses case studies of the handling of victims of theinvestment fraud crime Dreamfor Freedom D4F . The study describes how Bareskrim not only acts as a lawenforcement that enforces the perpetrators of criminal acts but also takes care of thevictims of the crime. With reference to the application of the protection of the rightsof victims of crime as a result of violation of the human rights concerned, the basisof the protection of victims of crime can be seen from several theories of utilitytheory, theory of responsibility, and compensation theory. Theoretically, the formof protection against crime victims can be given in various ways, depending on thesuffering loss suffered by the victim. For example, for mental psychologicallosses, surely the form of compensation in the form of material money is notsufficient if not accompanied by mental recovery efforts of the victim. Conversely,if the victim only experience material loss, the service of a psychic nature seem tooexcessive. Forms of protection are provided through the provision of restitution,counseling, medical services assistance, legal assistance, and informationprovision. In the effort to handle victims of criminal acts, the police, in this case thePolice Bareskrim, opened a Complaint Post. So far, Criminal Investigation Policecan only be in accordance with the authority of the Police.. Therefore, this researchbecomes the beginning for revamping the police administration about the handlingof victims of crime."

"Penyebaran virus COVID-19 juga berdampak pada adanya perubahan pola dalam terorisme. Terorisme manfaatkan gangguan, ketidakpastian, dan kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 untuk menyebarkan ketakutan, kebencian dan perpecahan, sertameradikalisasi dan merekrut pengikut baru. Dengan melihat pada berbagai persoalan pergeseran pola interaksi masyarakat dari masapra COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19 saatini, timbul pertanyaan penting terkait apakah strategi penanggulangan terorisme dengan model lama masih bisa relevan dipertahankan atau diperlukan adanya perubahan – perubahan signifikan di dalamnya. Dengan melakukan kajian terkait strategi penanggulangan terorisme, penilaian dan evaluasi kinerja, dan kejahatan terorisme, serta analisis dengan teoriperan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi strategi penanggulangan terorisme secara konvensional di masa pandemi COVID-19. Hasilpenelitianinimenyimpulkanbahwabahwa relevansi strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan secara konvensional oleh pemerintah Indonesia pada masa dahulu untuk diterapkan pada pandemi COVID-19 ini dianggap sudah cukup baik, namun masih membutuhkan beberapa perbaikan. Hingga, pada akhirnya, peneliti merumuskan formasi ideal dalam penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19.

---

The spread of the COVID-19 virus also has an impact on changing patterns of terrorism. Terrorists take advantage of the disruption, uncertainty and economic hardship caused by COVID-19 to spread fear, hatred and division, and radicalize and recruit new followers. By looking at the various problems of shifting patterns of community interaction from the pre-COVID-19 period and during the current COVID-19 pandemic, an important question arises regarding whether the old-style counterterrorism strategy can still be maintained or significant changes are needed in it. By conducting studies related to counterterrorism strategies, performance assessment and evaluation, and terrorism crimes, as well as analysis with role theory, this study aims to explain the relevance of conventional counter-terrorism strategies during the COVID-19 pandemic. The results of this study conclude that the relevance of the counterterrorism strategy carried out conventionally by the Indonesian government in the past to be applied to the COVID-19 pandemic is considered good enough, but still needs some improvement. In the end, researchers formulated an ideal formation in countering terrorism during the COVID-19 pandemic."