Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis perpindahan ibukota Soviet Rusia dari Petrograd ke Moskow yang dilakukan pada tahun 1918 di bawah pemerintahan Vladimir Lenin. Petrograd yang sebelumnya merupakan ibukota Kekaisaran Rusia selama lebih dari 200 tahun, memiliki histori penting sebagai tempat lahirnya revolusi. Relokasi pemerintah Soviet Rusia terjadi dalam suasana yang sangat dirahasiakan dan pada awalnya bersifat sementara. Pemindahan ini disebabkan oleh beberapa hal mendesak, baik keadaan internal maupun eksternal negara pada masa akhir Perang Dunia I dan Revolusi Rusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami rangkaian konflik yang terjadi di Rusia pada awal abad ke-20, alasan yang mendorong pemindahan ibukota, protokol pemindahan berupa proses terjadinya perpindahan pusat pemerintahan tersebut dan masa-masa awal pemerintahan di ibukota baru Soviet Rusia. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Nation-building and State-building Theory. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rezim Bolshevik berusaha menunda serangan Jerman ke ibukota Petrograd untuk menjaga kedaulatan negara Soviet Rusia dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Moskow.

---

This research analyses the move of the capital of Soviet Russia from Petrograd to Moscow which was carried out in 1918 under the government of Vladimir Lenin. Petrograd, which was previously the capital of the Russian Empire for more than 200 years, has an important history as the birthplace of the revolution. The relocation of the Russian Soviet government took place in an atmosphere of great secrecy and was initially temporary. This transfer was caused by several urgent matters, both internal and external conditions in the country at the end of World War I and the Russian Revolution. The aim of this research is to understand the sequence of conflicts that occurred in Russia at the beginning of the 20th century, the reasons that prompted the move of the capital, the transfer protocol in the form of the process of moving the centre of government and the early period of government in the new capital of Soviet Russia. The theory used in this research is Nation-building and State-building Theory. The method used in this research is the historical research method. The results of this research indicate that the Bolshevik Regime tried to delay the German attack on the capital Petrograd to maintain the sovereignty of the Russian Soviet state by moving the centre of government to Moscow."

"Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang kebudayaan Madura dari sudut pandang perempuan. Penelitian ini berfokus pada politik tubuh, dan bagaimana politik tubuh bersinggungan dengan lima hal: perkawinan, perpindahan, tempat, perlawanan, dan memori kolektif. Titik awalnya adalah masa ketika perempuan berada dan terikat dalam tanean, di mana perempuan harus menikah untuk mencapai dua takdir mereka: menjadi istri dan menjadi ibu. Perkawinan menjadi penting dalam tanean untuk menarik laki-laki masuk ke dalam keluarga luas istri, karena kebutuhan laki-laki untuk mengolah lingkungan alam Madura yang kering, dan karenanya penting bagi tanean untuk menjaga surplus laki-laki. Perpindahan adalah masa ketika perempuan tidak mampu mencapai takdirnya dan akhirnya harus bercerai. Tanpa suami dan anak, perempuan mengalami eksklusi sosial - terasing dari lingkungan sosialnya, dan tertutupnya akses atas sumber daya alam, sehingga perempuan harus terusir dari lingkungannya. Tempat adalah lokus di mana perempuan membangun kembali kehidupan mereka yang berantakan dan mengalami deformasi besar-besaran. Disokong oleh kemandirian ekonomi, di tempat baru ini lah perempuan membangun kembali identitasnya, menjadikan tanean sebagai geografi moral, dan mulai bermimpi untuk kembali. Mimpi itu harus direbut dengan perlawanan. Perlawanan adalah usaha perempuan untuk menawar posisi mereka atas tanean sebagai hak kultural mereka. Mereka melawan dengan mengirimkan emas dengan harapan agar mereka tetap dianggap sebagai bagian dari tanean. Memori kolektif adalah ikatan yang mengikat setiap orang dalam tanean. Memori kolektif adalah tujuan yang hendak dicapai, sebab terhapus dari memori kolektif tanean berarti menghapus perempuan dan mimpimimpinya. Penelitian ini menjelaskan bagaimana tanean mengikorporasikan segala hal, mulai dari keanggotaan, sumber daya alam, dan ekonomi; dan untuk menjaga agar tanean mampu terus bertahan, politik tubuh yang berjalin dengan logika kultural Madura menyediakan jawabannya.

---

This research aimed to challenge Madurese culture from the woman's perspective. It focuses on the politics of the body, and how the body politics intersect with five things: marriage, displacement, place, resistance, and collective memory. The entry point was a time when women were bound in tanean, where women have to be married to achieve two of their destiny: being a wife and being a mother. Marriage is important in tanean to attract men into the wife's extended family, because men need to process the natural environment of Madura, and it is important for tanean to maintain a surplus of men. Displacement was a time when women were not able to reach her destiny and finally had divorced. Without husband and children, women experiencing social exclusion - alienated from their social environment and obstruction of access to natural resources, so women should be evicted from the environment. The place is the locus where women rebuild their lives which are falling apart and deformed massively. In favor of economic independence, in this new place woman rebuild her identity, making tanean as moral geography, and began the dream of going back. There?s only one way to capture the dream: fighting back. Resistance is women attempt to negotiate their position of tanean as their cultural rights. They fight by sending gold in hope that they are still regarded as part of the tanean. Collective memory is a social tie that bind everyone in tanean. Collective memory is a goal to be achieved, since being erased from the collective memory of tanean for the women means their loosing hope and dreams. This study describes how tanean incorporated almost everything, ranging from membership, natural resources, and the economy, and to keep the tanean alive, body politics which intertwined with the cultural logic of Madura can provide the answer."

"perpindahan (mover) terjadi karena adanya keputusan seseorang untuk berpindah sebagai akibat adanya dorongan untuk melakukan penyesuaian rumah, atau penyesuaian pemenuhan tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sesuai dengan keterjangkauan secara ekonomi, "

"Latar Belakang. Hernia Nukleus Pulposus (HNP) merupakan suatu kondisi terjadinya penonjolan nukleus pulposus melalui annulus fibrosus pada diskus intervertebralis yang menekan ke arah kanalis spinalis. Minimal invasive surgery merupakan salah satu penatalaksanaan HNP dengan intervensi minimal. Dalam banyak kasus HNP, kebocoran nukleus pulposus dapat bermigrasi ke luar dari diskus intervertebralis, dan adhesi tersebut sering menyebabkan kesulitan dalam tatalaksana HNP. Indeks Disabilitas Oswestry (IDO) adalah salah satu luaran klinis untuk mengevaluasi keberhasilan penanganan nyeri punggung bawah. Penelitian ini dilakukan untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi luaran klinis IDO pada pasien hernia nukleus pulposus pasca tindakan Microendoscopic Discectomy (MED).Metode. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan metode kohort pada 102 pasien, dengan menganalisis faktor usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, konsumsi rokok, konsumsi alkohol, onset nyeri, gejala nyeri radikuler, skor VAS, skor IDO, defisit neurologis, durasi dan tatalaksana konservatif, zona herniasi, derajat herniasi, lama operasi, lama perawatan, rekurensi nyeri, komplikasi dan durasi penyembuhan pascaoperasi.Hasil. Tidak semua faktor memiliki pengaruh terhadap luaran klinis IDO pada pasien HNP pasca tindakan MED berdasarkan hasil analisis statistik. Dari uji regresi linier didapatkan rumus perubahan skor IDO pasca 12 bulan operasi = 21.967 + -1.54*(VAS preoperasi) + 0.697*(IDO preoperasi) + -0.104*(usia) + 0.794*(derajat herniasi). Berdasarkan variabel derajat herniasi (1 = protrusi, 2 = ekstrusi, 3 = sekuestrasi). Uji analisis kesintasan rekurensi nyeri pada penelitian ini tidak bermakna secara statistik. Namun, rekurensi nyeri yang terjadi sebagian besar didapatkan pada kelompok protrusi dan ekstrusi, dengan IMT lebih dari 25, dan VAS preoperasi ≥ 5.Kesimpulan. Faktor yang memengaruhi luaran klinis IDO pada pasien HNP pasca tindakan MED adalah skor IDO preoperasi, VAS preoperasi, onset nyeri, IMT, usia, riwayat olahraga, derajat herniasi dan rekurensi nyeri. Hanya empat dari faktor tersebut yang dapat digunakan untuk memprediksi luaran IDO, yaitu VAS preoperasi, IDO preoperasi, usia dan derajat herniasi.

---

Background. Herniated Nucleus Pulposus (HNP) is a condition of protrusion of the nucleus pulposus through the annulus fibrosus in the intervertebral disc that presses towards the spinal canal. Minimal invasive surgery is one of the management of HNP with minimal intervention. In many cases of HNP, leakage of the nucleus pulposus can migrate out of the intervertebral disc, and the adhesion often causes difficulties in the management of HNP. The Oswestry Disability Index (ODI) is a clinical outcome for evaluating the success of treating low back pain. This study was conducted to assess the factors that influence ODI clinical outcomes in patients with nucleus pulposus herniation after MED.

Methods. This study was an observational analytic cohort method in 102 patients. By analyzing the factors of age, sex, body mass index, cigarette consumption, alcohol consumption, pain onset, radicular pain, VAS pain score, ODI score, neurological deficit, duration and conservative management, herniation zone, herniation grading, length of operation, duration of treatment, recurrence of pain, complications and duration of postoperative healing.

Results. Some factors influence ODI outcome in the sample as resulted by statistical analysis. From linear regression calculation, ODI 12-months postoperative formula = 21.967 + -1.54*(VAS preoperative) + 0.697*(ODI pre-operative) + -0.104*(age) + 0.794*(grading herniation). There was no statistical significance found in the survival analysis of pain recurrence. However, the pain recurrence happened mostly in patients with protrusion and extrusion grade, with BMI more than 25, and preoperation VAS ≥5.

Conclusion. Factors influencing clinical outcomes by ODI in patients with nucleus pulposus herniation after MED were preoperative ODI, preoperative VAS, pain onset, BMI, age, sport history, herniation grading, and pain recurrence. Only four of them are able to predict postoperative ODI, they are preoperative ODI, preoperative VAS, age, and herniation grading."

"Tesis ini membahas tentang kewajiban pemerintah untuk menerapkan Standarisasi Tanda Waktu Nasional kepada Lembaga Negara maupun Badan usaha sebagai bagian dari kedaulatan bangsa Indonesia. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada penelitian ini ditemukan bahwa belum ada peraturan khusus terkait dengan Standarisasi tanda Waktu Nasional sehingga mengakibatkan negara dalam menjaga kedaulatan bangsa tidak berjalan dengan baik. Tanda waktu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kedaulatan bangsa ini juga mempengaruhi pembangunan perekonomian bangsa Indonesia yang mana dalam penerapannya membantu seluruh kegiatan usaha maupun kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan tepat dan efisien berdasarkan waktu yang akurat. Badan meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) selaku penjaga tanda waktu indonesia harus didukung oleh berbagai lembaga negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika(Kemkominfo), Badan Standar Nasional (BSN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam menerapkan Standarisasi Tanda Waktu Nasional. sehingga perlu ada peraturan khusus dalam menerapkan Standarisasi Tanda Waktu Nasional.

---

This thesis discusses the government's obligation to apply the National Time Sign Standardization to State Institutions and Business Entities as part of the sovereignty of the Indonesian nation. This thesis uses a normative juridical research method using research materials in the form of library materials and related laws and regulations. In this study, it was found that there were no special regulations related to the Standardization of National Time Signs, which resulted in the state in maintaining the sovereignty of the nation that did not work well. Time sign is an inseparable part of the sovereignty of the nation, it also affects the economic development of the Indonesian nation which in its application helps all business activities and government activities to run accurately and efficiently based on accurate time. The Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG) as the keeper of Indonesian time sign must be supported by various state institutions such as the Ministry of Communication and Information (Kemkominfo), the National Standards Agency (BSN) and the Investment Coordinating Board (BKPM) in implementing the National Time Sign Standardization. so there needs to be special regulations in implementing the National Time Sign Standardization."

"Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pembagianpembagian wilayah laut dan penggunaanya bagi masyarakat internasional, seperti halnya laut lepas yang telah dinyatakan sebagai wilayah laut yang tidak boleh berada dikedaulatan negara manapun termasuk digunakan untuk keperluan pribadi negara, seperti halnya Cina yang membangun Pangkalan Militernya di wilayah Laut Cina Selatan yang merupakan laut lepas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (Library Reasearch) yang berupa Perundang-undangan , buku-buku, serta jurnal maupun internet yang berkaitan dangan pokok permasalahan dalam peneilitian ini, serta menggunakan analisis data kualitatif. Cina menggunakan klaim historisnya yang dikenal dengan “Nine Dash Line”,dengan klaim ini Cina mengakui bahwa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari yurisdiksinya dan Cina memiliki kehendak untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut, untuk itu Cina melakukan pembangunan Pangkalan Militernya di Laut China Selatan tepatnya di Mischief Reef yang merupakan bagian dari Laut lepas bahkan hanya berjarak 250 mil dari Filipina dan jarak yang dimiliki dengan negara Cina cukuplah jauh, berdasarkan UNCLOS 1982 bahwa tindakan yang dilakukan oleh Cina tersebut telah bertentangan dengan UNCLOS 1982."

"Kerjasama antara negara baik dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral sangat dibutuhkan oleh suatu negara, dimana suatu negara tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN (Asosiation South East Asia Nation) yang mayoritas ruang lingkupnya dibidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Organisasi ASEAN tidak bergerak di bidang pertahanan keamanan apalagi di bidang pakta pertahanan, pertahanan keamanan merupakan isu yang sensitif karena menyangkut integritas dan kedaulatan suatu negara. Politik Indonesia yang bebas aktif bertujuan untuk menciptakan keamanan di dunia, maka kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara lain dalam bentuk kerjasama bilateral yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Krisis moneter yang melanda Indonesia semenjak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 membuat Indonesia harus berjuang menggerakkan roda perekonomian bangsa yang berakibat langsung pada penghidupan masyarakat di segala strata atau tingkatan, implikasi dari krisis ekonomi ini merupakan pengaruh dari globalisasi dunia, dimana manajemen ekonomi makro Indonesia kurang begitu kokoh ditambah dan kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang sehingga banyak timbul KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ) yang melanda ditingkat lembaga instansi pemerintah dan non pemerintah. Beberapa kasus pelanggaran Bank yang dilakukan oleh para koruptor BLBI yang membawa uang Indonesia ke negara Singapura. Bertolak dari banyaknya para koruptor dan dana yang berasal dari Indonesia yang melarikan diri ke Singapura membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai inisiatif untuk mengembalikan dana dan menghukum para koruptor yang ada di negara Singapura. Indonesia selama ini belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara Singapura maka kepentingan Indonesia di perjanjian ekstradisi sedangkan kepentingan negara Singapura di DCA (Defence Cooperation Agreement) dimana Singapura tidak mempunyai lahan latihan karena terbatasnya kondisi geografi Singapura, sehingga kerjasama pertahanan ini sangat diperlukan oleh SAF (Singapore Armed Forces) sekaligus untuk menguji alutsistanya yang jauh lebih mutakhir dan modern dari Indonesia. Perjanjian Pertahanan antara Indonesia dan Singapura telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring Bali namun setelah itu banyak menuai pro dan kontra terhadap perjanjian pertahanan antara Indonesia dan Singapura karena dalam perjanjian tersebut jangka waktunya 25 tahun, wilayah latihan yang meliputi Alpha1, Alpha 2 dan Bravo cukup luas serta keterlibatan pihak ketiga yang dilibatkan oleh Singapura. Penolakan perjanjian DCA ini dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, pengamat militer serta dari Komisi I DPRRI dengan alasan perjanjian ini merugikan Indonesia dengan beberapa alasan diantaranya terkoreksinya kedaulatan Indonesia, berpengaruh pada mata pencarian masyarakat Provinsi Kepulauan Riau serta kerusakan alam disekitar Kepulauan Anambas dan Natuna. Penolakan DCA sangat tepat karena tidak ada keuntungan yang begitu besar yang diperoleh Indonesia sedangkan kerugiannya cukup banyak seperti dijelaskan diatas, walaupun melalui perjanjian pertahanan ini bisa meningkatkan profesionalisme TNI dan alih tekhnologi. Diharapkan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura tidak dalam kontek DCA tetapi kerjasama pertahanan antara masing-masing Angkatan Bersenjata yang selama ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1970-an yang daerah latihannya tidak luas serta peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap dengan tujuan untuk menjaga seluruh kedaulatan Indonesia serta dengan ditolaknya perjanjian pertahanan RI-Singapura akan memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia karena kedaulatan tetap terjaga tanpa di masuki oleh negara lain.

---

A country needs cooperation in bilateral, regional or multilateral because it is very difficult for one country to exist without interaction with other countries in economy, politics, socio-culter, security and defence matters. Indonesia as one of the founding members of ASEAN (Association of South Asia Nations) whose scope of cooperation involves economic, political, and socio-culter affairs realize this. ASEAN itself is not a defence pact as it is a sensitive issue for the integrity and sovereignty of member countries. Indonesia?s politics which is free and active aims at creating security in the world. This drives Indonesia to have defence cooperation with other countries in a mutually beneficial bilateral agreement. The 1997-2001 Monetary Crises forced Indonesia to drive its economy and brought direct impact to the livelihood of Indonesians in all walks of life. The crises it self was the effect of globalization. At that time Indonesian?s macro economy was not so strong and made worse due to lack of institusional control. As a result, corruption, collusion, nepotism (popularly abbreviated as KKN) widely happened in government and non-government institutions. One of the big cases was BLBI (Liquidity Assistance of Bank of Indonesia). In this case many corruptors brought the funds to Singapore. Recognizing the fact that many corruptors and theirs funds went to Singapore, President Susilo Bambang Yudhoyono decided to regain the funds and bring the corruptors in Singapore to Indonesian court. Indonesia did not have extradition agreement with Singapore before. The initiative will be possible if Indonesia and Singapore have signed an agreement. For Singapore, the agreement should be in the contex of DCA (Defence Cooperation Agreement) in which Singapore with its limited lands needs areas in Indonesia to test their more modern and sophisticated weaponries. The Defence Agreement was signed on 27 April 2007 in Tampak Siring, Bali with pro and contra about it. Those who disagree argue that the length of cooperation which is 25 years is too long. Besides that the practice zones, Alpha 1, Apha 2 , Bravo are large and enable Singapore to invite third parties in their exercises. Rejection comes not only from commission 1 of Indonesian Parliament but also from many elements of society, academicians and military observers. They argue that this agreement has affected Indonesian sovereignty and income of people in Riau islands, let alone the natural damage around Anambas and Natuna islands. This thesis supports the rejections and argues that Indonesia does not get much out of it compared to the loss as mentioned above although the agreement can improve Indonesian Armed Forces (TNI) professionalism and technology transfer. The agreement should be in the context of defence cooperation and not in the context of DCA. This has been done since 1970s with limited areas of combat practice. The dismissal of this agreement can be seen as a way to strength Indonesian national resilience as the sovereignty can be kept intact without the interference of another country while gradually increasing the defence budget to protect all Indonesian territory and sovereignty."

"Sebagai sistem pertanian kearifan lokal Bali, kedaulatan pangan Subak terancam dalam menjaga keberlanjutan pangan di wilayah Bali. Hal ini disebabkan karena para petani tidak lagi sepenuhnya menjalankan prinsip Tri Hita Karana dalam kegiatan usaha taninya dan beralih pada sistem pertanian Revolusi Hijau. Kabupaten Tabanan yang memiliki prestasi ketahanan pangan terbaik di Indonesia juga ikut terancam, karena Subak sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan pangannya sudah tidak seberdaya dulu. Maka dari itu, penilitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh apa Revolusi Hijau telah mendegradasi kedaulatan pangan Subak yang menerapkan nilai-nilai Tri Hita Karana sehingga, dapat mengetahui akar permasalahan dan solusi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan pangan. Tesis ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan metode Life History untuk memahami berbagai perubahan yang terjadi di Subak secara mendalam. Pengumpulan data menggunakan observasi, literatur dan melakukan wawancara secara langsung kepada tiga Subak di kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sistem pertanian berbasis manusia menjadi modal dan teknologi. Hasil dari pergeseran tersebut merubah beberapa aspek dalam Subak antara lain; sarana produksi yang mengandalkan input eksternal, sistem gotong royong yang tergantikan dengan upah, kesejahteraan petani yang memburuk, konsep pertanian yang menjadi tidak berkelanjutan, tradisi ritual yang mulai ditinggalkan dan perilaku petani yang individual membuat lemahnya posisi dan keberdayaan organisasi Subak. Tesis ini membuahkan temuan, bahwa Revolusi Hijau tidak secara langsung mempengaruhi kedaulatan pangan Subak, melainkan para petani yang terpengaruh oleh perubahan yang dibawa Revolusi Hijau menjadikan Subak menjadi tidak berdaulat. Kedaulatan pangan dapat tercapai dengan penerapan budaya yang kuat, salah satunya adalah menjalankan nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai instrumen kedaulatan pangan berbasis budaya.

---

As a Balinese local wisdom agricultural system, Subak's food sovereignty is threatened in maintaining food sustainability in the Bali region. This is because the farmers no longer fully implement the principle Tri Hita Karana in farming activities and switch to the Green Revolution agricultural system. Tabanan Regency, which has the best food security achievements in Indonesia, is also under threat, because Subak, as the front line guard for food sovereignty, is no longer as empowered as before. Therefore, this research aims to find out to what extent the Green Revolution has degraded the food sovereignty of Subak which applies the values of Tri Hita Karana hence, can find out the root of the problem and solutions that can be done to maintain food sovereignty. This thesis uses a qualitative research design and methods Life History to understand the various changes that occurred in Subak in depth. Data collection used observation, literature and direct interviews with three subaks in Tabanan district. The results showed that there was a shift in orientation from human-based agricultural systems to capital and technology. The results of this shift changed several aspects of Subak, including; production facilities that rely on external inputs, mutual assistance systems that are replaced by wages, deteriorating farmer welfare, agricultural concepts that are becoming unsustainable, ritual traditions that are starting to be abandoned and individual farmer behavior weaken the position and organizational empowerment of Subak. This thesis led to the finding that the Green Revolution did not directly affect Subak's food sovereignty, but farmers who were affected by the changes brought about by the Green Revolution made Subak non-sovereign. Food sovereignty can be achieved through the implementation of a strong culture, one of which is by upholding the values of Tri Hita Karana as a culturally-based instrument for food sovereignty."

"ABSTRAKMasalah pokok yang ingin dibahas dalam disertasi ini adalah mengenai gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah demokrasi setelah kemerdekaan itu sendiri, oleh para ahli sering dibagi ke dalam tiga kurun zaman, yaitu masa Demokrasi Liberal (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Demokrasi Pancasila (1967-sekarang). DaIam ketiga periode ini, Indonesia telah memiliki 3 naskah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 (Konstitusi RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950).Sehubungan dengan itu, menarik unluk dikaji bagaimana perkembangan kedaulatan rakyat itu di Indonesia, baik yang tercermin dalam rumusan ketiga konstitusi itu maupun yang tercermin dalam praktek selama tiga masa demokrasi itu. Perkembangan ini penting ditelusuri, mengingat tema kedaulatan rakyat merupakan topik yang tidak pernah berhenti dibicarakan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak jauh sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Apalagi gagasan kedaulatan rakyat itu sering diidentikkan dengan demokrasi yang di zaman moderen sekarang cenderung tidak lagi hanya dilihat sebagai konsep politik. Tema demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat bidang ekonomi) juga tidak kalah menonjol dibandingkan dengan demokrasi politik. Orang semakin lama semakin sadar bahwa jaminan-jaminan akan hak-hak politik saja tidak lagi cukup untuk memperkuat kedudukan rakyat dalam suatu negara, terutama jika dikaitkan dengan kenyataan perkembangan kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang cenderung tidak memihak kepada lapisan masyarakat yang berada dalam struktur papan-bawah. Jaminan demokrasi politik tidak serta merta melahirkan kondisi yang demokratis dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Karena itu, gagasan demokrasi ekonomi juga menjadi semakin aktual untuk dikemhangkan bersamaan dengan gagasan demokrasi politik."