Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, masih substansial. Program desentralisasi dan disparitas tinggi memperburuk kondisi ini. Konsep pembangunan berwawasan kesehatan (Health in All Policies/HiAP) sangat penting untuk menggerakkan upaya lintas sektor secara efektif. Penguatan sistem pelayanan primer, termasuk program promotif, preventif, dan pengurangan risiko penyakit, memerlukan reformasi dalam sistem kesehatan. Peran tenaga kesehatan masyarakat (Kesmas), yang memiliki delapan kompetensi dasar, sangat penting dalam membangun strategi kesehatan masyarakat dan menjalankan intervensi berdasarkan determinan masalah kesehatan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana analisis untuk kebijakan penempatan ASN Tenaga Kesehatan Masyarakat di desa, baik melalui konten, konteks, proses, dan aktor kebijakannya. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sistem kebijakan, metode pengumpulan data melalui telaah kebijakan, wawancara mendalam semi terstruktur, dan FGD, kemudian dilakukan analisis isi (content analysis). Konten Kebijakan meliputi latar belakang, ukuran dan tujuan, serta definisi dalam kebijakan. Konteks kebijakan mempertimbangkan kondisi sosial budaya, dan politik. Proses kebijakan melibatkan sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi, dan disposisi. Aktor kebijakan meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa PDTT, dan organisasi non-pemerintah. Dengan mempertimbangkan keempat aspek kebijakan, penempatan ASN Tenaga Kesmas di desa diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

---

Public health challenges in Indonesia, which is the country with the fourth largest population in the world, remain substantial. Decentralization programs and high disparities exacerbate this condition. The concept of health-oriented development (Health in All Policies/HiAP) is very important to drive cross-sector efforts effectively. Strengthening the primary care system, including promotive, preventive and disease risk reduction programs, requires reform in the health system. The role of public health workers, who have eight basic competencies, is very important in developing public health strategies and implementing interventions based on determinants of health problems. The aim of this research is to find out how the policy for placing ASN Community Health Workers in villages is analyzed, both through content, context, process and policy actors. Using a qualitative descriptive research method with a policy system approach, data collection methods through policy reviews, in-depth semi-structured interviews, and FGDs, then content analysis was carried out. Policy content includes background, measures and objectives, as well as definitions in the policy. The policy context considers socio-cultural and political conditions. The policy process involves resources, communications, organizational characteristics, and dispositions. Policy actors include the Ministry of Health, Ministry of PDTT Villages, and non-governmental organizations. By considering the four policy aspects, Deploying State Civil Servants as Public Health Workers in villages is expected to be able to improve the health status of village communities in a comprehensive and sustainable manner."

"Pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya merupakan salah satu hak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berpraktik yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Saat ini terdapat kesenjangan dalam pengembangan karier antara tenaga kesehatan non-ASN dan ASN. Hal ini didorong oleh belum adanya regulasi yang mengatur terkait pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN tersebut, sehingga pengembangan kariernya menjadi tidak terstandar. Tesis ini menyajikan sebuah penelitian yang bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN di rumah sakit nonpemerintah, yang meliputi rumah sakit yang dikelola oleh swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Variabel yang dianalisis meliputi tuntutan, dukungan, sumber daya, aktor, konten, proses, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan-konteks yang saling mempengaruhi sebagai sebuah sistem, sehingga diperoleh output berupa rekomendasi kebijakan. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan telaah dokumen. Kerangka konsep yang digunakan mengadaptasi teori Model Sistem Easton, kerangka Segitiga Kebijakan Kesehatan, dan teori Model Van Meter dan Van Horn. Input kebijakan dalam pembuatan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN di rumah sakit nonpemerintah terdiri dari tuntutan, dukungan, sumber daya, aktor, konten kebijakan. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengawali proses pembuatan rancangan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN sejak tahun 2019 dengan melibatkan stakeholder yang terkait. Untuk dapat mewujudkan tujuan kebijakan seperti yang dicita-citakan maka komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, dan disposisi pelaksana perlu diperhitungkan sejak tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN tidak terlepas dari peranan lingkungan dan konteks kebijakan, baik pada faktor politik, ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, tenaga kesehatan, dan swasta diharapkan dapat mendukung pembuatan kebijakan ini dan implementasinya nanti sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Tenaga kesehatan non-ASN di fasilitas pelayanan kesehatan milik nonpemerintah agar membentuk suatu wadah untuk mengadvokasi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam memperjuangkan tuntutannya secara lebih fokus dan berkelanjutan.

---

Competency, scientific and career development in their professional field is one of the rights of medical personnel and practicing health workers mandated by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Currently there is a gap in career development between non-ASN and ASN health workers. This is driven by the absence of regulations governing the career development of non-ASN health workers, so that their career development is not standardized. This thesis presents a study that aims to conduct an analysis of career development policies for non-ASN health workers in non-government hospitals, which include hospitals managed by the private sector and State-Owned Enterprises (BUMN). This research uses qualitative research. The variables analyzed include demands, support, resources, actors, content, processes, communication between organizations and implementation activities, characteristics of implementing agencies, disposition of implementers, and environmental contexts that influence each other as a system, so that output is obtained in the form of policy recommendations. Data collection techniques are in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGD), and document review. The conceptual framework used adapts the Easton Systems Model theory, the Health Policy Triangle framework, and the Van Meter and Van Horn Model theories. Policy input in making career development policies for non-ASN health workers in non-government hospitals consists of demands, support, resources, actors, and policy content. The Directorate of Health Personnel Development and Supervision began the process of drafting a career development policy for non-ASN health workers in 2019 by involving relevant stakeholders. To be able to realize policy objectives as envisioned, communication between organizations and implementing activities, the characteristics of implementing agencies, and the disposition of implementing agencies need to be taken into account from the policy-making stage. Policy making for the career development of non-ASN health workers cannot be separated from the role of the environment and policy context, both political, economic and social factors. Thus, stakeholders from the central government and regional government, related ministries/institutions, health workers and the private sector are expected to support the creation of this policy and its implementation later in accordance with their capacity and authority. Non-ASN health workers in non-government health service facilities should form a forum to advocate for policy makers and relevant stakeholders in fighting for their demands in a more focused and sustainable manner."

"Pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemilu tahun 2019 tercatat sebanyak 990 kasus dengan mayoritas kasus tidak memisahkan pribadi dan jabatan PNS. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelanggaran netralitas ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan kepustakaan berupa data sekunder dengan studi dokumen. Tipologi dari penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah deskriptif analisis. Metode analisis terhadap data menggunakan metode analisis kualitatif. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS mengatur netralitas lebih luas hingga tidak memisahkan pribadi dan jabatan PNS dibandingkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengaturan tersebut dibuktikan dengan kasus PNS Kota Malang dan PNS Kabupaten Cianjur. Pengaturan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penegakan oleh institusi terkait netralitas PNS terlihat mencampuradukkan pribadi PNS dengan jabatannya sebagai birokrat. Pengaturan netralitas terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Penerapan sanksi pelanggaran netralitas ASN diterapkan berdasarkan kasus PNS Kota Malang dan PNS Kabupaten Cianjur. Instansi penegak netralitas, seperti BKN, Bawaslu, dan KASN memiliki perannya masing-masing.

---

Violation of the neutrality of Civil Servants (PNS) in the 2019 Election was recorded as many as 990 cases with the majority of cases not separating the personal and civil servant positions. This study aims to describe and analyze violations of ASN neutrality based on statutory regulations. The research method used in this study is a normative legal research method with literature material in the form of secondary data with document studies. The typology of this research by its nature is descriptive analysis. The method of analysis of data uses qualitative analysis methods. Law No. 7 of 2017 concerning Elections and Government Regulation No. 53 of 2010 concerning the Discipline of Civil Servants regulates broader neutrality so that they do not separate civil servants and positions compared to Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. This arrangement is proven by the case of Malang City Civil Servants and Cianjur Regency Civil Servants. Arrangements based on laws and regulations by institutions related to the neutrality of civil servants seem to confuse civil servants with their positions as bureaucrats. The neutrality arrangement related to Civil Servants (PNS) is contained in Law No. 5 of 2014, Law No. 30 of 2014, and Law No. 7 of 2017. The application of ASN neutrality violation sanctions is applied based on the case of Malang City Civil Servants and Cianjur Regency Civil Servants. The neutrality enforcement agencies, such as BKN, Bawaslu, and KASN have their respective roles."

"Penelitian ini membahas tentang kapasitas kebijakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam melaksanakan pengawasan sistem merit manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kapasitas kebijakan KASN dalam mengawasi pelaksanaan sistem merit manajemen ASN. Penelitian ini menggunakan teori tiga dimensi kapasitas kebijakan dari teori kapasitas kebijakan menurut Xun Wu, Michael Howlett dan M. Ramesh (2015) yaitu dimensi kapasitas analitis, dimensi kapasitas operasional, dan dimensi kapasitas politik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan sistem merit pada manajemen ASN yang merupakan pegawai KASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kapasitas kebijakan level organisasi KASN dalam pengawasan sistem merit sudah baik, yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator pada dimensi analitis dan politik. Sementara indikator komitmen organisasi untuk mencapai tujuan dan indikator koordinasi proses internal pada dimensi operasional. Namun, dalam indikator ketersediaan sumber daya fiskal dan personel pada dimensi kapasitas operasional KASN masih cenderung lemah karena kurangnya ketersediaan anggaran dana dan SDM di KASN.

---

This study discusses the position of the State Civil Apparatus Commission in implementing the merit management supervisory system of the State Civil Apparatus. This study aims to describe the policy position of the State Civil Apparatus Commission in supervising the implementation of the State Civil Apparatus merit management system. This study uses a three-dimensional theory of policy capacity from the theory of policy capacity according to Xun Wu, Michael Howlett, and M. Ramesh (2015), namely the analytical capacity, operational capacity dimensions, and political capacity dimensions. This study uses qualitative data collection techniques with data obtained from in-depth interviews and literature studies. The researcher conducted in-depth interviews with the parties involved in implementing an appropriate supervisory system for managing the State Civil Apparatus, who are employees of the State Civil Apparatus Commission and the State Civil Service Agency. The fulfillment of indicators on the analytical and political dimensions of the merit system demonstrated that, in general, the organizational capacity at the policy level of the State Civil Apparatus Commission to supervise it was good. Meanwhile, indicators of organizational commitment to achieving goals and internal process coordination are on the operational dimension. However, the indicators for the availability of fiscal and personnel resources on the dimensions of the operational capacity of the State Civil Apparatus Commission still need to be more substantial due to the lack of availability of budgetary funds and human resources in the State Civil Apparatus Commission."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memformulasi sistem penggajian yang memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan perspektif manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan nilai keadilan dalam tujuan/sasaran sistem penggajian PNS dalam Undang-Undang ASN masih terbatas pada upaya pemenuhan keadilan internal dan keadilan eksternal, sementara kandungan nilai keadilan individual menjadi tidak koheren karena adanya pemisahan antara Gaji dengan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai. Kandungan nilai keadilan dari sisi penerapan sistem penggajian PNS belum mampu terpenuhi hingga saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: a) alignment, basis golongan dan masa kerja saat ini yang dinilai sudah tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai relatif suatu jabatan, b) competitiveness, besaran gaji kurang kompetitif dibandingkan dengan market rate, c) contributions, kurangnya penghargaan terhadap kinerja dan kompetensi pegawai, d) management, kurangnya transparansi khususnya terkait data dan informasi kemampuan keuangan Negara untuk alokasi gaji. Penelitian ini menghasilkan formulasi penggajian PNS dengan menggunakan pendekatan gaji berbasis jabatan (job-based pay), dengan parameter meliputi jumlah grade, rentang nilai, rentang gaji, dan garis kebijakan penggajian.

---

The objectives of analysis in this paper are: analyzing the aspect of equity in civil service pay system in National Civil Service Agency (BKN), and formulating civil service pay system in BKN in accordance with the State Civil Apparatus (ASN) Management Perspective. This study uses a post-positivist approach and descriptive study. The results showed that the equity content in the objective of the salary system of civil service as stipulated in the Law on ASN is still limited to the efforts of internal and external equity, while the values of individuals equity is incoherent because formulation of the Act clearly separates between civil service?s salaries and performance allowances. On the other hand the equity content of the pay system implementation is also not able to be fulfilled until now, it can be seen from several aspects which includes: a) alignment, salary structure of civil service based on clusters and length of service is considered to be irrelevant, because it does not reflect the relative value of a position, b) competitiveness, amount of salary of civil servants are less competitive than the market rate, c) contributions, lack of appreciation of the performance and competence, d) management, lack of transparency, especially related to data and information of the financial capacity of the State to the allocation of salary. This research resulted the formulation of a civil service pay system using the approach of job-based pay which used the number of grade, the points range, the pay range, and the pay policy line parameters."

"Pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak lepas dari peran petugas kefarmasian yaitu apoteker dalam penyelenggaraan obat. Penyelenggaraan obat dilakukan dari proses perencanaan obat sampai obat diterima oleh pasien. Pelayanan kefarmasian bertugas dalam pengelolaan obat serta Bahan Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian dalam pengelolaan obat serta BMHP meliputi permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian,pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan kefarmasian klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat.Peran apoteker dibutuhkan keterampilan serta sikap yang dapat mendukung proses pekerjaannya. Menurut WHO (World Health Organization) keterampilan dan sikap seorang apoteker dapat ditujukan untuk fungsi yang berbeda tiap penncarian solusi. Praktek apoteker meliputi care giver, decision maker, communicator, manager, leader, life-long learner, teacher, research, dan enterpreuner. Peran apoteker yang memiliki sikap nine stars dapat memberikan pelayanan yang layak, efektif dan seaman mungkin bagi pasien. Kontribusi seorang apoteker sangat berdampak pada kualitas kesehatan pasien.

---

Health services at the District health center be separated from the role of pharmacy officers, namely pharmacists in administering drugs. Drug administration is carried out from the drug planning process until the drug is received by the patient. Pharmaceutical services are responsible for managing drugs and Consumable Medical Equipment Management and clinical pharmacy services. Pharmaceutical services in managing drugs and Consumable Medical Equipment Management include requesting, receiving, storing, distributing, controlling, recording, reporting, archiving and monitoring and evaluating management. Clinical pharmacy services include reviewing prescriptions, dispensing drugs, and providing drug information, Drug Information Services, counseling, rounds/patient visits (especially inpatient Health Centers), monitoring and reporting of drug side effects, monitoring of drug therapy and evaluation of drug use. The pharmacist's role requires skills and attitudes that can support the work process. According to World Health Organization the skills and attitudes of a pharmacist can be directed to different functions for each search solution. Pharmacist practice includes care giver, decision maker, communicator, manager, leader, life-long learner, teacher, research, and entrepreneur. The role of pharmacists who have a nine-star attitude can provide services that are appropriate, effective and as safe as possible for patients. The contribution of a pharmacist greatly affects the quality of patient health."

"Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama. Salah satu kegiatan dalam standar pelayanan kefarmasian Puskesmas adalah pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Tujuan dari kegiatan tersebut ialah tercapainya kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi dan BMHP yang efisien, efektif, dan rasional. Dalam menilai efektivitas perencanaan, dapat dilakukan analisa terhadap perencanaan obat. Persentase perencanaan kebutuhan obat idealnya sebesar 100% dari kebutuhan. Dalam rangka menilai efektivitas perencanaan obat pada tahun 2023, dilakukan evaluasi ketepatan perencanaan obat pada tahun 2023 berdasarkan data pemakaian obat pada bulan Januari hingga September 2022 di Puskesmas Kecamatan Cakung. Hasil menunjukkan nilai ketepatan perencanaan yang tepat 100% sebanyak satu jenis obat, yaitu Nistatin 100.000 IU/mL.

---

A community health center (Puskesmas) is a health service facility that organizes first-level Public Health Efforts (UKM) and Individual Health Efforts (UKP. One of the activities in the pharmaceutical service standards of Puskesmas is the management of pharmaceutical preparations and Medical Consumables (BMHP). The purpose of this activity is to achieve the continuity of availability and affordability of efficient, effective, and rational pharmaceutical and BMHP preparations. In assessing the effectiveness of planning, analysis of drug planning can be carried out. The percentage of planning drug needs should ideally be 100% of the needs. In order to assess the effectiveness of drug planning in 2023, an evaluation of the accuracy of drug planning in 2023 was carried out based on drug usage data from January to September 2022 at the Puskesmas Kecamatan Cakung. The results showed the value of 100% precise planning accuracy as much as one type of drug, namely Nystatin 100,000 IU / mL."

"HIV merupakan masalah kesehatan yang mengancam Indonesia dan berbagai negara di dunia. Menurut WHO (World Health Organization) pada akhir 2021 terdapat 38,4 juta orang yang terinfeksi HIV yang tersebar di seluruh dunia dan sekitar 650.000 orang meninggal karena terinfeksi HIV. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengobatan antiretroviral dan kesesuaian pengobatan antiretroviral untuk pasien HIV di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan No.87 tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/90/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional study dengan metode pengumpulan data secara retrospektif, menggunakan data pasien di bulan Mei – Oktober 2022. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi antiretroviral yang sering digunakan adalah FDC TLE (Tenofovir + Lamivudin + Efavirenz) sebanyak 266 pasien (54,46%) untuk regimen ARV lini pertama dan FDC TLD (Tenofovir + Lamivudin + Dolutegravir) sebanyak 88 pasien (21,20%) untuk regimen ARV lini kedua. Untuk kesesuaian kombinasi regimen ARV adalah 100% sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan No.87 tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral dan dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/90/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV.

---

HIV is a health problem that threatens Indonesia and various countries worldwide. According to the World Health Organization (WHO), by the end of 2021, there were 38.4 million people infected with HIV globally, and approximately 650,000 people died due to HIV infection. This study aims to determine the patterns of antiretroviral treatment and the appropriateness of antiretroviral treatment for HIV patients at the Puskesmas Kecamatan Cengkareng in accordance with the standards set by the Minister of Health Regulation No.87 of 2014 on Antiretroviral Treatment Guidelines and the Minister of Health Decree No. HK.01.07/Menkes/90/2019 on the National Guidelines for HIV Medical Management. The research employed a cross-sectional study design with retrospective data collection, using patient data from May to October 2022. Based on the research findings, the frequently used antiretroviral therapy was FDC TLE (Tenofovir + Lamivudine + Efavirenz) for the first-line ARV regimen, with 266 patients (54.46%), and FDC TLD (Tenofovir + Lamivudine + Dolutegravir) for the second-line ARV regimen, with 88 patients (21.20%). The combination of ARV regimens showed 100% compliance with the standards set by the Minister of Health Regulation No.87 of 2014 on Antiretroviral Treatment Guidelines and the Minister of Health Decree No. HK.01.07/Menkes/90/2019 on the National Guidelines for HIV Medical Management."

"Rumah Sakit adalah merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan Permenkes RI No. 72 Tahun 2016, Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Salah satu pelayanan farmasi klinik yang ada di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) adalah dispensing sediaan steril berupa pencampuran obat injeksi atau nutrisi parenteral dan obat sitostatik yang diadakan di Depo Farmasi Produksi. Sediaan steril seperti obat injeksi dan nutrisi parenteral total (TPN) merupakan terapi yang membutuhkan persiapan cukup kompleks sebelum diberikan kepada pasien karena berpotensi menimbulkan risiko kontaminasi mikroba yang dapat membahayakan pasien ataupun tenaga kesehatan apabila ditangani dengan tidak tepat. Oleh karena itu, diperlukan teknik aseptik dalam penangannya dengan penerapan aturan yang ketat serta pengetahuan yang baik untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Dalam pelaksanaan dispensing sediaan steril juga diperlukan sumber daya manusia yang terlatih serta pengetahuan yang baik, fasilitas ruangan, serta peralatan yang memadai. Selain itu, Standar Prosedur Operasional Prosedur (SPO) juga dibutuhkan sebagai pedoman dispensing sediaan steril agar prosedur yang dilakukan tepat dan terhindar dari kesalahan. Dengan demikian, laporan tugas khusus ini bertujuan untuk merancang SPO untuk penangan sediaan steril di Depo Farmasi Produksi RSUI yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian di RSUI.

---

Hospital is a health service institution that organizes full individual health services that provide inpatient, outpatient, and emergency services. Based on Permenkes No. 72 of 2016, Pharmaceutical Service Standards in Hospitals include management standards for Pharmaceutical Preparations, Medical Devices and Consumable Medical Materials, and clinical pharmacy services. One of the clinical pharmacy services at the University of Indonesia Hospital (RSUI) is the dispensing of sterile preparations in the form of mixing injection drugs or parenteral nutrition and cytostatic drugs which is held at the Pharmacy Production Depo. Sterile preparations such as injection drugs and total parenteral nutrition (TPN) are therapies that require quite complex preparations before being given to patients because they have the potential to pose a risk of microbial contamination which can endanger patients or health workers if handled improperly. Therefore, aseptic technique is needed in handling it with the application of strict rules and good knowledge to prevent unwanted things. In carrying out the dispensing of sterile preparations, trained human resources and good knowledge, adequate room facilities and equipment are also needed. In addition, Standard Operating Procedures (SOP) are also needed as guidelines for dispensing sterile preparations so that the procedure is carried out correctly and avoids mistakes. Thus, this special task report aims to design SPOs for handling sterile preparations at the RSUI Pharmacy Production Depo which are expected to be used as guidelines for pharmaceutical personnel at RSUI"