Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Human Trafficking atau disebut juga dengan perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan yang secara konstan mengancam dunia dan diakui secara luas sebagai salah satu industri kejahatan transnasional terorganisasi yang berkembang dengan pesat secara global. Salah satu bentuk TPPO yang terus berkembang saat ini adalah untuk tujuan eksploitasi pengambilan organnya. Kejahatan tersebut dipandang dapat dicegah melalui penerapan tugas dan fungsi intelijen yang memegang peranan sangat penting dalam menjaga keamanan nasional. Intelijen memiliki kaitan erat dengan sistem peringatan dini yang dikenal sebagai early warning system dan memberikan perkiraan keadaan (forecasting). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman, penyelenggaran fungsi intelijen keimigrasian dan strateginya dalam menghadapi TPPO pengambilan organ di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan bahan melalui wawancara mendalam terhadap narasumber berkompeten dan pengamatan langsung di lapangan serta pengumpulan data lain yang memiliki relavansi dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai sudah berjalan namun secara khusus implementasi dalam upaya pencegahan TPPO terhadap WNI yang akan berangkat ke luar negeri melalui di TPI Ngurah Rai dapat dikatakan belum optimal karena terdapat beberapa hambatan, sehingga dibutuhkan langkah-langkah untuk meningkatkan fungsi tersebut.

---

Human Trafficking, also known as trafficking in person, is a crime that constantly threatens the world and is widely recognized as one of the fastest growing transnational organized crime industries globally. One form of Human Trafficking that continues to grow today is for the purpose of organ removal. These crimes are considered preventable through the application of intelligence tasks and functions that plays a very important role in maintaining national security. Intelligence is closely related to the early warning system and provides forecasting. This research aims to analyze the threats, the implementation of immigration intelligence functions and its strategies to address trafficking in human beings for the purpose of organ removal at the Immigration checkpoint I Gusti Ngurah Rai international airport. The research method uses a descriptive qualitative approach, collecting materials through in-depth interviews with competent sources, direct field observations, and other relevant data collection. The results showed that in general the implementation of the immigration intelligence function by the Immigration Office Class I TPI Ngurah Rai has been running, but specifically the implementation in efforts to prevent human trafficking against Indonesian citizens who will leave abroad through Ngurah Rai immigration check point can be said to be not optimal because there are several obstacles, so steps are needed to improve the function. "

"ABSTRAKHukum positif Indonesia memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh dalam hal upaya pengobatan. Keberhasilan dari dilakukannya transplantasi organ bagi penyembuhan penyakit, mengakibatkan timbulnya permasalahan baru yaitu jual-beli organ. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan transplantasi organ di Indonesia dan komersialisasi dalam transplantasi organ ditinjau berdasarkan hukum kesehatan, serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016. Bentuk penelitian dalam penulisan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis. Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analisis. Sanksi terhadap larangan komersialisasi transplantasi organ yang terdapat di Undang-Undang No. 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, merupakan landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang melakukan komersialiasi dalam transplantasi organ. Sehingga diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat lebih tegas dalam memberantasan komersialisasu dalam transplantasi organ.

---

ABSTRACTIndonesia 39 s positive law allows for the transplantation of organs in the treatment effort. The success of an organ transplant for the cure of disease, resulting in the emergence of new problems of buying and selling organs. The formulation of the problem in this thesis is how the arrangement of organ transplants in Indonesia and commercialization in organ transplants are reviewed based on the health law, and analysis of the Central Jakarta District Court Decision No. 1015 Pid.B PN.JKT.PST 2016. The form of research in writing using normative legal research is research conducted on positive written law. Type of research used by researchers in this research is descriptive research and analysis. Sanctions against the ban on the commercialization of organ transplants contained in Law No. 36 of 2009 and Government Regulation No. 18 of 1981 on Clinical Surgery and Anatomical Surgery as well as Transplantation of Human Body Equipment or Network, is the basis for law enforcement officers to take firm action for communities committing commercialization in organ transplants. So hopefully the government and law enforcement officers can be more assertive in eradicating commercialisasu in organ transplants. "

"Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia menjadi salah satu primadona dalam bidang kedokteran karena dianggap sebagai metode pengobatan yang paling efektif untuk mengobati kerusakan atau kegagalan fungsi sel, jaringan, atau organ tubuh manusia. Tidak hanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan dalam kebijakan, penegakkan, dan ketatnya pengawasan hukum juga menjadi beberapa faktor penunjang peningkatan kualitas serta kuantitas praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Pada umumnya, peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di tiap negara berbeda-beda, begitu pun dengan yang berlaku di Indonesia dan di Tiongkok. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perbedaan ideologi, budaya, serta sistem hukum yang kemudian memengaruhi penerapan hukum di kedua negara tersebut, termasuk dalam hukum perdata dan hukum kesehatan serta lebih khusus mengenai peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Skripsi ini memaparkan tentang perbandingan peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh yang berlaku di Indonesia dan Tiongkok ditinjau hukum perdata untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi dari penerapannya.

---

Organ and body tissue transplantation became one of the crucial method in the medical field since it is considered as the most effective treatment method to cure the damage or malfunction of human body?s cell, tissue, or organ. Not only the advancement of knowledge and technology, the improvement of policy, enforcement, and the establishment of law supervision are also becoming several supporting factors that incrases the quality and quantity of organ and body tissue transplantation practice. Generally, the regulation about organ and body tissue transplantation in each country is different, thus also applied between Indonesia and China. This difference determined by several factors such as differences in ideology, culture, and legal system that influences the law implementation in both countries, including in private law and health law, specifically in the human organ and body tissue transplantation regulation. This thesis explains about the comparison of organ and body tissue transplantation regulation in Indonesia and China from private law perspective in order to uncover the similarities, differences, and also the implications from its implementation."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pembuatan akta notaris antara calon pendonor dan calon resipien dalam rangka mengadakan transplantasi organ. Permasalahan mengenai maraknya raktik perdagangan organ tubuh manusia yang banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai modus, mulai dari persetujuan pendonor untuk mendonorkan organ tubuhnya, penipuan terhadap pendonor sampai dengan pembunuhan untuk mendapat organ tubuh tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pembuatan akta notaris antara calon pendonor dan calon resipien dalam rangka mengadakan transplantasi organ, agar kepentingan kedua belah pihak terlindungi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini bahwa dalam setiap penyelenggaraan transplantasi organ diperlukan surat perjanjian dibuat antara calon Pendonor dan calon Resipien. Isi dari akta notaris tersebut adalah kehendak dari para pihak, contohnya seperti, hak dan kewajiban. Akta notaris antara calon pendonor dan calon resipien dalam mengadakan transplantasi organ mempunyai fungsi sebagai keabsahan terhadap pelaksanaan transplantasi organ dan memberikan perlindungan terhadap pendondor dan resipien.

---

ABSTRACT This thesis discusses the making of notarial deed between the donor candidate and the recipient candidate for organs transplantation. The problem of the widespread practice of organ trafficking for the human body which often occurs in Indonesia with various motives, ranging from the approval of donors to donate organs, scamming the donors until committed a murder to get the organs. Therefore, it is required to make a notarial deed between the donor candidates and the recipients 39 candidates in order to transplant the organs, so that the interests of both parties are protected. The method used in this research is juridical normative. A juridical approach is an approach that refers to applicable laws and regulations, while the normative approach is done by examining library materials or secondary data on legal principles and case studies, in other words, are often referred as legal research literature. A normative juridical approach is an approach based on the main legal material by examining the theories, concepts, and legal principles as well as the laws and regulations relating to this research. This approach is also known as the literature approach by studying the books of legislation and other documents related to this research. The results of this research are in every organ transplant required a letter of an agreement made between candidates of the donors and the candidates of the recipients. The content of the notarial deed is the willingness of the parties, such as rights and obligations. Notarial deeds between candidates of the donors and the recipients for organs transplantation have a function as a validity of the implementation of organ transplants and provide protection against donors and recipients."

"Salah satu bidang yang berkembang pesat adalah bidang kesehatan. Kini zaman semakin maju, transplantasi bukanlah hal yang luar biasa. Transplantasi telah menjadi kebutuhan manusia dalam penyembuhan penyakit sehingga tidak salah apabila menjadi salah satu teknik penyembuhan populer di dunia kesehatan. Transplantasi organ dan jaringan tubuh dianggap sebagai tindakan yang sangat terpuji, bahkan dermawan karena dilaksanakan secara gratis dan bersifat nonprofit. Indonesia sebagai negara yang masih menganut pluralisme hukum, memiliki pandangan yang berbeda mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh ditinjau dari segi hukum perdata barat dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan permahaman secara jelas serta menelaah lebih jauh tentang hal-hal yang berhubungan dengan transplantasi organ dan jaringan tubuh. Perbandingan ini dapat dianalisis dari segi hukum perdata barat dan hukum Islam. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh dalam hukum perdata barat dan hukum Islam.

---

Health is one of the most important things in human’s life. As we can see, people’s health growing rapidly nowadays. Since the health industries has been emerging through the year, tranplantation of human’s bodies are a very common way and it is necessary for people’s health. There are many operation of tranplantation, such as heart or kidney(s) tranplantation to help somebody’s life. The doctors may have to do the tranplantation to curing their patients. Beside with the doctors, some patients wish for health people who want to discordant their organ to help them. For some people, human’s organ or body’s tissues transplantation is reputed as an honorable action because it is done for free and nonprofit. As a country which is still follow a pluralism law, Indonesia has a different side of doing organ transplantation based on west civil law and Islamic law. According to the explanation above, this research’s purposes are to elaborate and give the information about the organ transplantation more clearly and deeply. Thus, this research also shows the comparation about transplantation of human body between west civil law and Islamic Law. As an hypotesa, this research shows that there are some significant similarities and differences about transplantation opinion between west civil law and Islamic Law law."

"Dalam penulisan tesis ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Perdagangan Orang. Penelitan ini adalah penelitian yuridis. Penelitian ini meneliti mengenai penanggulangan dari aparat penegak hukum mulai dari pihak Kepolisian, Jaksa dan Hakim dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah terkait dengan aspek substansi hukum yang meliputi belum memadainya perundang - undangan spesifik yang menyangkut perdagangan orang, kepemilikan dan pemahaman terhadap peraturan perundang - undangan serta kebijakan mengenai perdagangan orang. Dalam aspek struktur hukum yang meliputi situasi dan kondisi organisasi penegak hukum, sumber daya manusia para penegak hukum, sarana dan prasarana, serta dana / anggaran. Selain itu, dalam aspek kultur hukum, yang meliputi kondisi kultur aparat penegak hukum dan kultur masyarakat sehingga belum sepenuhnya mampu mendukung kegiatan operasional aparat penegak hukum, yang menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum tidak sepenuhnya efektif.

---

This thesis discussed the prevention of the Acts of Trafficking in Persons. This research is juridical research. This study investigated the response of law enforcement officers from the police, prosecutor and judge to prevent of the Acts of Trafficking in Persons. The conclusion in this study, The factors that affect law enforcement on the eradication of human trafficking is associated with the substance of the legal aspects, including inadequate specific legislation concerning of human trafficking, ownership and understanding of legislation and policies on trade people. In the aspect of the legal structure that includes the circumstances of law enforcement organizations, human resources law enforcement, facilities and infrastructure, and funding / budget. In addition, the aspect of legal culture, which includes law enforcement culture conditions and culture of the community that has not been fully able to support the operational activities of law enforcement officers, which led to the implementation of law enforcement are not fully effective."

"Kriopreservasi sperma pada ikan kancra (Tor soro Valenciennes, 1842) merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan waktu pemijahan yang berbeda antara induk jantan dan induk betina. Penelitian ini menggunakan metanol sebagai krioprotektan intraseluler dan susu skim sebagai krioprotektan ekstraseluler. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi pengaruh metanol dan susu skim sebagai krioprotektan terhadap kualitas serta kemampuan fertilisasi sperma Tor soro pascakriopreservasi 48 jam. Krioprotektan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metanol 10 % dan susu skim dalam berbagai konsentrasi (5%; 10%; 15%; 20%; dan 25%). Rasio sperma dan larutan pengencer dalam penelitian ini yaitu 1:9. Ekstender yang digunakan yaitu larutan fish Ringer. Sperma disimpan dalam deep freezer pada suhu –34 ^oC selama 48 jam. Sperma segar dievaluasi terlebih dahulu untuk menguji kelayakan sperma untuk kriopreservasi. Sperma segar dievaluasi secara makroskopik (warna, volume sperma dan pH), secara mikroskopik (motilitas, viabilitas, dan abnormalitas), dan kemampuan fertilisasi dengan menghitung jumlah telur yang terfertilisasi. Sperma pascakriopreservasi 48 jam dievaluasi dengan cara mikroskopik dan dilihat kemampuan fertilisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krioprotektan metanol 10% dengan berbagai konsentrasi susu skim mempunyai pengaruh nyata pada beberapa konsentrasi (P<0,05) terhadap motilitas, viabilitas, abnormalitas dan kemampuan fertilisasi. Berdasarkan uji statistik one-way ANAVA yang dilanjutkan dengan uji Tukey. Penggunaan metanol 10% dengan susu skim 10% merupakan konsentrasi terbaik yang menghasilkan motilitas 82,90 ± 1,40%; viabilitas 79,00 ± 2,16%; abnormalitas terendah 27,75 ± 1,26% serta kemampuan fertilisasi 91,25 ± 2,21%.

---

Cryopreservation sperm of kancra fish (Tor soro Valenciennes, 1842) is one of the solutions to overcome the problems related to different spawning times between male and female broodstock. This study used cryoprotectant methanol as intracellular cryoprotectant and skim milk as extracellular cryoprotectant. The purpose of this study was to evaluate the effect of methanol and skim milk as cryoprotectant on the quality and ability of sperm fertilization of Tor soro 48 hours post-cryopreservation. Cryoprotectants used in this study were methanol 10% and skim milk in various concentrations (5%; 10%; 15%; 20%; and 25%). The ratio of sperm and diluent solution in this study was 1:9. Extenders used are fish Ringer's solution. Sperm is stored in the deep freezer at a temperature of –34 ^oC for 48 hours. Fresh sperm is evaluated first to test the sperm eligibility for cryopreservation. Fresh sperm is evaluated macroscopically (color, sperm volume and pH), microscopically (motility, viability and abnormality), and the ability of fertilization by calculating the ability of fertilization. Post-cryopreservation sperm was evaluated microscopically and fertilization ability. The results showed that 10% methanol cryoprotectant and various concentrations of skim milk had a significant effect on several concentrations (P<0.05) on motility, viability, abnormality and fertilization ability. Based on the ANOVA one-way statistical test followed by the Tukey test. Optimum cryoprotectant of methanol 10% and skim milk 10% are the best concentrations that produce motility of 82.90 ± 1.40%; viability 79.00 ± 2.16%; the lowest abnormality was 27.75 ± 1.26% and the fertilization ability was 91.25 ± 2.21%. "

"Dewasa ini, tindak pidana dapat dilakukan oleh Yayasan. Yayasan yang pada dasarnya bertujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana. Namun demikian, dalam penelusuran yang Penulis lakukan, tidak terdapat Yayasan yang dibebankan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dua kasus tindak pidana yang melibatkan Yayasan dalam melakukan tindak pidana adalah kasus Ketua Yayasan Berkarya Dalam Pujian dan Yayasan Cakradonya. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana Yayasan serta penerapannya dalam kasus Ketua Yayasan Berkarya Dalam Pujian dan Ketua Yayasan Cakradonya. Berdasarkan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan Yayasan. Skripsi ini akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu Yayasan. Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa Yayasan termasuk dalam definisi korporasi dalam beberapa undang-undang pidana khusus Indonesia, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yayasan dapat dibebankan pertanggungjawaban dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang yang berwenang mewakili dan mengatasnamakan Yayasan, untuk menguntungkan Yayasan, oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain, dan dalam lingkungan Yayasan baik secara sendiri maupun bersama-sama. Dalam kasus Ketua Yayasan Berkarya Dalam Pujian, tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dapat diatribusikan sebagai perbuatan Yayasan Berkarya Dalam Pujian, sedangkan dalam kasus Ketua Yayasan Cakradonya, tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak dapat diatribusikan sebagai perbuatan Yayasan Cakradonya karena tidak dilakukan untuk menguntungkan Yayasan Cakradonya.

---

Today, criminal offenses can be committed by the Foundation. Foundations that are basically aimed at social, religious, and humanitarian fields, are used as instruments for committing criminal acts. However, in the searches that the Author did, there was no foundation charged with liability for the offenses he committed. Two criminal cases involving the Foundation in committing a crime are the case of the Chairman of Berkarya Dalam Puji Foundation and Cakradonya Foundation. This thesis tries to answer questions about the concept of criminal responsibility of the Foundation and its application in the case of the Chairman of Berkarya Dalam Pujian Foundation and the Chairman of Cakradonya Foundation. Based on theories of corporate criminal liability and foundation, this thesis will analyze the criminal liability in the case of criminal acts committed by a Foundation. From the results of the analysis, it is known that the Foundation is included in the definition of corporations in several special criminal laws of Indonesia, such as the Law on the Eradication of Criminal Trafficking in Persons and the Corruption Eradication Act. The foundation may be liable in the event of a criminal act committed by a person authorized to represent and on behalf of the Foundation, to benefit the Foundation, by a person who has a working relationship or other relationship, and within the Foundation environment either individually or collectively. In the case of the Chairman of Berkarya Dalam Pujian Foundation, the trafficking of persons trafficked can be attributed as the act of Berkarya Dalam Pujian Foundation, while in the case of the Chairman of Cakradonya Foundation, the criminal act of corruption committed cannot be attributed to Cakradonya Foundation because it is not commited to benefit the Cakradonya Foundation. "

"Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman bagi kemanusiaan. Melalui UNTOC, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan ilegal sebagai bagian dari Kejahatan Internasional dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia adalah salah satu bentuk perdagangan manusia yang samar keberadaannya. Skripsi ini mengeksplorasi pola global perdagangan organ tubuh dalam cara kerja pasar gelap yang di organisir oleh kelompok kriminal tertentu sebagaimana dideskripsikan oleh Konvensi PBB sebagai Kejahatan Internasional Berencana, dan juga mengutamakan perlindungan dan batasan-batasan hukum untuk melindungi korban dari perdagangan organ tubuh manusia. Skripsi ini juga menganalisa instrumen hukum internasional, regional dan nasional, sebagai contoh, Konvensi PBB untuk menekan dan menghukum segala bentuk perdagangan manusia, dibentuk untuk melawan perdagangan organ dan implementasi berupa efektif atau tidaknya peraturan diterapkan seiring dengan berkembangnya permasalahan ini. Penulis memiliki kesimpulan dalam menghadapi permasalahan penjualan organ tubuh, bahwa perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal adalah pelanggaran terhadap HAM dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diakhiri dan menyarankan untuk meningkatkan kekebalan hukum, peningkatan kerjasama internasional dan fokus terhadap masalah kemanusiaan.

---

Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (resolution 3452 (XXX), annex), Article 1 of which states: ?1. For the purpose of this Declaration, torture means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted by or at the instigation of a public official on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or confession, punishing him for an act he has committed or is suspected of having committed, or intimidating him or other persons. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions to the extent consistent with the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Torture constitutes an aggravated and deliberate form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Article 7 of the Declaration states: Each State shall ensure that all acts of torture as defined in article 1 are offences under its criminal law. The same shall apply in regard to acts which constitute participation in, complicity in, incitement to or an attempt to commit torture."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya ABK asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di kapal perikanan asing untuk memperoleh keadilan melalui berbagai forum yang disediakan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penulis berupaya untuk menjelaskan kesulitankesulitan yang dihadapi oleh ABK di kapal perikanan ketika melakukan usaha tersebut. Penulis menemukan bahwa kesulitan ini lahir karena adnaya kerangka hukum normatif yang kurang memadai, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum, hambatan dalam memperoleh bantuan hukum, victim blaming, dan persoalan lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia belum siap dan tidak mampu memberikan akses terhadap keadilan yang baik bagi ABK korban perdagangan orang.

---

This research aims to analyze how Indonesian fishermen who were trafficked in foreign fishing vessels overseas attempt to achieve justice through the various forums provided within the Indonesian legal system. The writer seeks to describe the difficulties faced by Indonesian fishermen when attempting to obtain justice. The writer discovers that these difficulties are borne out of a faulty legal framework, a lack of legal knowledge and awareness, obstacles in acquiring legal aid, victim blaming, and other issues. The writer concludes that the Indonesian legal system is not prepared and is unable to provide adequate access to justice for these victims."