Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengevaluasi dampak program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kinerja Industri Mikro dan Kecil (IMK) selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Program KUR dirancang untuk memberikan akses permodalan dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah, guna mendukung pertumbuhan sektor IMK yang mengalami kendala permodalan selama pandemi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan membandingkan kinerja IMK yang mengakses dan tidak mengakses KUR. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pooled OLS regression. Variabel independen utama adalah akses terhadap KUR, sementara variabel dependen adalah profit IMK. Variabel kontrol yang dimasukkan dalam analisis termasuk jumlah tenaga kerja, usia pengusaha, tingkat pendidikan pengusaha, lama usaha, rata-rata jam kerja, kemitraan, koperasi, dan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2021, pengusaha IMK yang mengakses KUR memiliki rata-rata keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan IMK yang tidak mengakses KUR. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa seluruh variabel kontrol yang digunakan berperan dalam peningkatan rata-rata laba yang didapatkan IMK, kecuali variabel usia pengusaha dan lama usaha. Lalu, di masa pandemi Covid-19, ditemukan bahwa peran penggunaan KUR terhadap rata-rata keuntungan yang didapatkan IMK menurun dibandingkan periode sebelum Covid-19, meskipun tetap positif. Jumlah pengakses KUR di di masa pandemi Covid-19 juga mengalami penurunan sebanyak 51,01%. Hal ini menandakan distrbusi KUR yang masih kurang efektif, di tengah krisis ekonomi.Kemudian, penelitian ini juga menyajikan bukti empiris tentang sektor usaha mana yang terpengaruh positif dan signifikan oleh program KUR. Hal ini dapat membantu pemangku kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi ekonomi pasca-pandemi, serta meningkatkan akses permodalan bagi pelaku IMK.

---

This study evaluates the impact of the People's Business Credit (KUR) program on the performance of Micro and Small Enterprises (MSEs) during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The KUR program is designed to provide capital access with low-interest rates and easier requirements to support the growth of the MSE sector that experienced capital constraints during the pandemic. The data used in this study comes from the 2020 and 2021 Micro and Small Industry Survey (VIMK) conducted by the Central Bureau of Statistics (BPS), comparing the performance of MSEs that accessed KUR and those that did not. The research method used in this study is Pooled OLS regression. The main independent variable is access to KUR, while the dependent variable is MSE profit. Control variables included in the analysis are the number of workers, entrepreneur age, entrepreneur education level, business duration, average working hours, partnerships, cooperatives, and training. The study results indicate that from 2018 to 2021, MSE entrepreneurs who accessed KUR had higher average profits compared to MSEs that did not access KUR. Additionally, the study found that all control variables used played a role in increasing the average profits obtained by MSEs, except for entrepreneur age and business duration variables. During the Covid-19 pandemic, the role of KUR usage on the average profits obtained by MSEs decreased compared to the pre-Covid-19 period, although it remained positive. The number of KUR users during the Covid-19 pandemic also decreased by 51.01%. This indicates that the distribution of KUR is still ineffective amidst the economic crisis. Furthermore, this study provides empirical evidence on which business sectors are positively and significantly affected by the KUR program. This can help policymakers design more inclusive and responsive policies to the post-pandemic economic conditions and improve capital access for MSE actors."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan makroprudensial terkait rasio pembiayaan sektor UMKM terhadap pertumbuhan kredit dan NPL UMKM pada setiap bank. Penelitian ini menggunakan analisis panel data dengan model generalized least square kepada data keuangan 40 bank konvensional terbuka sebagai observasi selama periode 2012 hingga 2021 dengan pertumbuhan kredit dan NPL UMKM adalah sebagai variabel dependen serta kebijakan, karakteristik bank dan faktor-faktor makroekonomi adalah sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berdampak positif kepada pertumbuhan kredit dan NPL UMKM. Temuan-temuan dalam penelitian ini menyarankan kepada OJK dan BI untuk melakukan evaluasi kembali syarat target pemenuhan rasio pembiayaan UMKM.

---

The aim of this research is to identify the impact of macroprudential policy related to the financing ratio for MSME to each bank’s MSME credit growth and NPL. This research used a panel data analysis using the generalized least square model conducted on the financial data of 40 public conventional banks for the observation during the period from 2012 to 2021 with MSME’s credit growth and NPL as the dependent variables and the policy, bank’s characteristics, and macroeconomic factors as independent variables. The results reveals that the policy positively affects MSME’s credit growth and NPL. The findings of this research inquire regulator to re-evaluate the requirement target to achieve minimum financing MSME ratio."

"Pinjam meminjam merupakan sebuah kegiatan yang sudah lama ada dan kerap dilakukan oleh pelbagai entitas, mulai dari individu hingga korporasi besar. Dalam skala yang cukup besar, kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh perbankan. Pemerintah sebagai regulator juga memastikan bahwa rakyat kelas menengah ke bawah mendapatkan akses pinjaman yang sama, yakni melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kendati demikian, terdapat perubahan besar kebijakan KUR di tahun 2023 melalui Permenko 1 tahun 2023 di mana terdapat tiga perbedaan besar, yakni tingkat bunga efektif yang lebih variatif, siklus pinjaman maksimal, dan ketentuan e`ligibilitas lainnya yang menimbulkan tanda tanya apakah KUR masih sesuai dengan mandatnya dengan menggunakan teori Capability Approach milik Amartya Sen. Tujuan penelitian ini adalah melakukan identifikasi kemampuan masyarakat hingga optimalisasi rekomendasi. Penelitian ini menggunakan metode Penjelasan Alternatif dari Charles Sanders Peirce. Hasil penelitian ini adalah kendati telah adanya beberapa perubahan, akan tetapi KUR masih sesuai dengan mandatnya dikarenakan penyesuaian penyesuaian tersebut harus dilakukan dikarenakan pada tahun 2023, keadaan perekonomian sudah dianggap kembali normal dari pandemi COVID-19.

---

Lending and borrowing is a long-standing activity often conducted by various entities, ranging from individuals to large corporations. On a significant scale, this activity is carried out by the banking sector. The government, as a regulator, ensures that the middle to lower-class citizens have equal loan access, namely through the Kredit Usaha Rakyat (KUR). However, there were major policy changes to the KUR in 2023 via Permenko 1 of 2023, where three significant differences are noted: a more varied effective interest rate, a maximum loan cycle, and other eligibility requirements that raise questions about whether KUR still aligns with its mandate through the Capability Approach of Amartya Sen. The aim of this research is to identify the community's capabilities up to the optimization of recommendations. This research uses the Alternative Explanation of Charles Sander Peirce’s method. The results of this study indicate that, despite some changes, KUR remains in line with its mandate. This is because these adjustments had to be made considering that, in 2023, the economic situation is deemed to have returned to normal following the COVID-19 pandemic."

"Pemerintah telah mencanangkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan program KUR, pemerintah telah bekerja sama dengan perbankan dalam program penyaluran KUR untuk mempermudah akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kepada layanan kredit dari perbankan dengan adanya skema dana penjaminan yang disediakan oleh pemerintah melalui perusahaan penjamin.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil di kabupaten Pati, dan untuk mengkaji dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap kesempatan kerja pada usaha mikro dan kecil di kabupaten Pati.Untuk mengetahui dampak dari program KUR dilakukan perhitungan dampak dengan membandingkan antara kelompok aksi dengan kelompok kontrol dan juga dengan uji statistik Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon, yang selanjutnya dijelaskan atau dideskripsikan keberhasilan program KUR tersebut. Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden dengan menggunakan model logit, sehingga akan diperoleh gambaran dan informasi penting serta umpan balik terhadap kebijakan dan implementasi program KUR tersebut.Hasil penelitian menyarankan bahwa Program KUR layak dipertahankan karena keberadaan program bantuan permodalan berupa program KUR tersebut memberikan dampak positif dan masyarakat merasakan manfaatnya dalam membantu masalah permodalan dan meningkatkan pendapatan serta kesempatan kerja., akan tetapi perlu dilakukan evaluasi program dengan beberapa perbaikan sehingga dapat memberikan tambahan modal untuk usaha produktif sebagaimana tujuan diluncurkannya program KUR.

---

The Government has launched KUR (Credit for Businesses) program to stimulate economic growth. In this program, the Government has been working closely with banks to facilitate micro, small and medium enterprises (SME) to access credit from banks with the guarantee fund schemes provided by the government through a guarantor company.

The aim of this study is to examine the impact of the KUR program to micro and small enterprises income and to assess the impact of KUR program to micro and small enterprises employment opportunities in Pati region.

To determine the impact of KUR be calculated by comparing the impact of the action group and the control group with statistical test Wilcoxon signed-rank test, which is further illustrated or described the success of the KUR program. Meanwhile, to measure the respondents' satisfaction with using the logit model, so that would be obtained overview and important information and feedback on the policy and implementation of the KUR program.

The results of the study suggest that the KUR program is worth kept because KUR as capital fund program had a positive impact and the people feel the benefits of this program by helping capital problem and increased income and employment opportunities. However, this program must be evaluated with some improvements so as the objectives of KUR program, it can provide additional capital for productive business."

"Pemerintah membuat kebijakan pembatasan pergerakan selama COVID-19, yang menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa, terutama bagi UMKM. Untuk meningkatkan produktivitas UMKM, diberikan insentif berupa KUR kepada pemilik UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pemberian KUR meningkatkan pengeluaran rumah tangga saat pandemi dan mengetahui faktor heterogenitas rumah tangga. Metode OLS Regression digunakan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian KUR meningkatkan pengeluaran rumah tangga selama COVID-19. Selain itu, jenis kelamin dan pendidikan penerima KUR memengaruhi pengeluaran rumah tangga akibat insentif ini.

---

During the COVID-19 pandemic, government policies restricting movement led to decreased demand for goods and services, especially affecting small and medium-sized enterprises (UMKM). To boost UMKM productivity, the government implemented the Kredit Usaha Rakyat (KUR), an incentive for UMKM owners. This research aimed to analyze whether providing KUR could increase household expenditure during the pandemic and explore heterogeneity factors in households. Using Ordinary Least Squares Regression (OLS Regression), the study found that KUR positively impacted household spending during COVID-19. Additionally, the gender and education level of KUR recipients influenced household expenditure."

"Tesis ini bertujuan melihat pengaruh pemberian kredit usaha kepada rumah tangga terhadap keputusan anak bekerja dan sekolah di provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan data Susenas 2012. Selain itu penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh aset yang diukur dengan indeks aset terhadap terjadinya keputusan anak bekerja dan sekolah. Tesis ini menggunaan model keputusan sequential probit dimana keputusan anak bekerja dan sekolah di asumsikan terjadi dengan mengoptimalkan keputusan yang paling ideal berupa anak sekolah dan tidak bekerja berurutan ke keputusan yang kurang ideal yaitu anak sekolah dan bekerja, anak bekerja dan tidak sekolah dan keputusan paling tidak ideal untuk anak yaitu anak tidak sekolah dan tidak bekerja. Indeks aset pada tesis ini dihitung dengan mengikuti metode yang diperkenalkan oleh Filmer dan Pritchet (2001) yaitu metode Principal Component Analysis (PCA). Tesis ini menemukan bahwa kredit usaha yang diterima rumah tangga tidak selalu berhubungan negatif dengan pekerja anak. Anak - anak yang berada dalam rumah tangga penerima kredit usaha memiliki peluang lebih besar menjadi pekerja anak dibandingkan anak anak dari rumah tangga yang tidak menerima kredit usaha. Tesis ini juga menemukan bahwa keberadaan aset dalam rumah tangga mampu mengurangi kemungkinan rumah tangga memutuskan anak untuk bekerja dan lebih memilih anak untuk tetap bersekolah. Implikasi kebijakan yang diperoleh dari tesis ini adalah kemudahan akses kredit usaha bagi rumah tangga untuk mendorong usaha dalam rumah tangga berpotensi meningkatkan pekerja anak, sehingga diperlukan desain pemberian kredit usaha yang menggabungkan antara pemberian kredit usaha dengan kehadiran anak di sekolah.

---

This thesis examines the influence of giving business credit to households in the decision of sending children to work and school in the province of South Kalimantan using Susenas 2012. In addition, this study also tried to see the effect of the assets as measured by asset index against the decision of sending children to work and school. This thesis uses a probit model of sequential decision-making where the decision of sending children to work and school is assumed happened by optimizing the decision from ideal to less ideal: the children are sent to school; the children are sent to work and school; the children are sent to work but not school; and the least ideal decision: the children are sent only to work. The asset index to this thesis is calculated by following the method introduced by Filmer and Pritchet (2001) the method of Principal Component Analysis (PCA).

This thesis found that business credits received by households are not always negatively related to child labor. The children who are member of the family that received business credits have a greater chance of becoming child laborers than those from one that do not receive it. This thesis also found that the existence of assets within the household are able to reduce the possibility of sending children to work and prefers to send them to school. The policy implications derived from this thesis is that the ease of access to business credits which encourage households to ventured is potentially increasing child labor, thus the necessity of designing a business credit that combines the administration of credit with the children school attendance."

"KUR Pertanian merupakan salah satu inisiatif pemerintah guna mengembangkan sektor pertanian di Indonesia yang bertujuan memperkuat permodalan bagi petani. KUR Sektor Pertanian adalah pembiayaan modal kerja kepada debitur perseorangan, kelompok usaha produktif dan layak serta belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3% khusus untuk penyaluran KUR di sektor pertanian yang dapat digunakan untuk modal usaha, operasional, penyediaan alsintan. Melalui KUR ini, petani dapat mendukung pengembangan produksi pertanian dari hulu hingga hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Terkait Dengan Penyaluran KUR Bagi Kelompok Petani, serta Pertanggungjawaban Hukum Apabila Kelompok Petani Wanprestasi. Adapun bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini mengintegrasikan ke pendekatan normatif dengan melihat peraturan-peraturan hukum tertulis yang berkaitan dengan pemberian KUR dan mengungkap latar belakang diperlukannya KUR sebagai salah satu pembiayaan bagi kelompok petani. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan gambaran secara menyeluruh terkait dengan mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat di sektor pertanian. Hasil dari penelitian ini adalah Proses pemberian KUR terdapat beberapa langkah, mulai dari pengajuan kredit oleh calon nasabah, identifikasi data, survei dan peninjauan lapangan, analisis data keuangan calon debitur, pengambilan keputusan kredit, pembuatan perjanjian kredit, hingga pencairan kredit. Setelah perjanjian ditandatangani, terjadi kesepakatan antara kedua pihak, yang menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Bank X dan Y dalam penyelesaian permasalahannya dengan debitur menggunakan non ligitasi daripada ligitasi. Apabila semua upaya bentuk penyelamatan tersebut tidak dapat teratasi maka pemenuhannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dengan  mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk memenuhi pelaksanaan kewajibannya.

---

KUR Agriculture is one of the government's initiatives to develop the agricultural sector in Indonesia which aims to strengthen capital for farmers. KUR Agriculture Sector is working capital financing to individual debtors, productive and feasible business groups and do not have additional collateral or insufficient additional collateral. The government provides an additional interest subsidy of 3% specifically for KUR distribution in the agricultural sector which can be used for business capital, operations, provision of alsintan. Through this KUR, farmers can support the development of agricultural production from upstream to downstream. This research aims to find out the KUR Disbursement Procedure for Farmer Groups, the Rights and Obligations of the Parties Related to KUR Disbursement for Farmer Groups, and Legal Liability if the Farmer Group Defaults. The form of research in this thesis is normative or doctrinal legal research. This research integrates a normative approach by looking at written legal regulations relating to the provision of KUR and revealing the background of the need for KUR as one of the financing for farmer groups. In this research, the data used are primary data and secondary data. Data collection in this research was carried out through literature studies and interviews. The data processing method in this research uses a qualitative descriptive method that explains the overall picture related to the mechanism of distribution of people's business credit in the agricultural sector. The result of this research is that the process of granting KUR has several steps, starting from applying for credit by prospective customers, identifying data, surveys and field observations, analysing the financial data of prospective debtors, making credit decisions, making credit agreements, and disbursing credit. After the agreement is signed, there is an agreement between the two parties, which gives rise to rights and obligations that must be fulfilled by both. Bank X and Y in resolving their problems with debtors use non-ligitation rather than ligitation. If all efforts to form a rescue cannot be resolved, the fulfilment is subject to the provisions of Article 1131 of the Civil Code by filing a civil lawsuit to the District Court to fulfil the implementation of its obligations."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pendorong perekonomian utama di Indonesia. Namun permasalahan akses pembiayaan pelaku UMKM merupakan titik penghambat perkembangan bahkan kebertahanan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Dimensi akses pembiayaan yang digunakan adalah Aksesibilitas terhadap lembaga keuangan formal/non-formal, karakteristik pemilik, kelayakan atas pembiayaan keuangan, kendala kredit, karakteristik usaha, keterjangkauan, dan peran atau dukungan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penyebaran kuesioner secara online dan offline kepada 288 responden pemilik UMKM. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, Mann Whitney test dan Kriskall Wallis test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember secara keseluruhan tidak memiliki perbedaan yang signifikan baik sebelum masa pandemi Covid-19 maupun pada masa pandemi Covid-19, namun ditemukan perbedaan rata-rata persepsi. Indikator yang terkait adalah risiko bisnis, kemampuan pemenuhan persyaratan pembiayaan, kebutuhan pembiayaan, dan peran pemerintah.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) since long have been acknowledged as the main actor in Indonesian economic. Nevertheless, the issue of access to finance for MSMEs remains a conundrum and one of the obstacles for the business to develop or even to stay sustainable. The purpose of this study was to analyze access to finance for MSMEs owners in Jember before and during the Covid-19 pandemic. The dimensions of access to finance used were accessibility to financial institutions, owner characteristics, the feasibility for financing, credit constraints, business characteristics, affordability to acquire financing, and the role and support of the government. This research applied quantitative approach using a survey method with online and offline questionnaires distributed to 288 respondents who are MSMEs’ owner. The data analysis used was descriptive statistical analysis, Wilcoxon-signed test, Mann Whitney test, and Kruskall Wallis test. The results of this study indicated that the access to finance for MSME owners in Jember as a whole did not have a significant difference, both before the Covid-19 pandemic and during the Covid-19 pandemic, however, there were differences in the average perception of indicators related to business risk, ability to meet financing requirements, financing needs, and the role of the government."

"Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan mikro (UKM) memiliki peranan yang sangat strategis dan penting, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga verja, memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan PDB.Untuk lebih menjamin tersedianya pendanaan bagi usaha kecil, pada tahun 1990, Bank Indonesia menetapkan bahwa "Bank wajib memberikan Kredit Usaha Kecil (KUK) sekurang kurangnya sebesar 20% dari portfoiio kredit yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing pada setiap tahun takwim".Sejak adanya kewajiban KUK, KUK yang disalurkan kepada UKM terus menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 14,06 triliun pada Desember 1989 menjadi Rp 56,62 triliun pada Desember 2000. Berdasarkan penelitian evaluasi KUK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2000, ditemukan bahwa sebagian bank merasa berkeberatan dengan adanya kewajiban KUK, khususnya bagi bank yang bisnis utamanya adalah membiayai kredit kepada nasabah besar/korporasi, dimana SDM dan sistem serta infrastruktur seperti jaringan kantor cabang tidak dipersiapkan untuk membiayai UKM.Oleh karena itu, pada tahun 2001, Bank Indonesia mencabut kebijakan kewajiban KUK menjadi hanya bersifat anjuran. Perubahan kebijakan ini diduga akan berpengaruh pada struktur dan kinerja industri perbankan Indonesia.Hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kebijakan KUK akan terjadi perubahan pada struktur industri perbankan Indonesia yang tercermin pada turunnya total asset, kredit non KUK, KUK dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tidak terbukti. Setelah kebijakan KUK dicabut, total asset, kredit non KUK, KUK dan DPK tetap menunjukkan peningkatan.Hasil regresi untuk kinerja perbankan Indonesia menunjukkan bahwa hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kewajiban KUK akan menurunkan ROA industri perbankan Indonesia tidak sepenuhnya terbukti, karena hubungan antara RDA dengan hampir semua variabel bebas menunjukkan hubungan yang positif, kecuali dengan kredit non KUK dan variabel krisis."